Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2009, 533, No.
26 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ………………(1).………………
Jalan……………….
……………………..
……………………...
Telepon : ………….……..
Faksimili : ………….…….
SURAT PERINTAH Nomor : PRIN-……………..(2)
Pertimbangan :
a. bahwa untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan di bidang cukai perlu dilakukan penindakan di bidang cukai;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan surat perintah penindakan;
Dasar :
1. UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4755);
2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5040);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan;
MEMERINTAHKAN
Kepada :
1. Nama Pangkat/NIP Jabatan :
:
:
...................(3)..............................
...................(3)..............................
...................(3)..............................
2. Nama Pangkat/NIP Jabatan :
:
:
...................(3)..............................
...................(3)..............................
...................(3)..............................
3. Dst…..
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.04/2009 TENTANG TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN
2009, 533, No.
28
Untuk :
1. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap .................................(4)........................................................
.................................(4)........................................................
.................................(4)........................................................
.................................(4)........................................................
atau yang berhubungan dengannya;
2. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait, pabrik, tempat penyimpanan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
3. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penindakan di bidang cukai sesuai peraturan perundang-undangan.
WAKTU :
Berlaku mulai tanggal ……(5)……… sampai dengan ………………(5)……….……..
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan setelah selesai melaksanakan perintah agar menyampaikan laporan.
Kepada pihak Kepolisian Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA, dan/atau Instansi lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diminta bantuan seperlunya.
Ditetapkan di :
………………..(6)
pada tanggal :
………………..(7)
………………………...………………(8),
(tanda tangan dan cap jabatan)
……………………………………….(9)
NIP ………………………..(9)
Tembusan :
1. ....................................(10)
2. ....................................(10)
Untuk :
1. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap .................................(4)........................................................
.................................(4)........................................................
.................................(4)........................................................
.................................(4)........................................................
atau yang berhubungan dengannya;
2. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait, pabrik, tempat penyimpanan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
3. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penindakan di bidang cukai sesuai peraturan perundang-undangan.
WAKTU :
Berlaku mulai tanggal ……(5)……… sampai dengan ………………(5)……….……..
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan setelah selesai melaksanakan perintah agar menyampaikan laporan.
Kepada pihak Kepolisian Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA, dan/atau Instansi lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diminta bantuan seperlunya.
Ditetapkan di :
………………..(6)
pada tanggal :
………………..(7)
………………………...………………(8),
(tanda tangan dan cap jabatan)
……………………………………….(9)
NIP ………………………..(9)
Tembusan :
1. ....................................(10)
2. ....................................(10)
2009, 533, No.
30
PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) :
Diisi unit kantor Nomor (2) :
Diisi nomor surat perintah Nomor (3) :
Diisi nama lengkap, pangkat/NIP, dan jabatan yang diperintahkan.
Apabila penerima perintah kolektif, dapat dibuat dalam lampiran surat perintah Dalam hal dilakukan audit cukai untuk menyelidiki dugaan tindak pidana cukai jabatan mengikuti ketentuan tentang audit cukai (misalnya Pengawas Mutu Audit, Pengendali Teknis Audit, Ketua Auditor, dan Auditor) Nomor (4) :
Diisi nama dan alamat (identitas) yang akan menjadi obyek penindakan Nomor (5)
Diisi periode berlakunya surat perintah Nomor (6) :
Diisi nama kota sesuai lokasi unit kerja Nomor (7) :
Diisi tanggal penetapan surat perintah Nomor (8) :
Diisi nama jabatan dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah Nomor (9) :
Diisi nama dan NIP pejabat mengeluarkan surat perintah Dalam hal dilakukan audit cukai untuk menyelidiki dugaan tindak pidana cukai jabatan yang mengeluarkan surat perintah mengikuti ketentuan tentang audit cukai (Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama) Nomor (10) :
Diisi nama jabatan yang akan diberikan tembusan surat perintah
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI …………………(1)……………………
Jalan……………….
……………………..
……………………...
Telepon : ………….……..
Faksimili : ………….…….
SURAT BUKTI PENINDAKAN Nomor: SBP - ……………………….(2)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
…………………………………………………(3)
Pangkat/NIP :
…………………………………………………(3)
Jabatan :
…………………………………………………(3)
2. Nama :
…………………………………………………(3)
Pangkat/NIP :
…………………………………………………(3)
Jabatan :
…………………………………………………(3)
Berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-………(4)……………. tanggal………(5)……..………..…., telah melakukan penindakan berupa :
……………………………………… (6) ……………………………………………………… ., terhadap :
……………………………………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………………………………………………………………(7)
Alasan / dugaan pelanggaran :
…………………………………………………………….................………………………………………… ……………………………………………………................………………………………………………(8)
Uraian pelaksanaan penindakan :
……………………………………………………………………...…………………………………..……… ……………………………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………..………………………..…(9)
……(10)… , …...…(11)..…... .........
........................................................................13) :
Pejabat Bea dan Cukai :
(tanda tangan)
………………………………(14)
(Tanda tangan dan stempel kantor)
……………………………… (12) NIP …………………….(12)
(Tanda tangan)
……………………………… (12) NIP ………………………....(12)
*) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.04/2009 TENTANG TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN
2009, 533, No.
32
PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) :
Diisi nama unit kantor Nomor (2) :
Diisi nomor surat bukti penindakan Nomor (3) :
Diisi nama lengkap, pangkat/NIP, dan jabatan yang menerbitkan surat bukti penindakan Nomor (4) :
Diisi nomor surat perintah Nomor (5) :
Diisi tanggal surat perintah Nomor (6) :
Diisi jenis kegiatan penindakan yang dilakukan (penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan atau tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya) Nomor (7) :
Diisi nama/obyek yang dilakukan penindakan Nomor (8) :
Diisi alasan/dugaan pelanggaran Nomor (9) :
Diisi uraian pelaksanaan kegiatan penindakan antara lain waktu, tempat dan kegiatan yang dilakukan Nomor (10) :
Diisi nama kota dilakukannya penindakan Nomor (11) :
Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penindakan Nomor (12) :
Diisi nama lengkap dan NIP petugas yang melakukan penindakan (jumlah petugas bisa lebih dari dua orang) Nomor (13) :
Diisi Pengusaha/Pengangkut/orang yang menguasai obyek penindakan*) Nomor (14) :
Diisi nama Pengusaha/Pengangkut/orang yang menguasai obyek penindakan
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ………………(1)………………………
Jalan……………….
……………………..
……………………...
Telepon : ………….……..
Faksimili : ………….…….
BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN SBP Nomor BA-.........................(2)
Pada hari ini .........(3).......... tanggal .....(4)....... bulan … …(5)…. tahun ……(6)… … pukul ...(7).....
bertempat di …… …(8)………… ……, kami :
1. Nama :
… …………… …… ……………… …… ………(9)
Pangkat/NIP :
… …………… …… ……………… …… ………(9)
Jabatan :
… …………… …… ……………… …… ………(9)
2. Nama :
… …………… …… ……………… …… ………(9)
Pangkat/NIP :
… …………… …… ……………… …… ………(9)
Jabatan :
… …………… …… ……………… …… ………(9)
menyatakan bahwa setelah dibacakan SBP Nomor……(10)… … tanggal … …(11)….. , Saudara :
Nama :
… …………… …… ……………… …… …………………… …(12) Tempat/tanggal lahir :
… …………… …… ……………… …… …………………… …(12) Jenis kelamin :
… …………… …… ……………… …… …………………… …(12) Agama :
… …………… …… ……………… …… …………………… …(12) Kewarganegaraan :
… …………… …… ……………… …… …………………… …(12) Pekerjaan :
… …………… …… ……………… …… …………………… …(12) Alamat (sesuai KTP) :
… …………… …… ……………… …… …………………… … … …………… …… ……………… …… …………………… …(12)
menolak untuk menandatangani SBP tersebut di atas, dengan alasan :
… …………… …………………… ……………… ……… …………… …… …………………… ….................
… …………… …………………… ……………… ……… …………… …… …………………… … ................
… …………… …………………… ……………… ……… …………… …… ………………..................…(13) Atau tanpa alasan yang jelas/tidak ada alasan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya atas kekuatan sumpah jabatan.
Pengusaha/Pengangkut/orang yang menguasai *)
(tanda tangan) Pejabat Bea dan Cukai,
(Tanda tangan dan stempel kantor)
… …………… ………………(15)
Saksi
(tanda tangan) …………… ………………...(14) NIP ………… ……………(14)
(tanda tangan) … …………… ………………(16) …………… ……………….(14) NIP ………… …………..…(14) *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.04/20009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN
2009, 533, No.
34
PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) :
Diisi nama unit kantor Nomor (2) :
Diisi nomor berita acara Nomor (3) :
Diisi nama hari pada saat berita acara dibuat Nomor (4) :
Diisi tanggal pada saat berita acara dibuat dalam huruf Nomor (5) :
Diisi nama bulan pada saat berita acara dibuat Nomor (6) :
Diisi tahun pada saat berita acara dibuat dalam huruf Nomor (7) :
Diisi jam/waktu pada saat berita acara dibuat dalam huruf Nomor (8) :
Diisi nama kota saat berita acara dibuat Nomor (9) :
Diisi nama lengkap, pangkat/NIP, dan jabatan yang menerbitkan berita acara Nomor (10) :
Diisi nomor surat bukti penindakan Nomor (11) :
Diisi tanggal surat bukti penindakan Nomor (12) :
Diisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dari orang yang dilakukan penindakan Nomor (13) :
Diisi uraian alasan apabila orang yang dilakukan penindakan menyebutkan alasan kenapa tidak mau menandatangani SBP Nomor (14) :
Diisi nama lengkap dan NIP petugas yang membuat berita acara Nomor (15) :
Diisi nama Pengusaha/Pengangkut/orang yang menguasai obyek penindakan Nomor (16) :
Diisi nama orang yang ikut menyaksikan
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ………………(1)……………………
Jalan……………….
……………………..
……………………...
Telepon : ………….……..
Faksimili : ………….…….
BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN Nomor BA-.........................(2)
Pada hari ini .........(3).......... tanggal .....(4)....... bulan ……(5)…. tahun ……(6)…… pukul...(7).....
bertempat di ………(8)………………, kami:
1. Nama :
…………………………………………………(9)
Pangkat/NIP :
…………………………………………………(9)
Jabatan :
…………………………………………………(9)
2. Nama :
…………………………………………………(9)
Pangkat/NIP :
…………………………………………………(9)
Jabatan :
…………………………………………………(9)
menyatakan bahwa setelah diberikan dan dibacakan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan SBP, Saudara :
Nama :
……………………………………………………………(10) Tempat/tanggal lahir :
……………………………………………………………(10) Jenis kelamin :
……………………………………………………………(10) Agama :
……………………………………………………………(10) Kewarganegaraan :
……………………………………………………………(10) Pekerjaan :
……………………………………………………………(10) Alamat (sesuai KTP) :
…………………………………………………………… ……………………………………………………………(10) menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut di atas.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya atas kekuatan sumpah jabatan.
Petugas Bea dan Cukai,
(Tanda tangan dan stempel kantor)
Saksi
(tanda tangan)
…………………………………(11) NIP ……………………………(11)
(tanda tangan) …………………………………(12) …………………………………(11) NIP ……………………………(11)
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.04/20009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN
2009, 533, No.
36
PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) :
Diisi nama unit kantor Nomor (2) :
Diisi nomor berita acara Nomor (3) :
Diisi nama hari pada saat berita acara dibuat Nomor (4) :
Diisi tanggal pada saat berita acara dibuat dalam huruf Nomor (5) :
Diisi nama bulan pada saat berita acara dibuat Nomor (6) :
Diisi tahun pada saat berita acara dibuat dalam huruf Nomor (7) :
Diisi jam/waktu pada saat berita acara dibuat dalam huruf Nomor (8) :
Diisi nama kota saat berita acara dibuat Nomor (9) :
Diisi nama lengkap, pangkat/NIP, dan jabatan yang menerbitkan berita acara Nomor (10) :
Diisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dari orang yang dilakukan penindakan Nomor (11) :
Diisi nama lengkap dan NIP petugas yang membuat berita acara Nomor (12) :
Diisi nama orang yang ikut menyaksikan
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI