PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 237-pmk-04-2010 Tahun 2010 tentang PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERMEN Nomor 237-pmk-04-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 2. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BRR NAD-Nias adalah badan setingkat kementerian dengan tugas untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 3. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Bakornas PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 4. Tim Terpadu BRR NAD-Nias yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah suatu unit khusus pada organisasi Badan Pelaksana BRR-NAD Nias yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana pada tanggal 28 November 2005 berlandaskan Peraturan PRESIDEN Nomor 69 Tahun 2005 yang bertugas membantu Kepala Badan Pelaksana BRR-NAD Nias dalam penelitian proposal program hibah, pendaftaran lembaga/yayasan asing dan pemberian rekomendasi kemudahan/fasilitas bagi lembaga atau perorangan dalam rangka hibah. 5. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 6. Barang Bantuan Hibah adalah barang bantuan yang diimpor oleh badan, lembaga atau perorangan untuk penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang tercatat dalam administrasi pada Kantor Pabean. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TERHADAP BARANG BANTUAN HIBAH YANG BELUM MENDAPATKAN

Pasal 5

Koreksi

Barang Bantuan Hibah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari: a. kendaraan bermotor dan/atau alat berat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf A. Peraturan Menteri Keuangan ini; dan b. barang selain kendaraan bermotor dan/atau alat berat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf B. Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan/atau alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan dengan menggunakan surat permohonan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. pihak/badan atau lembaga yang memasukkan Barang Bantuan Hibah; atau b. pihak lain yang memiliki bukti penyerahan Barang Bantuan Hibah dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. badan-badan internasional yang telah mendapat surat persetujuan dari Sekretariat Negara; b. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; c. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; d. pemerintah daerah lainnya sepanjang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; atau e. pemerintah pusat yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) atau dokumen kerjasama lainnya dengan penerima fasilitas. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: a. Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau keputusan pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor; b. Dokumen pelengkap pabean (invoice, packing list, bill of lading, dan/atau airwaybill); c. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang, yaitu: 1. Ketua Bakornas PBP atau pejabat yang ditunjuk; 2. Wakil Ketua Bakornas PBP/Menteri Koordinator Bidang Kesejahterahan Rakyat atau pejabat yang ditunjuk; 3. Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk; 4. Ketua Posko Nasional Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Penanganan Bencana Aceh dan Sumatera Utara; 5. Ketua Tim Likuidasi Posko Nasional Penanggulangan Bencana NAD-Nias Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kantor Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; 6. Ketua Tim Terpadu atas nama Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias; 7. Ketua Penguatan Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; atau 8. Ketua Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Sumatera Utara. d. Surat Hibah dan/atau Gift Certificate dari pemberi hibah; e. Asli surat serah terima Barang Bantuan Hibah dari pihak/ badan atau lembaga penerima barang kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; f. Surat keterangan dari pihak/badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi penjelasan pemasukan Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan alat berat; dan g. bukti fisik asli berupa: 1. foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor; 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa alat berat. (5) Pengecualian dari pemenuhan kewajiban berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dan/atau Surat Hibah dan/atau Gift Certificate dari pemberi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam hal impor Barang Bantuan Hibah telah dilengkapi dengan Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Terhadap permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan dan/atau alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak/badan atau lembaga yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, persyaratan tersebut dapat digantikan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah tersebut dimasukkan melalui Kantor Pabean setempat berdasarkan data-data yang terdapat pada administrasi Kantor Pabean.

Pasal 7

Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang, meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal, dengan menggunakan surat sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

(1) Atas permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan. (2) Jika permohonan disetujui, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah, dengan menggunakan format keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Jika permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Pemohon yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dalam rangka penerbitan Formulir B.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean Barang Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf b, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan secara jabatan menyampaikan surat yang berisi daftar Barang Bantuan Hibah yang tercatat dalam administrasi Kantor Pabean kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. (2) Surat penyampaian daftar Barang Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat penyampaian yang berisi daftar Barang Bantuan Hibah dari Kantor Pabean tempat pemasukan.

Pasal 10

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab I, Bab II, dan Bab III Peraturan Menteri Keuangan ini, tidak berlaku terhadap importasi Barang Bantuan Hibah yang telah diselesaikan dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor maupun yang telah diekspor kembali.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TERHADAP BARANG BANTUAN HIBAH

Pasal 11

Koreksi

Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan alat berat yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dapat dilakukan pemindahtanganan, dimusnahkan, atau di ekspor kembali tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa pemindahan hak, alih aset, atau perubahan penggunaan barang bantuan untuk kegiatan lain di luar peruntukannya oleh penerima fasilitas pembebasan bea masuk. (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada: a. badan-badan internasional yang mendapat surat persetujuan dari Sekretariat Negara; b. badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; c. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau pemerintah daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; d. pemerintah daerah lainnya sepanjang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara; atau e. pemerintah pusat yang memiliki Memorandum of Understanding atau dokumen kerjasama lainnya dengan penerima fasilitas. (3) Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah: a. penerima fasilitas yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah; atau b. pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penerima fasilitas sudah tidak beroperasi dan telah meninggalkan INDONESIA. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat keterangan hibah atau Gift Certificate dalam hal permohonan diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; b. surat pernyataan pemindahtanganan dari penerima fasilitas dalam hal permohonan diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; d. Pemberitahuan Pabean Impor atau surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud dimasukkan melalui Kantor Pabean setempat; e. Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi; dan f. bukti fisik asli berupa: 1. foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor; atau 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, dalam hal Barang Bantuan Hibah berupa alat berat. (6) Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan u.p Direktur Jenderal, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini. (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan. (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima lengkap. (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini. (10) Pemohon yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dalam rangka penerbitan Formulir B.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) Barang Bantuan Hibah selain kendaraan bermotor dan alat berat yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dapat dipindahtangankan oleh penerima fasilitas. (2) Pemindahtanganan sebagaimana tersebut ayat (1), tidak diwajibkan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal.

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal, dengan menyebutkan alasan dilakukannya pemusnahan, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerima fasilitas yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; b. Pemberitahuan Pabean Impor atau surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud tercatat dalam administrasi pabean; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi; dan d. bukti fisik asli berupa: 1. foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dan asli Formulir B lembar “untuk yang berkepentingan”, dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor; atau 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, asli Formulir B lembar “untuk yang berkepentingan” dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa alat berat. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan pemusnahan tanpa kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen diterima lengkap. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat lokasi pelaksanaan ekspor, dengan menyebutkan alasan ekspor kembali, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerima fasilitas yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; b. Pemberitahuan Pabean Impor atau surat keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud tercatat dalam administrasi pabean; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/ organisasi; dan d. bukti fisik asli berupa: 1. foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor, dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, dan asli Formulir B lembar “untuk yang berkepentingan”, dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor; atau 2. foto, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka, asli Formulir B lembar “untuk yang berkepentingan” dalam hal Formulir B telah diterbitkan untuk Barang Bantuan Hibah berupa alat berat. (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan diekspor kembali tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dengan menggunakan format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini ini, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen diterima lengkap. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya, dengan menggunakan format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini ini.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 14