PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 245-pmk-02-2016 Tahun 2017 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

PERMEN Nomor 245-pmk-02-2016 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 3. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN. 4. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN. 5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 6. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. 7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 9. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 10. Monitoring Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Monitoring Kinerja adalah proses pemantauan yang berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja penggunaan dana BUN yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN. 11. Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian yang objektif dan sistematis atas Kinerja penggunaan dana BUN dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN. 12. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 13. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) dari kegiatan dalam satu program.

BAB II

ASPEK MONITORING KINERJA DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 5

Koreksi

(1) Monitoring Kinerja dilakukan atas aspek implementasi. (2) Evaluasi Kinerja dilakukan atas 3 (tiga) aspek, yaitu: a. implementasi; b. manfaat; dan c. konteks. (3) Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan dana BUN dan pencapaian Keluaran (Output). (4) Indikator yang diukur dalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pencapaian Keluaran (Output); b. konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran; c. konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output); dan d. penyerapan anggaran. (5) Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. pencapaian Keluaran (Output); b. konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran; c. konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output); d. penyerapan anggaran; dan e. efisiensi. (6) Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai: a. perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas Keluaran (Output) yang telah dicapai; b. progres pencapaian Hasil (Outcome) dalam mencapai tujuan/target yang ditetapkan; dan/atau c. keterlibatan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dalam proses pencapaian Hasil (Outcome). (7) Evaluasi Kinerja atas aspek konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi antara dinamika perkembangan keadaan/kebutuhan yang terjadi pada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, termasuk kebijakan pemerintah dengan tujuan penggunaan dana BUN.

Pasal 6

(1) Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan oleh PPA dalam lingkup program dan KPA dalam lingkup kegiatan. (2) Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dan aspek konteks dilakukan oleh PPA.

Pasal 7

(1) Monitoring Kinerja atas aspek implementasi dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan. (2) Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan setiap tahun pada tahun anggaran berikutnya. (3) Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan setelah Keluaran (Output) tercapai. (4) Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

BAB 2

Pengumpulan Data

Pasal 10

Koreksi

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Monitoring Kinerja atas aspek implementasi meliputi: a. target pencapaian Keluaran (Output); b. rencana penarikan dana; c. pagu anggaran; d. revisi anggaran; e. realisasi pencapaian Keluaran (Output); f. realisasi penyerapan anggaran; dan g. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output). (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bersumber dari dokumen RKA BUN dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Keuangan. (3) Data realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh berdasarkan: a. bukti serah terima barang atau jasa; b. surat pernyataan yang dibuat oleh KPA; dan/atau c. bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Data realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber dari dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (5) Pengumpulan data realisasi penyerapan anggaran dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai. (6) Data faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPA.

Pasal 11

(1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. (2) Rumusan pengukuran indikator dalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi: a. pengukuran pencapaian Keluaran (Output) pada monitoring kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian Keluaran (Output) setiap bulan yang diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan target pencapaian Keluaran (Output); b. pengukuran konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran pada Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran dengan akumulasi rencana penarikan dana; c. pengukuran konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) pada Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan ketepatan waktu pencapaian Keluaran (Output) setiap bulan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan akumulasi realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan akumulasi target pencapaian Keluaran (Output); dan d. pengukuran penyerapan anggaran pada monitoring kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran dengan pagu anggaran. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran Monitoring Kinerja atas aspek implementasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pengukuran

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. (2) Rumusan pengukuran indikator dalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi: a. pengukuran pencapaian Keluaran (Output) pada monitoring kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian Keluaran (Output) setiap bulan yang diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan target pencapaian Keluaran (Output); b. pengukuran konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran pada Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran dengan akumulasi rencana penarikan dana; c. pengukuran konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) pada Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan ketepatan waktu pencapaian Keluaran (Output) setiap bulan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan akumulasi realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan akumulasi target pencapaian Keluaran (Output); dan d. pengukuran penyerapan anggaran pada monitoring kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran dengan pagu anggaran. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran Monitoring Kinerja atas aspek implementasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Analisis yang dilakukan dalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi meliputi analisis atas: a. hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dimonitoring; b. perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Monitoring Kinerja pada bulan sebelumnya/bulan yang sama pada tahun anggaran sebelumnya; c. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output); d. tindak lanjut atas kendala dalam pencapaian Keluaran (Output) pada periode sebelumnya; e. tren yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan untuk beberapa bulan kedepan; dan f. keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Monitoring Kinerja.

BAB 1

Persiapan Evaluasi Kinerja

Pasal 16

Koreksi

(1) Persiapan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi paling sedikit meliputi: a. identifikasi masalah; b. inventarisasi berbagai indikator dan target Kinerja; dan c. inventarisasi laporan Monitoring Kinerja atas aspek implementasi. (2) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah permasalahan terkait penggunaan dana BUN yang terjadi dan memerlukan solusi perbaikan. (3) Indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA BUN. (4) Laporan Monitoring Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan Monitoring Kinerja atas aspek implementasi triwulanan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 17

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi meliputi: a. target pencapaian Keluaran (Output); b. rencana penarikan dana; c. pagu anggaran; d. realisasi pencapaian Keluaran (Output); e. realisasi penyerapan anggaran; dan f. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output). (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersumber dari dokumen RKA BUN dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Keuangan. (3) Data realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh berdasarkan: a. bukti serah terima barang atau jasa; b. surat pernyataan yang dibuat oleh KPA; dan/atau c. bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Data realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (5) Pengumpulan data realisasi penyerapan anggaran dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai. (6) Data faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPA.

BAB 3

Pengukuran dan Penilaian

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. (2) Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut. (3) Rumusan pengukuran indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi: a. pengukuran pencapaian Keluaran (Output) pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian Keluaran (Output) yang diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian Keluaran (Output) sampai dengan akhir tahun anggaran dengan target pencapaian Keluaran (Output); b. pengukuran konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata dari konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran bulanan; c. pengukuran konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) pada evaluasi atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dilakukan berdasarkan rata-rata konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output)dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) bulanan; d. pengukuran penyerapan anggaran pada evaluasi kinerja atas atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dengan pagu anggaran; dan e. pengukuran efisiensi pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dilakukan berdasarkan rata- rata efisiensi Keluaran (Output) yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi penyerapan anggaran per realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan pagu anggaran per target pencapaian Keluaran (Output). (4) Penilaian kinerja penggunaan dana BUN dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi. (5) Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pencapaian Keluaran (Output) : 43,50% b. konsistensi antara rencana : 9,10% penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran c. konsistensi antara target : 9,10% pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) d. penyerapan anggaran : 9,70% e. efisiensi : 28,60% (6) Ketentuan pengukuran indikator efisiensi pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak berlaku pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05). (7) Bobot masing-masing indikator aspek implementasi pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) terdiri atas: a. pencapaian Keluaran (Output) : 60,90% b. konsistensi antara rencana : 12,75% penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran c. konsistensi antara target : 12,75% pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) d. penyerapan anggaran : 13,60% (8) Nilai Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator atas aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan. (9) Hasil penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: a. nilai Kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% dikategorikan dengan sangat baik; b. nilai Kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan baik; c. nilai Kinerja lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan cukup atau normal; d. nilai Kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% dikategorikan dengan kurang; dan e. nilai Kinerja sampai dengan 50% dikategorikan dengan sangat kurang. (10) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Analisis yang dilakuan yang dilakukan dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi meliputi analisis atas: a. hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dievaluasi; b. perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja pada tahun anggaran sebelumnya; c. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output); d. tren yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan untuk beberapa tahun ke depan; dan e. keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja.

(1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. (2) Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut. (3) Rumusan pengukuran indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi: a. pengukuran pencapaian Keluaran (Output) pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian Keluaran (Output) yang diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian Keluaran (Output) sampai dengan akhir tahun anggaran dengan target pencapaian Keluaran (Output); b. pengukuran konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata dari konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran bulanan; c. pengukuran konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) pada evaluasi atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dilakukan berdasarkan rata-rata konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output)dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) bulanan; d. pengukuran penyerapan anggaran pada evaluasi kinerja atas atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dengan pagu anggaran; dan e. pengukuran efisiensi pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dilakukan berdasarkan rata- rata efisiensi Keluaran (Output) yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi penyerapan anggaran per realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan pagu anggaran per target pencapaian Keluaran (Output). (4) Penilaian kinerja penggunaan dana BUN dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi. (5) Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pencapaian Keluaran (Output) : 43,50% b. konsistensi antara rencana : 9,10% penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran c. konsistensi antara target : 9,10% pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) d. penyerapan anggaran : 9,70% e. efisiensi : 28,60% (6) Ketentuan pengukuran indikator efisiensi pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak berlaku pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05). (7) Bobot masing-masing indikator aspek implementasi pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) terdiri atas: a. pencapaian Keluaran (Output) : 60,90% b. konsistensi antara rencana : 12,75% penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran c. konsistensi antara target : 12,75% pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) d. penyerapan anggaran : 13,60% (8) Nilai Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator atas aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan. (9) Hasil penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: a. nilai Kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% dikategorikan dengan sangat baik; b. nilai Kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan baik; c. nilai Kinerja lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan cukup atau normal; d. nilai Kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% dikategorikan dengan kurang; dan e. nilai Kinerja sampai dengan 50% dikategorikan dengan sangat kurang. (10) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 245-pmk-02-2016 Tahun 2017 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 22

Pasal 28

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 12

Pasal 13

BAB 5

Pasal 13

Pasal 14

BAB 6

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 19

Pasal 20

BAB 5

Pasal 20

Pasal 21

BAB 6

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

BAB 5

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 29