PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang PERLAKUAN KEPABEANAN ATAS SELISIH BERAT DAN/ATAU VOLUME BARANG IMPOR DALAM BENTUK CURAH DAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DALAM BENTUK CURAH

PERMEN Nomor 26-pmk-04-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Impor dalam bentuk Curah yang selanjutnya disebut Barang Impor Curah adalah barang impor dalam wujud cair, gas, atau padatan yang berbentuk potongan kecil, bubuk, atau butiran yang diangkut tanpa menggunakan petikemas dan/atau kemasan. 2. Barang Ekspor dalam bentuk Curah yang selanjutnya disebut Barang Ekspor Curah adalah barang ekspor dalam wujud cair, gas, atau padatan yang berbentuk potongan kecil, bubuk, atau butiran yang diangkut tanpa menggunakan petikemas dan/atau kemasan. 3. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang. 4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.

Pasal 15

(1) Dalam pemeriksaan di gudang dan/atau lokasi importir dan/atau eksportir dalam rangka audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat menemukan selisih kurang atau lebih atas berat dan/atau volume: a. Barang Impor Curah antara hasil audit kepabeanan dengan pemberitahuan pabean impor; dan/atau b. Barang Ekspor Curah antara hasil audit kepabeanan dengan pemberitahuan pabean ekspor. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menunjukkan adanya selisih lebih berat dan/atau volume tidak melebihi 0,50% (nol koma lima nol per seratus), Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan audit kepabeanan: a. melakukan perhitungan: 1. bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar atas selisih lebih berat dan/atau volume Barang Impor Curah, jika terdapat selisih lebih berat dan/atau volume Barang Impor Curah; dan/atau 2. bea keluar yang wajib dibayar terhadap selisih lebih berat dan/atau volume Barang Ekspor Curah, jika terdapat selisih lebih berat dan/atau volume Barang Ekspor Curah; dan b. tidak melakukan perhitungan pengenaan sanksi administrasi berupa denda. (3) Selisih lebih berat dan/atau volume yang tidak melebihi 0,50% (nol koma lima nol per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan kesalahan pemberitahuan jumlah barang. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menunjukkan adanya selisih lebih atas berat dan/atau volume melebihi 0,50% (nol koma lima nol per seratus), Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan audit kepabeanan: a. melakukan perhitungan: 1. bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar atas selisih lebih berat dan/atau volume Barang Impor Curah, jika terdapat selisih lebih berat dan/atau volume Barang Impor Curah; dan/atau 2. bea keluar yang wajib dibayar terhadap selisih lebih berat dan/atau volume Barang Ekspor Curah, jika terdapat selisih lebih berat dan/atau volume Barang Ekspor Curah; dan b. melakukan perhitungan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. (5) Selisih lebih berat dan/atau volume yang melebihi 0,50% (nol koma lima nol per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kesalahan pemberitahuan jumlah barang. (6) Dalam hal terhadap pemberitahuan pabean telah dilakukan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta telah dikenakan sanksi administrasi berupa denda oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen, perhitungan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan perhitungan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai audit kepabeanan. (7) Dikecualikan dari perhitungan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam hal terhadap pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan pabean ekspor telah dikenakan sanksi administrasi pada saat pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Nomor 26-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang PERLAKUAN KEPABEANAN ATAS SELISIH BERAT DAN/ATAU VOLUME BARANG IMPOR DALAM BENTUK CURAH DAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DALAM BENTUK CURAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17