PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 226-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2018 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DAN MEKANISME IKATAN DINAS BAGI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

PERMEN Nomor 226-pmk-01-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 2018 Nomor 1829), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pasal 14

Koreksi

(1) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebelum diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus: a. menandatangani perjanjian Ikatan Dinas dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN; b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai CPNS PKN STAN; dan c. melaksanakan Ikatan Dinas pada Kementerian Keuangan. (2) Penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV; b. Orang tua/wali lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV; dan c. Sekretaris unit Eselon I untuk dan atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV ditempatkan. (3) Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk: a. lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV; dan b. Sekretaris unit Eselon I sesuai dengan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV ditempatkan. (4) Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia dapat mengusulkan perubahan perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal terdapat kebutuhan atau dinamika organisasi. (5) Perubahan perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kesepakatan antarpara pihak dalam perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebelum diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melakukan perjanjian Ikatan Dinas dengan Institusi sesuai dengan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV ditempatkan. (7) Dalam hal lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV tidak bersedia memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang bersangkutan harus mengganti biaya pendidikan sesuai dengan jumlah semester yang dijalani dikalikan dengan biaya pendidikan tiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (8) Dalam hal penggantian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dilaksanakan, lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 11

Pasal I

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 17A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 25A

Pasal II