PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 216-pmk-05-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

PERMEN Nomor 216-pmk-05-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan satu angka di antara angka 8 dan angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah. 2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN. 7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN. 8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara. 8a. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat UA-IP, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan Internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran. 9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah. 14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan. 16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi. 17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. 18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. 19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. 21. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. 22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian. 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari: a. UAPBUN; b. UAKPA-BUN; dan c. UA-IP. (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAPBUN. (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran; d. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal; e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir; g. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAPBUN. (4) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan b. pelaporan kepada UAPBUN. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi. (6) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. (7) UA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (8) Pejabat yang membawahi UA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab atas: a. pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/ Lembaga Keuangan Internasional; b. pencatatan rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran; dan c. pelaporan kepada UAPBUN. 4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Koreksi

SA-IP dapat menghasilkan laporan manajerial di bidang investasi pemerintah. 12. Huruf F dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 diubah sehingga Huruf F dalam Bab II berbunyi sebagai berikut: F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Undang- www.djpp.kemenkumham.go.id Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) Pasal 7 ayat (2) huruf h, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (1) UU 1/2004 Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Sedangkan pada Pasal 41 ayat (2) UU 1/2004 Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung. Entitas Pelaporan untuk pelaksanaan investasi pemerintah adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan Kode Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.03). Dengan demikian DJKN bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN). DJKN akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari setiap UAKPA BUN Investasi. Sedangkan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi BUN adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan menggabungkan seluruh laporan keuangan UAP BUN yang ada pada Kementerian Keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Investasi dan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan investasi pemerintah antara lain: a. Kementerian BUMN; b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran; www.djpp.kemenkumham.go.id www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 216-pmk-05-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 23

Pasal 23A

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 28

Pasal 28A

Pasal 29

Pasal 30A