Peraturan Menteri Nomor 22-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang…

Pasal 2

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya. (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau sesudah PEB disampaikan. (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 3

Koreksi

Terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan: a. bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar; dan b. Pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tarif layanan badan layanan umum BPDP KS pada Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Eksportir harus mengajukan permohonan Pemuatan Barang untuk Ekspor dalam Bentuk Curah terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, sebelum mengajukan PEB. (2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Eksportir mengajukan PEB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1) Eksportir dapat mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya dalam bentuk bukan curah, sebelum mengajukan PEB. (2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya dalam bentuk bukan curah, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Eksportir mengajukan PEB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Eksportir tidak mengajukan permohonan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus mengajukan PEB kepada Kepala Kantor Pabean dengan dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean berupa: a. invoice; b. packing list; dan c. hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh: 1. laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau 2. laboratorium lain yang telah didaftarkan di Kantor Pabean oleh Eksportir.

Pasal 6

(1) Ekspor barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya oleh Eksportir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO, dikecualikan dari ketentuan mengenai pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Ekspor barang berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Dokumen Pelengkap Pabean berupa hasil pengujian yang dilakukan oleh: a. laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau b. laboratorium lain yang telah didaftarkan di Kantor Pabean oleh Eksportir. (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal PEB. (4) Dalam hal hasil pengujian tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan PEB berikutnya oleh Eksportir tidak dilayani sampai kewajiban dipenuhi.

Pasal 7

(1) Permohonan Pemuatan Barang untuk Ekspor dalam Bentuk Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean dan dilampiri dengan dokumen berupa shipping instruction/ shipping order, invoice, dan packing list. (2) Permohonan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean dan dilampiri dengan dokumen berupa invoice dan packing list. (3) Format dokumen pelayanan Ekspor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), dapat dilaksanakan di: a. kawasan pabean di tempat pemuatan, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, atau tempat penimbunan berikat; atau b. gudang Eksportir atau tempat lain yang digunakan Eksportir untuk menyimpan barang ekspor. (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang. (3) Dalam hal Ekspor barang berupa CPO dan produk turunannya, pemeriksaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian laboratoris yang dilakukan oleh laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 9

(1) Eksportir membuat PEB berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Eksportir melakukan pembayaran bea keluar dan Pungutan berdasarkan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) PEB dapat dilayani setelah kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi. (4) Dalam hal penelitian pembayaran Pungutan tidak dapat dilakukan oleh SKP, Eksportir wajib melampirkan bukti bayar Pungutan sebagai Dokumen Pelengkap Pabean.

Pasal 10

(1) Penetapan perhitungan bea keluar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pemungutan bea keluar. (2) Penetapan kembali perhitungan bea keluar dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan mengenai pemungutan bea keluar. (3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan penagihan, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea keluar; atau b. dilakukan pengembalian, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran bea keluar. (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada BPDP KS dalam rangka penagihan atau pengembalian Pungutan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1), dapat mengajukan permohonan daftar laboratorium kepada Kepala Kantor Pabean dalam rangka pengujian laboratoris. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen berupa: a. sertifikat akreditasi; dan b. standar metode pengujian. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan hasil rekomendasi dari Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PEB atas Ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya yang telah mendapat nomor pendaftaran, diselesaikan sesuai dengan: 1. ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......../PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; dan 2. ketentuan mengenai pemungutan bea keluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.04/2019 TENTANG KETENTUAN MENGENAI EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PELAYANAN EKSPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA…..(1)….. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI…..(2)….. DOKUMEN PEMUATAN BARANG UNTUK EKSPOR DALAM BENTUK CURAH DAN/ATAU PEMERIKSAAN FISIK SEBELUM PENGAJUAN PEB NOMOR : …..(3) TANGGAL : …..(4) 1. KANTOR PABEAN PENGAJUAN PERMOHONAN : …..(5) 2. EKSPORTIR: a. NPWP : ......................(6)........................ b. Nama : ......................(7)........................ c. Alamat : ......................(8)........................ 3. SARANA PENGANGKUT: a. Nama :......................(9)........................ b. Nomor Voyage/Nomor Flight/Nopol :......................(10)...................... 4. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR : ......................(11)........................ 5. DATA BARANG: a. Jenis : ......................(12)........................ b. Jumlah : ......................(13)........................ c. Pos Tarif : ......................(14)........................ 6. PERMOHONAN PELAYANAN EKSPOR: A. PEMUATAN BARANG UNTUK EKSPOR DALAM BENTUK CURAH a. PELABUHAN MUAT: 1) Pelabuhan Muat Asal : ......................(15).................. 2) Pelabuhan Muat Ekspor : ......................(16).................. b. PELABUHAN BONGKAR LUAR NEGERI: ..................(17)................... c. DOKUMEN PELENGKAP: Nomor dan Tanggal Shipping Instruction/Shipping Order ......................(18)........................ B. PEMERIKSAAN FISIK SEBELUM PENGAJUAN PEB a. LOKASI PEMERIKSAAN : 1) Kawasan Pabean : .....(19)..... 2) Selain Kawasan Pabean : .....(20)..... b. DOKUMEN PELENGKAP : 1) Nomor dan Tgl Invoice : .....(21)..... 2) Nomor dan Tgl Packing List : .....(22)..... c. DATA PETI KEMAS: 1) Jumlah Peti Kemas : .....(23)..... 2) Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas : .....(24)..... CATATAN PERSETUJUAN PEMUATAN DAN/ATAU PEMERIKSAAN FISIK ............(25)........... Kepala Kantor Tanda tangan : ........(26).............. Nama : ........(27).............. NIP : ........(28).............. CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN Mulai masuk tanggal.....(29)....pukul....(30)..... Selesai masuk tanggal.....(31)....pukul....(32)..... Petugas Dinas Luar Tanda tangan : ........(33).............. Nama : ........(34).............. NIP : ........(35).............. CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA PENGANGKUT Mulai muat tanggal...(36)....pukul..(37)... Selesai muat tanggal...(38)....pukul..(39).. Petugas Dinas Luar Tanda tangan : ..........(40)............ Nama : ..........(41)............ NIP : ..........(42)............ LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK SEBELUM PENGAJUAN PEB ............(43)........... Pemeriksa Tanda tangan :....(44)............ Nama :....(45)............ NIP :....(46)............ PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau kantor pelayanan utama bea dan cukai tempat permohonan pemuatan barang untuk ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB diterbitkan. Nomor (2) : Nama kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tempat permohonan pemuatan barang untuk ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB diterbitkan. Nomor (3) : Nomor dokumen pemuatan barang untuk ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB, yang diterbitkan oleh SKP. Nomor (4) : Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya dokumen pemuatan barang untuk ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB, yang diterbitkan oleh SKP. Nomor (5) : Nama Kantor Pabean tempat Pengajuan Permohonan. Nomor (6) : NPWP eksportir yang melakukan pemuatan barang untuk ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB. Nomor (7) : Nama eksportir yang melakukan pemuatan barang untuk ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB sesuai dengan nama eksportir pada kartu identitasnya. Nomor (8) : Alamat eksportir yang melakukan pemuatan barang untuk ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB sesuai dengan alamat eksportir pada kartu identitasnya. Nomor (9) : Nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dalam hal pengangkutan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana pengangkut pertama yang memuat barang curah. Nomor (10) : Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage untuk sarana pengangkut laut, nomor flight untuk sarana pengangkut udara, atau nomor polisi untuk sarana pengangkut darat. Nomor (11) : Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) perkiraan barang akan diekspor, yaitu perkiraan tanggal selesai pemuatan barang ke sarana pengangkut yang menuju luar daerah pabean. (Dalam hal pengangkutan multimoda, maka tanggal perkiraan ekspor yang ditulis adalah tanggal perkiraan ekspor dari sarana pengangkut pertama yang akan membawa barang ekspor). Nomor (12) : Uraian jenis barang. Nomor (13) : Jumlah barang. Nomor (14) : Nomor pos tarif barang. Pilihan untuk memilih salah satu permohonan pelayanan ekspor. A. Pemuatan barang untuk ekspor dalam bentuk curah B. Pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB A. PEMUATAN BARANG UNTUK EKSPOR DALAM BENTUK CURAH (penjelasan Nomor (15) dan Nomor (16) : dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean atau dimuat ke sarana pengangkut tujuan dalam daerah pabean dan sarana pengangkut tersebut merupakan bagian dari pengangkutan multimoda, maka pelabuhan pemuatan asal sama dengan pelabuhan pemuatan ekspor). Nomor (15) : Nama pelabuhan muat asal Nomor (16) : Nama pelabuhan muat ekspor Nomor (17) : Nama pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor dalam bentuk curah di luar daerah pabean Nomor (18) : Nomor dan Tanggal Shipping Instruction/Shipping Order B. PEMERIKSAAN FISIK SEBELUM PENGAJUAN PEB  Nomor (19) s.d. Nomor (22) diisi dalam hal pelayanan ekspor merupakan pemuatan barang untuk ekspor dalam bentuk curah dan pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB ; atau  Nomor (19) s.d. Nomor (24) diisi dalam hal pelayanan ekspor merupakan pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB dalam bentuk bukan curah. Nomor (19) : Nama tempat lokasi pemeriksaan di Kawasan Pabean Nomor (20) : Nama tempat lokasi pemeriksaan selain di Kawasan Pabean Nomor (21) : Nomor dan Tanggal Invoice Nomor (22) : Nomor dan Tanggal Packing List Nomor (23) Jumlah Peti Kemas. Nomor (24) Nomor, ukuran dan status peti kemas Status dan kode peti kemas terdiri dari Full Container Load (FCL), Less Container Load (LCL) atau gabungan FCL dan LCL. Nomor (25) : Catatan persetujuan pemuatan ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik disetujui oleh kepala kantor pabean pemuatan. Nomor (26) : Tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan yang menyetujui permohonan pemuatan ekspor barang curah dan/atau pemeriksaan fisik. Nomor (27) : Nama kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani Nomor (26). Nomor (28) : Nomor Induk Pegawai kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani Nomor (26). CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN : (Nomor (29) s.d. Nomor (35) diisi dalam hal barang curah dimuat ke sarana pengangkut di kawasan pabean) Nomor (29) : Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) mulai pemasukan barang untuk diekspor dalam bentuk curah ke kawasan pabean. Nomor (30) : Waktu mulai pemasukan barang untuk diekspor dalam bentuk curah ke kawasan pabean. Nomor (31) : Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) selesai pemasukan barang untuk diekspor dalam bentuk curah ke kawasan pabean. Nomor (32) : Waktu selesai pemasukan barang untuk diekspor dalam bentuk curah ke kawasan pabean. Nomor (33) : Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. Nomor (34) : Nama petugas dinas luar yang menandatangani Nomor (33). Nomor (35) : Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani Nomor (33). CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA PENGANGKUT (Nomor (36) s.d. Nomor (42) diisi dalam hal barang curah dimuat ke sarana pengangkut di tempat lain diluar kawasan pabean) Nomor (36) : Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) mulai pemuatan ekspor barang dalam bentuk curah ke sarana pengangkut. Nomor (37) : Waktu mulai pemuatan ekspor barang dalam bentuk curah ke sarana pengangkut. Nomor (38) : Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) selesai pemuatan ekspor barang dalam bentuk curah ke sarana pengangkut. Nomor (39) : Waktu selesai pemuatan ekspor barang dalam bentuk curah ke sarana pengangkut. Nomor (40) : Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemuatan. Nomor (41) : Nama petugas dinas luar yang menandatangani Nomor (40). Nomor (42) : Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani Nomor (40). LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK SEBELUM PEB (Nomor (43) s.d. Nomor (46) diisi dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB) Nomor (43) : Laporan yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan fisik sebelum PEB, antara lain jumlah dan jenis barang. Nomor (44) : Tanda tangan pejabat pemeriksa barang yang melakukan pemeriksaan fisik sebelum PEB. Nomor (45) : Nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani Nomor (44). Nomor (46) : Nomor Induk pejabat pemeriksa barang yang menandatangani Nomor (46). MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 22-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang KETENTUAN EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13