PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 260-pmk-08-2016 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

PERMEN Nomor 260-pmk-08-2016 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selaku PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. 3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. 4. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk langsung. 5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kelapa Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan. 6. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan oleh PJPK sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku pada masing-masing PJPK dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU. 7. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. 8. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. 9. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. 10. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU. 11. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU. 12. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 13. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. 15. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. 16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur. 17. Masa Pengoperasian Infrastruktur adalah jangka waktu yang dihitung sejak dimulainya tanggal operasi komersial hingga berakhirnya Perjanjian KPBU. 18. Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah surat yang berisi pernyataan mengenai komitmen Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK untuk melakukan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan secara berkala selama berlakunya kewajiban pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU. 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 21. Fasilitas Fiskal adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk proyek KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. BAGIAN II RUANG LINGKUP

BAB VI

PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam rangka memastikan kesinambungan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJPK mengalokasikan anggaran Dana Pembayaran Ketersedian Layanan setiap tahun selama Masa Pengoperasian Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Perhitungan anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Pasal 9

(1) Dalam rangka meningkatkan kepastian mengenai kesinambungan pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJPK menyusun dan menandatangani Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk disampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana. (2) Penyusunan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dilakukan oleh PJPK, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan pembahasan 3 (tiga) pihak mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan. (2) Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur; b. Direktorat Jenderal Anggaran; dan c. PJPK atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang dari PJPK. (3) Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terdapat atau diperoleh penetapan Badan Usaha pemenang lelang oleh PJPK, dan dilakukan paling kurang sekali dalam setahun selama periode Perjanjian KPBU.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana dapat berlangsung pada Masa Pengoperasian Infrastruktur. (2) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tepat waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU. (3) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pertama kali pada saat infrastruktur selesai dibangun dan dinyatakan siap beroperasi, yang diukur dari pemenuhan spesifikasi keluaran (output specification) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU. (4) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada pemenuhan indikator kinerja Layanan (performance indicator) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas Dana Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK bertindak selaku PA. (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan APBN.

Pasal 13

Ketentuan Pengalokasian Anggaran Dan Pelaksanaan Pembayaran ketersediaan Layanan dalam BAB VI ini hanya berlaku untuk Proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK.

Peraturan Menteri Nomor 260-pmk-08-2016 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

BAB XI

Pasal 19

Pasal 20