Pemberian Premi — PERMEN Nomor 243-pmk-04-2011 Tahun 2011

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 2. UNDANG-UNDANG Cukai adalah UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007. 3. Premi di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang selanjutnya disebut premi adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam mengungkap dan menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. 4. Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 7. Direktur adalah Direktur pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berhak memperoleh Premi. (2) Berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berjasa dalam menangani: a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan cukai, meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau b. pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai, meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari: a. sanksi administrasi berupa denda; b. sanksi pidana berupa denda; c. hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau d. nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. (4) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Koreksi

Terhadap pemberian Premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan: a. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak diajukan keberatan; b. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan dan keberatan tersebut telah mendapat keputusan penolakan serta tidak diajukan banding; atau c. keputusan atas keberatan diajukan banding, banding tersebut telah mendapat putusan yang berisi penolakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Koreksi

Terhadap pemberian Premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan dengan ketentuan: a. putusan pengadilan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai tidak diajukan banding; b. putusan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai diajukan banding, banding tersebut telah mendapat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan tidak diajukan kasasi; atau c. putusan banding diajukan kasasi, kasasi tersebut telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Koreksi

Terhadap pemberian Premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan dengan ketentuan: a. hasil penyidikan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum; atau b. dalam hal tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran atas UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan/atau UNDANG-UNDANG Cukai dan merupakan pelanggaran terhadap UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidikan telah diserahterimakan kepada Kepolisian Republik INDONESIA atau Badan Narkotika Nasional, dan terhadap barang bukti telah terlebih dahulu dilakukan penyitaan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka pengajuan permohonan Premi, Direktur Jenderal menyampaikan harga referensi nilai atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. (2) Dalam MENETAPKAN nilai atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mempertimbangkan referensi nilai atas barang yang dihitung oleh pejabat atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya. (3) Nilai atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari barang-barang meliputi: a. barang kena cukai; b. narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; www.djpp.kemenkumham.go.id c. emas dan perhiasan; d. pakaian bekas (ball press); e. hasil hutan; f. barang purbakala; g. tumbuhan atau binatang sebagaimana dimaksud dalam Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) yang telah diratifikasi melalui Keputusan PRESIDEN Nomor 43 Tahun 1978; atau h. barang lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. (4) Setelah mendapatkan penetapan harga referensi nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengajukan permohonan Premi kepada Menteri.

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur atau Kepala Kantor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, setelah melakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Permohonan pengajuan Premi yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilampiri dengan: a. rincian jumlah Premi yang dimohonkan; b. fotokopi surat penetapan yang mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang ditandasahkan oleh Direktur, Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk; c. fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan d. fotokopi keputusan atas keberatan dan/atau putusan atas banding yang berisi penolakan, dalam hal: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) diajukan keberatan telah ditandasahkan oleh Direktur, Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk; atau 2) diajukan banding telah ditandasahkan oleh pejabat pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

Pasal 9

Koreksi

Permohonan pengajuan Premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilampiri dengan: 1) rincian jumlah Premi yang dimohonkan; 2) fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; 3) fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan 4) fotokopi bukti penyetoran denda yang berasal dari sanksi pidana ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 10

Koreksi

Permohonan pengajuan Premi yang berasal dari hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dilampiri dengan: a. rincian jumlah Premi yang dimohon; b. fotokopi berkas perkara tindak pidana yang telah disahkan oleh penyidik dan diketahui oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor; c. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; d. fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan e. fotokopi bukti penyetoran hasil lelang ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 11

Koreksi

Permohonan pengajuan Premi yang berasal dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilampiri dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohon; b. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; c. fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; d. resume pemeriksaan dalam hal penyidikan diserahterimakan kepada Kepolisian Republik INDONESIA atau Badan Narkotika Nasional yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; e. fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai dalam hal penyidikan diserahterimakan kepada Kepolisian Republik INDONESIA atau Badan Narkotika Nasional yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; f. Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan g. referensi nilai barang yang dihitung oleh pejabat atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Koreksi

(1) Terhadap permohonan pengajuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa berkas permohonan dinyatakan: a. lengkap, Direktur Jenderal meneruskan permohonan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan secara periodik; b. tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai alasan kekurangannya. (3) Penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan risalah penelitian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan petunjuk sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

Koreksi

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengusulkan penyediaan dana untuk pembayaran Premi kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pemrosesan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Premi dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a ditetapkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik; 2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda; 4) 5% (lima persen) untuk Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan 5) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a ditetapkan di Kantor Wilayah, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik; 2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 5% (lima persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; www.djpp.kemenkumham.go.id 4) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Wilayah yang MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan 5) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik; 2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 28% (dua puluh delapan persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan 4) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. d. dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a ditetapkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik; 2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Direktorat yang MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda; 4) 5% (lima persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; dan 5) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 15

Koreksi

(1) Premi dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, hasil lelang barang yang berasal dari tindak www.djpp.kemenkumham.go.id pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, atau dari nilai barang yang ditetapkan oleh Menteri terhadap barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 30% (tiga puluh persen) untuk yang berperan langsung dalam proses penindakan, termasuk bagi pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata sehingga dapat dilakukan penindakan; b. 12% (dua belas persen) untuk pejabat bea dan cukai yang melakukan penyidikan; c. 2% (dua persen) untuk penuntut umum hingga berkas perkara dapat diajukan ke pengadilan; dan d. 6% (enam persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Pemberi informasi atau pelapor yang memberikan petunjuk atau bantuan nyata sehingga dapat dilakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagian dari Premi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

Koreksi

Premi yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 5, huruf b angka 5, huruf c angka 4, huruf d angka 5, dan Pasal 15 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi kepentingan pegawai dan/atau untuk operasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 17

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai : a. tata cara pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. tata cara pengelolaan dan pembagian Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan c. tata cara pengelolaan Premi yang diperuntukkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan uang ganjaran yang telah diajukan dan masih dalam tahap pemrosesan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. batasan untuk pemberian dan pembagian uang ganjaran mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka Yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2002; b. mekanisme untuk pengusulan penyediaan dana bagi pembayaran uang ganjaran mengikuti ketentuan mekanisme pengusulan penyediaan dana bagi pembayaran Premi secara mutatis mutandis berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka Yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id CONTOH FORMAT PERMOHONAN PREMI KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ……………….(1)…………………. Nomor : …..(2)….. …..(3)….. Lampiran : …..(4).…. Hal : Permohonan Premi atas …..(5)..… Yth. Menteri Keuangan u.p Direktur Jenderal Bea dan Cukai Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6)….. tentang ....(7) …. dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(8)….. tentang .....(9)….., dengan ini disampaikan permohonan Premi atas .....(10)…... periode .....(11)….. dengan nilai sebesar Rp .....(12)….. (.....(13)…..), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini. Sebagai kelengkapan permohonan bersama ini dilampirkan: 1. ....... (14)........ 2. ........dst......... 3. Softcopy rincian Premi yang diajukan. Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. ..........(15)........ ..........(16)........ NIP.....(17)........ Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal 2. Direktur Penindakan dan Penyidikan 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ….. 4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai …….*) *) Diisi jika yang mengajukan permohonan bukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan penagihan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.04/2011 TENTANG PEMBERIAN PREMI www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PREMI No. (1) : Diisi Direktorat, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, disertai dengan alamat kantor yang mengajukan permohonan. No. (2) : Diisi nomor surat permohonan. No. (3) : Diisi tanggal surat permohonan. No. (4) : Diisi jumlah lampiran. No. (5) : Diisi pelanggaran yang menjadi dasar pengajuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Premi yakni sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang, dan/atau nilai barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. No. (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Premi. No. (7) : Diisi judul dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Premi. No. (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal mengenai pemberian Premi. No. (9) : Diisi judul dari Peraturan Direktur Jenderal mengenai pemberian Premi. No. (10) : Diisi pelanggaran yang menjadi dasar pengajuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Premi yakni sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang, dan/atau nilai barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. No. (11) : Diisi periode obyek Premi yang diajukan. No. (12) : Diisi nilai Premi dalam angka. No. (13) : Diisi nilai Premi dalam huruf. No. (14) : Diisi lampiran permohonan sesuai jenis Premi yang diajukan, yakni : a. Premi yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda diisi dengan: 1. rincian jumlah Premi yang dimohonkan; 2. fotokopi surat penetapan yang mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang ditandasahkan oleh Direktur, Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk; 3. fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan 4. fotokopi keputusan atas keberatan dan/atau putusan atas banding yang berisi penolakan, dalam hal: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) diajukan keberatan telah ditandasahkan oleh Direktur, Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk; atau 2) diajukan banding telah ditandasahkan oleh pejabat pada Sekretariat Pengadilan Pajak. b. Premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda diisi dengan: 1. rincian jumlah Premi yang dimohonkan; 2. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; 3. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan 4. fotokopi bukti penyetoran denda yang berasal dari sanksi pidana ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. c. Premi yang diberikan dari hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai diisi dengan: 1. rincian jumlah Premi yang dimohon; 2. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah disahkan oleh penyidik dan diketahui oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor; 3. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; 4. fotokopi Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; dan 5. fotokopi bukti penyetoran hasil lelang ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. d. Premi yang diberikan dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang diisi dengan: 1. rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohon; 2. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; 3. fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; 4. resume pemeriksaan dalam hal penyidikan diserahterimakan kepada Kepolisian Republik INDONESIA atau Badan Narkotika www.djpp.kemenkumham.go.id Nasional yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; 5. fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai dalam hal penyidikan diserahterimakan kepada Kepolisian Republik INDONESIA atau Badan Narkotika Nasional yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; 6. Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan 7. referensi nilai barang yang dihitung oleh pejabat atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya. No. (15) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat permohonan. No. (16) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat permohonan. No. (17) : Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat permohonan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ……………….(1)…………………. SURAT PERNYATAAN NOMOR …………(2)………….. Yang bertandatangan dibawah ini, Nama : ........(3)......... NIP : ........(4)......... Pangkat/Golongan : ........(5)......... Jabatan : ........(6)......... dengan ini menyatakan bahwa : 1. ..……. (7)…… 2. ….….dst……. 3. ……..dst……. Demikian Surat Pernyatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai pelengkap dari permohonan pengajuan Premi. ………(8)……,……(9)…….. Yang Menyatakan (meterai 6000, tanda tangan, dan cap jabatan) ...........(10)..................... NIP...........(11)................ LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.04/2011 TENTANG PEMBERIAN PREMI www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN No. (1) : Diisi Direktorat, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, disertai alamat kantor yang menerbitkan Surat Pernyataan. No. (2) : Diisi nomor Surat Pernyataan. No. (3) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani Surat Pernyataan. No. (4) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat bea dan cukai yang menandatangani Surat Pernyataan. No. (5) : Diisi angkat dan golongan pejabat bea dan cukai yang menandatangani Surat Pernyataan. No. (6) : Diisi jabatan pejabat bea dan cukai yang menandatangani Surat Pernyataan. No. (7) : Diisi sesuai jenis Premi yang diajukan, yakni: a) Premi yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda diisi dengan : 1. Atas Surat Penetapan yang diajukan belum pernah diajukan Premi. 2. a. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak diajukan keberatan; b. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda diajukan keberatan dan keberatan tersebut telah mendapat keputusan penolakan serta tidak diajukan banding; atau c. keputusan atas keberatan diajukan banding, banding tersebut telah mendapat putusan yang berisi penolakan. 3. fotokopi surat penetapan yang mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sudah ditandasahkan. 4. fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara. 5. fotokopi keputusan keberatan dan/atau putusan atas banding yang berisi penolakan, yang telah ditandasahkan. b) Premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda diisi dengan: 1. Atas sanksi pidana berupa denda yang diajukan belum pernah diajukan Premi. 2. a. Putusan Pengadilan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai tidak diajukan banding; b. putusan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai diajukan banding, banding tersebut telah mendapat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan tidak diajukan kasasi; atau www.djpp.kemenkumham.go.id c. putusan banding diajukan kasasi, kasasi tersebut telah putusan yang berkekuatan hukum tetap. 3. fotokopi berkas perkara yang ditangani telah ditandasahkan. 4. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah ditandasahkan. 5. fotokopi bukti penyetoran denda telah dikonfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. c) Premi yang berasal dari hasil lelang barang diisi dengan: 1. atas hasil lelang yang diajukan belum pernah diajukan Premi. 2. fotokopi berkas perkara yang ditangani telah ditandasahkan. 3. fotokopi Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah ditandasahkan. 4. fotokopi Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah ditandasahkan. 5. fotokopi bukti penyetoran hasil lelang telah dikonfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. d) Premi yang berasal dari nilai barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang diisi dengan: 1. atas nilai barang yang diajukan belum pernah diajukan Premi. 2. fotokopi berkas perkara yang ditangani telah ditandasahkan. 3. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah ditandasahkan. 4. fotokopi Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah ditandasahkan. 5. fotokopi bukti penyetoran hasil lelang telah dikonfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. No. (8) : Diisi nama tempat penandatanganan Surat Pernyataan. No. (9) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan. No. (10) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani Surat Pernyataan. No. (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai yang menandatangani Surat Pernyataan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id CONTOH FORMAT RISALAH PENELITIAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ……………….(1)…………………. RISALAH PENELITIAN PERMOHONAN PREMI A. DATA PERMOHONAN 1. Pemohon : …….(2)……… 2. Nomor danTanggal Permohonan : …….(3)……… 3. Nilai Premi : …….(4)……… 4. Dasar Pengajuan Premi : …….(5)……… B.PENELITIAN 1. Kelengkapan Permohonan a. Rincian permohonan Ada /Tidak *) b. Surat tagihan yang sudah ditandasahkan Ada /Tidak *) c. Bukti Pelunasan atau Bukti Penyetoran yang sudah ditandasahkan Ada /Tidak *) d. Surat Pernyataan Ada /Tidak *) 2. Kesesuaian data a. Rincian permohonan Sesuai /Tidak *) b. Surat tagihan yang sudah ditandasahkan Sesuai /Tidak *) c. Bukti Pelunasan atau Bukti Penyetoran yang sudah ditandasahkan Sesuai /Tidak *) d. Surat Pernyataan Sesuai /Tidak *) C. KESIMPULAN …………………………………..(6)……………………………… ………(7)……,……(8)……. .................(9)………....... .................(10)............... NIP...........(11)............... *) coret salah satu LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.04/2011 TENTANG PEMBERIAN PREMI www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN RISALAH PENELITIAN No. (1) : Diisi Direktorat, disertai alamat kantor yang menerbitkan Risalah Penelitian. No. (2) : Diisi nama Direktorat, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengajukan permohonan. No. (3) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan. No. (4) : Diisi besarnya Premi yang diajukan. No. (5) : Diisi pelanggaran yang menjadi dasar pengajuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yakni sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang, dan/atau nilai barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. No. (6) : Diisi kesimpulan dari penelitian. No. (7) : Diisi nama tempat penerbitan Risalah Penelitian. No. (8) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Risalah Penelitian. No. (9) : Diisi jabatan pejabat bea dan cukai yang menandatangani Risalah Penelitian. No. (10) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani Risalah Penelitian. No. (11) : Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai yang menandatangani Risalah Penelitian. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id CONTOH FORMAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PREMI KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Nomor : …..(1)….. …..(2)….. Lampiran : …..(3).…. Hal : Pengembalian Berkas Permohonan Premi Yth. …..(4)…… Di …..(5)……. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6)….. tentang ....(7) …. dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(8)….. tentang .....(9)….., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Premi berdasarkan surat Nomor: .......(10)......., terdapat kekurangan data/dokumen/ berkas permohonan sebagai berikut : a. ......(11)......; b. .......dst...... 2. Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini sampaikan agar Saudara melengkapi kekurangan data/dokumen/berkas permohonan Premi dimaksud. Demikian disampaikan untuk dimaklumi. ..........(12)........ ..........(13)........ NIP....(14)........ LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.04/2011 TENTANG PEMBERIAN PREMI www.djpp.kemenkumham.go.id PETUNJUK PENGISIAN PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PREMI No. (1) : Diisi nomor surat pengembalian berkas permohonan Premi. No. (2) : Diisi tanggal surat pengembalian berkas permohonan Premi. No. (3) : Diisi jumlah lampiran. No. (4) : Diisi tujuan surat. No. (5) : Diisi kedudukan tujuan surat. No. (6) : Diisi nomor dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Premi. No. (7) : Diisi judul dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Premi. No. (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal mengenai pemberian Premi. No. (9) : Diisi judul dari Peraturan Direktur Jenderal mengenai pemberian Premi. No. (10) : Diisi nomor surat permohonan Premi yang dikembalikan. No. (11) : Diisi kekurangan data/dokumen/berkas (berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan). No. (12) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat pengembalian berkas permohonan Premi. No. (13) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat pengembalian berkas permohonan Premi. No. (14) : Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat pengembalian berkas permohonan Premi. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 243-pmk-04-2011 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN PREMI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20