PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 229-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH

PERMEN Nomor 229-pmk-05-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SATD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah. 2. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 4. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN. 6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran TKD yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran TKD yang berada langsung di bawahnya. 7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN. 8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN. 9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. 12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, laporan arus kas, LO, LPE, laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai. 14. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Koreksi

(1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi transaksi TKD. (2) Proses akuntansi transaksi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. beban dan realisasi TKD; b. piutang TKD; c. kewajiban TKD; dan d. transaksi transitoris TKD.

Pasal 4

Koreksi

(1) Proses akuntansi beban dan realisasi anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pengakuan dan pengukuran beban TKD; b. pengakuan dan pengukuran realisasi anggaran TKD; c. penyajian beban dan realisasi TKD; dan d. pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian TKD. (2) Proses akuntansi atas piutang TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang TKD; b. penyelesaian piutang TKD; c. pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang TKD diestimasi; d. penyelesaian piutang TKD diestimasi; e. pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang transfer pada UAKPA BUN jenis transfer yang berbeda; f. penyelesaian piutang transfer pada UAKPA BUN jenis transfer yang berbeda; dan/atau g. koreksi piutang TKD dan piutang TKD diestimasi. (3) Proses akuntansi atas kewajiban TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban TKD; b. penyelesaian kewajiban TKD; c. pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban TKD diestimasi; d. penyelesaian kewajiban TKD diestimasi; dan e. koreksi kewajiban TKD dan kewajiban TKD diestimasi. (4) Proses akuntansi atas transaksi transitoris TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi penerimaan transitoris menggunakan segmen entitas kuasa pengguna anggaran pemotong TKD; b. pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi pengeluaran transitoris untuk penyaluran hasil pemotongan transfer menggunakan segmen entitas kuasa pengguna anggaran pemotong TKD; dan/atau c. pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi pemotongan TKD tahun anggaran berjalan menggunakan transaksi penerimaan transitoris dengan segmen entitas kuasa pengguna anggaran selain kuasa pengguna anggaran pemotong TKD.

Pasal 5

(1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan proses akuntansi transaksi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. LRA; b. Neraca; c. LO; d. LPE; dan e. CaLK.

Pasal 6

(1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan. (2) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada UAKKPA BUN setiap semesteran dan tahunan. (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN. (4) Untuk kebutuhan pelaporan keuangan secara manajerial, UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan berupa LRA, Neraca, dan CaLK kepada UAPBUN.

Pasal 7

(1) Dalam hal data transaksi realisasi anggaran TKD diproses dengan sistem aplikasi terintegrasi yang berbeda dengan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran TKD dengan kuasa BUN daerah. (2) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masing-masing periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan. (3) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) UAKKPA BUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berada di instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) UAKKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LRA; b. Neraca; c. LO; d. LPE; dan e. CaLK. (4) UAKKPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan. (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Pasal 9

(1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. LRA; b. Neraca; c. LO; d. LPE; dan e. CaLK. (4) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan. (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Peraturan Menteri Nomor 229-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16