PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 215-pmk-08-2019 Tahun 2019 tentang ENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

PERMEN Nomor 215-pmk-08-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan masa berlakunya. 2. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara. 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko. 4. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01), yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran utang yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) dalam rangka Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara pengelolaan utang atas pelaksanaan Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas. 6. Pihak adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik INDONESIA ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan. 7. SUN Dalam Valuta Asing, yang selanjutnya disebut SUN Valas adalah SUN yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing. 8. Penjualan SUN Valas adalah kegiatan penawaran dan/atau penjualan SUN Valas di pasar internasional oleh Pemerintah kepada Pihak berdasarkan ketentuan pasar keuangan internasional. 9. Pembelian Kembali SUN Valas adalah kegiatan pembelian kembali SUN Valas di pasar sekunder dari investor SUN Valas yang dilakukan oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo berdasarkan ketentuan pasar keuangan internasional. 10. Private Placement adalah kegiatan Penjualan SUN Valas kepada investor tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sesuai dengan kesepakatan. 11. Bookbuilding adalah kegiatan Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara mengumpulkan penawaran pembelian SUN Valas dan/atau penawaran penjualan SUN Valas dari Pihak dalam periode penawaran yang telah ditentukan. 12. Billateral Buyback adalah kegiatan Pembelian Kembali SUN Valas dari investor SUN Valas yang dilakukan oleh Pemerintah dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sesuai dengan kesepakatan. 13. Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Tunai adalah cara Pembelian Kembali SUN Valas dari investor SUN Valas yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah. 14. Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Penukaran adalah cara Pembelian Kembali SUN Valas dari investor SUN Valas yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SUN Valas seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai. 15. Penawaran Pembelian SUN Valas adalah pengajuan penawaran dan/atau pemesanan untuk membeli SUN Valas oleh Pihak dalam rangka Penjualan SUN Valas. 16. Penawaran Penjualan SUN Valas adalah pengajuan penawaran dan/atau pemesanan untuk menjual SUN Valas kepada Pemerintah dalam rangka Pembelian Kembali SUN Valas. 17. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan dan/atau Pasar Modal, yang memperoleh izin dari otoritas di tempat lembaga keuangan dimaksud melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. 18. Panel calon Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar, yang selanjutnya disebut Panel adalah kumpulan Lembaga Jasa Keuangan yang ditetapkan sebagai panel dalam rangka Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas. 19. Panel calon Konsultan Hukum SUN Valas, yang selanjutnya disebut Panel Konsultan Hukum adalah kumpulan konsultan hukum yang ditetapkan sebagai panel dalam rangka Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas. 20. Agen Penjual adalah Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN Valas. 21. Agen Pembeli/Penukar adalah Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Pembelian Kembali SUN Valas. 22. Konsultan Hukum SUN Valas adalah konsultan hukum yang ditunjuk dari Panel Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat hukum dan membantu penyusunan dokumen hukum maupun dokumen transaksi lainnya dalam rangka Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas. 23. Harga Perkiraan Sendiri adalah perkiraan harga jasa yang ditetapkan oleh PPK. 24. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai Penawaran Penjualan SUN Valas kepada calon investor. 25. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN Valas yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN Valas. 26. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.

BAB II

KETENTUAN PENJUALAN SUN VALAS DAN PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS

Pasal 5

Koreksi

(1) Penjualan SUN Valas kepada Pihak, dapat dilakukan dalam berbagai denominasi valuta asing. (2) Penjualan SUN Valas dapat dilakukan melalui Agen Penjual. (3) Penjualan SUN Valas dapat dilakukan dengan metode: a. Private Placement; atau b. Bookbuilding. (4) Pemerintah berwenang dalam menentukan metode Penjualan SUN Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam hal Penjualan SUN Valas dilakukan dengan metode Private Placement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, Agen Penjual ditunjuk dari Panel melalui: a. penunjukan secara langsung; atau b. pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban Panel. (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Valas berasal dari anggota Panel dan penunjukannya dilakukan setelah tercapainya kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Valas yang akan diterbitkan. (3) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Valas berasal dari Pemerintah dan penunjukannya dilakukan berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban anggota Panel.

Pasal 7

Dalam hal Penjualan SUN Valas dilakukan dengan metode Bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Agen Penjual ditunjuk dari Panel berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban anggota Panel.

Pasal 8

(1) Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SUN Valas dari Pihak yang memiliki SUN Valas. (2) Pembelian Kembali SUN Valas dapat dilakukan melalui Agen Pembeli/Penukar. (3) Pembelian Kembali SUN Valas dapat dilakukan dengan metode: a. Billateral Buyback; atau b. Bookbuilding. (4) Pembelian Kembali SUN Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: a. Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Tunai; dan/atau b. Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Penukaran. (5) Pemerintah berwenang untuk menentukan metode dan cara Pembelian Kembali SUN Valas.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pembelian Kembali SUN Valas dilakukan dengan metode Billateral Buyback sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Agen Pembeli/Penukar ditunjuk dari Panel melalui penunjukan secara langsung. (2) Penunjukan Agen Pembeli/Penukar dilakukan dalam hal tercapainya kesepakatan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) atas penawaran yang disampaikan oleh anggota Panel.

Pasal 10

Dalam hal Pembelian Kembali SUN Valas dilakukan dengan metode Bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, Agen Pembeli/Penukar ditunjuk dari Panel berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban anggota Panel.

BAB III

PANEL DAN PANEL KONSULTAN HUKUM

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Panel dan Panel Konsultan Hukum, Lembaga Jasa Keuangan dan konsultan hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyampaikan permohonan menjadi anggota Panel atau anggota Panel Konsultan Hukum kepada Direktur Surat Utang Negara dengan melampirkan proposal penawaran. b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan. c. lulus seleksi sebagai anggota Panel atau anggota Panel Konsultan Hukum. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang sebagai berikut: a. untuk calon anggota Panel: 1) memiliki izin operasional untuk melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi; 2) memiliki pengalaman sebagai agen dalam melakukan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi dalam valuta asing di pasar internasional yang dilakukan oleh suatu negara atau korporasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terhitung pada saat penyampaian permohonan sebagai anggota Panel; 3) memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman melakukan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi dalam valuta asing di pasar internasional yang dilakukan oleh suatu negara atau korporasi; 4) memiliki rencana kerja termasuk target waktu pelaksanaan pekerjaan, strategi, dan metodologi Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas; dan 5) memiliki jaringan pemasaran yang luas. b. untuk calon anggota Panel Konsultan Hukum: 1) memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi dalam valuta asing di pasar internasional yang dilakukan oleh negara atau korporasi; 2) memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi dalam valuta asing di pasar internasional yang dilakukan oleh negara atau korporasi; dan 3) memiliki rencana kerja termasuk target waktu pelaksanaan pekerjaan, dan strategi penyusunan dokumen hukum dalam rangka Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas. (3) Direktorat Surat Utang Negara dapat meminta persyaratan lain di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menggunakan data/informasi lainnya yang relevan dalam rangka seleksi Panel dan Panel Konsultan Hukum.

Pasal 12

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan atau kantor konsultan hukum. (2) Periode pelaksanaan seleksi untuk menjadi anggota Panel atau anggota Panel Konsultan Hukum ditentukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah.

Pasal 13

Seleksi Panel dan/atau Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penyampaian surat permintaan proposal kepada Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah; b. penyampaian proposal dari Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum kepada Direktur Surat Utang Negara disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); c. penerimaan proposal; d. pelaksanaan evaluasi atas proposal dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); e. pemeringkatan hasil pelaksanaan evaluasi dan pemilihan Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum untuk ikut tahap presentasi; f. pelaksanaan presentasi; g. pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi dan pemilihan Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum untuk ikut tahap negosiasi imbalan jasa; h. pelaksanaan negosiasi imbalan jasa; i. penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil presentasi dan negosiasi imbalan jasa; dan j. penetapan Panel dan Panel Konsultan Hukum.

Pasal 14

(1) Dalam hal jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyampaikan proposal kurang dari 3 (tiga) atau jumlah konsultan hukum yang menyampaikan proposal kurang dari 2 (dua), surat permintaan proposal disampaikan kembali kepada Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum yang belum menyampaikan proposal. (2) Penyampaian kembali surat permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan keikutsertaan Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum yang telah menyampaikan proposal dalam proses seleksi. (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali surat permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum yang menyampaikan proposal tetap kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi Panel atau Panel Konsultan Hukum tetap dilanjutkan terhadap Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum yang telah menyampaikan proposal.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan negosiasi imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilakukan kepada sejumlah Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum berdasarkan pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi. (2) Pelaksanaan negosiasi imbalan jasa dilakukan oleh Direktorat Surat Utang Negara dan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri yang telah ditetapkan oleh PPK. (3) Kriteria penyusunan Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: a. ruang lingkup pekerjaan (scope of works); b. imbalan jasa dalam penerbitan sebelumnya; dan/atau c. tingkat inflasi.

Pasal 16

(1) Besaran imbalan jasa Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum SUN Valas ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan digunakan sebagai acuan untuk setiap Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas. (2) Imbalan jasa Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum SUN Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua anggota Panel atau anggota Panel Konsultan Hukum. (3) Besaran imbalan jasa dapat dilakukan perubahan berdasarkan penetapan perubahan besaran imbalan jasa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Perubahan besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panel dan Panel Konsultan Hukum. (5) Dalam hal terdapat anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum yang tidak sepakat dengan perubahan besaran imbalan jasa, anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum dapat mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Panel atau anggota Panel Konsultan Hukum kepada Direktorat Surat Utang Negara. (6) Perubahan besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. penambahan dan/atau pengurangan ruang lingkup pekerjaan; b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerbitan SUN Valas; atau c. biaya penerbitan SUN Valas.

Pasal 17

(1) Penetapan Panel dan Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dilakukan oleh KPA berdasarkan rekomendasi dari Direktur Surat Utang Negara. (2) Panel dan Panel Konsultan Hukum ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah berdasarkan jenis transaksi, mata uang, pasar yang dituju dan/atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan transaksi. (3) Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Konsultan Hukum SUN Valas dalam negeri; dan b. Konsultan Hukum SUN Valas internasional. (4) Jumlah anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Panel dan Panel Konsultan Hukum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, memiliki kewajiban yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum wajib menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah Republik INDONESIA yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) Kewajiban Panel dan Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Surat Utang Negara. (4) Kewajiban Panel dan Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

(1) Direktorat Surat Utang Negara melaksanakan evaluasi terhadap Panel dan Panel Konsultan Hukum yang mencakup evaluasi atas: a. kewajiban anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yang dilakukan sesuai dengan periode yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan transaksi dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan kepada anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum dalam rangka penilaian. b. kinerja tahunan anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum, yang dilakukan setelah tahun anggaran berakhir dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Surat Utang Negara kepada KPA. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeringkatan anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum sebagai rekomendasi untuk penetapan Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, dan Konsultan Hukum SUN Valas. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rekomendasi untuk penentuan status keanggotaan Panel dan Panel Konsultan Hukum. (5) Ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya keanggotaan Panel dan Panel Konsultan Hukum, jadwal penyampaian kewajiban anggota Panel dan anggota Panel Konsultan Hukum, dan periode pelaksanaan evaluasi kewajiban Panel dan Panel Konsultan Hukum serta ketentuan teknis evaluasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) KPA berwenang untuk mencabut keanggotaan Lembaga Jasa Keuangan sebagai anggota Panel, dan konsultan hukum sebagai anggota Panel Konsultan Hukum. (2) Pencabutan keanggotaan Panel dan Panel Konsultan Hukum dapat dilakukan dalam hal: a. tidak mematuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2); b. direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); c. melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SUN; d. dinyatakan pailit oleh pengadilan atau institusi yang berwenang; e. melakukan merger, akuisisi, konsolidasi atau bentuk reorganisasi lainnya yang berpotensi dapat mengakibatkan Panel atau Panel Konsultan Hukum tidak dapat melaksanakan kewajiban; atau f. mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Panel atau anggota Panel Konsultan Hukum.

BAB Kesatu

Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

BAB Kedua

Seleksi Panel dan Panel Konsultan Hukum

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

BAB Kelima

Kewajiban dan Evaluasi Panel dan Panel Konsultan Hukum

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

PENETAPAN AGEN PENJUAL, AGEN PEMBELI/PENUKAR DAN KONSULTAN HUKUM SUN VALAS

Pasal 21

Koreksi

(1) Penetapan Agen Penjual melalui penunjukan langsung dari Panel untuk Penjualan SUN Valas dengan metode Private Placement dan penetapan Agen Pembeli/Penukar melalui penunjukan langsung dari Panel untuk Pembelian Kembali SUN Valas dengan metode Billateral Buyback, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. anggota Panel mengajukan Penawaran Pembelian SUN Valas secara langsung kepada Pemerintah; dan b. tercapainya kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Valas yang akan diterbitkan atau penawaran yang disampaikan oleh anggota Panel. (2) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Surat Utang Negara merekomendasikan anggota Panel kepada KPA untuk ditetapkan sebagai Agen Penjual atau Agen Pembeli/Penukar.

Pasal 22

(1) Penetapan Agen Penjual berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban anggota Panel untuk penjualan SUN Valas dengan metode Private Placement dan metode Bookbuilding, serta penetapan Agen Pembeli/Penukar dengan metode Bookbuilding, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pemeringkatan anggota Panel berdasarkan hasil evaluasi atas pemenuhan kewajiban Panel; b. permintaan informasi tambahan yang relevan kepada Panel oleh Direktorat Surat Utang Negara dalam rangka penyusunan rekomendasi calon Agen Penjual atau calon Agen Pembeli/Penukar, dalam hal diperlukan; c. penyusunan dan penyampaian rekomendasi calon Agen Penjual atau calon Agen Pembeli/Penukar oleh Direktur Surat Utang Negara kepada KPA; d. penetapan Agen Penjual atau Agen Pembeli/Penukar. (2) Tahapan untuk MENETAPKAN Agen Penjual atau Agen Pembeli/Penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap transaksi Penjualan SUN Valas atau Pembelian Kembali SUN Valas. (3) Dalam rangka Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Penukaran, pelaksanaan Penjualan SUN Valas untuk penyediaan seri SUN Valas penukar dapat dilakukan oleh Agen Pembeli/Penukar.

Pasal 23

(1) Penetapan Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh KPA dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK. (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual. (3) Jumlah Agen Penjual dan/atau Agen Pembeli Penukar yang ditunjuk dari Panel sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Penetapan Konsultan Hukum SUN Valas dari Panel Konsultan Hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pemeringkatan anggota Panel Konsultan Hukum berdasarkan hasil evaluasi atas pemenuhan kewajiban Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); b. permintaan informasi tambahan yang relevan kepada Panel Konsultan Hukum oleh Direktorat Surat Utang Negara dalam rangka penyusunan rekomendasi calon Konsultan Hukum SUN Valas, dalam hal diperlukan; c. penyusunan dan penyampaian rekomendasi calon Konsultan Hukum SUN Valas oleh Direktur Surat Utang Negara kepada KPA; d. penetapan Konsultan Hukum SUN Valas. (2) Tahapan untuk MENETAPKAN Konsultan Hukum SUN Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap transaksi Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas.

Pasal 25

(1) Penetapan Konsultan Hukum SUN Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan oleh KPA dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK. (2) Penunjukan Konsultan Hukum SUN Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Konsultan Hukum SUN Valas.

BAB Kesatu

Penetapan Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

PENJUALAN SUN VALAS DAN PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS

Pasal 26

Koreksi

(1) Penjualan SUN Valas dengan metode Private Placement dengan penunjukan Agen Penjual secara langsung, dan Pembelian Kembali SUN Valas dengan metode Billateral Buyback, dilakukan oleh anggota Panel dengan mengajukan Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Penyampaian Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. anggota Panel menyampaikan surat penawaran kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara, sesuai contoh format surat penawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat: 1) untuk Penawaran Pembelian SUN Valas dalam rangka Penjualan SUN Valas adalah sebagai berikut: a) jenis SUN (Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Obligasi Negara); b) jenis kupon; c) mata uang; d) status SUN (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan); e) nominal SUN Valas; f) jatuh tempo; g) besaran kupon, dalam hal penerbitan kembali (reopening) SUN dengan kupon; h) imbal hasil, spread terhadap reference rate, atau harga; dan i) tanggal Setelmen. 2) untuk Penawaran Penjualan SUN Valas dalam rangka Pembelian Kembali SUN Valas adalah sebagai berikut: a) harga dan seri SUN Valas yang akan ditawarkan kepada Pemerintah untuk dilakukan Pembelian Kembali SUN Valas; b) harga dan seri SUN Valas penukar, dalam hal transaksi Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Penukaran; c) nominal SUN Valas yang akan ditawarkan kepada Pemerintah untuk dilakukan Pembelian Kembali SUN Valas; dan d) tanggal Setelmen. c. minimal nominal penawaran yang dapat diajukan oleh anggota Panel untuk Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas adalah paling sedikit sebesar US$50.000.000,00 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang asing lain.

Pasal 27

(1) Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas yang diajukan oleh anggota Panel akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penawaran. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penolakan atas penawaran yang diajukan oleh anggota Panel; atau b. pembahasan lebih lanjut antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara dengan anggota Panel mengenai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions).

Pasal 28

(1) Penolakan atas penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); b. strategi pengelolaan portofolio SUN; c. kondisi pasar SUN; d. posisi kas Pemerintah; dan/atau e. harga atau imbal hasil yang ditawarkan tidak sesuai dengan benchmark harga atau imbal hasil yang ditentukan oleh Pemerintah. (2) Pemberitahuan atas penolakan penawaran yang diajukan oleh anggota Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota Panel melalui media komunikasi elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis dengan surat Direktur Jenderal.

Pasal 29

(1) Pembahasan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktur Surat Utang Negara. (2) Pembahasan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesepakatan atau tidak tercapainya kesepakatan.

Pasal 30

Pasal 31

(1) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Direktur Surat Utang Negara menyampaikan informasi tidak tercapainya kesepakatan kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan informasi tidak tercapainya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan atas Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas kepada anggota Panel yang mengajukan penawaran.

Pasal 32

(1) Dalam rangka Penjualan SUN Valas dengan metode Private Placement dengan penunjukan Agen Penjual berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban anggota Panel, Penjualan SUN Valas dengan metode Bookbuilding dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas dengan metode Bookbuilding, Pemerintah melakukan penetapan Agen Penjual atau Agen Pembeli/Penukar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23. (2) Agen Penjual atau Agen Pembeli/Penukar yang telah ditunjuk melakukan kegiatan antara lain: a. pengumpulan Penawaran Pembelian SUN Valas dari investor, untuk Penjualan SUN Valas; b. pengumpulan Penawaran Penjualan SUN Valas dari investor, untuk Pembelian Kembali SUN Valas; dan/atau c. berkoordinasi dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam rangka Penjualan SUN Valas dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas.

Pasal 33

Dalam rangka Penjualan SUN Valas dengan metode Private Placement atas inisiatif dari Pemerintah, hasil kesepakatan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain jenis SUN, mata uang, status SUN, nominal SUN Valas, jatuh tempo, imbal hasil atau harga, dan tanggal Setelmen serta pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan praktek bisnis yang berlaku di pasar keuangan internasional.

BAB Kesatu

Penjualan SUN Valas dengan Metode Private Placement dan Pembelian Kembali SUN Valas melalui Billateral Buyback

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Koreksi

(1) Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional yang melaksanakan fungsi sebagai agen pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN dan/atau sebagai wali amanat (trustee/commissioned company for bondholders) yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Panel dan Panel Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan SUN Valas dan Pembelian Kembali SUN Valas termasuk Penjualan SUN dalam Denominasi Yen di Jepang yang ditetapkan KPA untuk transaksi tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan SUN Valas dan Pembelian Kembali SUN Valas termasuk Penjualan SUN dalam Denominasi Yen di Jepang untuk transaksi tahun anggaran 2020 yang ditetapkan KPA sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan. (4) Pelaksanaan seleksi Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum SUN Valas yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih berlangsung, proses seleksi tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2062) atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 449), dan Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum SUN Valas yang telah ditetapkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Peringkat 3 (tiga) terbaik hasil pelaksanaan seleksi Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan SUN dalam Denominasi Yen di Jepang untuk transaksi tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan sebagai Panel Konsultan Hukum SUN Valas dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR sdv 215/PMK.08/2019 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL FORMAT SURAT PENAWARAN DALAM RANGKA PENJUALAN SUN VALAS DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS *) (KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN) Tempat, [tanggal, bulan, tahun] Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Gedung Frans Seda Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Hal : Penawaran Pembelian Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional dengan metode Private Placement atau Penawaran Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing kepada Pemerintah **) Bersama surat ini kami (nama anggota Panel) mengajukan (penawaran pembelian SUN dalam Valuta Asing di Pasar Internasional dengan metode Private Placement atau penawaran penjualan SUN dalam Valuta Asing dengan metode Billateral Buyback) **). Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut: 1. Untuk Penawaran Pembelian SUN Valas: ***) Jenis SUN : (diisi dengan jenis SUN yang dikehendaki: Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Obligasi Negara) Jenis kupon : (diisi dengan jenis kupon SUN yang dikehendaki: Fixed Rate/Variable Rate/Zero Coupon) Mata Uang : (diisi dengan mata uang yang dikehendaki) Status SUN : (diisi dengan status SUN yang dikehendaki: SUN yang dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan) Nominal SUN : (diisi dengan jumlah nominal penawaran sesuai dengan mata uang yang ditawarkan) Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy Besaran Kupon : …% (dalam hal SUN dengan kupon) Imbal Hasil/harga : …% atau Harga : …% Tanggal Setelmen : dd-mm-yyyy 2. Untuk penawaran penjualan SUN Valas: ****) Jenis SUN : (diisi dengan jenis SUN yang akan ditawarkan ke Pemerintah: Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Obligasi Negara) Seri SUN : (diisi dengan seri SUN Valas yang akan ditawarkan kepada Pemerintah) Seri SUN Penukar : (diisi dengan seri SUN Valas penukar yang diinginkan, dalam hal penawaran Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Penukaran) Harga SUN : (diisi dengan harga SUN Valas yang akan ditawarkan ke Pemerintah) Harga SUN Penukar : (diisi dengan harga SUN Valas Penukar yang akan diterima oleh Pihak, dalam hal penawaran Pembelian Kembali SUN Valas dengan cara Penukaran) Nominal SUN : (diisi dengan jumlah nominal SUN Valas yang ditawarkan) Tanggal Setelmen : dd-mm-yyyy Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing di Pasar Internasional. Dapat kami sampaikan pula bahwa penawaran tersebut di atas untuk mewakili (diisi dengan nama pihak yang diwakili oleh anggota Panel) *****). Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. nama institusi/perusahaan ttd. Nama Pejabat yang berwenang Jabatan Tembusan: Direktur Surat Utang Negara *) Untuk calon penyedia jasa, dapat mengubah contoh surat penawaran ke dalam Bahasa Inggris. **) Sesuai dengan jenis penawaran yang diajukan oleh anggota Panel. ***) Diisi dalam hal anggota Panel mengajukan Penawaran Pembelian SUN Valas melalui metode Private Placement dalam rangka Penjualan SUN Valas. ****) Diisi dalam hal anggota Panel mengajukan Penawaran Penjualan SUN Valas kepada Pemerintah dalam rangka Pembelian Kembali SUN Valas. *****) Frasa/kalimat tersebut dicantumkan dalam hal pengajuan Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas dilakukan oleh anggota Panel untuk dan atas nama pihak lain. Sedangkan untuk anggota Panel yang menyampaikan Penawaran Pembelian SUN Valas atau Penawaran Penjualan SUN Valas untuk dan atas nama sendiri tidak perlu mencantumkan frasa/kalimat tersebut. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI (Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku pada institusi/ perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))

Peraturan Menteri Nomor 215-pmk-08-2019 Tahun 2019 tentang ENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32