PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 230-pmk-06-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.06/2020 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH MENTERI KEUANGAN

PERMEN Nomor 230-pmk-06-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

belas Pengamanan

Pasal 55A

(1) Pengamanan Aset Kredit dilakukan terhadap Dokumen Aset Kredit dan barang jaminan Aset Kredit. (2) Pengamanan atas Dokumen Aset Kredit dan barang jaminan Aset Kredit dilaksanakan oleh Direktur. (3) Pengamanan Dokumen Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas: a. verifikasi dokumen hak atas Aset Kredit; dan b. penyimpanan Dokumen Aset Kredit secara tertib dan rapi di tempat yang aman. (4) Direktur dapat meminta bantuan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau pihak lain guna pengamanan Dokumen Aset Kredit dan barang jaminan Aset Kredit. (5) Petunjuk teknis pengamanan dokumen Aset Kredit dan barang jaminan Aset Kredit berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal. 20. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Koreksi

(1) Pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi atas Aset Properti dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah. (1a) Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelepasan atas kepemilikan, hubungan hukum, penguasaan dan kepentingan dari negara kepada pihak ketiga yang telah memberikan pembayaran kompensasi paling sedikit sama dengan Nilai Wajar Aset Properti dan dituangkan dalam surat pelepasan hak. (2) Permohonan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi atas Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Direktorat melakukan penelitian atas permohonan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi atas Aset Properti, guna memastikan pemohon merupakan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelayakan nilai pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi yang diajukan oleh pemohon. (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. dalam hal pemohon dapat dipastikan merupakan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi yang diajukan oleh pemohon paling sedikit sama dengan Nilai Wajar Aset Properti berdasarkan hasil Penilaian, Direktur menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atas permohonan pemohon; atau b. dalam hal pemohon tidak dapat dipastikan merupakan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau nilai pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi yang diajukan oleh pemohon lebih rendah dari Nilai Wajar Aset Properti berdasarkan hasil Penilaian, Direktur atas nama Direktur Jenderal menolak permohonan yang diajukan dan menyampaikan surat penolakan kepada pemohon, disertai dengan alasannya. (5) Berdasarkan rekomendasi Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN surat pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada Pemerintah. (6) Surat pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. nama pemegang hak atas Aset Properti; b. nama penerima hak atas Aset properti; c. objek Aset Properti; dan d. nilai pelepasan Aset Properti, yang berlaku sebagai tanda penerimaan uang atau kuitansi. 26. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (4), ayat (10), dan ayat (11) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (11) yakni ayat (12) dan ayat (13), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Koreksi

(1) Hibah Aset Properti dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah/ desa. (1a) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah/Desa. (2) Permohonan hibah atas Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Direktorat melakukan penelitian atas permohonan hibah atas Aset Properti. (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. dalam hal permohonan hibah dapat disetujui, Direktur Jenderal MENETAPKAN hibah atas Aset Properti; atau b. dalam hal hibah tidak dapat disetujui, Direktur Jenderal menolak permohonan yang diajukan dan menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (5) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas penerima hibah; b. rincian Aset Properti yang dihibahkan; dan c. tujuan pemberian hibah. (6) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Kantor Pertanahan untuk dicatatkan dalam buku tanah, termasuk menyampaikan harus adanya persetujuan Menteri dalam hal Aset Properti yang telah dihibahkan tersebut akan dipindahtangankan kepada pihak lain. (7) Aset Properti yang dihibahkan harus digunakan sesuai tujuan pemberian hibah, termasuk tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. (8) Penerima hibah melaporkan penggunaan Aset Properti yang telah dihibahkan sesuai tujuan pemberian hibah secara periodik setiap tahun. (9) Dalam hal Aset Properti tidak digunakan sesuai tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka persetujuan hibah menjadi batal dan penerima hibah mengembalikan Aset Properti yang telah dihibahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (10) Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka penerima hibah membayar kompensasi sebesar Nilai Wajar Aset Properti pada saat tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah. (11) Dalam hal penerima hibah tidak membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Direktur Jenderal menarik kembali Aset Properti yang telah dihibahkan. (12) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan perjanjian hibah dan berita acara serah terima Aset Properti dari Direktur atas nama Direktur Jenderal kepada penerima hibah. (13) Perjanjian hibah dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditandatangani paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan hibah. 27. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 73 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Koreksi

(1) Penetapan Status Penggunaan Aset Properti dilakukan olehDirektur Jenderal untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. (2) Penetapan Status Penggunaan Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada permohonan tertulis dari pimpinan Kementerian/Lembaga kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Direktorat melakukan penelitian atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (3a) Dalam proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat dapat memaparkan terkait kondisi Aset Properti kepada Kementerian/Lembaga. (3b) Dalam hal setelah dilakukan pemaparan terkait kondisi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Kementerian/Lembaga bersedia menerima Aset Properti, pimpinan Kementerian/Lembaga menandatangi surat penyataan kesediaan menerima aset Properti (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b): a. dalam hal permohonan Penetapan Status Penggunaan disetujui, Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan mengenai Penetapan Status Penggunaan; atau b. dalam hal permohonan Penetapan Status Penggunaan tidak disetujui, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Kementerian/Lembaga. (5) Penetapan Status Penggunaan Aset Properti dilakukan dalam kondisi fisik dan/atau dokumen sebagaimana adanya (as is) termasuk segala biaya tertunggak atas Aset Properti menjadi tanggung jawab pemohon. (6) Penetapan Status Penggunaan Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara serah terima Aset Properti antara Direktur atas nama Direktur Jenderal dan pimpinan Kementerian/Lembaga. (6a) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani paling lama 6 (enam) bulan sejak Penetapan Status Penggunaan Aset Properti. (7) Hal lain mengenai Penetapan Status Penggunaan Aset Properti yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. 28. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 230-pmk-06-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.06/2020 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH MENTERI KEUANGAN

BAB Kedua

Pasal 55A

BAB Kedua

Pasal 55A

Pasal 57A

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 70

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 75

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 84

Pasal 114

Pasal 118A

Pasal 118B

Pasal 118C

Pasal 146A

Pasal 146B

Pasal II