PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

PERMEN Nomor 22-pmk-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembiayaan Ultra Mikro adalah penyediaan dana yang bersumber dari Pemerintah atau bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. 2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 3. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 4. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah unit pelaksana investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Trustee adalah Bank yang melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya (settlor) berdasarkan perjanjian tertulis antara bank dengan settlor untuk kepentingan pihak yang menerima manfaat. 9. Penyalur adalah lembaga yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro. 10. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah badan usaha bukan bank ataupun bukan perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan usaha. 11. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 13. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). 14. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. 15. Debitur adalah pihak yang menerima Pembiayaan Ultra Mikro dari Penyalur. 16. Lembaga Linkage adalah lembaga perantara yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyalur untuk meneruskan pembiayaan kepada Debitur. 17. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 19. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. 20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bendahara Umum Negara.

BAB VI

PENYALUR

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro meliputi: a. LKBB; b. BLU Pengelola Dana /BLUD Pengelola Dana; dan/atau c. Koperasi. (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi kriteria: a. memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat 2 (dua) tahun; b. mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin; c. sehat dan berkinerja baik; d. memiliki online system dengan SIKP; dan e. kriteria lain yang ditetapkan oleh PIP. (2) Kriteria sehat dan berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk kinerja penyaluran atas pembiayaan sebelumnya dalam hal Penyalur pernah menerima Pembiayaan Ultra Mikro.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, PIP melakukan penunjukan Penyalur. (2) Dalam melakukan penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIP melakukan penilaian kelayakan Penyalur. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PIP dapat menggunakan tenaga profesional dan/ atau pertimbangan institusi yang berwenang membina Penyalur dimaksud. (5) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari: a. konsultan independen; b. praktisi; dan/atau c. akademisi.

Pasal 14

(1) Pembiayaan Ultra Mikro disalurkan dengan pola: a. penyaluran langsung; dan/atau b. penyaluran linkage. (2) Penyaluran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyalur secara langsung kepada Debitur. (3) Penyaluran linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penyalur kepada Debitur melalui Lembaga Linkage.

Pasal 15

Lembaga Linkage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: a. Lembaga Keuangan Mikro; b. lembaga perkreditan yang diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat; dan c. Koperasi.

BAB VII

PERSYARATAN PENYALURAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dari PIP kepada Penyalur dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. (2) Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat dan ketentuan: a. Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro dengan target yang ditetapkan oleh PIP; b. jangka waktu pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang; c. PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada Penyalur; d. dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan oleh Penyalur setiap bulan setelah penarikan dana; e. Penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: 1) tahap pertama paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon pembiayaan; dan 2) tahap selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran atas penarikan sebelumnya. f. Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan Fidusia paling sedikit sebesar rencana penarikan per tahap; g. Penyalur wajib memperbaharui piutang yang dijaminkan dalam hal piutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo; dan h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh PIP.

Pasal 17

Dalam hal Penyalur tidak dapat melakukan penyaluran sesuai target yang ditetapkan oleh PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, PIP dapat menarik pembiayaan yang tidak tersalurkan.

Pasal 18

(1) Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dari Penyalur/Lembaga Linkage kepada Debitur dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. (2) Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dari Penyalur/ Lembaga Linkage kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat dan ketentuan: a. digunakan untuk pembiayaan usaha produktif; b. tidak diwajibkan agunan tambahan; c. diberikan kepada Debitur perorangan dan/atau badan usaha; d. penyaluran kepada Debitur perorangan dapat dilakukan secara individu dan/atau melalui kelompok; e. dalam hal diberikan kepada Debitur perorangan melalui kelompok, maka Penyalur/Lembaga Linkage: 1) wajib melakukan pendampingan kelompok; 2) menerapkan mekanisme tanggung renteng; dan 3) tidak diperkenankan meminta agunan tambahan. f. plafon pembiayaan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali akad pembiayaan; g. akumulasi jangka waktu pembiayaan per Debitur paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan; h. bunga/margin ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penyalur/Lembaga Linkage dan Debitur dengan memperhatikan: 1) bunga/margin PIP kepada Penyalur atau Penyalur kepada Lembaga Linkage; 2) biaya operasional; 3) margin keuntungan; dan 4) premi resiko.

Peraturan Menteri Nomor 22-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

BAB XIII

Pasal 26

BAB XIV

Pasal 27