Peraturan Menteri Nomor 232-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentan…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 342), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menggunakan Standar Biaya Keluaran dalam menyusun RKA-K/L. (2) Standar Biaya Keluaran terdiri atas: a. indeks biaya keluaran; dan b. total biaya keluaran. (3) Indeks biaya keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran (output). (4) Total biaya keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran (output). 3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyusunan Standar Biaya Keluaran dilakukan pada keluaran (output) yang menjadi tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. (2) Keluaran (output) yang dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut: a. bersifat berulang; b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan c. mempunyai komponen/tahapan yang jelas. 4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Standar Biaya Keluaran meliputi: a. SBKU; atau b. SBKK. (2) Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga. 5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; b. referensi penyusunan prakiraan maju; c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga; dan/atau d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (output) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda. 6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai: a. batas tertinggi; atau b. estimasi. (2) Fungsi Standar Biaya Keluaran sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui. (3) Fungsi Standar Biaya Keluaran estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. proses pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketersediaan alokasi anggaran; dan c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran. 7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Koreksi

(1) Dalam menyusun SBKU dan SBKK, Direktorat Jenderal Anggaran mengidentifikasi dan mencermati keluaran (output) sejenis pada beberapa atau seluruh kementerian negara/lembaga dan/atau mengidentifikasi dan mencermati keluaran (output) pada 1 (satu) kementerian negara/lembaga. (2) Berdasarkan SBKU dan SBKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan kementerian negara/lembaga. 8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Koreksi

(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga mengusulkan SBKK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (2) SBKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kementerian negara/lembaga. (3) Penyusunan SBKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (4) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya dalam penyusunan SBKK. (5) Berdasarkan usulan SBKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran bersama kementerian negara/lembaga melakukan penelaahan atas usulan Standar Biaya Keluaran. (6) Dalam hal menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga tidak mengusulkan SBKK, Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN SBKK pada kementerian negara/lembaga. 9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemimpin satuan kerja badan layanan umum dapat menyusun SBKK untuk alokasi anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dan mengusulkannya kepada menteri/ pimpinan lembaga. (2) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga mengusulkan SBKK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Penyusunan SBKK menggunakan Standar Biaya Masukan dan/atau satuan biaya masukan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi satuan kerja badan layanan umum yang telah MENETAPKAN Standar Biaya Masukan, penyusunan SBKK menggunakan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau b. bagi satuan kerja badan layanan umum yang belum MENETAPKAN Standar Biaya Masukan, penyusunan SBKK menggunakan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (4) Pemimpin satuan kerja badan layanan umum bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya dalam penyusunan SBKK. (5) Berdasarkan usulan SBKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama satuan kerja badan layanan umum melakukan penelaahan atas usulan SBKK. (6) Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktorat Jenderal Anggaran. 10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

Direktorat Jenderal Anggaran mengajukan hasil koordinasi dan/atau hasil penelaahan usulan SBKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (6) untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 11. Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 232-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal II