PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 262-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

PERMEN Nomor 262-pmk-05-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang selanjutnya disebut SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN. 2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN. 3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara. 4. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara. 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. 6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disingkat Dit. PKN adalah adalah unit eselon II pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Kanwil DJPBN adalah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 9. Rekening Kuasa BUN Daerah adalah rekening milik BUN pada bank/pos mitra KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah. 10. Rekening Kuasa BUN Pusat adalah rekening milik BUN pada bank mitra Dit. PKN selaku Kuasa BUN Pusat. 11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai. 15. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN. 16. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. 17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah/KPPN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN. 18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat. 19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya. 20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang selanjutnya disebut UAPBUN AP adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN- Daerah, UAKBUN-Pusat, dan UAKKBUN-Kanwil. 21. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama. 22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah. (2) Selain memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAKBUN-Daerah juga memproses data transaksi: a. penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN; b. penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan potongan; dan c. penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya tetapi mempengaruhi Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Daerah. (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pendapatan dan belanja pada Badan Layanan Umum (BLU); b. pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga; c. pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman dalam/luar negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah dalam/luar negeri tidak disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas; dan/atau d. penerimaan dan pengeluaran lainnya yang menurut ketentuan harus mendapat pengesahan dari KPPN. (4) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN Daerah; dan b. penerimaan dan pengeluaran pada SPM yang jumlah potongannya menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan nihil. (5) Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi: a. Pendapatan; b. Belanja; c. Transfer ke daerah dan dana desa; d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; e. Penerimaan dan pengeluaran non anggaran; dan/atau f. Pengembalian.

Pasal 4

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat secara bruto sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen sumber pada saat: a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Daerah; b. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Daerah; c. Pengesahan transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh KPPN; d. Terbit SP2D untuk SPM dengan potongan yang jumlah pembayarannya nihil; e. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat, untuk pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat tetapi mempengaruhi Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Daerah; atau f. Kas masuk ke rekening Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya, untuk penerimaan yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah bersangkutan tetapi mempengaruhi Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Daerah. (2) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan di dalam Neraca Kas Umum Negara UAKBUN- Daerah. (3) Penyajian dalam Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah terhadap Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Pusat atau UAKBUN-Daerah lainnya.

Pasal 5

(1) UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN- Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi. (3) Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. LAK; b. Neraca Kas Umum Negara; dan c. CaLK. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Pasal 6

(1) UAKBUN-Daerah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada UAKKBUN-Kanwil/UAPBUN- AP setiap bulan, semester, dan tahunan. (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

Pasal 7

(1) UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN- Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya. (2) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi. (3) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. LAK; b. Neraca Kas Umum Negara; dan c. CaLK. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Pasal 8

(1) Dalam rangka konsolidasian, UAKKBUN-Kanwil menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada UAPBUN AP setiap triwulan, semester, dan tahunan. (2) Dalam hal diperlukan UAPBUN AP dapat meminta UAKKBUN-Kanwil untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan. (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui proses rekonsiliasi. (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyusunan LAK dan Neraca Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), UAKBUN-Pusat memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Kuasa BUN Pusat dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (2) Selain memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAKBUN Pusat juga memproses data transaksi Penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN Pusat. (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. Pendapatan; b. Belanja; c. Transfer ke daerah dan dana desa; d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; e. Penerimaan dan pengeluaran non anggaran; dan/atau f. Pengembalian.

Pasal 10

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada UAKBUN-Pusat dicatat secara bruto sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen sumber pada saat: a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat; atau b. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat. (2) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan di dalam Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Pusat. (3) Penyajian dalam Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat terhadap Neraca Kas Umum Negara UAKBUN-Daerah.

Pasal 11

(1) UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas: a. LAK; b. Neraca Kas Umum Negara; dan c. CaLK. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Pasal 12

(1) UAKBUN-Pusat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada UAPBUN-AP setiap semester dan tahunan. (2) Dalam hal diperlukan UAPBUN AP dapat meminta UAKBUN-Pusat untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan. (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui proses rekonsiliasi. (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.

Pasal 13

(1) UAPBUN AP menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP berdasarkan data gabungan dan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN- Daerah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat. (2) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi. (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. LAK; b. Neraca Kas Umum Negara; dan c. CaLK. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Pasal 14

(1) Dalam rangka konsolidasian, UAPBUN AP menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada UABUN setiap semester dan tahunan. (2) Dalam hal diperlukan, UABUN dapat meminta UAKBUN AP untuk menyampaikan Laporan Keuangan bulanan. (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui proses rekonsiliasi. (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.

Peraturan Menteri Nomor 262-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22