PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23-pmk-06-2010 Tahun 2010 tentang PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 23-pmk-06-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA (TNI), dalam hal ini Menteri Pertahanan. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini Panglima TNI. 5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 6. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 7. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang Milik Negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir Barang Milik Negara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. 8. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 9. Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 10 .Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. 11 .Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB Kesatu

Definisi

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA (TNI), dalam hal ini Menteri Pertahanan. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini Panglima TNI. 5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 6. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 7. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang Milik Negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir Barang Milik Negara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. 8. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 9. Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 10 .Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. 11 .Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB II

PENATAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Terhadap Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus diajukan untuk memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) perjanjian pemanfaatan dengan mitra.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan pihak ketiga. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perorangan; b. Pemerintah Daerah; c. Badan Usaha Milik Negara; d. Badan Usaha Milik Daerah; atau e. Badan Hukum Lainnya antara lain perseroan terbatas, koperasi dan yayasan. (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan pemanfaatan atas BMN yang sama dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 6

Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI dilakukan dalam bentuk: a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. Kerjasama Pemanfaatan; atau d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

Pasal 22

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI kepada Pengelola Barang dengan melampirkan sekurang-kurangnya: a. perjanjian Pemanfaatan BMN; b. daftar rincian BMN yang telah diperjanjikan pemanfaatannya; c. Berita Acara Serah Terima; d. dokumen pendukung, seperti sertipikat/Akta Jual Beli/Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang, Kartu Inventaris Barang; dan/atau e. dokumen terkait lainnya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan: a. besaran nilai Sewa atau besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan b. jenis usaha atas Pemanfaatan BMN.

Pasal 23

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang meliputi: a. kelengkapan permohonan persetujuan; b. kesesuaian antara bentuk dan jangka waktu Pemanfaatan yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundangan; c. kesesuaian antara besaran nilai Sewa dengan tarif Sewa atau besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dengan hasil penilaian; dan d. hak dan kewajiban para pihak. (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan atas Pemanfaatan yang paling sedikit memuat: a. objek BMN yang dimanfaatkan; 2010 No.47 10 b. nilai objek BMN; c. besaran Sewa/kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; d. jangka waktu Pemanfaatan; dan e. batas waktu dilakukannya pembaharuan/penambahan perjanjian pemanfaatan.

BAB Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 7

Koreksi

(1) Besaran tarif Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari formula tarif sewa yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 apabila digunakan untuk: a. kantor yang sekaligus menjadi tempat usaha Koperasi Primer di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi; b. kantor Koperasi Sekunder TNI di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi; c. taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan/atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang diselenggarakan oleh yayasan di lingkungan TNI; d. panti asuhan atau panti jompo; e. kegiatan di bidang keagamaan; atau f. perpustakaan dan rumah pintar. (2) Besaran tarif Sewa minimum atas tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan/atau pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari formula tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. (3) Tarif sewa atas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi tarif sampai dengan 0% sepanjang memenuhi ketentuan : a. Apabila 50% atau lebih mahasiswa merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI ; atau b. Dalam hal jumlah mahasiswa yang merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI kurang dari 50% dan koperasi dan/atau yayasan 2010 No.47 6 penyelenggara pendidikan mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selama 2 tahun berturut-turut. (4) Kriteria pemberian tarif 50% sampai dengan 0% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal. (5) Perhitungan besaran tarif Sewa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI atau pihak ketiga lainnya, mengikuti formula tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. (6) Seluruh penerimaan yang berasal dari Sewa BMN di lingkungan TNI wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

Pasal 8

Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat direview apabila terdapat perubahan situasi dan/atau kondisi yang berpengaruh secara signifikan.

Pasal 9

(1)Peruntukan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), tidak dapat diubah selama masa sewa. (2)Dalam hal peruntukan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertahankan selama masa sewa, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan untuk peruntukan baru atas sewa BMN tersebut kepada Pengelola Barang.

Pasal 10

Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat perubahan dan/atau penambahan kontrak.

BAB 1

Sewa

Pasal 7

Koreksi

(1) Besaran tarif Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari formula tarif sewa yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 apabila digunakan untuk: a. kantor yang sekaligus menjadi tempat usaha Koperasi Primer di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi; b. kantor Koperasi Sekunder TNI di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi; c. taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan/atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang diselenggarakan oleh yayasan di lingkungan TNI; d. panti asuhan atau panti jompo; e. kegiatan di bidang keagamaan; atau f. perpustakaan dan rumah pintar. (2) Besaran tarif Sewa minimum atas tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan/atau pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari formula tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. (3) Tarif sewa atas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi tarif sampai dengan 0% sepanjang memenuhi ketentuan : a. Apabila 50% atau lebih mahasiswa merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI ; atau b. Dalam hal jumlah mahasiswa yang merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI kurang dari 50% dan koperasi dan/atau yayasan 2010 No.47 6 penyelenggara pendidikan mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selama 2 tahun berturut-turut. (4) Kriteria pemberian tarif 50% sampai dengan 0% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal. (5) Perhitungan besaran tarif Sewa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI atau pihak ketiga lainnya, mengikuti formula tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. (6) Seluruh penerimaan yang berasal dari Sewa BMN di lingkungan TNI wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

Pasal 8

Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat direview apabila terdapat perubahan situasi dan/atau kondisi yang berpengaruh secara signifikan.

Pasal 9

(1)Peruntukan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), tidak dapat diubah selama masa sewa. (2)Dalam hal peruntukan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertahankan selama masa sewa, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan untuk peruntukan baru atas sewa BMN tersebut kepada Pengelola Barang.

Pasal 10

Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat perubahan dan/atau penambahan kontrak.

Pasal 11

Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI dalam bentuk Pinjam Pakai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; b. jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; dan c. pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa pelaksanaan Pinjam Pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

Pasal 12

Pinjam Pakai hanya dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Setelah jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam wajib melakukan penyerahan objek Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh peminjam dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

BAB 2

Pinjam Pakai

Pasal 11

Koreksi

Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI dalam bentuk Pinjam Pakai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; b. jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; dan c. pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa pelaksanaan Pinjam Pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

Pasal 12

Koreksi

Pinjam Pakai hanya dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Setelah jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam wajib melakukan penyerahan objek Pinjam Pakai kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh peminjam dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 14

(1) Penerimaan negara yang dibayarkan oleh mitra Kerjasama Pemanfaatan berupa: a. kontribusi tetap; dan b. pembagian keuntungan hasil pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara. (2) Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

Pasal 15

Dalam rangka pemberian persetujuan kerja sama pemanfaatan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk: a. melakukan penilaian BMN; b. menghitung/mereview kewajaran usulan kontribusi tetap; c. menghitung/mereview kewajaran usulan formula pembagian keuntungan.

Pasal 16

(1) Dalam hal jangka waktu perjanjian Kerjasama Pemanfaatan telah berakhir, perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah evaluasi oleh Pengelola Barang. (2) Setelah jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berakhir, mitra wajib menyerahkan objek Kerjasama Pemanfaatan berikut dengan sarana dan 2010 No.47 8 prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 17

(1) Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra Kerjasama Pemanfaatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pembayaran pertama harus dilakukan saat ditandatanganinya perjanjian; dan b. untuk pembayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian. (2) Pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening kas umum negara paling lambat tanggal 31 September tahun berikutnya.

BAB 3

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 14

Koreksi

(1) Penerimaan negara yang dibayarkan oleh mitra Kerjasama Pemanfaatan berupa: a. kontribusi tetap; dan b. pembagian keuntungan hasil pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara. (2) Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

Pasal 15

Koreksi

Dalam rangka pemberian persetujuan kerja sama pemanfaatan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk: a. melakukan penilaian BMN; b. menghitung/mereview kewajaran usulan kontribusi tetap; c. menghitung/mereview kewajaran usulan formula pembagian keuntungan.

Pasal 16

(1) Dalam hal jangka waktu perjanjian Kerjasama Pemanfaatan telah berakhir, perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah evaluasi oleh Pengelola Barang. (2) Setelah jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berakhir, mitra wajib menyerahkan objek Kerjasama Pemanfaatan berikut dengan sarana dan 2010 No.47 8 prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 17

(1) Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra Kerjasama Pemanfaatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pembayaran pertama harus dilakukan saat ditandatanganinya perjanjian; dan b. untuk pembayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian. (2) Pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening kas umum negara paling lambat tanggal 31 September tahun berikutnya.

Pasal 18

BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan BGS atau BSG dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Lainnya.

Pasal 19

(1) Setelah jangka waktu BGS atau BSG berakhir, mitra wajib menyerahkan objek BGS atau BSG berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan BGS atau BSG kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (2) Selama masa BGS atau BSG, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus dapat menggunakan langsung objek BGS atau BSG untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas objek BGS atau BSG.

Pasal 20

(1) Mitra BGS atau BSG wajib membayar kontribusi setiap tahun ke rekening kas umum negara selama jangka waktu pengoperasian BGS atau BSG. (2) Perhitungan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran kontribusi dilakukan oleh penilai yang ditugaskan Pengelola Barang.

Pasal 21

Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra BGS atau BSG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pembayaran pertama harus dilakukan saat ditandatanganinya perjanjian; dan b. untuk pembayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Peraturan Menteri Nomor 23-pmk-06-2010 Tahun 2010 tentang PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29