PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 229-pmk-05-2020 Tahun 2020 tentang ERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENSIUN YANG BELUM DIBAYARKAN

PERMEN Nomor 229-pmk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 881), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) permintaan pembayaran telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero), Pensiun paling lama dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sejak tanggal 14 Januari 2004. (1a) Dalam hal terdapat penerima Pensiun yang memiliki hak Pensiun sebelum tanggal 14 Januari 2004 namun surat keputusan Pensiun yang bersangkutan ditetapkan setelah tanggal 14 Januari 2004, pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah kepala Satker terlebih dahulu menyampaikan surat pernyataan yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (1b) PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) membayarkan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sesuai: a. besaran Pensiun; dan b. terhitung mulai tanggal, yang tercantum dalam surat keputusan Pensiun. (1c) Kepala Satker bertanggung jawab atas keabsahan, keaslian, serta kebenaran formal dan material terhadap surat keputusan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1a). (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) permintaan pembayaran tidak sesuai dengan: a. mekanisme yang berlaku pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero); dan b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), permintaan pembayaran disampaikan kembali kepada penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), untuk diperbaiki. (3) PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN 5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/PMK.05/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENSIUN YANG BELUM DIBAYARKAN FORMAT SURAT PERNYATAAN KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Nomor: ..............(1) Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ......................... (2) 2. NIP/NRP : ..........................(3) 3. Jabatan : ..........................(4) 4. Satuan Kerja : ..........................(5) 5. Unit Eselon I : ..........................(6) 6. Kementerian/Lembaga : ..........................(7) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Bertanggung jawab penuh atas keabsahan, keaslian, serta kebenaran formal dan material terhadap segala sesuatu yang terkait dengan surat keputusan pensiun atas nama: .........(8) Nomor :.........(9) Tanggal : .......(10). 2. Keterlambatan penerbitan surat keputusan pensiun tersebut, karena (11): a. .................. b. .................. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. .................,.................(12) ...................................(13) ...................................(14) ...................................(15) ...................................(16) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN No Uraian (1) Diisi nomor Surat Pernyataan (2) Diisi nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan (3) Diisi NIP/NRP (4) Diisi uraian jabatan penanda tangan Surat Pernyataan (5) Diisi nama dan kode satuan kerja (6) Diisi nama dan kode unit Eselon I (7) Diisi nama dan kode Kementerian/Lembaga (8) Diisi nama pegawai yang pensiun (9) Diisi nomor ketetapan pensiun (10) Diisi tanggal ketetapan pensiun (11) Diisi dengan alasan keterlambatan penerbitan surat ketetapan pensiun (12) Diisi lokasi, tanggal dan bulan penandatanganan Surat Pernyataan (13) Diisi jabatan penandatangan Surat Pernyataan (14) Diisi tanda tangan disertai cap dinas (15) Diisi nama lengkap penandatangan Surat Pernyataan (16) Diisi NIP/NRP pejabat penandatangan Surat Pernyataan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI