Koreksi Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 258/PMK.011/2011 TENTANG BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KONTRAKTOR (DALAM US$/TAHUN) Tarif untuk tenaga kerja asing yang memiliki paspor dari Golongan Jabatan Kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah Kawasan Eropa, Australia dan Amerika Selatan Kawasan Amerika Utara Keterangan EKSEKUTIF TERTINGGI 562,200 1,054,150 1,546,100 Posisi Tingkat-1 di KKKS (President, Country Head, General Manager) EKSEKUTIF 449,700 843,200 1,236,700 Posisi Tingkat-2 di KKKS (Senior Vice President, Vice President) MANAJERIAL 359,700 674,450 989,200 Posisi Tingkat-3 di KKKS (Senior Manager, Manager) PROFESIONAL 287,700 539,450 791,200 Posisi Tingkat-4 di KKKS (Specialist) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id