PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 239-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANGSUNG (PRIVATE PLACEMENT)

PERMEN Nomor 239-pmk-08-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 9

(1) Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Private Placement, dapat dilakukan penunjukan Konsultan Hukum. (2) Dalam hal diperlukan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Konsultan Hukum yang telah ditunjuk untuk penerbitan dan penjualan SBSN pada tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal belum ada Konsultan Hukum yang ditunjuk untuk penerbitan dan penjualan SBSN pada tahun anggaran berjalan, penunjukan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.

Pasal 10

(1) Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan. (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; c. pemberian penjelasan (aanwijzing); d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi Dokumen Penawaran; g. pemilihan peserta pengadaaan jasa Konsultan Hukum untuk mengikuti tahap klarifikasi teknis (beauty contest); h. masa sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran; i. klarifikasi teknis (beauty contest); j. pemeringkatan hasil klarifikasi teknis (beauty contest); k. negosiasi fee; l. penetapan pemenang; m. pengumuman pemenang; n. masa sanggah;dan o. sanggahan banding (apabila diperlukan). (3) Calon Konsultan Hukum yang mendapatkan peringkat pertama dari hasil klarifikasi teknis (beauty contest), akan mendapatkan kesempatan pertama untuk melakukan negosiasi fee. (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi fee dengan calon Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan negosiasi fee kepada calon Konsultan Hukum peringkat berikutnya sampai terjadi kesepakatan.

Pasal 11

(1) Penunjukan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada penetapan pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l. (2) Penunjukan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja. (3) Penunjukan Konsultan Hukum dan penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENJUALAN SBSN DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT

Pasal 12

(1) Pembelian SBSN dengan cara Private Placement dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Penawaran pembelian SBSN dengan cara Private Placement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: a. Nilai Nominal; b. jenis mata uang; c. bentuk SBSN yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan atau SBSN tidak dapat diperdagangkan; d. indikasi jangka waktu jatuh tempo; e. harga atau imbal hasil; dan f. indikasi Imbalan.

Pasal 13

(1) Penawaran pembelian SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembahasan mengenai ketentuan dan persyaratan SBSN yang akan diterbitkan atau berupa penolakan atas penawaran pembelian SBSN. (3) Penolakan atas penawaran pembelian SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan pertimbangan: a. tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 8; b. telah terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN; dan/atau; c. kondisi pasar keuangan. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam hal pembelian SBSN dilakukan secara langsung, pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah bersama Pihak yang mengajukan penawaran pembelian. (2) Dalam hal penawaran pembelian SBSN dilakukan melalui Peserta Lelang atau melalui anggota Panel, pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah bersama Peserta Lelang atau anggota Panel yang bersangkutan. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pokok-pokok ketentuan dan persyaratanSBSN yang akan diterbitkan, paling kurang meliputi: a. Nilai Nominal; b. jenis mata uang; c. bentuk dan jenis SBSN yang akan diterbitkan; d. jangka waktu; e. harga atau imbal hasil; f. tingkat Imbalan SBSN; g. waktu dan mekanisme pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal; dan h. waktu dan mekanisme pelaksanaan Setelmen.

Pasal 15

(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian SBSN, dituangkan dalam berita acara pembahasan. (2) Dalam hal hasil pembahasan berupa menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian SBSN, hasil pembahasan dimaksud dituangkan dalam dokumen kesepakatan. (3) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang: a. Nilai Nominal; b. jenis mata uang; c. bentuk dan jenis SBSN yang akan diterbitkan; d. harga atau imbal hasil; e. tingkat Imbalan SBSN; f. jangka waktu; g. waktu dan mekanisme pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal; dan h. waktu dan mekanisme pelaksanaan Setelmen.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Setelmen: a. MENETAPKAN hasil kesepakatan; b. menandatanganiketentuan dan persyaratan SBSN. (2) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berhalangan sementara, pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Setelmen: a. MENETAPKAN hasil kesepakatan; b. menandatanganiketentuan dan persyaratanSBSN.

BAB V

DOKUMEN PENERBITAN DAN PENJUALAN

Pasal 17

Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Private Placement antara lain: a. dokumen transaksi Aset SBSN; b. ketentuan dan persyaratan SBSN; c. fatwa dan pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah; dan d. perjanjian perwaliamanatan, jika diperlukan.

Pasal 18

(1) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disusun berdasarkan jenis Akad SBSN yang diterbitkan. (2) Akad SBSN yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN antara lain Akad Ijarah, Akad Mudarabah, Akad Musyarakah, Akad Istishna’, Akad yang berdasarkan kombinasi dari dua akad atau lebih, dan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 19

(1) Dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Wali Amanat yang ditunjuk. (2) Dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 20

(1) Perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diperlukan apabila: a. Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh Pemerintah; atau b. Penerbitan SBSN dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN dan ditunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat. (2) Dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah, perjanjian perwaliamanatan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Wali Amanat yang ditunjuk. (3) Dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perjanjian perwaliamanatan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.

Pasal 21

Penunjukan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.