PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 247-pmk-06-2016 Tahun 2017 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

PERMEN Nomor 247-pmk-06-2016 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Lembaga adalah organisasi nonkementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. 7. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 8. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di INDONESIA atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan. 9. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis. 10. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB III

TATA CARA PENGASURANSIAN BMN

Pasal 7

Koreksi

(1) BMN yang dapat diasuransikan adalah BMN berupa: a. gedung dan bangunan; b. jembatan; c. alat angkutan darat/apung/udara bermotor; dan d. BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah BMN dengan kriteria: a. berlokasi di daerah rawan bencana alam; b. mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan c. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah BMN dengan kriteria: a. berlokasi di daerah rawan bencana alam; b. berdasarkan sifat penggunaannya memiliki kemungkinan rusak atau hilang yang tinggi; c. mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan d. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. (4) Lokasi rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan indeks risiko bencana INDONESIA yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani penanggulangan bencana. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek asuransi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pasal 8

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun rencana pengasuransian BMN di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. (2) Rencana pengasuransian BMN sekurang-kurangnya memuat: a. data BMN sesuai Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang; b. jenis risiko yang akan dipertanggungkan; dan c. jangka waktu pengasuransian BMN. (3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan rencana pengasuransian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang. (4) Pengguna Barang melakukan penelitian atas rencana pengasuransian BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan: a. kebenaran data rencana pengasuransian BMN yang sekurang-kurangnya mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang; b. kesesuaian risiko yang akan dipertanggungkan pada rencana pengasuransian BMN dengan risiko daerah tempat BMN berada; dan c. kesesuaian BMN yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (6) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang MENETAPKAN rencana pengasuransian BMN. (7) Berdasarkan penetapan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), satuan kerja menyusun anggaran untuk pembayaran biaya Premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN. (8) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kemampuan keuangan negara pada Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan sesuai ketentuan penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 9

(1) Anggaran pengasuransian BMN dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (2) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran pada satuan kerja bersangkutan. (3) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 10

(1) Pengasuransian BMN dituangkan dalam perjanjian antara pejabat yang berwenang di satuan kerja dengan pimpinan Perusahaan Asuransi. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. data BMN yang diasuransikan; b. para pihak yang melakukan perjanjian; c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian; d. jenis risiko yang dipertanggungkan; e. Nilai Pertanggungan; f. besaran Premi; g. jangka waktu pertanggungan asuransi; h. mekanisme pembayaran Premi; i. mekanisme penyelesaian klaim; j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMN; dan k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pasal 12

(1) Satuan kerja bersangkutan segera mengajukan permohonan klaim kepada Perusahaan Asuransi dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Pengajuan permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk pelaksanaan asuransi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMN dapat berupa: a. perbaikan; b. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan. (2) Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMN yang hilang dapat berupa: a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan. (3) Penggantian atas BMN yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna. (3) Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN berdasarkan laporan pelaksanaan pengasuransian BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari Laporan Barang Pengguna. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memuat antara lain: a. data BMN yang diasuransikan termasuk lokasi BMN; b. jenis risiko BMN yang dipertanggungkan; c. jangka waktu pengasuransian BMN; d. identitas Perusahaan Asuransi; e. jumlah Premi yang dibayarkan; f. Nilai Pertanggungan; dan g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Mekanisme pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Peraturan Menteri Nomor 247-pmk-06-2016 Tahun 2017 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20