PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 226-pmk-06-2011 Tahun 2011 tentang PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

PERMEN Nomor 226-pmk-06-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 6. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan. 8. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar dan/atau laporan barang pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 10. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 5 (lima) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKTBMN, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 15. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga. 16. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga. 17. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi masalah tertentu dalam pemerintahan. 18. Lembaga adalah organisasi non kementerian lembaga dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan BMN.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN

Pasal 7

Koreksi

Rencana Kebutuhan BMN terdiri dari: a. RKBMN; b. RKTBMN.

Pasal 8

Koreksi

(1) RKBMN dan RKTBMN disusun dengan berpedoman pada: a. Renstra-KL; b. Renja-KL; c. Standar Barang; dan d. Standar Kebutuhan. (2) Penyusunan RKBMN dan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga. (3) RKTBMN disusun sebagai penjabaran dari RKBMN.

Pasal 9

(1) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Barang. (2) Dalam proses penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan Negara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, termasuk dalam rangka menjalankan pelayanan umum dengan memperhatikan ketersediaan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 10

(1) RKBMN dan RKTBMN untuk pengadaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang dapat mengakibatkan belanja modal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. (2) RKBMN dan RKTBMN untuk pemeliharaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang dapat mengakibatkan belanja barang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. (3) RKBMN dan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

Pasal 11

(1) RKTBMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai dasar dalam penelaahan atas RKA-KL yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga. (2) Dalam penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian berupa pengurangan atas alokasi dana terhadap kegiatan pengelolaan BMN yang tercantum dalam RKTBMN dengan didasarkan pada pertimbangan: a. keterbatasan ketersediaan anggaran; b. sinkronisasi dengan perencanaan penganggaran; c. kebijakan Pemerintah. (3) Penyesuaian berupa pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian/Lembaga bersangkutan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak penyesuaian tersebut dilakukan.

Pasal 14

Pengelola Barang meneliti RKBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan RKTBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan berpedoman pada Renstra–KL, Renja-KL, Standar Barang, Standar Kebutuhan, jumlah pegawai, dan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

Pasal 15

(1) Pengelola Barang dapat menyetujui atau menolak RKBMN dan/atau RKTBMN berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui RKBMN, Pengelola Barang menandatangani RKBMN paling lambat minggu ketiga bulan Juni. (3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui RKTBMN, Pengelola Barang menandatangani RKTBMN paling lambat minggu ketiga bulan Juni setiap Tahun Anggaran berjalan. (4) Persetujuan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kode satuan kerja, nama satuan kerja, jenis BMN, peruntukan dan satuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Form IIA, IIB, dan IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan disampaikan kepada Pengguna Barang. (5) Persetujuan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kode satuan kerja, nama satuan kerja, jenis BMN, peruntukan dan satuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Form IID, IIE, dan IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) Persetujuan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai dokumen pendukung untuk usulan anggaran pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN dalam RKA-KL. (7) Dalam hal RKTBMN belum diselesaikan pada saat pengusulan anggaran pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, rencana alokasi pengadaan dan/atau pemeliharaan tersebut bersifat sementara dan harus disesuaikan dengan RKTBMN yang telah disetujui Pengelola Barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

(1) Pengelola Barang menolak RKBMN dan/atau RKTBMN, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam hal: a. tersedianya BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; b. tersedianya BMN idle pada Pengelola Barang; atau (1)c. berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, BMN yang dikuasai oleh Pengguna Barang masih mencukupi kebutuhan Pengguna Barang. (2) Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan penolakan paling lambat minggu keempat bulan Mei. (3) Dalam hal terjadi penolakan atas RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengguna Barang harus melakukan penyesuaian terhadap usulan RKBMN dan/atau RKTBMN dan menyampaikan penyesuaian usulan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat minggu pertama bulan Juni.

BAB Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 7

Koreksi

Rencana Kebutuhan BMN terdiri dari: a. RKBMN; b. RKTBMN.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Proses Penyusunan RKBMN

Pasal 12

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IA, IB, IC, ID dan IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang mengkaji RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang. (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyusun RKBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang Renstra–KL, data jumlah pegawai, data barang pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pertimbangan kebutuhan pengadaan, Penggunaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IF, IG, IH, II, dan IJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 13

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKTBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IK, IL, IM, IN, dan IO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang mengkaji RKTBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang. (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyusun RKTBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang Renja–KL, data jumlah pegawai, data barang pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pertimbangan kebutuhan pengadaan, Penggunaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IP, IQ, IR, IS, dan IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei setiap Tahun Anggaran berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Keempat

Persetujuan/Penolakan RKBMN dan RKTBMN

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Koreksi

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Comment [e5]: Hal 197 www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Comment [e6]: Hal 197 Comment [e7]: HAL 137 www.djpp.kemenkumham.go.id Nomor : S- /MK.6/20xx Sifat : Sangat Segera Lampiran : ...... set Hal : Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 20xx s.d. 20xx pada ...........(diisi Kementerian /Lembaga) Yth. .......... (diisi pimpinan Kementerian/Lembaga) Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ................ hal Permohonan Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 20xx s.d. 20xx pada .............(diisi Kementerian/Lembaga) pada prinsipnya kami menyetujui RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat persetujuan ini. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, penyusunan RKBMN tersebut agar berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....../PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. 2. Dalam hal terdapat perubahan pada RKBMN yang telah disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang menyampaikan perubahan RKBMN tersebut kepada Pengelola Barang. 3. Batas waktu penyampaian perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran Kementerian/Lembaga. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ............................................. NIP ....................................... Tembusan: 1. Menteri Keuangan, sebagai laporan; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Inspektur Jenderal ...............(diisi Kementerian/Lembaga); 4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 226/PMK.06/2011 TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA www.djpp.kemenkumham.go.id Nomor : S- /MK.6/20xx Sifat : Sangat Segera Lampiran : ...... set Hal : Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 20xx s.d. 20xx pada ...........(diisi Kementerian /Lembaga) Yth. .......... (diisi pimpinan Kementerian/Lembaga) Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ................ hal Permohonan Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 20xx s.d. 20xx pada .............(diisi Kementerian/Lembaga) pada prinsipnya kami menyetujui RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat persetujuan ini. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, penyusunan RKBMN tersebut agar berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....../PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. 2. Dalam hal terdapat perubahan pada RKBMN yang telah disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang menyampaikan perubahan RKBMN tersebut kepada Pengelola Barang. 3. Batas waktu penyampaian perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran Kementerian/Lembaga. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ............................................. NIP ....................................... Tembusan: 1. Menteri Keuangan, sebagai laporan; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Inspektur Jenderal ...............(diisi Kementerian/Lembaga); 4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN V A PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : ... /PMK.06/2011 TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 226-pmk-06-2011 Tahun 2011 tentang PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB 2

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23