PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 224-pmk-04-2015 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DANATAU PEMBATASAN

PERMEN Nomor 224-pmk-04-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. 4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 8. Orang adalah perseorangan atau badan hukum. 9. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 10. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 11. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 12. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. 13. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/airwaybill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 14. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Pasal 2

Koreksi

(1) Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Instansi teknis yang MENETAPKAN peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Atas penyampaian peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian mengenai: a. kejelasan jenis barang yang dilarang atau dibatasi; b. kejelasan jenis dan format dokumen/dokumen elektronik yang dipersyaratkan, dalam hal dipersyaratkan; c. kejelasan satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya; dan d. tersedianya instrumen administrasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c telah jelas dan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah tersedia, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. (5) Daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: a. uraian jenis barang; b. jenis larangan dan/atau pembatasan; c. jenis dokumen yang dipersyaratkan; d. satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal terdapat pengaturan kuota barang; dan e. instrumen administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. (6) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Portal INDONESIA National Single Window sebagai referensi tunggal ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor. (7) Daftar barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada instansi teknis yang MENETAPKAN ketentuan larangan dan/atau pembatasan. (8) Dalam hal terdapat perubahan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, perubahan tersebut dicantumkan pada Portal INDONESIA National Single Window. (9) Penetapan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 224-pmk-04-2015 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DANATAU PEMBATASAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9