PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 249-pmk-02-2011 Tahun 2011 tentang PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERMEN Nomor 249-pmk-02-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga 5. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 6. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L. 7. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur. 8. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam satu Program. 11. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan Kegiatan dari Program unit eselon I/Unit Organisasi dan/atau Kebijakan Pemerintah. 12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari internal dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil Program.

BAB III

PROSES EVALUASI KINERJA

Pasal 6

Koreksi

(1) Evaluasi Kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan Evaluasi Kinerja; b. pengumpulan data; c. pengukuran dan penilaian; dan d. analisis. (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak RKA-K/L ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 7

Koreksi

(1) Persiapan Evaluasi Kinerja paling sedikit meliputi: a. mempersiapkan model logika informasi Kinerja; b. inventarisasi dan identifikasi berbagai indikator dan target Kinerja; dan c. penyusunan desain pengumpulan data. (2) Model logika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan. (3) Model logika informasi Kinerja serta indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA-K/L. (4) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data kinerja Keluaran dan indikator kinerja utama Program.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat meliputi: a. target indikator kinerja utama; dan b. realisasi indikator kinerja utama. (2) Data target indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari dokumen RKA-K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Data realisasi indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari: a. riviu dokumen; b. survei; c. observasi; dan/atau (4) Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepentingan. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari laporan hasil riset, laporan hasil survei, dan/atau data sensus. (7) Dalam hal data realisasi Hasil direncanakan diperoleh melalui survei, observasi, dan/atau Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), penyusunan desain pengumpulan datanya perlu melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 10

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek konteks meliputi data kependudukan, indikator ekonomi, indeks tingkat kemiskinan, data di bidang ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan Pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari: a. riviu dokumen; b. survei; c. observasi; dan/atau d. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepentingan. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan hasil riset, laporan hasil survei, dan/atau data sensus.

Pasal 11

(1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. (2) Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja Hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan Program guna dianalisis lebih lanjut. (3) Proses pengukuran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan untuk Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat.

Pasal 12

(1) Pengukuran penyerapan anggaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja. (2) Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan setiap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh Satuan Kerja dengan jumlah bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pengukuran pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume Keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja Keluaran. (4) Dalam hal indikator kinerja Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pengukuran pencapaian keluaran dapat menggunakan indikator kinerja Kegiatan. (5) Pengukuran efisiensi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis Keluaran yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran, yaitu realisasi anggaran per Keluaran per realisasi volume Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran per target volume Keluaran. (6) Pengukuran capaian Hasil pada Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan membandingkan kinerja utama dengan target indikator kinerja utama.

Pasal 13

(1) Penilaian Kinerja dilakukan dengan menghitung nilai Kinerja atas aspek implementasi dan nilai Kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. (2) Bobot Kinerja atas aspek implementasi dan bobot Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. aspek implementasi : 33,3 % b. aspek manfaat : 66,7 % (3) Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyerapan anggaran : 9,7% b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi : 18,2% c. pencapaian Keluaran : 43,5% d. efisiensi : 28,6% (4) Nilai Kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja atas aspek implementasi dan nilai Kinerja atas aspek manfaat dengan masing-masing bobot berkenaan. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Nilai Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan. (6) Nilai Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari perkalian antara nilai capaian Hasil dengan bobot aspek berkenaan. (7) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: a. nilai Kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% dikategorikan dengan Sangat Baik; b. nilai Kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan Baik; c. nilai Kinerja lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan Cukup atau Normal; d. nilai Kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% dikategorikan dengan Kurang; dan e. nilai Kinerja sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja atas aspek implemetasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Tahapan analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat meliputi: a. analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dievaluasi; b. analisis mengenai keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja; c. analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja pada tahun-tahun sebelumnya; dan d. identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan Kegiatan, pencapaian Keluaran, dan Hasil. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Tahapan analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek konteks meliputi: a. identifikasi dan analisis kesesuaian antara kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan Hasil yang ditargetkan; b. analisis kesesuaian antara Keluaran yang ditargetkan dengan capaian Hasil; c. analisis kesesuaian antara Kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian Keluaran; dan d. analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan dan pencapaian Keluaran.

Pasal 17

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, disusun rekomendasi.

BAB Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 8

Koreksi

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pagu anggaran; b. target volume Keluaran; c. target indikator kinerja Keluaran; d. rencana penarikan dana; e. realisasi anggaran; f. realisasi volume Keluaran; dan g. realisasi indikator kinerja Keluaran. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d bersumber dari dokumen RKA-K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Keuangan. (3) Data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (4) Data realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh berdasarkan: a. bukti serah terima barang/jasa; b. surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Kegiatan; dan/atau c. bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Data realisasi indikator kinerja Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh dari: a. riviu dokumen; b. survei; c. observasi; dan/atau d. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepentingan. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri. (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. laporan hasil riset; b. laporan hasil survei; dan/atau c. data sensus. (8) Dalam hal data realisasi indikator kinerja Keluaran direncanakan diperoleh melalui survei, observasi, dan/atau Diskusi Kelompok www.djpp.kemenkumham.go.id Terarah (Focus Group Discussion), penyusunan desain pengumpulan datanya perlu melibatkan Pemangku Kepentingan. (9) Pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai. (10) Pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digunakan sebagai bahan monitoring atas pelaksanaan RKA-K/L pada tahun berjalan.

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pengukuran dan Penilaian

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA A. Pengukuran Evaluasi 1. Aspek Implementasi a) Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran diukur dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: P : Penyerapan anggaran RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja Contoh: Suatu eselon I memiliki pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.500.000.000, maka pengukuran indikator penyerapan anggaran sebagai berikut: PA = 10.000.000.000 RA = 9.500.000.000 P = = = 95,00% b) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/PMK.02/2011 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA www.djpp.kemenkumham.go.id Keterangan: K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi RA : Realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja RPD : Rencana penarikan dana seluruh Satuan Kerja n : Jumlah bulan Contoh: Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan berserta realisasi anggaran dari suatu eselon I seperti pada tabel berikut ini: Bulan RPD RPD Kumulatif Realisasi Anggaran Januari 800.000.000 800.000.000 - Februari 800.000.000 1.600.000.000 100.000.000 Maret 800.000.000 2.400.000.000 300.000.000 April 800.000.000 3.200.000.000 500.000.000 Mei 800.000.000 4.000.000.000 1.250.000.000 Juni 800.000.000 4.800.000.000 1.800.000.000 Juli 800.000.000 5.600.000.000 2.100.000.000 Agustus 800.000.000 6.400.000.000 4.000.000.000 September 900.000.000 7.300.000.000 5.000.000.000 Oktober 900.000.000 8.200.000.000 7.000.000.000 November 900.000.000 9.100.000.000 8.000.000.000 Desember 900.000.000 10.000.000.000 9.500.000.000 Dari tabel di atas, sebagai contoh pada bulan Februari diperoleh perbandingan akumulasi realisasi anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi rencana penarikan dana (RPD) bulanan sebagai berikut: RA bulan Januari (1) = 0 RA bulan Februari (2) = 100.000.000 RPD bulan Januari = 800.000.000 RPD bulan Februari = 800.000.000 = = = = 6,25% Dengan cara yang sama, diperoleh perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan Januari 0,00% Juli 37,50% Februari 6,25% Agustus 62,50% Maret 12,50% September 68,49% April 15,63% Oktober 85,37% Mei 31,25% November 87,91% Juni 37,50% Desember 95,00% Dari tabel diatas, pengukuran indikator konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebagai berikut: K = = = = 44,99% c) Pencapaian keluaran Pencapaian Keluaran diukur dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: PK : Pencapaian Keluaran RVK : Realisasi volume Keluaran TVK : Target volume Keluaran RKKi : Realisasi indikator Kinerja Keluaran ke i TKKi : Target Indikator Kinerja Keluaran ke i M : Jumlah Indikator Kinerja Keluaran n : Jumlah jenis Keluaran Contoh: Suatu eselon I memiliki 3 (tiga) jenis Keluaran dengan target dan realisasi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id KELUARAN Volume Indikator Kinerja Keluaran Target (TVK) Realisasi (RVK) IKK Target (TKK) Realisasi (RKK) Keluaran 1 (0rang) 50 45 IKK ke 1 5 3 IKK ke 2 10 7 Keluaran 2 (Laporan) 3 3 IKK ke 1 3 3 IKK ke 2 6 3 IKK ke 3 5 5 Keluaran 3 (Sistem) 1 1 IKK ke 1 4 2 IKK ke 2 3 1 Catatan: Selama masa transisi (2 tahun pertama), pengukuran pencapaian Keluaran hanya diperoleh dengan merata-ratakan perbandingan realisasi volume output dan target volume output seperti contoh berikut: PK = = = = 96,67% Setelah masa transisi, pengukuran pencapaian Keluaran pada tabel di atas diperoleh dengan cara: PK = = = = 61,17% d) Efisiensi Efisiensi diukur dengan rumus sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id Keterangan: E : Efisiensi RAK : Realisasi anggaran per Keluaran PAK : Pagu anggaran per Keluaran RVK : Realisasi volume Keluaran TVK : Target volume Keluaran n : Jumlah jenis Keluaran Contoh: Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran yang ada pada suatu eselon I adalah sebagai berikut: KELUARAN Volume Anggaran Target (TVK) Realisasi (RVK) Pagu (PAK) Realisasi (RAK) Keluaran 1 (Orang) 50 45 4.000.000.000 3.800.000.000 Keluaran 2 (Laporan) 3 3 1.000.000.000 975.000.000 Keluaran 3 (Sistem) 1 1 5.000.000.000 4.725.000.000 Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut: E = = = = 0,81% 2. Aspek Manfaat Indikator yang diukur pada aspek manfaat adalah capaian Hasil. Capaian Hasil diukur dengan rumus sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id Keterangan: CH : Capaian Hasil RKU : Realisasi Indikator Kinerja Utama TKU : Target Indikator Kinerja Utama N : Jumlah Indikator Kinerja Utama Contoh: Suatu eselon I memiliki target Indikator Kinerja Utama dari Program sebagai berikut: IKU Target Realisasi IKU ke 1 20% 14% IKU ke 2 50% 40% Dengan rumus pencapaian Hasil diatas diperoleh: CH = = = 75,00% B. Penilaian Aspek Evaluasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian Keluaran, dan efisiensi serta capaian Hasil) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari kelima indikator pengukuran tersebut, indikator efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: NE : Nilai efisiensi E : Efisiensi www.djpp.kemenkumham.go.id Jika efisiensi yang diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala minimal (0%). Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada contoh pengukuran efisiensi, nilai efisiensi dari suatu eselon I tersebut yaitu sebagai berikut: NE = = = = Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan Program pada eselon I dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut: dengan Keterangan: Bo bot dar i ma sin g- ma sin g asp ek sebagai berikut: NK : Nilai Kinerja I : Nilai aspek implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi PK : Pencapaian Keluaran NE : Nilai efisiensi CH : Capaian Hasil WI : Bobot aspek implementasi WCH : Bobot capaian Hasil WP : Bobot penyerapan anggaran WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK : Bobot pencapaian Keluaran WE : Bobot efisiensi 1. Aspek Implementasi (WI) = 33,3 %, terdiri atas: a) WP = 9,7 % www.djpp.kemenkumham.go.id Dari contoh-contoh sebelumnya, diperoleh nilai aspek implementasi sebagai berikut: I = = = 74,33% dan diperoleh nilai Kinerja dari suatu eselon I sebagai berikut: NK = = = 74,78% Nilai Kinerja yang dihasilkan dari eselon I tersebut sebesar 74,78%, maka nilai Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L eselon I tersebut termasuk kategori cukup. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO b) WK = 18,2 % c) WPK = 43,5 % d) WE = 28,6 % 2. Aspek Manfaat (WCH) = 66,7 % www.djpp.kemenkumham.go.id LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L TA KEMENTERIAN/ LEMBAGA 1. KATA PENGANTAR 2. DAFTAR ISI 3. DESKRIPSI PROGRAM Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran Program, termasuk penjelasan mengenai model logika informasi Kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, Hasil, Keluaran, Kegiatan, dan masukan. 4. IDENTIFIKASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Berisi penjelasan mengenai keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses Evaluasi Kinerja. 5. PERSIAPAN EVALUASI KINERJA Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses Evaluasi Kinerja, termasuk penyusunan desain pengumpulan data. 6. PENGUMPULAN DATA Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya. 7. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian yang didukung format beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut. 8. ANALISIS a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek. b. Perbandingan dan penjelasan antara Hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periode sebelumnya. 9. KETERBATASAN DALAM PROSES EVALUASI Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses Evaluasi Kinerja. 10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.02/2011 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA www.djpp.kemenkumham.go.id Catatan: (1) Diisi tahun anggaran pelaksanaan RKA-K/L yang dievaluasi. (2) Diisi nama Kementerian/Lembaga yang dievaluasi. (3) Angka hasil pengukuran dan informasi penilaian dapat didukung format hasil cetakan aplikasi yang disediakan untuk kebutuhan evaluasi. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 249-pmk-02-2011 Tahun 2011 tentang PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22