Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. UNDANG-UNDANG Cukai adalah UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007.
2. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas–batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapanganyang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
7. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
8. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
9. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
10. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
12. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan UNDANG-UNDANG Cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
(1) Atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik yang merupakan orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, mempunyai kewajiban:
a. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai pada catatan sediaan dengan menggunakan formulir sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukai yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dan hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan secara terpisah sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
c. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai setiap bulan dengan menggunakan Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tidak Dipungut Cukai; dan
d. menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, mempunyai kewajiban:
a. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai tersebut sesuai dengan ketentuan pembukuan di bidang cukai;
b. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukai yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dan hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan secara terpisah sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
c. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai setiap bulan dengan menggunakan Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tidak Dipungut Cukai; dan
d. menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
(1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
(2) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
b. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
c. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
d. pengangkutan hasil tembakau dari tempat pembuatan di luar Pabrik ke dalam Pabrik dan sebaliknya;
e. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
f. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
g. pengangkutan etil alkohol dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
h. pengangkutan etil alkohol dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
i. pengangkutan etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari Pabrik dengan fasilitas pembebasan cukai;
j. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
1. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
2. keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik;
3. keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di INDONESIA;
4. tujuan sosial; dan
5. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.
k. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara, dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
1. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
dan
2. tujuan sosial.
l. pengangkutan barang kena cukai dari toko bebas bea dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
1. keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; dan
2. keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di INDONESIA.
m. pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara yang diimpor oleh importir atas pesanan dari pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana
pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean dengan fasilitas pembebasan cukai.
(3) Dikecualikan dari kewajiban dilindungi Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terhadap pengangkutan barang kena cukai berupa:
a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di INDONESIA yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di INDONESIA secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
(1) Pemberitahuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemberitahuan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pelindung pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai dokumen:
a. pemberitahuan pemasukan, pemberitahuan pengeluaran, dan sekaligus sebagai pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
1. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai; atau
2. pengeluaran dan pengangkutan hasil tembakau dari tempat pembuatan di luar Pabrik dengan tujuan dimasukkan ke
dalam Pabrik dan sebaliknya;
b. pemberitahuan pengeluaran dan pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
1. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
2. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
3. pengeluaran dan pengangkutan etil alkohol dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
4. pengeluaran dan pengangkutan etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari Pabrik dengan fasilitas pembebasan cukai;
5. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
a) keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b) keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik;
c) keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di INDONESIA;
d) tujuan sosial; dan e) dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.
6. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari Pabrik, Tempat Penyimpanan; atau
7. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari Pabrik.
c. pemberitahuan pemasukan dan pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
1. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan dimasukkan ke Pabrik atau Tempat
Penyimpanan dengan fasilitas tidak dipungut cukai; atau
2. pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas dengan tujuan dimasukkan ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali.
d. pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
1. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
2. pengangkutan etil alkohol dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
3. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara, dengan fasilitas pembebasan cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta untuk tujuan sosial;
4. pengangkutan barang kena cukai dari toko bebas bea dengan fasilitas pembebasan cukai untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik dan keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di INDONESIA;
5. pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara yang diimpor oleh importir atas pesanan dari pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean dengan fasilitas pembebasan cukai;
6. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau
7. pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke tempat lain di luar Pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian cukai, baik yang berada dalam pengawasan satu kantor maupun dalam
pengawasan kantor lain.
(3) Pelindung pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dan ayat (2) menggunakan Dokumen Cukai berupa Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya di Peredaran Bebas sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
TATA CARA PENGISIAN CATATAN PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG KENA CUKAI LAINNYA Nomor (1) : Diisi dengan Nama Perusahaan.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
Nomor (3) : Diisi dengan Alamat Perusahaan.
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan jenis Barang Kena Cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor halaman.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
Nomor (9) : Diisi dengan uraian kegiatan, misal pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor dokumen pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal dokumen pemasukan atau pengeluaran.
Nomor (12) : Diisi dengan satuan, misal dalam liter.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pemasukan ke gudang.
Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pengeluaran ke produksi.
Nomor (15) : Diisi dengan saldo (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran).
Nomor (16) : Diisi dengan jenis barang jadi yang merupakan Barang Kena Cukai.
Nomor (17) : Diisi dengan jumlah aktual hasil produksi.
Nomor (18) : Diisi dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan berdasarkan konversi (hasil perkalian pengeluaran bahan baku kolom 8 dengan konversi).
Nomor (19) : Diisi dengan selisih antara jumlah konversi dan jumlah aktual.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Local Disk D/RPMK/RPMK Penimbunan BKC final Rokum LD 21 April 2014
TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PENGANGKUTAN EA/MMEA YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS Nomor
(1) :
Diisi dengan nama perusahaan.
Nomor
(2) :
Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor
(3) :
Diisi dengan alamat perusahaan.
Nomor
(4) :
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor
(5) :
Diisi dengan bulan penggunaan/persediaan Barang Kena Cukai.
Nomor
(6) :
Diisi dengan nomor urut.
Nomor
(7) :
Diisi dengan nomor dokumen pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor
(8) :
Diisi dengan tanggal dokumen pelindung pengangkutan (CK- 6).
Nomor
(9) :
Diisi dengan jenis Barang Kena Cukai yang diangkut.
Nomor
(10) :
Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai yang diangkut.
Nomor
(11) :
Diisi dengan satuan Barang Kena Cukai yang diangkut.
Nomor
(12) :
Diisi dengan nama penyalur/Tempat Penjualan Eceran /perorangan yang dituju.
Nomor
(13) :
Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai penyalur/ Tempat Penjualan Eceran atau Nomor Kartu Tanda Penduduk perorangan yang dituju.
Nomor
(14) :
Diisi dengan alamat penyalur/Tempat Penjualan Eceran/ perorangan yang dituju.
Nomor
(15) :
Diisi dengan kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
Nomor
(16) :
Diisi dengan tanggal pembuatan laporan.
Nomor
(17) :
Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pimpinan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Local Disk D/RPMK/RPMK Penimbunan BKC final Rokum LD 21 April 2014
TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5) Nomor
(18) :
Diisi dengan nama Kantor.
Nomor
(19) :
Diisi dengan kode Kantor Nomor
(20) :
Diisi dengan nomor halaman.
Nomor
(21) :
Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(22) :
Diisi dengan tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(23) :
Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(24) :
Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(25) :
Diisi dengan nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya.
Nomor
(26) :
Diisi dengan nomor cara pelunasan;
nomor 1 dengan pembayaran, nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan tanda lunas cukai lainnya.
Nomor
(27) :
Diisi dengan nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau nomor 2 kalau sudah dilunasi.
Nomor
(28) :
Diisi dengan nomor jenis pemberitahuan;
contoh:
untuk pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1.
Nomor
(29) :
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tempat asal/pemasok.
Nomor
(30) :
Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tempat asal/pemasok.
Nomor
(31) :
Diisi dengan nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor
(32) :
Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor
(33) :
Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor
(34) :
Diisi dengan nomor invoice/surat jalan.
Nomor
(35) :
Diisi tanggal invoice/surat jalan.
Nomor
(36) :
Diisi dengan nomor skep fasilitas (bila ada).
Nomor
(37) :
Diisi dengan tanggal skep fasilitas (bila ada).
Nomor
(38) :
Diisi dengan nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat, nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara.
Nomor
(39) :
Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan.
Nomor
(40) :
Diisi dengan nomor identitas tempat tujuan/pengguna (Nomor Pokok Pengguna Pembebasan/Nomor Pokok Wajib Pajak /Paspor/Kartu Tanda Penduduk/lainnya).
Nomor
(41) :
Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat tujuan/pengguna memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Nomor
(42) :
Diisi dengan nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
Nomor
(43) :
Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/ pengguna.
Nomor
(44) :
Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/ pengguna.
Nomor
(45) :
Diisi dengan nama negara tujuan.
Nomor
(46) :
Diisi dengan kode negara tujuan.
Nomor
(47) :
Diisi dengan identitas tempat penimbunan terakhir (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/ Nomor Pokok Pengguna Pembebasan /Nomor Pokok Wajib Pajak).
Nomor
(48) :
Diisi dengan nama dan alamat tempat penimbunan terakhir Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Nomor Pokok Pengguna Pembebasan /Nomor Pokok Wajib Pajak).
Nomor
(49) :
Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
Nomor
(50) :
Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
Nomor
(51) :
Diisi dengan pelabuhan muat.
Nomor
(52) :
Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
Nomor
(53) :
Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
Nomor
(54) :
Diisi dengan pelabuhan singgah terakhir.
Nomor
(55) :
Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
Nomor
(56) :
Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
Nomor
(57) :
Diisi dengan nomor urut uraian barang.
Nomor
(58) :
Diisi dengan rincian jumlah, jenis, merk, dan nomor kolli.
Nomor
(59) :
Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor
(60) :
Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang.
Nomor
(61) :
Diisi dengan Harga Jual Eceran/Harga Jual Pabrik dalam rupiah.
Nomor
(62) :
Diisi dengan tarif cukai.
Nomor
(63) :
Diisi dengan jumlah cukai dalam rupiah.
Nomor
(64) :
Diisi dengan jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
Nomor
(65) :
Diisi dengan keterangan/informasi lainnya.
Nomor
(66) :
Diisi dengan nama dan alamat pemberitahu.
Nomor
(67) :
Diisi dengan nomor identitas pemberitahu.
Nomor
(68) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pemberitahu/pengusaha.
Nomor
(69) :
Diisi dengan nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos.
Nomor
(70) :
Diisi dengan nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2 untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4 untuk lainnya.
Nomor
(71) :
Diisi dengan nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor jaminan untuk jaminan.
Nomor
(72) :
Diisi dengan tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau
tanggal jaminan untuk jaminan.
Nomor
(73) :
Diisi dengan kode penerimaan.
Nomor
(74) :
Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima.
Nomor
(75) :
Diisi dengan nama dan stempel kantor penerima.
Nomor
(76) :
Diisi dengan perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai.
Nomor
(77) :
Diisi dengan nomor buku rekening barang kena cukai.
Nomor
(78) :
Diisi dengan nomor buku rekening kredit.
Nomor
(79) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
Nomor
(80) :
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
Nomor
(81) :
Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan/penyegelan Barang Kena Cukai yang akan dikeluarkan.
Nomor
(82) :
Diisi dengan jenis dan nomor segel.
Nomor
(83) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
Nomor
(84) :
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (66) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor
(85) :
Diisi dengan catatan hasil pengeluaran dari tempat asal Nomor
(86) :
Diisi dengan jenis alat angkut.
Nomor
(87) :
Diisi dengan nomor polisi/nomor voyage/nomor flight.
Nomor
(88) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
Nomor
(89) :
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (71) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor
(90) :
Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan pemasukan Barang
Kena Cukai di tempat tujuan/penimbunan terakhir.
Nomor
(91) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
Nomor
(92) :
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (74) adalah pejabat bea dan cukai).
Nomor
(93) :
Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor).
Nomor
(94) :
Diisi dengan nomor dokumen ekspor.
Nomor
(95) :
Diisi dengan tanggal dokumen ekspor.
Nomor
(96) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
Nomor
(97) :
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
Nomor
(98) :
Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor).
Nomor
(99) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
Nomor
(100) :
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
Nomor
(101) :
Diisi dengan catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat.
Nomor
(102) :
Diisi dengan nomor buku rekening.
Nomor
(103) :
Diisi dengan nomor buku pengawasan.
Nomor
(104) :
Diisi dengan nomor dan tanggal surat pengantar.
Nomor
(105) :
Diisi dengan nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/ pengolahan kembali.
Nomor
(106) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
Nomor
(107) :
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
Nomor
(108) :
Diisi dengan nama Kantor.
Nomor
(109) :
Diisi dengan kode Kantor.
Nomor
(110) :
Diisi dengan nomor halaman.
Nomor
(111) :
Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(112) :
Diisi dengan tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(113) :
Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(114) :
Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
Nomor
(115) :
Diisi dengan nomor urut uraian barang.
Nomor
(116) :
Diisi dengan rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
Nomor
(117) :
Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor
(118) :
Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang.
Nomor
(119) :
Diisi dengan Harga Jual Eceran/Harga Jual Pabrik dalam rupiah.
Nomor
(120) :
Diisi dengan tarif cukai.
Nomor
(121) :
Diisi dengan jumlah cukai dalam rupiah.
Nomor
(122) :
Diisi dengan jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
Nomor
(123) :
Diisi dengan keterangan/informasi lainnya.
Nomor
(124) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Local Disk D/RPMK/RPMK Penimbunan BKC final Rokum LD 21 April 2014
TATA CARA PENGISIAN
PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS Nomor
(125) :
Diisi dengan nama Kantor.
Nomor
(126) :
Diisi dengan kode Kantor.
Nomor
(127) :
Diisi dengan nomor pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor
(128) :
Diisi dengan tanggal pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor
(129) :
Diisi dengan nomor jenis barang kena cukai yang diangkut.
Nomor
(130) :
Diisi dengan status tempat asal/pemasok; untuk penyalur diisi nomor 1 atau untuk pengusaha Tempat Penjualan Eceran diisi nomor 2.
Nomor
(131) :
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor
(132) :
Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
Nomor
(133) :
Diisi dengan nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor
(134) :
Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor
(135) :
Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor
(136) :
Diisi dengan nomor invoice/surat jalan.
Nomor
(137) :
Diisi dengan tanggal invoice/surat jalan.
Nomor
(138) :
Diisi dengan status tempat tujuan/pengguna; untuk penyalur diisi nomor 1, untuk pengusaha tempat penjual eceran diisi nomor 2, atau untuk perorangan diisi nomor 3.
Nomor
(139) :
Diisi dengan nomor identitas tempat tujuan/pengguna (dapat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor paspor, nomor Kartu Tanda Penduduk, atau lainnya).
Nomor
(140) :
Diisi dengan nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
Nomor
(141) :
Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/ pengguna.
Nomor
(142) :
Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor
(143) :
Diisi dengan jenis alat angkut.
Nomor
(144) :
Diisi dengan nomor polisi/nomor voyage/nomor flight dari alat angkut.
Nomor
(145) :
Diisi dengan nomor urut.
Nomor
(146) :
Diisi dengan rincian jumlah, jenis merek dan nomor kolli.
Nomor
(147) :
Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor
(148) :
Diisi dengan jumlah dan satuan barang.
Nomor
(149) :
Diisi dengan harga jual eceran dalam rupiah.
Nomor
(150) :
Diisi dengan informasi lain yang perlu.
Nomor
(151) :
Diisi dengan perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan.
Nomor
(152) :
Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha tempat asal/pemasok.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Local Disk D/RPMK/RPMK Penimbunan BKC final Rokum 21 April 2014