Peraturan Menteri Nomor 228-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentan…

Pasal 52

(1) KJPP wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat, yang terdiri atas: a. laporan bulanan; dan b. laporan tahunan (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, yang terdiri atas: a. data Laporan Penilaian dan laporan jasa lainnya yang telah diterbitkan oleh KJPP dan Cabang KJPP; dan b. data pembanding dari masing-masing Laporan Penilaian. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya yang terdiri atas: a. laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya meliputi: 1. laporan posisi keuangan; 2. laporan laba rugi; dan 3. catatan atas laporan keuangan; b. laporan realisasi penggunaan dan alih pengetahuan tenaga ahli asing; dan c. laporan realisasi dukungan teknis dan alih pengetahuan dari KJPPA. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan dengan benar dan lengkap melalui sistem daring (online) yang ditentukan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. (5) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap KJPP berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) KJPP yang dalam menyampaikan laporan bulanan dan/atau tahunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan. 16. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 58A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pasal 58A

Koreksi

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa: a. melakukan pengujian prosedur penilaian berdasarkan kertas kerja dan dokumen pendukung yang disampaikan Penilai Publik; b. tidak melakukan verifikasi objek Penilaian dan data pembanding yang digunakan dalam Penilaian; dan c. tidak melakukan penilaian kembali terhadap objek Penilaian atau menguji keandalan nilai yang dihasilkan. 17. Ketentuan Pasal 61 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Koreksi

(1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan dan/atau Pemimpin Cabang yang diperiksa. (2) Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan, dan/atau Pemimpin Cabang yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan paling lambat pada saat pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan. (3) Pemeriksa melakukan pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan dengan Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan, dan/atau Pemimpin Cabang yang diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas pemeriksaan. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan dan/atau Pemimpin Cabang. (5) Dalam hal Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan dan/atau Pemimpin Cabang tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan, Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan dan/atau Pemimpin Cabang harus membuat surat pernyataan penolakan. (6) Dalam hal Penilai Publik, Pemimpin, Pemimpin Rekan dan/atau Pemimpin Cabang tidak bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan surat pernyataan penolakan, Pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan. (7) Dihapus. 18. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Koreksi

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran, yaitu: a. sanksi administratif berupa peringatan dikenakan terhadap pelanggaran ringan; b. sanksi administratif berupa pembatasan jasa Penilaian objek tertentu dikenakan terhadap pelanggaran berat dalam memberikan Jasa Penilaian suatu objek tertentu; c. sanksi administratif berupa pembatasan pemberian bidang Jasa tertentu dikenakan terhadap pelanggaran berat dalam memberikan bidang jasa tertentu; d. sanksi administratif berupa pembekuan izin dikenakan terhadap pelanggaran berat; dan e. sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat. (2) Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 yang secara teknis tidak berpengaruh terhadap hasil Penilaian yang disajikan dalam Laporan Penilaian. (3) Pelanggaran berat merupakan pelanggaran terhadap terhadap etik profesi dan/atau ketentuan dalam Pasal 42 yang secara teknis berpengaruh terhadap hasil Penilaian yang disajikan dalam Laporan Penilaian. (4) Pelanggaran sangat berat merupakan pelanggaran terhadap etik profesi dan ketentuan dalam Pasal 42 yang secara teknis sangat berpengaruh terhadap hasil Penilaian yang disajikan dalam Laporan Penilaian. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat. 19. Di antara Pasal 80A dan Pasal 81, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80B

Koreksi

(1) Izin Penilai Publik, KJPP dan Cabang KJPP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dinyatakan tetap berlaku. (2) KJPP dan Cabang KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan persyaratan mengenai pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (1) huruf e dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan mengenai persyaratan domisili yang terbuka dalam pembukaan KJPP dan Cabang KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf l dan Pasal 26 ayat (1) huruf k, berlaku untuk permohonan izin baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 228-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

BAB 3

Pasal 52

BAB 3

Pasal 52

Pasal 58A

Pasal 61

Pasal 69

Pasal 80B

Pasal II