PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 225-pmk-07-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PERMEN Nomor 225-pmk-07-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1081) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Pasal 155

Koreksi

(1) Bupati/wali kota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a telah diterima; b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. (3) Bupati/wali kota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (4) Bupati/wali kota memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. (5) Bupati/wali kota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan. (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/wali kota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan. (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati/wali kota, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. (9) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN. 11. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur ketentuan mengenai: a. format laporan realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD; b. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa; dan c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 225-pmk-07-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal I

Pasal 99

Pasal I

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 102

Pasal 109

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 150

Pasal 151

Pasal 154

Pasal 155

Pasal II