PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 226-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga

PERMEN Nomor 226-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI), anggota Kepolisian Republik INDONESIA (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. 2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disebut SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran. 4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM. 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 11. Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 12. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. 14. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat yang selanjutnya disebut PPNPN Pusat adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN. 15. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah yang selanjutnya disebut PPNPN Daerah adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 16. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN. 17. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD. 18. Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Pusat/ P N S Daerah, prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI)/Kepolisian Republik INDONESIA (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran jaminan kesehatan. 19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku pengguna anggaran/barang. 21. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas: a. Iuran dana pensiun PNS Pusat/PNS Daerah; dan b. Tabungan hari tua PNS Pusat/PNS Daerah. (2) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas: a. Iuran dana pensiun anggota Polri/PNS Polri; b. Tabungan hari tua anggota Polri/PNS Polri; c. Iuran dana pensiun prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; dan d. Tabungan hari tua prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan. (3) Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas: a. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara; b. Iuran jaminan kesehatan PNS Pusat/PNS Daerah; c. Iuran jaminan kesehatan anggota Polri/PNS Polri; d. Iuran jaminan kesehatan prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; e. Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD; f. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero); g. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero); h. Iuran jaminan kesehatan Pemda provinsi; i. Iuran jaminan kesehatan Pemda kabupaten/kota; dan j. Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah. (4) Dana PFK yang dibayarkan kepada Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas: a. Iuran Tabungan perumahan PNS Pusat; dan b. Iuran Tabungan perumahan PNS Daerah. (5) Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas: a. Iuran beras Bulog PNS Pusat; b. Iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; dan c. Iuran beras Bulog prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan. 9. Mengubah format SKP-PFK dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 226-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 13

Pasal II