PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 231-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PERMEN Nomor 231-pmk-06-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 3. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah penjabaran tahunan dari RJP yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran LPEI mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut. 5. Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut Laporan Realisasi RKAT adalah laporan dari Direktur Eksekutif LPEI kepada Menteri mengenai realisasi RKAT pada periode tertentu. 6. Laporan Pengawasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut Laporan Pengawasan RKAT adalah laporan dari Dewan Direktur LPEI kepada Menteri mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RKAT pada periode tertentu. 7. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai secara garis besar oleh LPEI melalui berbagai upaya. 8. Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan yang lebih spesifik, terukur dan rinci dalam jangka waktu tertentu. 9. Strategi adalah garis besar cara-cara yang akan ditempuh LPEI dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Direktur yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha. 10. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan atau arahan- arahan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur yang menjadi pegangan Direktur Eksekutif dalam melaksanakan kegiatan usaha. 11. Program Kerja adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan LPEI pada setiap tahun anggaran dan merupakan rencana kerja untuk mencapai sasaran setiap tahun. 12. Pembiayaan Ekspor Nasional yang selanjutnya disingkat PEN adalah Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Direktur Eksekutif LPEI wajib menyusun: a. RJP setiap 5 (lima) tahun sekali; dan b. RKAT setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Penyusunan RJP dan RKAT LPEI harus memperhatikan asas, tujuan, dan kebijakan dasar PEN. (3) Direktur Eksekutif menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan. (4) Dewan Direktur menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 3

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya; c. posisi LPEI saat ini; d. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP; e. Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja RJP; dan f. proyeksi keuangan dan investasi.

Pasal 4

Pasal 5

RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut atas RJP untuk periode tahun RKAT; b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; c. ringkasan eksekutif; d. kinerja LPEI pada saat RKAT disusun; e. penerapan manajemen risiko; f. kebijakan dan strategi manajemen; g. proyeksi keuangan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah beserta asumsi yang digunakan; h. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; i. rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru; j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; k. rencana penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI; l. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci; m. indikator kinerja utama (IKU); n. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Menteri; dan o. informasi lain-lain.

Pasal 6

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKAT.

Pasal 7

Kinerja LPEI pada saat RKAT disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling kurang memuat: a. permodalan; b. kualitas aset; c. rentabilitas; d. likuiditas; dan e. dukungan atas kebijakan/program pemerintah.

Pasal 8

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling kurang memuat: a. faktor-faktor risiko; b. proses manajemen risiko; c. profil risiko; dan d. penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling kurang memuat: a. kebijakan manajemen; b. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; c. strategi pengembangan bisnis; dan d. kebijakan remunerasi.

Pasal 10

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling kurang memuat: a. asumsi makro dan mikro yang digunakan; b. posisi keuangan (neraca); c. laba rugi; d. arus kas; e. rencana sumber dana: 1) penerbitan surat berharga; 2) pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, lembaga keuangan dan pembiayaan, dan/atau pemerintah; dan 3) lainnya. f. rencana pembiayaan: 1) kepada peminjam inti; 2) menurut sektor ekonomi; 3) menurut jenis penggunaan; 4) menurut wilayah; dan 5) segmentasi. g. rencana penyaluran fasilitas penjaminan antara lain menurut jenis produk dan persentase retensi sendiri. h. rencana penyaluran asuransi antara lain menurut jenis produk dan persentase retensi sendiri. i. rencana penempatan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk: 1) surat berharga; dan/atau 2) penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri dan/atau Bank INDONESIA j. rencana penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal; k. rencana permodalan; l. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu; dan m. tingkat kesehatan.

Pasal 11

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h paling kurang memuat: a. rencana pengembangan organisasi; b. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan c. rencana pengembangan sistem informasi manajemen.

Pasal 12

Rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i paling kurang memuat rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru;

Pasal 13

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi rencana pembukaan jaringan kantor di dalam dan di luar wilayah Republik INDONESIA.

Pasal 14

Rencana penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k paling kurang memuat: a. rencana sumber dan penggunaan dana; dan b. proyeksi keuangan.

Pasal 15

Penyusunan keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

(1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi perspektif keuangan, perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. (2) Perspektif stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat pelaksanaan tugas LPEI dalam mendukung program ekspor nasional.

BAB Kedua

Rencana Jangka Panjang

Pasal 3

Koreksi

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya; c. posisi LPEI saat ini; d. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP; e. Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja RJP; dan f. proyeksi keuangan dan investasi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat penjelasan dan rincian: a. latar belakang dan sejarah LPEI; b. visi dan misi LPEI; c. tujuan LPEI; dan d. arah pengembangan LPEI. (2) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan dan rincian: a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya; b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi; c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. kendala yang dihadapi LPEI dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan. (3) Posisi LPEI saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat penjelasan dan rincian: a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing; b. penentuan posisi LPEI sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan c. analisis daya tarik pasar dan daya saing serta posisi LPEI sesuai metode yang digunakan. (4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional LPEI yang berasal dari internal dan eksternal. (5) Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, memuat penjelasan dan rincian: a. Sasaran LPEI meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target-target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya; b. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi sesuai posisi, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan LPEI; c. Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan; d. Program Kerja yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan e. Keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci. (6) Proyeksi keuangan dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, memuat penjelasan dan rincian: a. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan; b. rencana investasi dan proyeksi sumber dana serta penggunaan dana investasi tahunan selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi penyertaan modal Negara; c. proyeksi arus kas tahunan selama 5 (lima) tahun; d. proyeksi posisi keuangan (neraca) tahunan selama 5 (lima) tahun; dan e. proyeksi laba/rugi tahunan selama 5 (lima) tahun.

BAB Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 5

Koreksi

RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut atas RJP untuk periode tahun RKAT; b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; c. ringkasan eksekutif; d. kinerja LPEI pada saat RKAT disusun; e. penerapan manajemen risiko; f. kebijakan dan strategi manajemen; g. proyeksi keuangan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah beserta asumsi yang digunakan; h. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; i. rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru; j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; k. rencana penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI; l. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci; m. indikator kinerja utama (IKU); n. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Menteri; dan o. informasi lain-lain.

Pasal 6

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKAT.

Pasal 7

Kinerja LPEI pada saat RKAT disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling kurang memuat: a. permodalan; b. kualitas aset; c. rentabilitas; d. likuiditas; dan e. dukungan atas kebijakan/program pemerintah.

Pasal 8

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling kurang memuat: a. faktor-faktor risiko; b. proses manajemen risiko; c. profil risiko; dan d. penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling kurang memuat: a. kebijakan manajemen; b. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; c. strategi pengembangan bisnis; dan d. kebijakan remunerasi.

Pasal 10

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling kurang memuat: a. asumsi makro dan mikro yang digunakan; b. posisi keuangan (neraca); c. laba rugi; d. arus kas; e. rencana sumber dana: 1) penerbitan surat berharga; 2) pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, lembaga keuangan dan pembiayaan, dan/atau pemerintah; dan 3) lainnya. f. rencana pembiayaan: 1) kepada peminjam inti; 2) menurut sektor ekonomi; 3) menurut jenis penggunaan; 4) menurut wilayah; dan 5) segmentasi. g. rencana penyaluran fasilitas penjaminan antara lain menurut jenis produk dan persentase retensi sendiri. h. rencana penyaluran asuransi antara lain menurut jenis produk dan persentase retensi sendiri. i. rencana penempatan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk: 1) surat berharga; dan/atau 2) penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri dan/atau Bank INDONESIA j. rencana penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal; k. rencana permodalan; l. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu; dan m. tingkat kesehatan.

Pasal 11

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h paling kurang memuat: a. rencana pengembangan organisasi; b. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan c. rencana pengembangan sistem informasi manajemen.

Pasal 12

Rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i paling kurang memuat rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru;

Pasal 13

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi rencana pembukaan jaringan kantor di dalam dan di luar wilayah Republik INDONESIA.

Pasal 14

Rencana penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k paling kurang memuat: a. rencana sumber dan penggunaan dana; dan b. proyeksi keuangan.

Pasal 15

Penyusunan keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

(1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi perspektif keuangan, perspektif stakeholder, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. (2) Perspektif stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat pelaksanaan tugas LPEI dalam mendukung program ekspor nasional.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Dewan Direktur dapat mengajukan usulan secara tertulis perubahan RJP yang telah disahkan kepada Menteri dalam hal: a. terdapat pengaruh yang mengakibatkan terjadinya deviasi pencapaian Sasaran lebih dari 20% (dua puluh per seratus); b. terdapat manajemen baru yang berpandangan perlu untuk mengubah RJP; atau c. terdapat perubahan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. (2) Usulan perubahan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan RJP.

Pasal 21

(1) Dalam hal Menteri menilai usulan perubahan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka Menteri dapat meminta Dewan Direktur untuk melakukan penyesuaian. (2) Dewan Direktur wajib menyampaikan penyesuaian perubahan RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak LPEI menerima surat permintaan penyesuaian dari Menteri. (3) Pengesahan atas usulan perubahan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan perubahan RJP secara lengkap. (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan perubahan RJP belum disahkan, maka perubahan RJP tersebut dianggap telah mendapat pengesahan.

Pasal 22

(1) Dewan Direktur dapat mengajukan usulan secara tertulis perubahan RKAT yang telah disahkan kepada Menteri dalam hal: a. terdapat perubahan asumsi yang mengakibatkan terjadinya deviasi pencapaian total target PEN di luar penugasan khusus lebih dari 20% (dua puluh per seratus); b. terdapat tambahan rencana kerja sesuai kebutuhan LPEI; c. berdasarkan penugasan /kebijakan Pemerintah; atau d. terdapat perubahan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. (2) Usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan. (3) Usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan RKAT. (4) Pengesahan atas usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan perubahan RKAT secara lengkap.

BAB V

PELAPORAN REALISASI DAN PENGAWASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan Laporan Realisasi RKAT secara triwulanan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) Untuk Laporan Realisasi RKAT triwulan IV disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah triwulan IV berakhir. (3) Laporan Realisasi RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. perbandingan antara RKAT dengan realisasi RKAT; b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAT; dan c. tindak lanjut atas pencapaian RKAT.

Pasal 24

(1) Dewan Direktur wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RKAT secara semesteran kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah semester dimaksud berakhir. (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. pendapat Dewan Direktur tentang pelaksanaan RKAT; b. penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPEI; dan c. pendapat Dewan Direktur mengenai upaya memperbaiki kinerja LPEI.

Pasal 25

Dalam hal batas akhir penyampaian RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur maka RJP, RKAT dan laporan, disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya paling lambat pukul 17.00 WIB.

Pasal 26

(1) Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RJP dan RKAT. (2) Dewan Direktur bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RJP dan RKAT.

Pasal 27

Dalam rangka evaluasi tahunan LPEI, Menteri dapat menugaskan unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 28

Perhitungan realisasi capaian IKU tahunan wajib diaudit oleh kantor akuntan publik.

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat penjelasan dan rincian: a. latar belakang dan sejarah LPEI; b. visi dan misi LPEI; c. tujuan LPEI; dan d. arah pengembangan LPEI. (2) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan dan rincian: a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya; b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi; c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan d. kendala yang dihadapi LPEI dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan. (3) Posisi LPEI saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat penjelasan dan rincian: a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing; b. penentuan posisi LPEI sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan c. analisis daya tarik pasar dan daya saing serta posisi LPEI sesuai metode yang digunakan. (4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional LPEI yang berasal dari internal dan eksternal. (5) Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, memuat penjelasan dan rincian: a. Sasaran LPEI meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target-target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya; b. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi sesuai posisi, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan LPEI; c. Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan; d. Program Kerja yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan e. Keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci. (6) Proyeksi keuangan dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, memuat penjelasan dan rincian: a. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan; b. rencana investasi dan proyeksi sumber dana serta penggunaan dana investasi tahunan selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi penyertaan modal Negara; c. proyeksi arus kas tahunan selama 5 (lima) tahun; d. proyeksi posisi keuangan (neraca) tahunan selama 5 (lima) tahun; dan e. proyeksi laba/rugi tahunan selama 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 231-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33