PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 232-pmk-04-2009 Tahun 2009 tentang KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

PERMEN Nomor 232-pmk-04-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan penetapan sebagai KPPT diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah pemohon pengelola KPPT menyelesaikan pembangunan paling sedikit seluas 5 (lima) hektar dan sudah dapat menjalankan fungsi sebagai TPS. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data tentang identitas penanggung jawab, badan usaha, lokasi, serta perincian luas tempat yang akan dimintakan penetapan sebagai KPPT, dan dilampiri dengan: a. Keputusan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara; b. Fotokopi akte pendirian badan usaha; c. Fotokopi pengesahan akta pendirian badan usaha oleh pejabat yang berwenang; d. Fotokopi Surat Izin Usaha dari instansi teknis terkait; e. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas; f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; g. Fotokopi bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); h. Fotokopi Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi teknis terkait; dan i. Peta lokasi, denah dan ukuran luas kawasan serta batas- batas yang akan dijadikan sebagai TPB, TKBE, dan ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 5

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Kantor Pabean: a. melakukan pemeriksaan lokasi dan menuangkannya ke dalam berita acara pemeriksaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima; dan b. meneruskan berkas permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal dengan disertai: 1) berita acara pemeriksaan lokasi; dan 2) rekomendasi dari Kepala Kantor. (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktur Jenderal secara lengkap. (3) Dalam hal permohonan disetujui Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan: a. keputusan penetapan sementara sebagai KPPT; atau b. keputusan penetapan sebagai KPPT. (4) Keputusan penetapan sementara sebagai KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan dalam hal di lokasi yang akan ditetapkan sebagai KPPT belum terdapat TPB dan/atau TKBE. (5) Dalam keputusan penetapan sementara sebagai KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dicantumkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola KPPT. (6) Keputusan penetapan sebagai KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan dalam hal di lokasi yang akan ditetapkan sebagai KPPT sudah terdapat TPB dan TKBE. (7) Dalam hal pengelola KPPT yang mendapatkan keputusan penetapan sementara sebagai KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai KPPT berdasarkan permohonan dari pengelola KPPT. (8) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 6

(1) Pengelola KPPT wajib menyelesaikan pembangunan seluruh sarana dan prasarana fungsional KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. (2) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan perpanjangan penyelesaian pembangunan seluruh sarana dan prasarana fungsional KPPT 1 (satu) kali, dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Pengelola KPPT yang telah mendapat keputusan penetapan sementara sebagai KPPT atau penetapan sebagai KPPT dan telah beroperasi dapat memindahtangankan kepemilikan lahan kepada pihak lain.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengelola KPPT selaku Pengusaha TPS bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPS. (2) Pengelola KPPT selaku Penyelenggara TPB bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPB. (3) Dalam hal Pengelola KPPT melakukan pengusahaan TPB, maka pengelola KPPT bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPB. (4) Dalam hal pengelola KPPT melakukan usaha TKBE, maka pengelola KPPT bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekspor.

Pasal 12

Pengelola KPPT berkewajiban: a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai KPPT pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum; b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan; c. mengajukan permohonan perubahan keputusan izin KPPT kepada Direktur Jenderal apabila terdapat perubahan nama, alamat, NPWP, luas, dan/atau penanggung jawab perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan; d. memenuhi semua kewajiban sebagai pengusaha TPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas TPS yang dikelolanya; e. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai terkait teknologi informasi dan media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai dan terpercaya terkait sistem transportasi dan pengangkutan barang ke dan dari KPPT; g. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai terkait penggunaan segel elektronik; dan h. menyediakan sistem otomasi pada gate masuk dan gate keluar TPS di KPPT yang terhubung dengan sistem aplikasi TPS online di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.

Pasal 13

Ketentuan larangan yang berlaku atas barang yang ditimbun di TPS, TKBE, dan/atau TPB berlaku terhadap barang yang ditimbun di TPS, TKBE, dan/atau TPB di KPPT.

Peraturan Menteri Nomor 232-pmk-04-2009 Tahun 2009 tentang KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17