PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 214-pmk-04-2008 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar

PERMEN Nomor 214-pmk-04-2008 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006. 2. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. 3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 7. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. 9. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. 10. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri. 11. Tarif Bea Keluar adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri. 12. Nilai Tukar Mata Uang adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri. 13. Nilai Pabean Ekspor adalah nilai barang ekspor yang dihitung berdasarkan rumus : Harga Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang x Jumlah Satuan Barang. 14. Tanggal Perkiraan Ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju keluar daerah pabean sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor. 15. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. 16. Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat diketahui setelah sampai di negara tujuan. 17. Barang Pribadi Penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. 18. Barang Awak Sarana Pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan berangkat bersama sarana pengangkutnya. 19. Barang Kiriman adalah barang ekspor yang dikirim oleh pengirim tertentu di dalam negeri kepada penerima tertentu di luar negeri. 20. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam/bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. 21. Barang Pelintas Batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas. 22. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Eksportir.

BAB II

PENGENAAN DAN PERHITUNGAN BEA KELUAR

Pasal 2

Koreksi

(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar. (2) Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan untuk dikenakan Bea Keluar dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor tersebut merupakan : a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; e. barang pindahan; f. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas Nilai Pabean Ekspor dan/atau jumlah tertentu; g. barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; atau h. barang ekspor yang akan diimpor kembali.

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan pengecualian atas pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Eksportir harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean. (2) Untuk mendapatkan pengecualian atas pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf h, Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan bukti- bukti pendukung. (3) Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar apabila Nilai Pabean Ekspor tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (4) Batas Nilai Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan bagi : a. Barang Pribadi Penumpang dan awak sarana pengangkut untuk tiap orang per keberangkatan; b. Barang Kiriman untuk tiap orang per pengiriman; dan c. Barang Pelintas Batas untuk tiap orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (5) Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman dengan Nilai Pabean Ekspor melebihi batas pengecualian pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas kelebihan Nilai Pabean Ekspor tersebut dipungut Bea Keluar.

Pasal 4

(1) Tarif Bea Keluar dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum) atau secara spesifik. (2) Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : Bea Keluar (advalorum) = Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang. (3) Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : Bea Keluar (spesifik) = Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

Pasal 5

(1) Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. (2) Dalam hal Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk periode berikutnya belum ditetapkan, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya. (3) Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran. (4) Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.

BAB III

PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR, PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PEMERIKSAAN FISIK

Pasal 6

Koreksi

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor. (2) Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap : a. Barang Pribadi Penumpang; b. Barang Awak Sarana Pengangkut; c. Barang Pelintas Batas; atau d. Barang Kiriman melalui PT. Pos INDONESIA dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram. (3) Dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Bea Keluar, Eksportir menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kesalahan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, Eksportir dapat melakukan pembetulan terhadap kesalahan data tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. (2) Pembetulan data pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, hanya dapat dilakukan dalam hal Barang Ekspor tersebut telah dimasukkan ke kawasan pabean. (3) Pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lambat pada Tanggal Perkiraan Ekspor. (4) Pengajuan pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. (5) Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan.

Pasal 8

(1) Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal : a. pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah Tanggal Perkiraan Ekspor; b. pengajuan pembetulan Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; atau c. Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan. (2) Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor.

Pasal 9

(1) Terhadap Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar dilakukan pemeriksaan fisik. (2) Dikecualikan dari pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ekspornya dilakukan oleh eksportir tertentu. (3) Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan di bidang ekspor.

BAB V

PENETAPAN DAN PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR

Pasal 13

Koreksi

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat MENETAPKAN perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran. (2) Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. (3) Dalam hal hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terjadi kekurangan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, Eksportir dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. (4) Penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai : a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai; b. pemberitahuan; dan c. penagihan kepada Eksportir. (6) Terhadap kesalahan jumlah dan/atau jenis yang mengakibatkan perbedaan perhitungan Bea Keluar atas Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Eksportir tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal : a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; atau b. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor. (2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan b. Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. (3) Apabila pemberitahuan pabean ekspor tidak dapat diidentifikasi pada saat penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah yang berlaku pada : a. tanggal penetapan kembali, dalam hal dilakukan penelitian ulang; atau b. tanggal akhir periode audit, dalam hal dilakukan audit kepabeanan. (4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai : a. penetapan Direktur Jenderal; b. pemberitahuan; dan c. penagihan kepada Eksportir.

BAB VII

PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA KELUAR

Pasal 17

Koreksi

(1) Eksportir dapat diberikan penundaan pembayaran atas tagihan kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagai akibat : a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai; b. penetapan kembali oleh Direktur Jenderal; atau c. keputusan Direktur Jenderal atas keberatan. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. pengunduran jangka waktu pembayaran tagihan kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau b. pembayaran secara bertahap tagihan kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 18

Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dalam hal Eksportir memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Eksportir mengalami kesulitan likuiditas namun mampu untuk melunasi kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan b. Eksportir memiliki kredibilitas yang baik.

Pasal 19

(1) Penundaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan. (2) Atas penundaan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan. (3) Perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada : a. pokok utang dalam hal pengunduran jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; atau b. sisa utang dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

Pasal 20

(1) Untuk mendapatkan penundaan, Eksportir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan laporan keuangan tahun terakhir. (2) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal MENETAPKAN jenis jaminan yang harus diserahkan. (3) Dalam hal Eksportir belum diwajibkan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, jaminan yang diserahkan harus berupa bank garansi. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo penetapan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 21

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan yang bersangkutan. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk MENETAPKAN jenis jaminan yang harus diserahkan oleh Eksportir.

Pasal 22

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) adalah sebesar kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 23

(1) Keputusan pemberian penundaan dicabut dalam hal Eksportir: a. tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan; atau b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. (2) Apabila keputusan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, maka : a. jaminan dicairkan untuk membayar kekurangan Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau b. dilakukan penagihan sesuai dengan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Koreksi

(1) Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai perhitungan Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan dengan dilampiri : a. bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. fotokopi surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. (3) Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan, keberatan tidak diajukan atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima. (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan satu surat keberatan untuk setiap penetapan.

Pasal 25

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Kepala Kantor Pabean meneruskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan surat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 26

(1) Direktur Jenderal memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berkas keberatan diterima secara lengkap. (2) Direktur Jenderal dapat menerima alasan, penjelasan, atau bukti dan/atau data pendukung tambahan lain secara tertulis dari orang yang mengajukan keberatan, sepanjang belum ditetapkan keputusan atas keberatan. (3) Untuk MEMUTUSKAN keberatan, Direktur Jenderal dapat meminta bukti dan/atau data lain yang diperlukan kepada orang yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang terkait.

Pasal 27

(1) Apabila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Direktur Jenderal tidak menerbitkan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan. (2) Dalam hal permohonan terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan. (3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan dimaksud dan pengiriman keputusan tersebut dinyatakan dengan bukti pengiriman. (4) Apabila sampai dengan hari ke 70 (tujuh puluh) dari sejak berkas keberatan diserahkan secara lengkap dan keputusan atas pengajuan keberatan belum diterima, orang yang mengajukan keberatan dapat menanyakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (5) Atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis tentang penyelesaian keberatan yang bersangkutan. (6) Keputusan atas keberatan hanya berlaku untuk pengajuan keberatan yang diajukan.

Pasal 28

(1) Eksportir dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap : a. penetapan Direktur Jenderal atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. penetapan Direktur Jenderal atas perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); atau c. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

BAB IX

PENGEMBALIAN

Pasal 29

Koreksi

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang telah dibayar. (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Eksportir dalam hal : a. barang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor; b. kesalahan tata usaha berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor; c. kelebihan pembayaran akibat penetapan Pejabat Bea dan Cukai; d. kelebihan pembayaran akibat penetapan kembali oleh Direktur Jenderal; e. kelebihan pembayaran akibat keputusan keberatan; atau f. kelebihan pembayaran akibat putusan Pengadilan Pajak. (3) Pengembalian Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak: a. tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK); b. tanggal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan, dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; atau c. tanggal diterimanya putusan atau penetapan Pengadilan Pajak oleh Kepala Kantor Pabean dari Pengadilan Pajak, dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Pasal 30

(1) Untuk mendapatkan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Eksportir mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pabean di Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. (2) Pengembalian dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dan huruf f. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini dengan dilampiri : a. asli bukti pembayaran; dan b. dokumen-dokumen yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Pasal 31

(1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproses apabila setoran Bea Keluar, setoran atas kekurangan Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang dimintakan pengembaliannya telah diterima dan dibukukan di Kas Negara. (2) Atas permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri, memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK): a. apabila permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disetujui; atau b. apabila pengembalian yang diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan dilakukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum jangka waktu pengembalian berakhir. (4) Surat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Surat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam hal pengembalian akibat putusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sepanjang pada saat pengajuan keberatan belum dilakukan pelunasan tagihan. (6) Apabila permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang, menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 32

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar (SPMKBK) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar (SPMKBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : a. lembar ke-1 dan 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN); b. lembar ke-3 untuk Eksportir; dan c. lembar ke-4 untuk Kantor Pabean. (3) Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar (SPMKBK) dibebankan pada akun pengembalian pendapatan setoran Bea Keluar tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama atau sejenis dengan akun penerimaan setoran Bea Keluar. (4) Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar (SPMKBK) disampaikan ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). (5) Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar (SPMKBK) disampaikan ke KPPN secara langsung oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Koreksi

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2008 MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PEMBERITAHUAN DAN PERHITUNGAN BEA KELUAR EKSPOR BARANG BAWAAN DAN KIRIMAN MENTERI KEUANGAN, Ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI Nomor : ....................................... Nama Kantor : ................................ Tanggal : ....................................... Kode Kantor : ................................. NO. HARGA EKSPOR NILAI TUKAR MATA UANG JUMLAH BARANG NILAI PABEAN EKSPOR (1) (2) (3) (4) (5) = (2) x (3) x (4) NO. NILAI PABEAN EKSPOR YANG DIKENAKAN*) JUMLAH BARANG YANG DIKENAKAN**) TARIF BEA KELUAR NILAI TUKAR MATA UANG BEA KELUAR YANG HARUS DIBAYAR I. Perhitungan Nilai Pabean Ekspor II. Perhitungan Bea Keluar a.n. Kepala Kantor, Pejabat Bea dan Cukai ......................................... NIP.................................... *) Nilai Pabean Ekspor Yang Dikenakan = Nilai Pabean Ekspor – Rp2.500.000,00 (Diisi dalam tarif advalorum) Bea Keluar yang harus dibayar = Nilai Pabean Ekspor yang Dikenakan x Tarif Bea Keluar **) Jumlah Barang Dikenakan = Jumlah Barang Total – JBB (Diisi dalam hal tarif spesifik ) Bea Keluar yang harus dibayar = Jumlah Barang yang Dikenakan x Tarif Bea Keluar x Nilai Tukar Mata Uang JBB = Jumlah barang yang dibebaskan (nilainya ekuivalen dengan Rp2.500.000,00) dan dihitung berdasarkan rumus: 2.500.000 x Jumlah Barang Total JBB = Nilai Pabean Ekspor DIISI OLEH EKSPORTIR Nama Pemberitahu : ......................................................................................... Status Barang Ekspor : Pribadi Penumpang Awak Sarana Pengangkut Pelintas Batas Kiriman melalui PT. Pos INDONESIA dengan berat tidak melebihi 100 kg Uraian Barang Ekspor : NO. JENIS BARANG SAT. JUMLAH NILAI BARANG EKSPOR (Rp) TOTAL Negara Tujuan : ....................................................................... Tujuan Penggunaan : Dipakai sendiri Hadiah Pameran Lain-lain : ............................................. ................, tanggal ................. tanda tangan Pemberitahu LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA...…(1)… KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ….................(2)... SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK) Nomor : SPPBK-………….....(3a)…….……… Tanggal : ……………………...(3b)…………… Kepada Yth. Nama Eksportir : ………………(4)…………………… Alamat : ………………(5)…………………… Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB): Nomor Pendaftaran : …….……………(6a)………………………Tanggal…...........….…(6b)..…………….… Eksportir : …….……………(7a)………………........…NPWP…..........……....(7b)......………….... PPJK : …….……………(8a)………………........…NPWP…..........……....(8b)......………….... DITETAPKAN : URAIAN DIBERITAHUKAN DITETAPKAN KEKURANGAN/KELEBIHAN 1. Jenis Barang 2. Satuan Barang 3. Jumlah Barang 4. Pos Tarif 5. Tarif Bea Keluar 6. Harga Ekspor 7. Nilai Tukar Mata Uang ..............(9a)............. ..............(10a)........... ..............(11a)........... ..............(12a)........... ..............(13a)........... ..............(14a)........... ..............(15a)........... ..............(9b)............. ..............(10b)........... ..............(11b)........... ..............(12b)........... ..............(13b)........... ..............(14b)........... ..............(15b)........... ...................(11c).................... ...................(13c).................... ...................(14c).................... sehingga menyebabkan kekurangan/kelebihan pembayaran, dan/atau denda administrasi, dengan perhitungan sebagai berikut : URAIAN DIBERITAHUKAN DITETAPKAN KEKURANGAN/KELEBIHAN 1. Bea Keluar 2. Denda Administrasi ..............(16a)........... ..............(16b)........... ..............(17a)........... ...................(16c).................... ...................(17b).................... Alasan penetapan : ……......................…………………………..(18)………………………………………………… Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini pada Kantor …………………(19)…………………... Kekurangan pembayaran yang tidak dilunasi dan tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan pembayaran, bagian bulan dihitung satu bulan penuh. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku. Keberatan atas SPPBK ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai paling lama pada tanggal jatuh tempo dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan. Pejabat Bea dan Cukai, ………….(20)……….. NIP .……(21)...……… SPPBK ini dibuat rangkap 3 (tiga): - Lembar ke-1 untuk Eksportir; - Lembar ke-2 untuk Kepala Kantor Pabean; - Lembar ke-3 untuk arsip Pejabat Bea dan Cukai. Catatan : *) dalam hal terdiri dari lebih satu jenis barang, pengisian dilakukan pada lampiran LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK) No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama. No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Jayapura”. Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama. No. (3a) : Diisi nomor surat dan kode kantor pabean penerbit surat penetapan. No. (3b) : Diisi tanggal penerbitan surat penetapan. No. (4) : Diisi nama eksportir. No. (5) : Diisi alamat eksportir. No. (6a) dan (6b) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. No. (7a) dan (7b) : Diisi nama dan NPWP eksportir. No. (8a) dan (8b) : Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK. No. (9a) dan (9b) : Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (10a) dan (10b) : Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (11a), (11b) dan (11c) : Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang. No. (12a) dan (12b) : Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (13a), (13b) dan (13c) : Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan Tarif Bea Keluar. No. (14a), (14b) dan (14c) : Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan harga ekspor. No. (15a) dan (15b) : Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (16a), (16b) dan (16c) : Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar. No. (17a) dan (17b) : Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda. No. (18) : Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas. Misalnya: • untuk tarif bea keluar : tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................................... • untuk harga ekspor : harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................................... No. (19) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan. No. (20) dan (21) : Diisi nama, tanda tangan, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBK. Catatan : Apabila jenis barang lebih dari satu, Nomor (9a) s.d. Nomor (15b) diisi “lihat lampiran”, untuk masing- masing jenis barang dituangkan dalam lampiran SPPBK. Lampiran SPPBK Nomor : SPPBK-…...……(1)….......…… Tanggal : ………................(2)…….......… Nomor Pendaftaran PEB : ..............(3a)....................... Tanggal ..............(3b)......................... Eksportir : ..............(4a)....................... NPWP ……....….(4b)……..............… PPJK : ..............(5a)....................... NPWP …....…….(5b)……..............… URAIAN DIBERITAHUKAN DITETAPKAN KEKURANGAN/KELEBIHAN ..(6) Pos No. : ...(7).. 1. Jenis Barang 2. Satuan Barang 3. Jumlah Barang 4. Pos Tarif 5. Tarif Bea Keluar 6. Harga Ekspor 7. Nilai Tukar Mata Uang 8. Bea Keluar 9. Denda Administrasi ..............(8a)............. ..............(9a)............. ..............(10a)........... ..............(11a)........... ..............(12a)........... ..............(13a)........... ..............(14a)........... ..............(15a)........... ............(8b)........... ............(8b)........... ............(10b)......... ............(11b)......... ............(12b)......... ............(13b)......... ............(14b)......... ............(15b)......... ............(16a)......... ...................(10c).................... ...................(12c).................... ...................(13c).................... ...................(15c).................... ...................(16b).................... Alasan Penetapan : ..........................................................(17)............................................................................... ..(6) Pos No. : ...(7).. 1. Jenis Barang 2. Satuan Barang 3. Jumlah Barang 4. Pos Tarif 5. Tarif Bea Keluar 6. Harga Ekspor 7. Nilai Tukar Mata Uang 8. Bea Keluar 9. Denda Administrasi ..............(8a)............. ..............(9a)............. ..............(10a)........... ..............(11a)........... ..............(12a)........... ..............(13a)........... ..............(14a)........... ..............(15a)........... ............(8b)........... ............(8b)........... ............(10b)......... ............(11b)......... ............(12b)......... ............(13b)......... ............(14b)......... ............(15b)......... ............(16a)......... ...................(10c).................... ...................(12c).................... ...................(13c).................... ...................(15c).................... ...................(16b)................... . Alasan Penetapan : ..........................................................(17)............................................................................... ..(6) dan seterusnya. 1. Jumlah Bea Keluar 2. Jumlah Denda Administrasi ..............(18a)....... ..............(18b)....... ..............(19a)....... ...................(18c).................... ...................(19b)................... . Pejabat Bea dan Cukai ………….(20)……….. NIP .……(21)...……… PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR No. (1) : Diisi nomor surat dan kode kantor penerbit surat penetapan. No. (2) : Diisi tanggal penerbitan surat penetapan. No. (3a) dan (3b) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. No. (4a) dan (4b) : Diisi nama dan NPWP eksportir. No. (5a) dan (5b) : Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK. No. (6) : Diisi nomor urut. No. (7) : Diisi nomor pos pada pemberitahuan pabean ekspor. No. (8a) dan (8b) : Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (9a) dan (9b) : Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (10a), (10b) dan (10c) : Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang. No. (11a) dan (11b) : Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (12a), (12b) dan (12c) : Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan tarif bea keluar. No. (13a), (13b) dan (13c) : Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan harga ekspor. No. (14a) dan (14b) : Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. No. (15a), (15b) dan (15c) : Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar. No. (16a) dan (16b) : Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda. No. (17) : Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas. Misalnya: • untuk tarif bea keluar : tarif bea keluar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................................... • untuk harga ekspor : harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................................... No. (18a), (18b) dan (18c) : Diisi total jumlah bea keluar yang diberitahukan dan yang ditetapkan berupa denda serta kekurangan/kelebihan bea keluar. No. (19a) dan (19b) : Diisi total jumlah sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda. No. (20) dan (21) : Diisi nama, tanda tangan, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBK. MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP- ........................(1)............................ TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH................(2)................... DIREKTUR JENDERAL, Membaca : .................(3).......... nomor : ...........(4).......... tanggal ...........(5)........ atas eksportir : Nama : ..............................(6)......................................... NPWP : ..............................(7)......................................... Alamat : ..............................(8)......................................... Menimbang : a. .........................................................(9)..…..........……......................................... b. .......................................................(10)..…..........……......................................... c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4661); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4886); 3. .......................................................(11)…........………........................................ MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR ATAS BARANG YANG DI EKSPOR OLEH …………………..(12)………………………… PERTAMA : MENETAPKAN kembali perhitungan bea keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor : …………(13)…..….… KEDUA : Mewajibkan kepada ……………….(14)…………....….… untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp ………(15)…………(…………(16)………) dengan rincian sebagai berikut: a. Bea Keluar : Rp ………(17)................ b. Denda Administrasi : Rp ………(18)................ c. Jumlah : Rp ………(19)................ KETIGA : Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud butir 2 di atas wajib dilunasi paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan ini di Kantor ……................................................(20)............................................….. KEEMPAT : Kekurangan pembayaran yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh. KELIMA : Keberatan atas Keputusan ini hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan setelah kekurangan pembayaran dilunasi. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Direktur Jenderal 2. Kepala Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama……(21)...…… 3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan ….........…(22)..…..... Ditetapkan di ………(23)…....… Pada tanggal ………(24)……... a.n. Direktur Jenderal ……..............(25)…………… ...........….......(26)…..........…… NIP ...........…(27)…..........…… Catatan : Butir 2, 3, 4, dan 5 pada MENETAPKAN, disesuaikan apabila mengakibatkan lebih bayar. PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR No. (1) : Diisi nomor surat dan kode kantor yang melakukan penetapan. No. (2) : Diisi nama eksportir. No. (3) : Diisi jenis jenis dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan penetapan kembali, misalnya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Laporan Hasil Audit (LHA). No. (4) : Diisi nomor dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan penetapan kembali. No. (5) : Diisi tanggal dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan penetapan kembali. No. (6) : Diisi nama eksportir. No. (7) : Diisi NPWP eksportir. No. (8) : Diisi alamat eksportir. No. (9), (10) : Diisi prosedur dan materi penetapan misalnya untuk KWBC, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat KWBC. Sebagai contoh: 1. PT. ….. mengekspor .............(sebutkan jenis barang, No. dan tanggal PEB, pos tarif/harga ekspor, tarif bea keluar, dsb.) 2. Berdasarkan .........(hasil penelitian) barang tersebut diklasifikasikan/ditetapkan harga ekspor........(sebutkan Pos Tarif, dsb.) 3. Berdasarkan data teknis/HPL/Explanatory Notes/Literatur/Hasil Audit/… diketahui barang yang diekspor adalah ..........(penjelasan) 4. Dan seterusnya (sesuai kebutuhan). Butir akhir uraian “Menimbang” dinyatakan kesimpulan hasil penelitian. Sebagai contoh: Berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan sebagai ....... yang diekspor dengan PEB Nomor ...........…tanggal……. adalah ...... dan diklasifikasikan pada pos tarif ……......…dengan harga ekspor sebesar......… No. (11) : Diisi UNDANG-UNDANG/peraturan/juklak/ ketentuan lain yang berkaitan. No. (12) : Diisi nama eksportir. No. (13) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. No. (14) : Diisi nama eksportir No. (15) : Diisi total jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka) yang timbul karena adanya keputusan ini. No. (16) : Diisi total jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan huruf) yang timbul karena adanya keputusan ini. No. (17) : Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar (dengan angka). No. (18) : Diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda (dengan angka). No. (19) : Diisi total jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka). No. (20) : Diisi Nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean. No. (21) : Diisi Nama Kantor Wilayah DJBC bersangkutan. Tidak perlu diisi jika merupakan Kantor Pelayanan Utama. No. (22) : Diisi Nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean. No. (23) : Diisi nama kota tempat kantor pabean penerbit SPKPBK. No. (24) : Diisi tanggal penetapan SPKPBK. No. (25) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menandatangani SPKPBK. No. (26) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPKPBK. No. (27) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPKPBK. MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK) Nomor : ……….....(1)….……..……. ………(2)...…..…., tanggal..…(3)...….. Lampiran : ……….....(4)….……..……. Hal : Keberatan atas Penetapan Perhitungan Bea Keluar Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui ……………………(5)………. ……………………. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………(6).……………..........…..………………… Jabatan : ………………………………………(7).……………..........…..………………… Nama Perusahaan : ………………………………………(8).……………..........…..………………… Alamat : ………………………………………(9).……………..........…..………………… NPWP : ……………………………………...(10)……………..........…..………………… dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan perhitungan bea keluar seperti dimaksud pada : - SPPBK : Nomor……………(11)………................tanggal ………(12)………. - Tentang : Penetapan Perhitungan Bea Keluar yang mengakibatkan: a. kami diwajibkan untuk membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp………….....….(13)................. (............................(14)......................). b. .................................................(15)......................................................... dengan alasan: ……………………………………………………………………………………………….......………......................…. ………………………………………………………………(16).……………………….......………......................……. ……………………………………....……………………….......………......................……............................................... . Sebagai persyaratan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan: a. Bukti penyerahan jaminan/bukti pelunasan tagihan b. Fotokopi SPPBK c. Data pendukung lainnya berupa : ………..……(17)....………..... Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan. Hormat kami, ………….....(18)……………… Tembusan: 1. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC di Jakarta 2. Kantor Wilayah ………….........................……(19)…......................……………. LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGAJUAN KEBERATAN No. (1) s.d. (4) : Cukup jelas No. (5) : a. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan Utama (KPU), diisi nama jabatan yang menangani keberatan diikuti dengan nama kantor dan tipe serta alamat KPU tempat pengajuan keberatan, misalnya “Kepala Bidang Perbendaharaan KPU Tanjung Priok, Jl. Pabean nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta”. b. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) diisi nama kantor dan tipe serta alamat kantor pabean tempat pengajuan keberatan, misalnya “Kepala KPPBC Tipe A4 Jayapura, Jl. Koti nomor 13 di Jayapura”. No. (6) : Diisi nama orang pribadi yang mewakili eksportir serta penandatangan surat pengajuan keberatan. No. (7) : Diisi nama jabatan yang menandatangani surat pengajuan keberatan. No. (8) : Diisi nama perusahaan. No. (9) : Diisi alamat perusahaan. No. (10) : Diisi NPWP perusahaan. No. (11) : Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai. No. (12) : Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai. No. (13) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka). No. (14) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan huruf). No. (15) : Diisi dengan konsekuensi atas penetapan pejabat dalam hal tidak terjadi kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda. No. (16) : Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain. No. (17) : Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan No. (16) No. (18) : Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (6) No. (19) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi dalam hal keberatan diajukan di Kantor Pelayanan Utama. MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA..(1)… KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ….............(2)... Nomor : ……….……(3).………… ……(4)..…..…., tanggal…(5)...… Lampiran : ……….……(6).………… Hal : Keberatan atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) oleh……….(7)…..........………….. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. - ...................................(8).............................. Bersama ini dengan hormat diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh ………(9)…………….., sehubungan dengan adanya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor……......(10)……..……. tanggal ………(11)………. tentang Penetapan Perhitungan Bea Keluar yang mewajibkan eksportir dimaksud untuk membayar bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. …………(12)…………. (………(13)……). Surat pengajuan keberatan kami terima dengan lengkap pada tanggal ………..(14)......……… Sebagai kelengkapan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan: 1. Surat Pengajuan Keberatan yang bersangkutan; 2. Bukti penyerahan jaminan; 3. Fotokopi SPPBK; 4. Data pendukung lainnya berupa: ………(15)..…….. Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. ……………(16)…………. ……………(17)…………. NIP ………(18)…………. Tembusan: 1. ……………(19)…………………….. 2. Pihak yang mengajukan keberatan LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT UNTUK MENERUSKAN PENGAJUAN KEBERATAN No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama. No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe serta alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Jayapura”. Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama. No. (3) s.d. (6) : Cukup jelas No. (7) : Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan. No. (8) : a. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan Utama (KPU), diisi “Kepala KPU Tanjung Priok, Jl. Pabean nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta”. b. Dalam hal keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) diisi “Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Jl. Jenderal Ahmad Yani di Jakarta”. No. (9) : Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan. No. (10) : Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai. No. (11) : Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai. No. (12) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan angka). No. (13) : Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda (dengan huruf). No. (14) : Diisi tanggal pada saat berkas persyaratan pengajuan keberatan diterima dengan lengkap. No. (15) : Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan. No. (16) : Diisi “Kepala Kantor” atau nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang. No. (17) dan (18) : Cukup jelas No. (19) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi jika yang meneruskan keberatan adalah pejabat bea dan cukai di KPU. MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK) Nomor : Tanggal .................................. Lampiran : Hal : Permohonan Pengembalian ........................ Yth. Kepala Kantor ......................... di .................................................. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ................................................................. NPWP : ................................................................. Alamat : ................................................................. dengan ini mengajukan permohonan pengembalian bea keluar dan/atau denda administrasi sehubungan dengan ekspor barang berupa : Nama Barang : ................................................................. Jumlah : ................................................................. PEB : Nomor ....................................... tanggal .............................................. dengan perincian sebagai berikut : URAIAN SUDAH DIBAYAR SEHARUSNYA DIBAYAR KELEBIHAN BAYAR Bea Keluar Rp ............................... Rp ...................................... Rp ................................ Denda Administrasi Rp ............................... Rp ...................................... Rp ................................ JUMLAH Rp ............................... Rp ...................................... Rp ................................ dengan alasan: ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 1. PEB : Nomor .................................. tanggal ..................... (beserta lampirannya) 2. Bukti Pembayaran : Nomor .................................. tanggal ..................... 3. SPPBK : Nomor .................................. tanggal ..................... 4. .......................................dst. Mohon pengembalian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami terima melalui Rekening kami pada : Bank : ………………………………… Cabang : ………………………………… Nomor Rekening : ………………………………… Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. Hormat kami, Materai Rp.6.000,00 (Nama Pemohon) MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...................(1)............................... TENTANG PENGEMBALIAN ........................(2).................. ATAS BARANG YANG DI EKSPOR OLEH ..........(3)......... MENTERI KEUANGAN, Membaca : ............................(4).......................... Nomor ............(5).......... tanggal.......(6)........; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1995 Nomor 75, Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3612 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4287); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4886); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN ..........(6)............ ATAS EKSPOR BARANG OLEH .................(7)............................. PERTAMA : Pengembalian atas .....................(8)......................... sejumlah Rp..................(9).............. (.........................(10).............................), diberikan kepada : Nama : ..................................(11)...................................... NPWP : ..................................(12)...................................... Alamat : ..................................(13)...................................... KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor ..........(14)............... tanggal ......(15)........ dengan alasan..…………………….....................(16)................................................. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)......(17)......... Ditetapkan di ..............(18)........... pada tanggal ..............(19)............ a.n. MENTERI KEUANGAN, ...........................(20)....................... ...........................(21)....................... NIP ...................(22)....................... Keputusan ini dibuat rangkap 4 (empat); - lembar pertama untuk Eksportir; - lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai; - lembar ke-3 untuk KPPN mitra kerja Kantor Pabean; dan - lembar ke-4 untuk Kantor Pabean. LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR No. (1) : Diisi nomor surat keputusan. No. (2) : Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pengembaliannya. No. (3) : Diisi nama eksportir. No. (4) : Diisi jenis dokumen yang dijadikan dasar untuk dilakukan pengembalian, misalnya Salinan Putusan Pengadilan Pajak, Salinan Penetapan Pengadilan Pajak, Keputusan Keberatan atau Surat Permohonan Pengembalian. No. (5) : Diisi nomor dokumen sebagaimana disebut pada nomor (4). No. (6) : Diisi tanggal dokumen sebagaimana disebut pada nomor (4). No. (7) : Diisi nama eksportir yang berhak. No. (8) : Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pengembaliannya. No. (9) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam rupiah). No. (10) : Diisi besarnya jumlah pengembalian yang diberikan (dalam huruf). No. (11) : Diisi nama eksportir. No. (12) : Diisi NPWP eksportir. No. (13) : Diisi alamat eksportir. No. (14) : Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. No. (15) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. No. (16) : Diisi alasan pengembalian. No. (17) : Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Pabean. No. (18) : Diisi nama kota tempat Kantor Pabean yang menerbitkan penetapan. No. (19) : Diisi tanggal penetapan. No. (20) : Diisi “Kepala Kantor” atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPBK. No. (21) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPBK. No. (22) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SKPBK. MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar ke: .........* DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA..(1).. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN …...........(2)... SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA (SPMKBK) Nomor : .....................................(3) Tahun Anggaran :...............................................(4) No. SKPBK : .....................................(5) Tanggal SKPBK :...............................................(6) BA, Eselon , Kode Satker (7) : : ...........................................................................................(8) MEMERINTAHKAN KEPADA KPPN : ....................................................................................................................(9) Untuk membayar pengembalian .......(10)......... pada akun pengembalian pendapatan bea keluar : (11) ...........................................(12) Tahun....................(13) kepada: Nama : ....................................................................................................................(14) Alamat : ....................................................................................................................(15) ................................................................................................................... NPWP : (16) Pemilik Rekening pada Bank : .....................................................................................................................(17) Nomor Rekening : .. ..................................................................................................................(18) Sejumlah : Rp. ...........................................................(19) (..................................................................................................................(20)) ................, tanggal ................... …… (21) a.n. MENTERI KEUANGAN, ........................(22)........................... ........................(23)........................... NIP ................(24)........................... Catatan: *) Dicetak sesuai peruntukannya **) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran SPMKBK ini dibuat rangkap 4 (empat); - Lembar pertama untuk KPPN - Lembar ke-2 untuk KPPN**) - Lembar ke-3 untuk Pihak yang berhak - Lembar ke-4 untuk Kantor Pabean**) LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TANGGAL 16 DESEMBER 2008 TENTANG PEMUNGUTAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA NOMOR URAIAN ISIAN 1 Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama. 2 Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Jayapura”. Tidak perlu diisi dalam hal angka 1 adalah Kantor Pelayanan Utama. 3 Diisi Nomor SPMKBK yang diterbitkan. 4 Diisi Tahun Anggaran SPMKBK yang diterbitkan. 5 Diisi Nomor SPKPBK. 6 Diisi Tanggal SPKPBK. 7 Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (Kantor Pabean yang bersangkutan). Sebagai contoh: KPPBC Tipe A4 Jayapura dengan kode kantor 120600 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: 1 5 0 5 1 2 0 6 0 0 8 Diisi dengan uraian KPPBC yang bersangkutan (misalnya: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A4 Jayapura) 9 Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar KPPN 0 6 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura 10 Diisi jenis penerimaan negara yang dimintakan pembayaran pengembaliannya. 11 Diisi 6 (enam) digit kode akun pengembalian pendapatan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bagan akun standar, sesuai dengan jenis pendapatan bea dan cukai yang dikembalikan. 12 Diisi uraian kode akun pengembalian pendapatan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bagan akun standar, sesuai dengan kode jenis pendapatan bea keluar yang dikembalikan. 13 Diisi dengan tahun SPMKBK yang bersangkutan. 14 Diisi dengan Nama Pihak yang berhak. 15 Diisi dengan Alamat Pihak yang berhak. 16 Diisi kode NPWP Pihak yang berhak. 17 Diisi nama bank yang ditunjuk oleh Pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan dan SPMKBK. 18 Diisi dengan nomor rekening bank Pihak yang berhak 19 Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan. 20 Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan. 21 Diisi cap KPPN “Telah diterbitkan SP2D Tanggal .......... Nomor : ..............”, dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan. 22 Diisi “Kepala Kantor” atau nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBK. 23 Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBK. 24 Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri Keuangan untuk menerbitkan SPMKBK. MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 214-pmk-04-2008 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35