PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 253-pmk-08-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

PERMEN Nomor 253-pmk-08-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945. 2. Jaminan Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada Kreditur sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman PT Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana penugasan pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera. 3. Menteri yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 4. PT Hutama Karya (Persero) adalah badan usaha milik negara yang berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 100 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 117 Tahun 2015 ditugaskan untuk melakukan pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera yang meliputi pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pengoperasian, serta pelaksanaan pemeliharaan. 5. Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera. 6. Pinjaman PT Hutama Karya (Persero) kepada Kreditur yang selanjutnya disebut sebagai Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PT Hutama Karya (Persero) menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari Kreditur sehingga PT Hutama Karya (Persero) dibebani kewajiban untuk membayar kembali dalam rangka penugasan PT Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 7. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara PT Hutama Karya (Persero) selaku debitur dan Kreditur dalam rangka memperoleh Pinjaman. 8. Kewajiban adalah kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan Pinjaman sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman, yang terdiri dari sejumlah utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman. 9. Gagal Bayar adalah keadaan dimana PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu membayar sebagian atau seluruh Kewajiban. 10. Surat Jaminan Pemerintah adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Menteri kepada Kreditur sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman. 11. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. 12. Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Karya (Persero) adalah perjanjian antara Pemerintah dan PT Hutama Karya (Persero) mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi klaim Jaminan. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. 15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Koreksi

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. memberikan pedoman untuk mengatur tata cara pemberian Jaminan atas Pinjaman yang dilakukan dalam rangka pengusahaan jalan tol yang meliputi pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pengoperasian, serta pelaksanaan pemeliharaan; dan b. mendukung PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka memperoleh pendanaan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pasal 3

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip sebagai berikut a. kemampuan keuangan negara; b. kesinambungan fiskal; dan c. pengelolaan risiko fiskal APBN.

Pasal 4

(1) Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Menteri: a. MENETAPKAN batas maksimal penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan memberikan rekomendasi kepada Menteri.

Pasal 5

(1) Pemerintah memberikan Jaminan penuh atas Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan tol trans Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 117 Tahun 2015. (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jaminan dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam rangka memperoleh Jaminan, PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan rencana pengusahaan jalan tol untuk dikonsultasikan kepada Menteri dengan tembusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2) Rencana pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang: a. aspek hukum; b. aspek teknis; dan c. aspek keuangan. (3) Rencana pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. model keuangan (financial model); b. studi lalu lintas; dan c. biaya investasi. (4) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Hutama Karya (Persero) memulai proses pengadaan Pinjaman. (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan Pinjaman yang syarat dan ketentuannya (terms and conditions) disetujui oleh Menteri. (6) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 9

(1) PT Hutama Karya (Persero) mengajukan usulan permohonan Jaminan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Pinjaman. (2) Usulan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan melampirkan paling kurang: a. rencana pengusahaan jalan tol; b. penetapan lokasi; c. perjanjian pengusahaan jalan tol; d. Perjanjian Pinjaman; e. laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; dan f. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali Kewajibannya.

Pasal 10

(1) Menteri menugaskan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara untuk melakukan evaluasi atas usulan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai: a. hasil evaluasi atas usulan permohonan Jaminan dari PT Hutama Karya (Persero); dan b. persetujuan penerbitan Surat Jaminan Pemerintah. (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) belum terpenuhi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada PT Hutama Karya (Persero) selaku pemohon Jaminan disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Menteri menerbitkan Surat Jaminan Pemerintah. (2) Surat Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT Hutama Karya (Persero). (3) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan efektif apabila Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PT HUTAMA KARYA (PERSERO) KEPADA KREDITUR

Pasal 14

Koreksi

(1) Ketidakmampuan PT Hutama Karya (Persero) membayar Kewajiban kepada Kreditur disampaikan melalui klaim secara tertulis oleh Kreditur kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada PT Hutama Karya (Persero). (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang keterangan sebagai berikut: a. ketidakmampuan PT Hutama Karya (Persero) untuk membayar Kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan b. jumlah Kewajiban (tagihan). (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan paling kurang: a. salinan Perjanjian Pinjaman; b. salinan Surat Jaminan Pemerintah; c. rincian Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) yang harus dibayar oleh Penjamin (tagihan); dan d. surat Direksi PT Hutama Karya (Persero) yang menyatakan tidak terdapat keberatan atas jumlah klaim yang diajukan.

Pasal 15

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh Kreditur. (2) Dalam rangka melakukan verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit-unit Eselon II terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. kesesuaian antara jumlah klaim dengan jumlah tagihan yang menjadi Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan b. tidak ada perselisihan antara PT Hutama Karya (Persero) dan Kreditur mengenai jumlah klaim yang menjadi Kewajiban PT Hutama Karya (Persero). (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi klaim yang ditandatangani oleh Kreditur.

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil verifikasi, pejabat pembuat SPP mengajukan SPP kepada pejabat penerbit SPM dengan melampirkan paling kurang: a. berita acara verifikasi klaim; dan b. surat tagihan dari Kreditur. (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan paling kurang: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); b. berita acara pemeriksaan klaim; dan c. kuitansi. (3) Berdasarkan penerbitan SPM oleh pejabat penerbit SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan SP2D untuk rekening Kreditur sebagai penerima Jaminan.

BAB VII

UTANG PT HUTAMA KARYA (PERSERO) KEPADA PEMERINTAH

Pasal 17

Koreksi

(1) Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan oleh Pemerintah merupakan utang yang harus dibayar kembali oleh PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemerintah. (2) Komitmen PT Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat komitmen pembayaran kembali utang. (3) Surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan hanya satu kali kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diterbitkan.

Pasal 18

(1) Dalam hal telah dilakukan pembayaran klaim Jaminan oleh Pemerintah, Pemerintah dan PT Hutama Karya (persero) melakukan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemerintah. (2) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada surat komitmen pembayaran kembali utang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2). (3) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling kurang mengenai: a. pengakuan utang PT Hutama Karya (Persero) dan janji untuk membayar utang tersebut kepada penjamin; b. jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jangka waktu pembayarannya, termasuk masa tenggang; c. jumlah cicilan dan tanggal pembayaran cicilan; dan d. tatacara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemerintah melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase. (4) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembayaran klaim. (5) Menteri mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (6) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) yang timbul karena pelaksanaan pembayaran Jaminan.

BAB VIII

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 19

Koreksi

(1) PT Hutama Karya (Persero) wajib melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar sebagaimana diatur dalam dokumen rencana mitigasi risiko. (2) Dokumen rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling kurang mengenai: a. upaya-upaya terbaik untuk memenuhi Kewajibannya; dan b. rencana untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar.

Pasal 20

Koreksi

Dalam rangka mengelola dampak terjadinya Gagal Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan laporan mengenai kemungkinan terjadainya Gagal Bayar kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Pengelola Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang atau pada saat diperlukan

Pasal 21

(1) Dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan proyek percepatan pembangunan jalan tol, dan pelaksanaan pembiayaannya serta kemampuan membayar kembali pinjaman oleh PT Hutama Karya (Persero). (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara berkala dan/atau rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri dalam rangka mencegah terjadinya Gagal Bayar PT Hutama Karya (Persero).

Pasal 22

PT Hutama Karya (Persero) menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan penugasan proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Peraturan Menteri Nomor 253-pmk-08-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24