PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PERMEN Nomor 25-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 2. Kementerian Negara selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 3. Lembaga adalah Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang- undangan lainnya. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 9. Pembiayaan Pendahuluan atas Kegiatan yang Dibiayai Dengan SBSN yang selanjutnya disebut Pembiayaan Pendahuluan adalah pembayaran atas beban rupiah murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditunjuk, yang dilakukan terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN sebelum diterbitkan SBSN. 10. Rekening Khusus SBSN yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank INDONESIA atau bank untuk menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan SBSN. 11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 14. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan SBSN yang selanjutnya disingkat SPM UP SBSN adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari- hari. 15. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan SBSN yang selanjutnya disingkat SPM TUP SBSN adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan. 16. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan SBSN yang selanjutnya disingkat SPM GUP SBSN adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persedian yang telah dipakai. 17. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil SBSN yang selanjutnya disingkat SPM GUP Nihil SBSN adalah SPM penggantian uang persediaan Nihil yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. 18. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM LS SBSN adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. 19. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM. 20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 22. DJPB adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 23. DJPPR adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 25. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek. 26. Surat Pemberitahuan Pembebanan SBSN yang selanjutnya disebut SPB SBSN adalah surat pemberitahuan telah dibebankan belanja pada rupiah murni yang akan diganti dengan penerbitan SBSN yang diterbitkan KPPN berdasarkan SP2D atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN. 27. Periode Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Periode Akhir TA adalah waktu penyediaan dana untuk penggantian beban APBN yang dibiayai melalui SBSN yang dilakukan setelah berakhirnya jadwal waktu penerbitan (lelang SBSN) pada setiap tahun. 28. Reklasifikasi adalah proses pengelompokkan kembali satu transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dari satu kodefikasi akun ke dalam kodefikasi akun lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan data laporan. 29. Dashboard BIG-eB adalah sarana elektronik yang disediakan oleh Bank INDONESIA untuk Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha dan transaksi secara elektronik. 30. Sistem Perbendaharaaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN SBSN

Pasal 4

Koreksi

Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan melalui: a. Pembiayaan Pendahuluan; atau b. Reksus.

Pasal 5

Koreksi

Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebelum dilakukan penerbitan SBSN.

Pasal 6

Terhadap pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan penggantian dana melalui penerbitan SBSN.

Pasal 7

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan mekanisme berikut: a. terhadap penerbitan SP2D atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN, KPPN: 1. menerbitkan SPB SBSN sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum dalam SPM belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 2. menyampaikan SPB SBSN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPB dengan dilampiri salinan SP2D yang bersangkutan, paling lambat hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana faksimil dan/atau surat elektronik (e-mail). b. berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sebagai dasar penerbitan SBSN. c. berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menerbitkan SBSN sesuai dengan jadwal penerbitan berikutnya: 1. setelah menerima surat permintaan penggantian dana; atau 2. waktu lain sesuai dengan permintaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. d. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi hasil penerbitan SBSN ke Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, DJPPR sebagai dasar dilakukannya permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN. e. DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan pemberitahuan penggantian dana kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bagian dari permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN. f. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mencatat penerimaan pembiayaan atas penggantian dana pada saat arus kas masuk ke RKUN.

Pasal 8

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Periode Akhir TA dilakukan melalui mekanisme berikut: a. berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling lambat hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan. b. berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara surat permintaan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebesar nilai dalam surat permintaan penggantian dana. c. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebagai penerimaan pembiayaan atas penggantian dana. d. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi kepada DJPPR atas telah dilakukannya Reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 9

(1) Atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, KPA membuat daftar rekapitulasi realisasi pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dengan dilampiri: a. kontrak pengadaan barang/jasa; dan b. bukti tagihan dari rekanan, untuk disampaikan kepada PA atau pejabat yang ditunjuk oleh PA. (2) Berdasarkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. (4) Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PA atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan: a. paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; atau b. pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) adalah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 10

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dijadikan sebagai data pembanding oleh DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam rangka penggantian dana dengan penerbitan SBSN.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme Reksus DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka Reksus di Bank INDONESIA atau bank.

Pasal 12

(1) Pembukaan Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk menampung hasil penerbitan SBSN. (2) Pembukaan Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus di Bank INDONESIA atau bank kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menampung hasil penerbitan SBSN; b. berdasarkan dasar surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus di Bank INDONESIA atau bank.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pengisian Reksus untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, setiap awal tahun anggaran DJPPR menyampaikan data proyek/kegiatan yang dibiayai dengan SBSN kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Dalam hal terdapat revisi data proyek/kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menyampaikan revisi data kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (3) Pengisian Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan rencana penarikan dana oleh Pemrakarsa Proyek dan jadwal penerbitan SBSN. b. dilakukan melalui proses Reklasifikasi dengan menggunakan dana hasil penerbitan SBSN sebelumnya, dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi dan belum akan dilakukan penerbitan SBSN. (4) Untuk Reksus pada akhir periode penerbitan SBSN, dilakukan pengisian sebesar sisa dari target penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pencairan dana, dilakukan melalui penerbitan SPP dan SPM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (2) Dalam pengajuan SPM UP/TUP SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan kode sumber dana/cara penarikan, yaitu RM/RM. (3) Dalam pengajuan SPM LS SBSN, SPM GUP SBSN, SPMK GUP Nihil SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan kode sumber dana/cara penarikan, yaitu SBSN/RK. (4) Pengajuan SPM oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan SBSN dilaksanakan dengan memperhitungkan pajak-pajak terkait.

Pasal 15

Pasal 16

Tata cara pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

BAB Kedua

Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai dengan SBSN Melalui Mekanisme Pembiayaan Pendahuluan

Pasal 5

Koreksi

Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebelum dilakukan penerbitan SBSN.

Pasal 6

Koreksi

Terhadap pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan penggantian dana melalui penerbitan SBSN.

Pasal 7

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan mekanisme berikut: a. terhadap penerbitan SP2D atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN, KPPN: 1. menerbitkan SPB SBSN sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum dalam SPM belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 2. menyampaikan SPB SBSN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPB dengan dilampiri salinan SP2D yang bersangkutan, paling lambat hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana faksimil dan/atau surat elektronik (e-mail). b. berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sebagai dasar penerbitan SBSN. c. berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menerbitkan SBSN sesuai dengan jadwal penerbitan berikutnya: 1. setelah menerima surat permintaan penggantian dana; atau 2. waktu lain sesuai dengan permintaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. d. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi hasil penerbitan SBSN ke Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, DJPPR sebagai dasar dilakukannya permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN. e. DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan pemberitahuan penggantian dana kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bagian dari permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN. f. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mencatat penerimaan pembiayaan atas penggantian dana pada saat arus kas masuk ke RKUN.

Pasal 8

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Periode Akhir TA dilakukan melalui mekanisme berikut: a. berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling lambat hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan. b. berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara surat permintaan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebesar nilai dalam surat permintaan penggantian dana. c. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebagai penerimaan pembiayaan atas penggantian dana. d. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi kepada DJPPR atas telah dilakukannya Reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 9

(1) Atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, KPA membuat daftar rekapitulasi realisasi pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dengan dilampiri: a. kontrak pengadaan barang/jasa; dan b. bukti tagihan dari rekanan, untuk disampaikan kepada PA atau pejabat yang ditunjuk oleh PA. (2) Berdasarkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. (4) Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PA atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan: a. paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; atau b. pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) adalah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 10

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dijadikan sebagai data pembanding oleh DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam rangka penggantian dana dengan penerbitan SBSN.

BAB Ketiga

Pembayaran Untuk Kegiatan Yang Dibiayai Dengan SBSN Melalui Mekanisme Reksus

Pasal 11

Koreksi

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme Reksus DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka Reksus di Bank INDONESIA atau bank.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pembukaan Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk menampung hasil penerbitan SBSN. (2) Pembukaan Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus di Bank INDONESIA atau bank kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menampung hasil penerbitan SBSN; b. berdasarkan dasar surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus di Bank INDONESIA atau bank.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pengisian Reksus untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, setiap awal tahun anggaran DJPPR menyampaikan data proyek/kegiatan yang dibiayai dengan SBSN kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Dalam hal terdapat revisi data proyek/kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menyampaikan revisi data kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (3) Pengisian Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan rencana penarikan dana oleh Pemrakarsa Proyek dan jadwal penerbitan SBSN. b. dilakukan melalui proses Reklasifikasi dengan menggunakan dana hasil penerbitan SBSN sebelumnya, dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi dan belum akan dilakukan penerbitan SBSN. (4) Untuk Reksus pada akhir periode penerbitan SBSN, dilakukan pengisian sebesar sisa dari target penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pencairan dana, dilakukan melalui penerbitan SPP dan SPM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (2) Dalam pengajuan SPM UP/TUP SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan kode sumber dana/cara penarikan, yaitu RM/RM. (3) Dalam pengajuan SPM LS SBSN, SPM GUP SBSN, SPMK GUP Nihil SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan kode sumber dana/cara penarikan, yaitu SBSN/RK. (4) Pengajuan SPM oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan SBSN dilaksanakan dengan memperhitungkan pajak-pajak terkait.

Pasal 15

Pasal 16

Tata cara pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

BAB V

TATA CARA PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBAYARAN DAN PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Koreksi

Penghentian sementara pembayaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan jika: a. Reksus kosong atau tidak mencukupi; dan/atau b. DJPPR menyampaikan surat permintaan penghentian sementara pembayaran kepada DJPB.

Pasal 20

Koreksi

(1) Penghentian sementara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan surat pemberitahuan penghentian sementara pembayaran sebagai dasar KPPN untuk menghentikan penerbitan SP2D atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN; b. surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada KPPN dengan tembusan kepada DJPPR. (2) Penghentian sementara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan Surat Permintaan Penghentian Sementara Pembayaran (SPPP) kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; b. berdasarkan SPPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan surat pemberitahuan penghentian sementara pembayaran sebagai dasar KPPN untuk menghentikan penerbitan SP2D untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN; c. penerbitan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya SPPP dari DJPPR; d. surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada KPPN dengan tembusan kepada DJPPR.

Pasal 21

(1) Pencabutan penghentian sementara pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan jika saldo pada Reksus sudah mencukupi; atau b. DJPPR telah menyampaikan surat permintaan pencabutan penghentian sementara pembayaran kepada DJPB; (2) Pencabutan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan penghentian sementara pencairan kepada KPPN dengan tembusan kepada DJPPR.

BAB VI

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. (2) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia.

Pasal 23

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran. (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA MEMUTUSKAN untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya. (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 24

(1) KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPPN atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3). (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 25

(1) Tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. (2) Pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan pada saat pembayaran termin terakhir kontrak pekerjaan. (3) Perhitungan pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak berakhirnya masa kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

Pasal 26

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan. (2) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan dengan mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari DIPA tahun anggaran berikutnya. (3) Terhadap keputusan KPA untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, KPA melaksanakan revisi anggaran atas sisa alokasi dana proyek yang dibiayai dari SBSN untuk ditambahkan pada DIPA tahun anggaran berikutnya (4) Pengajuan usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (5) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 27

(1) Tata cara pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mekanisme Reksus. (2) Dalam hal penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya dilakukan melalui mekanisme Pembiayaan Pendahuluan, sisa dana yang masih tersedia harus dipindahkan terlebih dahulu ke Reksus.

Pasal 28

KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(1) Pelaksanaan pembayaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN pada awal tahun, dilaksanakan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan ketersediaan dana pada Reksus dari Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke seluruh KPPN dengan tembusan kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah. (3) Dalam penerbitan SP2D, KPPN melakukan penelitian dan pengujian terhadap SPM. (4) Penelitian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan: a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM; dan b. meneliti kebenaran SPM. (5) Penelitian kebenaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan: a. meneliti kesesuaian tandatangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tandatangan PPSPM pada KPPN; b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan c. memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan: a. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam SPM; b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM; c. menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data yang telah disampaikan kepada KPPN; d. menguji persyaratan pencairan dana; dan e. ketersediaan saldo Reksus. (7) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dilakukan melalui akses Dashboard BIGeB di KPPN. (8) KPPN menerbitkan SP2D atas SPM yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan beban Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK BUNP) SPAN kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk dalam SP2D. (9) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, KPPN berwenang untuk menolak menerbitkan SP2D. (10) Terhadap SPM UP/TUP/GUP/GUP Potongan/GUP Nihil/LS beban SBSN, KPPN menerbitkan SP2D berkenaan atas beban RKUN.

Peraturan Menteri Nomor 25-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33

Pasal 34