PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 215-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PERMEN Nomor 215-pmk-05-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 16

(1) SATK dilaksanakan oleh unit eselon I pada Kementerian Keuangan selaku UAPBUN TK, antara lain: a. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku UAPBUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional; b. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) selaku UAPBUN TK Pengelola PNBP yang dikelola DJA; c. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku UAPBUN TK Pengelola Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN; d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN TK atas: 1. Pengelola Pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama, Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja, Belanja/Beban Jaminan Kematian, Belanja/Beban Program Tunjangan Hari Tua, Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai Real Time Gross Settlement Bank INDONESIA, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun; 2. Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan 3. Pengelola Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai. 4. Pengelola Suspen Penerimaan. e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) selaku UAPBUN TK atas: 1. Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan; dan 2. Pengelola Pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku UAPBUN TK atas Pengelola Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pajak Rokok. (2) SATK memproses transaksi keuangan dan/atau barang pada UAPBUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemrosesan transaksi dan/atau pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) Setiap UAPBUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a. LRA; b. Laporan Operasional; c. Laporan Perubahan Ekuitas; d. Neraca; dan e. CaLK. (5) Setiap UAPBUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAKPBUN TK. (6) UAKPBUN TK menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPBUN TK yang terdiri atas: a. LRA; b. Laporan Operasional; c. Laporan Perubahan Ekuitas; d. Neraca; dan e. CaLK. (7) UAKPBUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada UABUN. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai SATK diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46B

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan secara berjenjang antara: a. UAKPA dan UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah; b. UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN- Kanwil; c. UAPPA-E1 dengan UAPBUN AP; dan d. UAPA dengan UAPBUN AP. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan setiap semester secara berjenjang antara: a. UAKPB dengan KPKNL; b. UAPPB-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; c. UAPPB-E1 dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan d. UAPB dengan DJKN. (3) Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e dilakukan setiap semester untuk menguji kesesuaian Neraca dengan Laporan BMN secara berjenjang antara: a. KPPN dengan KPKNL; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c bersifat opsional. (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (6) Dalam hal: a. antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengguna Anggaran dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Kuasa BUN telah menyelenggarakan single database; dan/atau b. antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada pengguna barang dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengelola Barang telah menyelenggarakan single database; rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c dan Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan hanya di tingkat KPPN dan/atau KPKNL. (7) Dalam hal diperlukan, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (8) Dalam hal: a. UAKPA dan UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; c. UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan d. UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; tidak melakukan Rekonsiliasi, dikenakan sanksi administratif. (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d harus mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 35. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: