PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang DUKUNGAN PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH

PERMEN Nomor 26-pmk-07-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 5. Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan PSEL adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji. 6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA. 9. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang dialokasikan dalam APBN kepada kementerian negara/lembaga. 10. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta. 11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 12. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 13. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

BENTUK DUKUNGAN PENDANAAN APBN BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa: a. belanja kementerian negara/lembaga yang mendukung Pengelolaan Sampah termasuk dana tugas pembantuan; b. hibah yang mendukung Pengelolaan Sampah; dan c. fasilitas dukungan kelayakan dalam hal proses Pengelolaan Sampah dilakukan dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Dalam hal Badan Usaha mendapatkan fasilitas dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Usaha tidak dapat diberikan dukungan pendanaan APBN lainnya yang menu penggunaannya sama. (3) Alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan dukungan pendanaan APBN lainnya bagi Pengelolaan Sampah di daerah.

Pasal 6

Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat berupa : a. DID; b. DAK Fisik; dan c. DAK Nonfisik.

Pasal 7

(1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kinerja Pengelolaan Sampah. (3) Pengalokasian DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Daerah yang mendapatkan DID berdasarkan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan DID selain untuk prioritas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, DID dapat digunakan untuk Pengelolaan Sampah.

Pasal 8

DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. bidang lingkungan hidup; b. bidang sanitasi; dan/atau c. bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membahas dan menyepakati arah kebijakan, prioritas nasional, dan sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Berdasarkan hasil pembahasan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengalokasikan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: a. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah; dan/atau b. jenis DAK Nonfisik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalokasian DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan percepatan pembangunan instalasi PSEL berdasarkan Peraturan PRESIDEN mengenai percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melakukan penghitungan alokasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan: a. kebutuhan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam setahun, yang diperoleh dari jumlah tonase sampah yang diolah dikalikan dengan Biaya Layanan Pengolahan Sampah per ton dan jumlah hari operasional PSEL dalam setahun; b. penilaian kelayakan proses pengolahan sampah yang dihitung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. kemampuan fiskal daerah terhadap Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan; dan d. pelaksanaan kerjasama daerah dengan daerah lain. (5) Alokasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Pasal 11

(1) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berupa: a. pinjaman; atau b. investasi pemerintah. (2) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Transfer ke Daerah

Pasal 6

Koreksi

Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat berupa : a. DID; b. DAK Fisik; dan c. DAK Nonfisik.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. bidang lingkungan hidup; b. bidang sanitasi; dan/atau c. bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 26-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang DUKUNGAN PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16