PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 245-pmk-07-2010 Tahun 2010 tentang PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PERMEN Nomor 245-pmk-07-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DAN INDEKS KAPASITAS FISKAL

Pasal 4

Koreksi

(1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut : KF= (PAD+DBH+DAU+LP)-BP Jumlah penduduk miskin KF = Kapasitas Fiskal PAD = Pendapatan Asli Daerah DBH = Dana Bagi Hasil DAU = Dana Alokasi Umum LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah BP = Belanja Pegawai (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2009. (3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009. (4) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Provinsi. (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota. (6) Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut: a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks≥2) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi; b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 (1≤ indeks<2) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi; c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 (0,5<indeks<1) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 (indeks<0,5) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 5

Kategori Kapasitas Fiskal bagi Daerah pemekaran tahun 2008 sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah Induk. BAB V PETA KAPASITAS FISKAL MASING-MASING DAERAH

Pasal 6

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut : a. Peta Kapasitas Fiskal Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; b. Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan c. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Pemekaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Nomor 245-pmk-07-2010 Tahun 2010 tentang PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8