PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 227-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang AKTUARIS

PERMEN Nomor 227-pmk-01-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikasi FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of INDONESIA) atau sertifikasi lain yang setara dan diakui oleh Asosiasi. 2. Aktuaris Beregister adalah Aktuaris yang telah terdaftar dalam register untuk memberikan jasa aktuaria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 3. Aktuaris Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa aktuaria kepada publik. 4. Ajun Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikasi ASAI (Associate of the Society of Actuaries of INDONESIA) atau sertifikasi lain yang setara dan diakui oleh Asosiasi. 5. Ajun Aktuaris Beregister adalah Ajun Aktuaris yang telah terdaftar dalam register untuk memberikan jasa aktuaria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 6. Kantor Konsultan Aktuaria yang selanjutnya disingkat KKA, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri yang didirikan oleh Aktuaris Publik untuk memberikan jasanya kepada publik. 7. Kantor Konsultan Aktuaria Asing yang selanjutnya disebut KKA Asing, adalah badan usaha di luar negeri yang telah memiliki izin dari otoritas di negara asal untuk melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang aktuaria. 8. Rekan adalah Aktuaris Publik dan/atau seseorang yang merupakan sekutu pada KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma. 9. Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Aktuaris Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada KKA. 10. Kode Etik Aktuaris yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman etik profesi yang disusun oleh Asosiasi. 11. Standar Praktik Aktuaria yang selanjutnya disingkat SPA adalah pedoman praktik pemberian jasa aktuaria yang disusun oleh Asosiasi. 12. Laporan Jasa Aktuaria adalah dokumen tertulis yang memuat hasil analisis, opini dan/atau rekomendasi jasa aktuaria yang ditandatangani oleh Aktuaris Publik, termasuk seluruh dokumen yang dinyatakan sebagai laporan aktuaris sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 13. Kertas Kerja adalah dokumen dalam bentuk tertulis, elektronik, atau bentuk lainnya, yang menggambarkan proses dan hasil kerja Aktuaris Publik. 14. Asosiasi adalah organisasi profesi nasional yang menaungi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister, Aktuaris Publik, dan/atau KKA yang ditetapkan oleh Menteri. 15. Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait aktuaria yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi dan/atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. 16. Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. 19. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan.

BAB III

AKTUARIS PUBLIK

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap orang yang memberikan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

Koreksi

dan/atau menandatangani Laporan Jasa Aktuaria harus terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Aktuaris Publik dari Menteri. (2) Aktuaris Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. aktuaris perusahaan pada perusahaan perasuransian atau perusahaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. konsultan aktuaria pada KKA. (3) Syarat untuk memperoleh izin Aktuaris Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut. a. berstatus sebagai Aktuaris Beregister; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; c. paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; d. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang aktuaria; dan e. tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Aktuaris Publik. (4) Permohonan izin Aktuaris Publik diajukan kepada Kepala Pusat secara elektronik dengan melampirkan hasil pindaian dokumen: a. piagam Aktuaris Beregister; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. ijazah strata satu atau setara; d. bukti keanggotaan Asosiasi; e. surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang aktuaria dari tempat bekerja; dan f. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang biru. (5) Dalam hal data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak benar, Aktuaris Publik yang telah diterbitkan izinnya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 6

(1) Aktuaris Publik dapat mengundurkan diri sebagai Aktuaris Publik dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri. (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan melampirkan dokumen: a. asli izin Aktuaris Publik; b. surat pernyataan penyelesaian perikatan profesional dengan klien, yang ditandatangani oleh Aktuaris Publik; c. surat pernyataan persetujuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh seluruh Rekan bagi Aktuaris Publik yang mempunyai KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma; dan d. asli izin KKA bagi Aktuaris Publik yang mempunyai KKA berbentuk badan usaha perseorangan. (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak jika Aktuaris Publik: a. sedang dalam proses pemeriksaan atau diadukan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti; b. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan surat rekomendasi; c. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin; atau d. merupakan Rekan pada KKA yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 7

(1) Izin Aktuaris Publik dinyatakan tidak berlaku jika Aktuaris Publik meninggal dunia. (2) Dalam hal Aktuaris Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai KKA berbentuk badan usaha perseorangan, izin usaha KKA berbentuk badan usaha perseorangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KANTOR KONSULTAN AKTUARIA

Pasal 8

Koreksi

(1) KKA dapat berbentuk badan usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; atau c. firma. (2) KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma hanya dapat didirikan oleh Aktuaris Publik dengan jumlah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan. (3) Dalam hal Rekan meninggal dunia atau mengundurkan diri dari KKA yang mengakibatkan tidak terpenuhinya komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKA wajib memenuhi komposisi dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya atau pengunduran diri Rekan yang bersangkutan. (4) KKA yang tidak memenuhi komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 9

(1) Aktuaris Publik dapat membuka KKA di seluruh wilayah INDONESIA dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri. (2) Syarat permohonan izin KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Aktuaris Publik; b. memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma, paling sedikit memuat: 1. pihak-pihak yang melakukan persekutuan; 2. nama dan domisili KKA; 3. bentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma; 4. penunjukkan salah satu rekan sebagai pemimpin rekan; 5. hak dan kewajiban para rekan; dan 6. kesepakatan pengunduran diri rekan dan pembubaran KKA. c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang pegawai tetap, yang 1 (satu) di antaranya paling rendah merupakan Ajun Aktuaris Beregister; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. seluruh Rekan merupakan anggota Asosiasi; f. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor yang terpisah dari kegiatan lain; g. memiliki sistem pengolahan data; dan h. memiliki dokumen sistem pengendalian mutu sesuai dengan standar yang disusun Asosiasi dan menyatakan bahwa tanggal berlakunya sesuai dengan tanggal penetapan izin KAA. (3) Permohonan izin KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Pusat secara elektronik dengan melampirkan hasil pindaian dokumen: a. perjanjian kerja sama bagi permohonan izin KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma; b. daftar pegawai tetap KKA; c. bukti keanggotaan seluruh Rekan pada Asosiasi; d. bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan; e. bukti sistem pengolahan data yang dimiliki; dan f. dokumen sistem pengendalian mutu KKA.

Pasal 10

(1) KKA berbentuk badan usaha perseorangan menggunakan nama Aktuaris Publik yang bersangkutan. (2) KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma menggunakan nama salah seorang atau lebih Rekan yang merupakan Aktuaris Publik. (3) Dalam hal jumlah Rekan pada KKA lebih banyak dari jumlah Rekan yang namanya tercantum dalam nama KKA, di belakang nama KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan frasa “dan Rekan”. (4) Dalam hal KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma akan mempertahankan nama Aktuaris Publik yang telah meninggal dunia sebagai nama KKA, maka KKA dimaksud wajib mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris Aktuaris Publik yang disahkan dengan akta notaris. (5) Apabila nama Aktuaris Publik yang telah meninggal dunia dipertahankan sebagai nama KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KKA wajib memenuhi komposisi Rekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak meninggalnya Rekan KKA. (6) KKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (7) KKA yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi komposisi Rekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 11

(1) KKA wajib memasang papan nama pada bagian depan kantor KKA dengan mencantumkan paling sedikit nama dan nomor izin usaha sesuai dengan yang tercantum dalam izin KKA. (2) KKA wajib menggunakan kop surat dalam setiap komunikasi tertulis dan dokumen resmi KKA, paling sedikit mencantumkan: a. nama dan nomor izin usaha KKA sesuai izin; dan b. alamat kantor dan surat elektronik KKA. (3) KKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 12

(1) KKA yang melakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri. (2) Permohonan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha KKA diajukan kepada Kepala Pusat secara elektronik dengan melampirkan hasil pindaian dokumen: a. perubahan perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi KKA berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma; b. Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diubah; dan c. asli izin KKA sebelumnya. (3) Dalam hal perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha KKA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKA dimaksud dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 13

(1) Pemimpin atau Pemimpin Rekan dapat melakukan penutupan KKA dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri. (2) Permohonan penutupan KKA diajukan oleh Pemimpin atau Pemimpin Rekan secara tertulis kepada Kepala Pusat, dengan melampirkan dokumen: a. surat pernyataan penutupan yang ditandatangani oleh: 1. Pemimpin, bagi KKA yang berbentuk badan usaha perseorangan; atau 2. seluruh Rekan, bagi KKA yang berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma; b. surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan dengan klien yang ditandatangani oleh: 1. Pemimpin, bagi KKA yang berbentuk badan usaha perseorangan; atau 2. seluruh Rekan, bagi KKA yang berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma; c. asli izin KKA yang akan ditutup; dan d. laporan tahunan dalam bentuk tertulis atau elektronik, mulai awal tahun buku sampai dengan tanggal permohonan penutupan KKA sesuai format laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). (3) Pemimpin atau Pemimpin Rekan tidak dapat mengajukan penutupan, dalam hal KKA: a. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan surat rekomendasi; atau b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (4) Dalam hal penutupan KKA dilakukan tanpa persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin atau Pemimpin Rekan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin Aktuaris Publik.

Pasal 14

(1) KKA dapat melakukan kerja sama dengan KKA Asing dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat. (2) KKA yang telah mendapat persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KKA Asing pada papan nama, kop surat, dokumen, atau media lainnya, bersama-sama dengan nama KKA. (3) Pencantuman nama KKA Asing dilarang: a. melebihi besarnya huruf nama KKA; dan/atau b. mencantumkan nama yang belum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat. (4) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemimpin atau Pemimpin Rekan kepada Kepala Pusat secara elektronik dengan melampirkan dokumen hasil pindaian dokumen: a. perjanjian kerja sama yang dibuat dalam bahasa INDONESIA dan disahkan oleh notaris, paling sedikit memuat bahwa: 1. kerja sama dilakukan secara langsung dengan 1 (satu) KKA Asing yang sedang tidak melakukan kerja sama dengan KKA lain; 2. kerja sama paling sedikit mencakup jasa aktuaria; 3. terdapat dukungan teknis dan alih pengetahuan dari KKA Asing; dan 4. kesepakatan pengakhiran kerja sama. b. profil perusahaan KKA Asing. (5) Persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (6) KKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN AJUN AKTUARIS BEREGISTER, AKTUARIS BEREGISTER, AKTUARIS PUBLIK DAN KANTOR KONSULTAN AKTUARIA

Pasal 16

Koreksi

(1) Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister dapat membantu Aktuaris Publik dalam memberikan jasa aktuaria pada perusahaan dan/atau KKA. (2) Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris Beregister dilarang menandatangani Laporan Jasa Aktuaria. (3) Dalam hal Ajun Aktuaris Beregister atau Aktuaris Beregister melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama yang bersangkutan dihapus dari daftar register dan piagam register dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

(1) Aktuaris Publik berwenang memberikan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan jasa lainnya yang terkait atau menunjang jasa aktuaria. (2) Aktuaris Publik dalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui: a. perusahaan perasuransian atau perusahaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai aktuaris perusahaan; dan/atau b. KKA sebagai konsultan aktuaria. (3) Aktuaris Publik yang namanya tercantum dalam Laporan Jasa Aktuaria bertanggung jawab atas jasa aktuaria yang diberikan. (4) Aktuaris Publik dalam memberikan jasa aktuaria wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak lain. (5) Aktuaris Publik yang ditunjuk sebagai aktuaris perusahaan harus melaporkan kepada Kepala Pusat dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran independensi dalam pemberian jasa. (6) Aktuaris Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 18

(1) Aktuaris Publik dilarang menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KKA. (2) Aktuaris Publik yang telah menjadi Rekan pada suatu KKA, dilarang menjadi pegawai pada KKA lain. (3) Aktuaris Publik dapat merangkap jabatan sebagai konsultan aktuaria dan aktuaris perusahaan, sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan. (4) Aktuaris Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi peringatan.

Pasal 19

(1) Aktuaris Publik dalam memberikan jasa aktuaria wajib mematuhi: a. Kode Etik dan SPA, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan b. peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan jasa aktuaria yang diberikan. (2) Aktuaris Publik dalam memberikan jasa aktuaria berhak atas imbalan jasa. (3) Aktuaris Publik yang dalam memberikan jasanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 20

(1) Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister dan Aktuaris Publik wajib menjadi anggota Asosiasi. (2) Dalam hal Ajun Aktuaris Beregister atau Aktuaris Beregister melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama yang bersangkutan dihapus dari daftar register dan piagam register dinyatakan tidak berlaku. (3) Aktuaris Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 21

(1) Aktuaris Publik wajib mengikuti PPL setiap tahunnya paling sedikit 20 (dua puluh) SKP dan di antaranya paling sedikit 5 (lima) SKP PPL yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. (2) Kewajiban PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya izin Aktuaris Publik. (3) Aktuaris Publik dapat melakukan penyetaraan jumlah SKP kepada Asosiasi jika mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh selain Asosiasi dan/atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. (4) Aktuaris Publik wajib melaporkan realisasi PPL setiap tahunnya secara elektronik kepada Kepala Pusat, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. (5) Aktuaris Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 22

(1) Aktuaris Publik wajib melaporkan kepada Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan: a. alamat tempat tinggal Aktuaris Publik; dan/atau b. nama dan alamat tempat bekerja, bagi Aktuaris Publik yang ditunjuk sebagai aktuaris perusahaan. (2) Kepala Pusat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Aktuaris Publik yang telah melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap. (3) Aktuaris Publik yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 23

(1) KKA wajib menjadi anggota Asosiasi yang menaungi KKA paling lama 1 (satu) bulan sejak izin KKA diterbitkan. (2) KKA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 24

(1) KKA wajib: a. dipimpin oleh Aktuaris Publik; b. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang pegawai tetap, yang 1 (satu) di antaranya paling rendah merupakan Ajun Aktuaris Beregister; c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak; d. memiliki Rekan yang seluruhnya merupakan anggota Asosiasi; e. memiliki atau menyewa kantor yang terpisah dari kegiatan lain; f. memperbaharui dan memelihara data dalam sistem pengolahan data; dan g. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan standar yang disusun Asosiasi. (2) KKA yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 25

(1) KKA wajib melaporkan kepada Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya: a. perubahan alamat, dengan melampirkan pindaian tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terpisah dari kegiatan lain; dan/atau b. perubahan nama atau susunan Rekan yang tidak mengakibatkan perubahan pada nama KKA, dengan melampirkan pindaian perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris. (2) Kepala Pusat menyampaikan surat pemberitahuan kepada KKA yang telah melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap. (3) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap perubahan alamat KKA. (4) KKA yang tidak melaporkan perubahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 26

(1) KKA wajib melaporan kepada Kepala Pusat setiap terjadi perubahan sistem pengendalian mutu, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemberlakuan sistem pengendalian mutu yang baru, dengan melampirkan dokumen sistem pengendalian mutu yang telah diubah. (2) Pemimpin atau Pemimpin Rekan wajib menandatangani penetapan sistem pengendalian mutu yang telah diubah dan mencantumkan tanggal pemberlakuan yang baru. (3) KKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

BAB Kesatu

Pemberian Jasa Aktuaria

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

LAPORAN JASA AKTUARIA

Pasal 27

Koreksi

(1) Laporan Jasa Aktuaria wajib: a. dibuat dalam bahasa INDONESIA; b. dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam perikatan atau penugasan dengan pemberi tugas; c. ditandatangani oleh Aktuaris Publik yang telah menandatangani perikatan atau mendapat penugasan dari pemberi tugas, dengan mencantumkan nomor izin Aktuaris Publik; d. mencantumkan nomor laporan; dan e. mencantumkan nama dan nomor register Ajun Aktuaris Beregister dan/atau Aktuaris Beregister, dalam hal yang bersangkutan terlibat dalam penyusunan Laporan Jasa Aktuaria. (2) Aktuaris Publik wajib menyusun dan menyimpan Kertas Kerja untuk setiap Laporan Jasa Aktuaria yang diterbitkan. (3) Dalam hal Aktuaris Publik melakukan perubahan terhadap Laporan Jasa Aktuaria, Aktuaris Publik wajib: a. menyatakan dalam laporan yang baru bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan Laporan Jasa Aktuaria sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan tanggal laporan yang dibatalkan; b. mencantumkan alasan dilakukan perubahan; c. menyusun dan menyimpan Kertas Kerja perubahan; dan d. menggunakan nomor laporan yang berbeda dengan nomor laporan sebelumnya. (4) Dalam hal Laporan Jasa Aktuaria juga dibuat selain dalam bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Laporan Jasa Aktuaria dimaksud wajib memuat informasi yang sama dengan laporan dalam bahasa INDONESIA. (5) Aktuaris Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan. (6) Aktuaris Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 28

(1) Aktuaris Publik wajib memelihara Laporan Jasa Aktuaria, Kertas Kerja, dan dokumen yang terkait dengan jasa yang diberikan, dalam bentuk tertulis dan/atau elektronik paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal Laporan Jasa Aktuaria. (2) Aktuaris Publik yang akan ditunjuk sebagai aktuaris perusahaan harus memastikan adanya pemberian akses dan wewenang penyimpanan terhadap Laporan Jasa Aktuaria, Kertas Kerja, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebelum menandatangani kontrak kerja atau surat penunjukkan perusahaan. (3) Aktuaris Publik yang tidak memelihara Laporan Jasa Aktuaria, Kertas Kerja, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Koreksi

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister, Aktuaris Publik, dan KKA. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat dapat meminta pendapat dari Asosiasi dan/atau pihak lain.

Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, Kepala Pusat: a. MENETAPKAN keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister, Aktuaris Publik dan KKA; b. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan: 1. penyelenggaraan PPL; 2. penyusunan Kode Etik dan SPA; 3. penyelenggaraan ujian profesi; 4. penyajian informasi tentang Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister, Aktuaris Publik dan KKA; dan 5. tindakan lainnya dalam rangka pengembangan profesi.

Pasal 32

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Kepala Pusat melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Aktuaris Publik dan/atau KKA. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat. (4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika: a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut; atau b. terdapat pengaduan atau informasi yang layak ditindaklanjuti. (5) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 33

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa: a. melakukan pengujian prosedur pemberian jasa aktuaria berdasarkan Laporan Jasa Aktuaria dan dokumen terkait yang disampaikan Aktuaris Publik; dan b. tidak melakukan penghitungan kembali atau menguji keandalan perhitungan yang dihasilkan.

Pasal 34

(1) Aktuaris Publik yang diperiksa wajib: a. memenuhi panggilan pemeriksaan; b. mengikuti prosedur pemeriksaan; c. memperlihatkan dan memberikan dokumen Laporan Jasa Aktuaria dan dokumen pendukung lain yang diperlukan pemeriksa, baik dalam bentuk tertulis dan/atau elektronik; dan d. memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada pemeriksa. (2) Aktuaris Publik yang diperiksa dilarang memperlihatkan atau memberikan Laporan Jasa Aktuaria, dokumen pendukung, atau keterangan yang palsu atau dipalsukan. (3) Aktuaris Publik yang ketika diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 35

(1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Aktuaris Publik yang diperiksa. (2) Aktuaris Publik yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan paling lambat pada saat pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan. (3) Pemeriksa melakukan pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan dengan Aktuaris Publik yang diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas pemeriksaan. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Aktuaris Publik yang diperiksa. (5) Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Aktuaris Publik yang diperiksa. (6) Jika Aktuaris Publik tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan/atau berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan dan alasan penolakan. (7) Dalam hal Aktuaris Publik tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan/atau berita acara pemeriksaan.

Pasal 36

Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Aktuaris Publik yang diperiksa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemeriksaan berakhir.

BAB Ketiga

Pengawasan

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Aktuaris Publik yang diperiksa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemeriksaan berakhir.

BAB X

ASOSIASI

Pasal 37

Koreksi

(1) Menteri mengakui 2 (dua) Asosiasi untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas: a. Asosiasi yang menaungi profesi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister, dan Aktuaris Publik; dan b. Asosiasi yang menaungi KKA. (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Asosiasi yang menaungi profesi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister dan Aktuaris Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mempunyai akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris; b. mempunyai anggota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister dan Aktuaris Publik; c. telah berdiri dan aktif paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; d. memiliki kode etik dan/atau standar praktik; dan e. mempunyai pengalaman menyelenggarakan ujian sertifikasi. (4) Asosiasi yang menaungi KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. mempunyai akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris; b. mempunyai anggota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh KKA; dan c. telah berdiri dan aktif paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

(1) Asosiasi yang menaungi profesi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister dan Aktuaris Publik melakukan: a. penyusunan dan penetapan Kode Etik dan SPA; b. penyelenggaraan ujian profesi ajun aktuaris dan aktuaris; c. penyelenggaraan PPL; dan d. pembinaan dan pengawasan terhadap Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister dan Aktuaris Publik. (2) Asosiasi yang menaungi KKA melakukan: a. penyusunan dan penetapan standar profesional dan standar pengendalian mutu KKA; b. penyelenggaraan PPL; dan c. pembinaan dan pengawasan terhadap KKA. (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melaporkan kepada Kepala Pusat paling lambat setiap akhir bulan Desember terkait: a. rencana penyelenggaraan ujian profesi ajun aktuaris dan aktuaris untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, untuk Asosiasi yang menaungi profesi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister dan Aktuaris Publik; b. daftar nama lulusan ujian profesi ajun aktuaris dan aktuaris untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, untuk Asosiasi yang menaungi profesi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister dan Aktuaris Publik; c. rencana penyelenggaraan PPL untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, yang mencakup silabus dan jadwal PPL; d. hasil penyelenggaraan PPL setiap tahun, yang mencakup daftar kegiatan PPL, nama peserta PPL dan jumlah SKP; e. pengakuan dan penyetaraan jumlah SKP PPL setiap tahun yang diselenggarakan oleh pihak selain Asosiasi; dan f. hasil pembinaan dan pengawasan anggota Asosiasi.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Koreksi

(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Aktuaris Publik dan KKA atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri. (4) Sanksi pembekuan izin atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selalu dikenakan secara berurutan. (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan surat rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang mencantumkan sanksi berikutnya dalam hal rekomendasi tidak dipenuhi. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada hasil pemeriksaan, dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 40

(1) Kepala Pusat dapat memberikan surat rekomendasi kepada Aktuaris Publik dan/atau KKA untuk melaksanakan kewajiban tertentu sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2). (2) Dalam hal kewajiban pada surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Aktuaris Publik dan/atau KKA dimaksud tidak dikenai sanksi administratif.

Pasal 41

(1) Sanksi administratif berupa peringatan bagi Aktuaris Publik dan/atau KKA dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir. (2) Aktuaris Publik dan/atau KKA yang dalam 2 (dua) tahun terakhir telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelanggaran keempat yang diancam sanksi administratif berupa peringatan, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 42

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dikenakan paling lama 2 (dua) tahun. (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir. (3) Aktuaris Publik dan/atau KKA yang dalam 2 (dua) tahun terakhir telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pelanggaran keempat yang diancam sanksi administratif berupa pembekuan izin, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 43

(1) Aktuaris Publik dan KKA yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas jasa yang telah diberikan dan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Aktuaris Publik yang menjadi Rekan, Pemimpin, atau Pemimpin Rekan pada KKA yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dilarang pindah ke KKA lain. (3) Aktuaris Publik yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dilarang: a. menandatangani perikatan dengan pemberi tugas atau klien; b. memberikan jasa aktuaria; dan/atau c. menandatangani Laporan Jasa Aktuaria. (4) KKA yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dilarang memberikan jasa aktuaria. (5) KKA yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin tidak dapat melakukan penutupan, perubahan nama, dan/atau perubahan bentuk badan usaha. (6) Aktuaris Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (7) KKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 44

(1) Izin KKA yang berbentuk badan usaha perseorangan: a. dibekukan dalam hal izin Pemimpin KKA dimaksud dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin; atau b. dicabut dalam hal izin Pemimpin KKA dimaksud dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. (2) Izin KKA yang berbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma: a. dibekukan dalam hal izin seluruh Rekan Aktuaris Publik dalam KKA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin; atau b. dicabut dalam hal izin seluruh Rekan Aktuaris Publik dalam KKA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 45

(1) Aktuaris Publik dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan dalam hal Aktuaris Publik mendapat sanksi peringatan keanggotaan dari Asosiasi; b. pembekuan izin dalam hal Aktuaris Publik mendapat sanksi pemberhentian sementara keanggotaan dari Asosiasi; atau c. pencabutan izin dalam hal Aktuaris Publik mendapat sanksi pemberhentian keanggotaan dari Asosiasi. (2) Aktuaris Publik dan KKA dapat dikenai sanksi administratif dalam hal: a. Aktuaris Publik atau KKA dimaksud dikenai sanksi oleh instansi lainnya; atau b. Aktuaris Publik dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Kepala Pusat dapat melakukan pemeriksaan terhadap Aktuaris Publik dan/atau KKA sebelum pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 46

(1) Sanksi administratif berupa peringatan terhadap Aktuaris Publik dan KKA, dapat diumumkan melalui media massa kepada masyarakat. (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin Aktuaris Publik dan KKA, diumumkan melalui media massa kepada masyarakat.

BAB Ketiga

Ketentuan Lainnya terkait Sanksi

Pasal 43

Koreksi

Pasal 44

Pasal 45

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Koreksi

(1) Piagam Ajun Aktuaris Beregister, piagam Aktuaris Beregister, izin Aktuaris Publik, dan izin KKA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Permohonan register Ajun Aktuaris, register Aktuaris, izin Aktuaris Publik, dan/atau izin KKA yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum memperoleh izin atau persetujuan, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

(1) Pengenaan sanksi terhadap Aktuaris Publik, KKA, dan/atau Perusahaan Konsultan Aktuaria yang didasarkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap tunduk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris. (2) Semua sanksi yang dikenakan terhadap Aktuaris Publik, KKA, dan/atau Perusahaan Konsultan Aktuaria yang sedang berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sanksi tersebut. BAB … KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1413), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua pihak dilarang memberikan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 227-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang AKTUARIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31