PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 246-pmk-06-2016 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

PERMEN Nomor 246-pmk-06-2016 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kekayaan Negara Dipisahkan selanjutnya disingkat KND adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya yang diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan dikelola secara terpisah dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Penatausahaan KND adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan administrasi data dan informasi KND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pencatatan KND adalah kegiatan pengadministrasian KND yang meliputi pengumpulan, pendaftaran, dan pengolahan dokumen sumber menjadi data dan informasi KND. 4. Pemutakhiran KND adalah kegiatan pendataan, verifikasi, rekonsiliasi, serta pembaruan data dan informasi KND. 5. Pelaporan KND adalah kegiatan pendokumentasian dan pelaporan data dan informasi KND. 6. Penyimpanan Dokumen KND adalah kegiatan pencatatan, pemberkasan, pemeliharaan, dan pengamanan dokumen KND. 7. Dokumen Sumber adalah data, dokumen, dan informasi KND yang menjadi dasar Penatausahaan KND. 8. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. 9. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral dan regional yang terdapat penyertaan Pemerintah Republik INDONESIA di dalamnya. 10. Badan Hukum Lainnya adalah badan hukum yang kepemilikannya oleh negara tidak terbagi atas saham, yang kekayaan awalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penyertaan secara langsung atau dinyatakan sebagai KND. 11. Instansi Pemerintah Pusat Tertentu yang selanjutnya disebut Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mewakili pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan Negara, pengawasan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan pendampingan pada Lembaga Keuangan Internasional. 12. Laporan Penatausahaan KND adalah laporan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan KND yang disusun secara semesteran dan tahunan. 13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 14. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KND. 15. Direktur adalah pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KND.

BAB Kesatu

Definisi

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kekayaan Negara Dipisahkan selanjutnya disingkat KND adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya yang diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan dikelola secara terpisah dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Penatausahaan KND adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan administrasi data dan informasi KND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pencatatan KND adalah kegiatan pengadministrasian KND yang meliputi pengumpulan, pendaftaran, dan pengolahan dokumen sumber menjadi data dan informasi KND. 4. Pemutakhiran KND adalah kegiatan pendataan, verifikasi, rekonsiliasi, serta pembaruan data dan informasi KND. 5. Pelaporan KND adalah kegiatan pendokumentasian dan pelaporan data dan informasi KND. 6. Penyimpanan Dokumen KND adalah kegiatan pencatatan, pemberkasan, pemeliharaan, dan pengamanan dokumen KND. 7. Dokumen Sumber adalah data, dokumen, dan informasi KND yang menjadi dasar Penatausahaan KND. 8. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. 9. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral dan regional yang terdapat penyertaan Pemerintah Republik INDONESIA di dalamnya. 10. Badan Hukum Lainnya adalah badan hukum yang kepemilikannya oleh negara tidak terbagi atas saham, yang kekayaan awalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penyertaan secara langsung atau dinyatakan sebagai KND. 11. Instansi Pemerintah Pusat Tertentu yang selanjutnya disebut Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mewakili pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan Negara, pengawasan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan pendampingan pada Lembaga Keuangan Internasional. 12. Laporan Penatausahaan KND adalah laporan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan KND yang disusun secara semesteran dan tahunan. 13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 14. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KND. 15. Direktur adalah pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KND.

BAB Ketiga

Ruang Lingkup Penatausahaan KND

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup Penatausahaan KND meliputi: a. Pencatatan KND; b. Pemutakhiran KND; c. Pelaporan KND; dan d. Penyimpanan Dokumen KND.

Pasal 4

Koreksi

Pihak yang terlibat dalam Penatausahaan KND meliputi: a. Menteri selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan KND yang melaksanakan Penatausahaan KND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pimpinan Instansi Pemerintah selaku pembina, pengawas, dan/atau pendamping dalam pengelolaan KND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. pimpinan Badan Hukum Lainnya selaku pengelola KND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penatausahaan KND oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan Direktur.

Pasal 6

Instansi Pemerintah yang terlibat dalam Penatausahaan KND antara lain: a. Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kedeputian yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai pembina dan pengawas Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas yang terdapat saham negara; b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai unit organisasi eselon I yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan; c. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sebagai unit organisasi eselon I yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan Lembaga Keuangan Internasional; dan d. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pengawas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 7

Badan Hukum Lainnya yang terlibat dalam Penatausahaan KND antara lain: a. Bank INDONESIA; b. Lembaga Penjamin Simpanan; c. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA; d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; f. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan g. lain-lain badan hukum yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang kekayaannya merupakan KND.

Pasal 8

(1) Objek Penatausahaan KND meliputi KND pada: a. Perusahaan Negara; b. Lembaga Keuangan Internasional; dan c. Badan Hukum Lainnya. (2) Penatausahaan KND pada Perusahaan Negara dan Lembaga Keuangan Internasional dilaksanakan melalui Instansi Pemerintah. (3) Penatausahaan KND pada Badan Hukum Lainnya dilaksanakan oleh masing-masing Badan Hukum Lainnya. (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3), Penatausahaan KND pada Badan Hukum Lainnya yang berbentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilaksanakan melalui Instansi Pemerintah. (5) Dalam hal Penatausahaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Penatausahaan KND dilakukan secara langsung pada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 9

Dokumen Sumber dalam Penatausahaan KND, antara lain: a. peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan KND; b. keputusan pimpinan kementerian/lembaga; c. anggaran dasar dan perubahannya; d. perjanjian-perjanjian; e. surat yang memuat informasi KND; f. surat tanda kepemilikan penyertaan/surat saham; g. laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan KND pada Perusahaan Negara, pendampingan pengelolaan KND pada Lembaga Keuangan Internasional, dan pengawasan pengelolaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan/atau h. laporan pelaksanaan pengelolaan KND pada Badan Hukum Lainnya.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal memiliki kewenangan: a. menerima laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan KND pada Perusahaan Negara, pendampingan pengelolaan KND pada Lembaga Keuangan Internasional, pengawasan pengelolaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan pengelolaan KND pada Badan Hukum Lainnya; b. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Badan Hukum Lainnya dalam Penatausahaan KND; dan c. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewenangan: a. menerima laporan pelaksanaan pengelolaan KND dari Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal memiliki tanggung jawab atas: a. Pencatatan KND; b. Pemutakhiran KND; c. Pelaporan KND; d. Penyimpanan Dokumen KND; dan e. pelaksanaan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pimpinan Instansi Pemerintah memiliki tanggung jawab: a. menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan KND pada Perusahaan Negara, pendampingan pengelolaan KND pada Lembaga Keuangan Internasional, atau pengawasan pengelolaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kepada Direktur Jenderal; dan b. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, pimpinan Badan Hukum Lainnya memiliki tanggung jawab: a. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan KND kepada Direktur Jenderal; dan b. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pelaporan Instansi Pemerintah

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan Negara, pendampingan Lembaga Keuangan Internasional, atau pengawasan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Instansi Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g. (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. ringkasan eksekutif; b. informasi umum; c. evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan pengelolaan KND; dan d. arah pengembangan dalam pengelolaan KND. (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; b. ringkasan kinerja Perusahaan Negara atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; c. ringkasan manfaat dari keanggotaan Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional; dan/atau d. dokumen lain yang memuat informasi yang dapat memengaruhi nilai KND pada Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun secara: a. semesteran; dan b. tahunan. (2) Laporan pelaksanaan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. (3) Laporan pelaksanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah periode tahun berakhir.

Pasal 14

(1) Dalam pengelolaan KND, Badan Hukum Lainnya menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h. (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan keuangan semesteran; b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; c. laporan tahunan; dan/atau d. laporan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang diterapkan oleh Badan Hukum Lainnya.

Pasal 15

Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN KND

Pasal 22

Koreksi

Pemutakhiran KND meliputi kegiatan: a. pendataan; b. verifikasi; c. rekonsiliasi; dan d. pembaruan data dan informasi KND.

Pasal 23

Koreksi

Pemutakhiran KND dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 24

(1) Direktur melakukan pendataan atas data dan informasi KND yang akan dimutakhirkan. (2) Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyiiapkan rencana kerja, data dan informasi awal, serta kertas kerja pemutakhiran. (3) Direktur dapat meminta data dan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (4) Data dan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain instansi pemerintah lainnya dan/atau badan lain yang memiliki data dan informasi awal.

Pasal 25

(1) Direktur melakukan verifikasi terhadap Dokumen Sumber yang memengaruhi data dan informasi KND. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. verifikasi faktual kepada Instansi Pemerintah atau Badan Hukum Lainnya; dan/atau b. konfirmasi kepada Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, atau Badan Hukum Lainnya. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan kertas kerja pemutakhiran. (4) Direktur melakukan pembaruan data dan informasi KND terhadap data dan informasi yang telah sesuai. (5) Dalam hal terdapat perbedaan data dan informasi, Direktur melakukan rekonsiliasi data dan informasi KND.

Pasal 26

(1) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilakukan oleh Direktur dan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum Lainnya. (2) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (3) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat mengikutsertakan pihak ketiga. (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain instansi pemerintah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Dokumen Sumber.

Pasal 27

(1) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi: a. rekonsiliasi atas data awal; b. rekonsiliasi atas data dan informasi periode berjalan; dan c. rekonsiliasi atas data penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan KND pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. (2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. (3) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.

Pasal 28

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan membandingkan data dan informasi KND pada periode yang sama di periode berjalan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan data dan informasi KND antara Direktur dengan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum Lainnya, data dan informasi yang digunakan adalah data dan informasi yang disepakati oleh para pihak yang melakukan rekonsiliasi. (3) Hasil rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Informasi KND. (4) Perbedaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi KND.

Pasal 29

Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur melakukan pembaruan data dan informasi KND.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis rekonsiliasi data dan informasi KND diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

PELAPORAN KND

Pasal 31

Koreksi

Pelaporan KND meliputi kegiatan: a. pendokumentasian; dan b. pelaporan data dan informasi KND.

Pasal 32

Koreksi

Pelaporan KND dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 33

(1) Direktur melakukan pendokumentasian data dan informasi KND ke dalam bentuk tulisan, tabel, grafik, dan/atau gambar. (2) Hasil pendokumentasian data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: a. Laporan Penatausahaan KND; b. kronologi pencatatan kepemilikan KND; dan c. himpunan peraturan perundang-undangan terkait KND.

Pasal 34

(1) Laporan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling kurang memuat: a. informasi umum; b. ikhtisar dan uraian mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan; c. pelaksanaan pengelolaan KND; dan d. pemantauan pengelolaan KND. (2) Laporan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan profil masing-masing objek KND. (3) Profil objek KND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. manajemen; b. struktur kepemilikan modal; c. kinerja; d. kontribusi atau manfaat kepada negara; dan/atau e. laporan keuangan dua periode terakhir.

Pasal 35

(1) Laporan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a disusun secara: a. semesteran; dan b. tahunan. (2) Laporan Penatausahaan KND semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun paling lama 4 (empat) bulan setelah periode semester berakhir. (3) Laporan Penatausahaan KND tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun paling lama 8 (delapan) bulan setelah periode tahun berakhir.

Pasal 36

(1) Direktur menyampaikan Laporan Penatausahaan KND semesteran dan tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Laporan Penatausahaan KND tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disampaikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pimpinan Badan Hukum Lainnya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Laporan Penatausahaan KND diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

PENYIMPANAN DOKUMEN KND

Pasal 38

Koreksi

Penyimpanan Dokumen KND meliputi kegiatan: a. pencatatan; b. pemberkasan; c. pemeliharaan; dan d. pengamanan.

Pasal 39

Koreksi

Penyimpanan Dokumen KND dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 40

Dokumen KND meliputi: a. Dokumen Sumber; b. data dan informasi; dan c. Laporan Penatausahaan KND.

Pasal 41

(1) Direktur mencatat dokumen KND yang akan disimpan ke dalam daftar dokumen KND. (2) Daftar dokumen KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor pendaftaran, jenis, tahun penerbitan, uraian, kode lokasi, status penyimpanan, dan kondisi.

Pasal 42

(1) Direktur memberi kode penyimpanan pada setiap dokumen KND yang telah dicatat pada daftar dokumen KND. (2) Kode penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: a. kode jenis dokumen; b. kode objek KND; c. nomor pendaftaran; dan d. kode lokasi. Paseal 43 (1) Direktur melakukan pemberkasan dokumen KND dengan cara menempatkan dokumen KND ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis. (2) Pemberkasan dokumen KND dilakukan berdasarkan kode penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 44

(1) Direktur melakukan pemeliharaan atas dokumen KND melalui kegiatan pemeliharaan fisik dokumen. (2) Pemeliharaan dokumen KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keutuhan dokumen KND tanpa mengubah informasi yang terkandung di dalamnya. (3) Pemeliharaan fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan kondisi area/tempat penyimpanan dan/atau melakukan alih media.

Pasal 45

(1) Direktur melakukan pengamanan atas dokumen KND. (2) Pengamanan dokumen KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga fisik dan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan, kehancuran, atau kehilangan.

Pasal 46

(1) Direktur dapat meminta Bank INDONESIA atau lembaga negara yang memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dokumen yang memadai untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan Dokumen KND. (2) Permintaan kepada Bank INDONESIA atau lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dapat dilakukan dalam hal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dokumen yang memadai; dan b. tidak menghapuskan kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Dokumen KND yang dilakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berupa Dokumen Sumber yang berbentuk surat tanda kepemilikan penyertaan/surat saham.

Pasal 48

(1) Pemeliharaan dan pengamanan dokumen KND oleh Bank INDONESIA atau lembaga negara yang memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dokumen yang memadai dituangkan dalam perjanjian, berita acara, atau dokumen lainnya. (2) Dalam hal dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian tersebut antara lain memuat: a. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian; c. ruang lingkup perjanjian; d. pelaksanaan perjanjian; e. pembiayaan pelaksanaan perjanjian; f. objek yang diperjanjikan; g. jangka waktu perjanjian; h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; i. keadaan kahar; j. ketentuan mengenai pembatalan/berakhirnya perjanjian; dan/atau k. penyelesaian perselisihan.

Peraturan Menteri Nomor 246-pmk-06-2016 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

BAB VII