PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 263-pmk-05-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI

PERMEN Nomor 263-pmk-05-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa BUN. 7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau unit organisasi Pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 10. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak lainnya atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM-LS. 11. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 15. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 16. Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PKPBJ adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. 17. Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK adalah penetapan penerima pembayaran atas beban APBN yang ditetapkan oleh PA/KPA/PPK. 18. Letter of Credit yang selanjutnya disebut L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C. 19. Nota Disposisi yang selanjutnya disebut Nodis adalah surat yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA yang berisikan informasi terkait dengan realisasi L/C dan berfungsi sebagai pengantar dokumen kepada Applicant. 20. Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. 21. Rekening Obligo Penampungan Sementara Dalam Valuta Asing adalah Rekening Penampungan L/C individual KPA yang dibuka oleh Bank INDONESIA sebagai issuing bank untuk menampung dana pembayaran tagihan L/C yang bersumber dari Rupiah Murni Kementerian/Lembaga dan akan segera dibayarkan kepada Penyedia Barang di luar negeri. 22. Bank Koresponden adalah bank beneficiary yang bertindak sebagai advising dan/atau negotiating bank.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Koreksi

(1) PKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak. (2) Pembayaran untuk PKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Non-L/C; atau b. L/C. (3) SK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa kontrak tahun tunggal. (4) Pembayaran untuk SK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Non-L/C. Bagian Pertama Pembayaran dengan Non-L/C

Pasal 7

(1) Pembayaran untuk PKPBJ/SK dengan Non-L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (4) dilakukan setelah barang/jasa diterima/diselesaikan. (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran atas pengadaan barang/jasa dimaksud dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima/diselesaikan.

Pasal 8

Pembayaran untuk PKPBJ/SK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (4) dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 9

(1) Pembayaran dengan mekanisme LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penyedia barang/jasa atau penerima pembayaran. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagai kantor bayar. (3) Dalam hal kantor bayar yang tercantum dalam DIPA bukan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA harus terlebih dahulu mengajukan revisi kantor bayar.

Pasal 10

(1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan pembayaran dengan mekanisme UP. (2) Pembayaran dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui KPPN mitra kerja Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 11

(1) Pembayaran dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa atau penerima pembayaran paling banyak sebesar ekuivalen Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. (2) Pembayaran dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Pembayaran dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional INDONESIA.

Pasal 12

(1) Pembayaran dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan tagihan/invoice dari penyedia barang/jasa, penerima pembayaran, atau SK. (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembelian valuta asing berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) dari PPK, yang dilampiri dengan tagihan/invoice dari penyedia barang/jasa, penerima pembayaran, atau SK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bendahara Pengeluaran melakukan transfer ke rekening penyedia barang/jasa atau penerima pembayaran dalam valuta asing.

Pasal 13

Proses pengajuan SPP-GUP menjadi SPM-GUP sebagai pertanggungjawaban UP atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, juga dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain: a. Tagihan/invoice; b. Bukti pembelian valuta asing; c. Bukti transfer dana; dan d. Surat Pernyataan KPA bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pembayarannya dengan mekanisme LS.

Pasal 14

(1) Pembayaran untuk PKPBJ dengan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal penyedia barang/jasa mempersyaratkan pembayaran dengan L/C. (2) Ketentuan mengenai pembayaran dengan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam PKPBJ. (3) Selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam PKPBJ juga harus dicantumkan klausul: a. tidak tunduk pada ketentuan Article 14 (b) Uniform Customs and Practices for Documentary Credit 600 (UCP 600); dan b. jangka waktu pencairan dana sejak tagihan dari bank koresponden diterima oleh Bank INDONESIA. (4) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan.

Pasal 15

(1) Berdasarkan PKPBJ, KPA mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan L/C sebesar nilai PKPBJ kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. ringkasan PKPBJ sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. daftar barang/jasa yang dikontrakkan; c. surat pernyataan dari KPA bahwa PKPBJ mensyaratkan pembukaan L/C sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. arsip data komputer (ADK) data supplier dan data kontrak. (2) Berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan pengujian atas ketersediaan pagu dan ringkasan PKPBJ. (3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan Surat Persetujuan Pembukaan L/C sebesar nilai PKPBJ. (4) Surat Persetujuan Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA dan Bank INDONESIA. (5) Surat Persetujuan Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), KPA mengajukan surat permintaan pembukaan L/C kepada Bank INDONESIA. (2) Surat permintaan pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. fotokopi PKPBJ; b. fotokopi daftar barang/jasa yang dikontrakkan; dan c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank INDONESIA. (3) Berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan surat permintaan pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan hal-hal sebagai berikut: a. membuka L/C sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pembukaan L/C; b. menyampaikan surat pemberitahuan pembukaan L/C kepada: 1. KPA; dan 2. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. (4) Berdasarkan surat pemberitahuan pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPA dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan pencatatan untuk pengawasan L/C.

Pasal 17

(1) Dalam rangka pembayaran PKPBJ, Bank INDONESIA menyediakan rekening obligo penampungan sementara dalam valuta asing. (2) Pembayaran PKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme LS dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening obligo penampungan sementara dalam valuta asing. (3) Pembayaran PKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Pasal 18

(1) Penyedia barang/jasa mengajukan tagihan kepada bank koresponden berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. (2) Berdasarkan tagihan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, bank koresponden mengirimkan tagihan beserta dokumen L/C yang dipersyaratkan untuk mengajukan pembayaran kepada Bank INDONESIA. (3) Berdasarkan dokumen tagihan yang diterima dari bank koresponden, Bank INDONESIA melakukan pemeriksaan dokumen L/C serta menerbitkan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis atas tagihan kepada KPA dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima dokumen tagihan dari bank koresponden. (4) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA mengajukan permintaan pembayaran dengan SPM-LS kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dilampiri dengan: a. Ringkasan PKPBJ; b. Fotokopi Surat Persetujuan Pembukaan L/C; c. Fotokopi pemberitahuan tertulis dari Bank INDONESIA; dan d. Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (5) KPA mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 13 (tiga belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tertulis.

Pasal 19

(1) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan penelitian dan pengujian meliputi: a. Kelengkapan dokumen pendukung SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4); b. Kebenaran penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM-LS; c. Kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM-LS; dan d. Ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM-LS. (2) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan dan mengirimkan SP2D senilai tagihan atas beban rekening pengeluaran di Bank INDONESIA ke Rekening Obligo Penampungan Sementara Dalam Valuta Asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM-LS dari KPA. (3) Bank INDONESIA mentransfer dana ke rekening bank koresponden sebesar nilai tagihan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima SP2D dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan realisasi L/C yang diterima bank koresponden, Bank INDONESIA menyampaikan Nodis kepada KPA dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. (5) Berdasarkan Nodis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan pencatatan realisasi L/C pada pengawasan L/C.

Pasal 20

Penyelesaian pembayaran tagihan mulai dari diterimanya tagihan dari bank koresponden oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sampai dengan ditransfernya dana ke rekening bank koresponden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 21

(1) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D di lingkungan kementerian Negara/lembaga berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (2) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D di lingkungan Kementerian Pertahanan berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

BAB Kedua

Pembayaran Dengan L/C

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI RINGKASAN KONTRAK Untuk pengadaan barang/jasa dalam valuta asing yang dananya berasal dari rupiah murni 1. Nomor dan tanggal DIPA : ... ... ... ... (1) 2. Kode Kegiatan/Output/Sumber Dana : .. . ... ... ... (2) 3. Nomor dan Tanggal Kontrak : .. . ... ... ... (3) 4. Nomor dan Tanggal Adendum : ... ... ... ... (4) 5. Nama Kontraktor/Perusahaan : ... ... ... ... (5) 6. Alamat Kontraktor : ... ... ... ... (6) 7. Nilai Kontrak : ... ... ... ... (7) 8. Uraian dan Volume Pekerjaan : ... ... ... ... (8) 9. Cara Pembayaran : ... ... ... ... (9) 10. Jangka Waktu Pelaksanaan : ... ... ... ... (10) 11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : ... ... ... ... (11) 12. Jangka Waktu Pemeliharaan : ... ... ... ... (12) 13. Ketentuan Sanksi : ... ... ... ... (13) Tempat, tanggal … (14) …… a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, (15) ............................ (16) ............................ (17) Catatan: Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya. PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi tanggal dan nomor DIPA (2) Diisi kode kegiatan, kode output dan sumber dana sesuai DIPA (3) Diisi nomor kategori dan uraiannya (4) Diisi nomor dan tanggal addendum kontrak (hanya diisi bila ada addendum kontrak) (5) Diisi nama rekanan dan nama perusahaan sesuai kontrak (6) Diisi alamat yang bersangkutan (7) Diisi nilai kontrak yang diperjanjikan (8) Diisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan sesuai kontrak (9) Diisi tahapan pembayaran (term of payment), misal: monthly certificate, dst. (10) Diisi jumlah hari penyelesaian pekerjaan (11) Diisi tanggal penyelesaian pekerjaan (12) Diisi jumlah hari pemeliharaan pekerjaan (13) Diisi prosentase nilai denda yang dikenakan apabila terjadi wanprestasi (14) Diisi tanggal pembuatan resume kontrak (15) Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (16) Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen (17) Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI <KOP SURAT> ..............................(1) SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN/KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN MENGGUNAKAN L/C NOMOR.........................(2) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………(3) NIP : ………………………………………………………(4) Satuan Kerja : ………………………………………………………(5) Unit Organisasi : ………………………………………………………(6) Kementerian/Lembaga : ………………………………………………………(7) menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pembayaran atas Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor.........(8)...... tanggal .......(9)............ senilai ......(10)......... dilakukan dengan menggunakan L/C. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. …………………………………...(11) Kuasa Pengguna Anggaran, (12) ......................... (13) ......................... (14) Meterai Rp6.000 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan kop instansi berkenaan (2) Diisi nomor surat (3) Diisi nama jelas KPA (4) Diisi nomor induk KPA (5) Diisi nama dan kode satuan kerja (6) Diisi nama dan kode unit organisasi (7) Diisi nama dan kode Kementerian/Lembaga (8) Diisi nomor kontrak yang diperjanjikan (9) Diisi tanggal kontrak yang diperjanjikan (10) Diisi nilai kontrak yang diperjanjikan (11) Diisi tempat dan tanggal pembuatan Surat Pernyataan (12) Diisi dengan tanda tangan KPA disertai dengan materai (13) Diisi dengan nama lengkap KPA (14) Diisi dengan NIP KPA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT ATAS BEBAN RUPIAH MURNI TAHUN ANGGARAN 20XX (1) Nomor:..................(2) Tanggal:................(3) Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ........(4)..............tanggal....(5)......dan Surat KPA Nomor.....(6)......... tanggal......(7).........dengan ini memberikan persetujuan untuk membuka Letter of Credit pada Bank INDONESIA untuk melakukan pembayaran belanja, untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengeluaran (Akun ....(8)......) atas Pembayaran belanja melalui Letter of Credit berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Satuan Kerja sebagai berikut: 1. Kode/Satuan Kerja : ............................................ (8) 2. Dokumen DIPA : ............................................ (9) 3. Nilai L/C : ............................................ (10) 4. Equivalen : ............................................ (11) 5. Kontrak/Resume Kontrak : ............................................ (12) Surat Persetujuan Pembukaan L/C ini berlaku sampai dengan tanggal.......(13). Atas pelaksanaan L/C tersebut diatas, Bank INDONESIA agar mengirimkan Nota Disposisi kepada Satuan Kerja .............(14). Kurs Konversi/Tengah: Bank INDONESIA tanggal ..........(15), ............(16) =................(17). a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharan u.b. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (18) .......................... (19) .......................... (20) Surat Persetujuan Pembukaan L/C disampaikan kepada: 1. Bank INDONESIA 2. KPA Satuan Kerja …. (21) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN L/C NOMOR URAIAN ISIAN (1) Diisi Tahun Anggaran (2) Diisi nomor surat (3) Diisi tanggal surat (4) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan ini (5) Diisi tanggal Peraturan Menteri Keuangan ini (6) Diisi nomor surat permintaan pembukaan L/C dari KPA (7) Diisi tanggal surat permintaan pembukaan L/C dari KPA (8) Diisi kode dan Nama Satuan Kerja (9) Diisi nomor dan tanggal DIPA serta revisinya (apabila ada revisi) (10) Diisinilai valuta asing (11) Diisinilai rupiah (12) Diisi nomor dan tanggal kontrak (13) Diisi tanggal berakhirnya pembukaan L/C (14) Diisi nama satuan kerja (15) Diisi tanggal kurs berkenaan diambil (16) Diisi mata uang asing yang digunakan (17) Diisi nilai rupiah (18) Diisi dengan tanda tangan Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (19) Diisi dengan nama lengkap Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (20) Diisi dengan NIP Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (21) Diisi nama satuan kerja MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 263-pmk-05-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31