Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum kepada 14 Daerah Pemeka…

Pasal 1

(1) Dana Alokasi Umum diberikan kepada 14 (empat belas) daerah pemekaran dan 10 (sepuluh) daerah induknya. (2) 14 (empat belas) daerah pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. (3) 10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disediakan untuk daerah pemekaran beserta induknya melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah). (2) Rincian alokasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disalurkan setiap bulannya dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, terhitung mulai bulan Januari 2010. (2) Penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan setiap bulannya sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu yang ditetapkan.

Pasal 5

Koreksi

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR (dalam rupiah) No. Daerah Jumlah 1 Kab. Nias 151.147.338.000 2 Kab. Nias Utara 108.563.262.000 3 Kab. Nias Barat 63.068.373.000 4 Kota Gunungsitoli 95.768.225.000 5 Kab. Bengkalis - 6 Kab. Kepulauan Meranti - 7 Kab. Tanggamus 361.776.938.000 8 Kab. Pringsewu 220.812.419.000 9 Kab. Tulang Bawang 254.712.839.000 10 Kab. Mesuji 111.165.904.000 11 Kab. Tulang Bawang Barat 128.869.994.000 12 Kab. Tangerang 628.872.716.000 13 Kota Tangerang Selatan 198.973.435.000 14 Kab. Kupang 340.375.200.000 15 Kab. Sabu Raijua 64.261.074.000 16 Kab. Halmahera Utara 207.330.883.000 17 Kab. Pulau Morotai 76.153.540.000 18 Kab. Paniai 195.850.671.000 19 Kab. Intan Jaya 122.084.756.000 20 Kab. Deiyai 70.503.670.000 21 Kab. Sorong 228.169.548.000 22 Kab. Tambrauw 71.860.919.000 23 Kab. Sorong Selatan 157.831.482.000 24 Kab. Maybrat 115.709.874.000 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/PMK.07/2009 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM UNTUK 14 DAERAH PEMEKARAN BESERTA INDUKNYA TAHUN ANGGARAN 2010

Peraturan Menteri Nomor 221-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM KEPADA 14 DAERAH PEMEKARAN BESERTA INDUKNYA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5