Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang K…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu adalah suatu proses pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan 1 (satu) jenis pajak untuk 1 (satu) Tahun Pajak, atau 1 (satu) Bagian Tahun Pajak, atau 1 (satu)/beberapa Masa Pajak, kecuali pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (2) Karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan.

Pasal 4

Koreksi

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. (2) Karyawan Wajib Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki: a. sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak; b. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang- kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau c. sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. (2) Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (3) Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan d. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

Pasal 7

Koreksi

(1) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa; b. nama, alamat, dan tanda tangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan c. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan, jenis pajak, dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. (2) 1 (satu) surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa dan untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.

Pasal 8

Koreksi

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Pasal 9

Koreksi

(1) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. (2) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat penunjukan. (3) Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan pada saat melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

Koreksi

(1) Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. (2) Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau c. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemberian kuasa dari Wajib Pajak kepada seorang kuasa berakhir dalam hal: a. seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a atau huruf b, atau dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c; b. berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus; atau c. adanya pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak. (2) Pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat kuasa khusus dianggap tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus.

Pasal 12

Koreksi

Dokumen berupa: a. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan c. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibuat dengan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

Surat kuasa khusus yang telah dibuat Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih dapat dipergunakan untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus dimaksud.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Semua ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.03/2014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA A.Format Surat Kuasa Khusus SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK ….. (1) Nomor : …..(2) tanggal ….. (3) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : ............................................................... (4) Alamat : ............................................................... (5) Jabatan : ............................................................... (6) Nama Wajib Pajak : ............................................................... (7) Alamat : ............................................................... (8) Status : Pusat Cabang : ........................................ (9) NPWP : …………………………………………………… (10) Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada: Nama Lengkap : ............................................................... (11) Alamat : ............................................................... (12) NPWP : ............................................................... (13) No. Izin Praktik : ............................................................... (14) Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berupa .................................. (15) berkenaan dengan jenis pajak .......................... (16) Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak .......... (17). Bersama ini kami lampirkan ........... (18) Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, ........................... (19) ........................ (20) Meterai PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA KHUSUS UNTUK WAJIB PAJAK Angka (1) : Diisi dengan "BADAN" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan atau "ORANG PRIBADI" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi. Angka (2) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus Wajib Pajak. Angka (3) : Diisi dengan tanggal pembuatan surat kuasa khusus Wajib Pajak. Angka (4) : Diisi dengan: a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau b. nama Wakil/Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan. Angka (5) : Diisi dengan : a. alamat tempat tinggal Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau b. alamat tempat tinggal Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan. Angka (6) : Diisi dengan nama jabatan Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan. Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa sesuai dengan kartu NPWP. Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemberi kuasa. Angka (9) : Diisi dengan tanda "X" pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan status Wajib Pajak. Khusus untuk Wajib Pajak Cabang, diisi dengan alamat cabang yang bersangkutan. Angka (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa. Angka (11) : Diisi dengan nama penerima kuasa sesuai dengan kartu NPWP. Angka (12) : Diisi dengan alamat tempat tinggal penerima kuasa. Angka (13) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa. Angka (14) : Diisi dengan nomor izin praktik konsultan pajak yang bersangkutan, dalam hal penerima kuasa adalah konsultan pajak. Angka (15) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Angka (16) : Diisi dengan jenis pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Angka (17) : Diisi dengan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Terkait dengan kewajiban pelaporan/penyampaian SPT Masa, dapat diisi dengan 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak. Angka (18) : Diisi dengan jenis dokumen yang wajib dilampirkan. Angka (19) : Diisi dengan nama lengkap penerima kuasa dan ditandatangani. Angka (20) : Diisi dengan : a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau b. nama Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan, dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan. B.Format Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................... (1) Nomor Izin Praktik : .................................................................... (2) Alamat Kantor : .................................................................... (3) Nomor Telepon Kantor : .................................................................... (4) Alamat Tempat Tinggal : .................................................................... (5) Nomor Telepon Tempat Tinggal : …….............................................................. (6) dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar sebagai konsultan pajak yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sesuai dengan isi surat kuasa khusus nomor .......... (7) tanggal ........... (8). Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ..................., .......................... (9) Yang Membuat Pernyataan, Meterai .................................................(10) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK Angka (1) : Diisi dengan nama konsultan pajak penerima kuasa. Angka (2) : Diisi dengan nomor izin praktik konsultan pajak penerima kuasa. Angka (3) : Diisi dengan alamat kantor konsultan pajak penerima kuasa. Angka (4) : Diisi dengan nomor telepon kantor konsultan pajak penerima kuasa. Angka (5) : Diisi dengan alamat tempat tinggal konsultan pajak penerima kuasa. Angka (6) : Diisi dengan nomor telepon tempat tinggal konsultan pajak penerima kuasa. Angka (7) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus. Angka (8) : Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus. Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. Angka (10) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C.Format Surat Penunjukan SURAT PENUNJUKAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... (1) NPWP : ..….................................................................. (2) Kuasa dari Wajib Pajak : ….................................................................... (3) Nomor Surat Kuasa Khusus : ….................................................................... (4) Tanggal Surat Kuasa Khusus : ….................................................................... (5) dengan ini menunjuk : Nama : ....................................................................... (6) Jabatan : ....................................................................... (7) NPWP : ….................................................................... (8) untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan berupa .................. (9) yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa ......................... (10). Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ............, .................... (11) .................................. (12) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENUNJUKAN Angka (1) : Diisi dengan nama penerima kuasa yang menandatangani surat penunjukan. Angka (2) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa. Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa. Angka (4) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus. Angka (5) : Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus. Angka (6) : Diisi dengan nama orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa. Angka (7) : Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa. Angka (8) : Diisi dengan NPWP orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa, dalam hal orang yang ditunjuk memiliki NPWP. Angka (9) : Diisi dengan nama dan jenis dokumen perpajakan yang disampaikan dan/atau diterima. Angka (10) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Angka (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat penunjukan. Angka (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima kuasa. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 229-pmk-03-2014 Tahun 2014 tentang PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15