PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 225-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2014

PERMEN Nomor 225-pmk-05-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom. 2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. 3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN. 5. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

PENGELOLAAN BMN

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN. (3) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Pengguna Barang atas BMN yang berada di PTN Badan Hukum dan belum atau tidak dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (4) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan Pengguna Barang atas BMN yang berada di PTN Badan Hukum dan telah menerima alih status penggunaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (5) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menunjuk pimpinan PTN Badan Hukum sebagai Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang berada di PTN Badan Hukum selama masa transisi hingga dilakukan pemisahan kekayaan dan penetapan kekayaan awal PTN Badan Hukum. (6) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pimpinan PTN Badan Hukum bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang berada di PTN Badan Hukum selama masa transisi hingga dilakukan pemisahan kekayaan dan penetapan kekayaan awal PTN Badan Hukum.

Pasal 7

(1) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) melaksanakan pengelolaan BMN yang berada di PTN Badan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. (2) Seluruh permohonan penetapan/persetujuan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMN yang berada di PTN Badan Hukum selama masa transisi hingga dilakukan pemisahan kekayaan dan penetapan kekayaan awal PTN Badan Hukum disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui: a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang, dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum belum atau tidak dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. b. Menteri R.kiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang, dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum telah dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

(1) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) melakukan inventarisasi terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya per 31 Desember 2014. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyiapan bahan perhitungan pemisahan kekayaan dan penetapan kekayaan awal PTN Badan Hukum. (3) Hasil pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada: a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang, dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum belum atau tidak dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, b. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum telah dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ditembuskan kepada Pengelola Barang. (4) Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berkoordinasi dengan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dan dapat melibatkan Pengelola Barang.

Pasal 9

(1) Pemisahaan kekayaan dan penetapan kekayaan awal atas BMN yang berada di PTN Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) BMN yang ditetapkan sebagai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya dan diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang kepada PTN Badan Hukum. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh: a. Pimpinan PTN Badan Hukum dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang, dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum belum atau tidak dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; b. Pimpinan PTN Badan Hukum dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang, dalam hal BMN yang berada di PTN Badan Hukum telah dialihstatuskan penggunaannya kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ditembuskan kepada Pengelola Barang.

Peraturan Menteri Nomor 225-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16