PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 212-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

PERMEN Nomor 212-pmk-01-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB Keenam

Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Keenam

Biro Advokasi

Pasal 80

Biro Advokasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi hukum meliputi penelaahaan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materiil, sengketa kepegawaian, sengketa internasional, sengketa persaingan usaha, arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. 5. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Kesembilan

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

Pasal 146

Koreksi

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. 22. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta penyelesaian tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan analisis, penyusunan strategi dan rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara; e. pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, dan pengawasan dan pengendalian barang milik negara; f. pelaksanaan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara; g. pelaksanaan registrasi, verifikasi pengguna sistem, penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, konsultansi dan layanan penanganan keluhan, perlindungan, pembinaan jabatan fungsional, penguatan kapasitas barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha; h. pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, uji kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi dan interkoneksi proses bisnis, pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, sosialisasi, diseminasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, dan pelaksanaan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pengelolaan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) pengadaan barang/jasa; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. 23. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja; c. Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan; d. Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara; e. Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; f. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; g. Bagian Dukungan Teknis; dan h. Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi. 24. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 25. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan teknis perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; d. pemantauan dan evaluasi perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. 26. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan I; b. Subbagian Perencanaan II; c. Subbagian Perencanaan III; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. 27. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

(1) Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. (3) Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang perencanaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan manajemen risiko Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. 28. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. 29. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta melaksanakan penyiapan penyusunan regulasi, pengembangan strategi; dan b. pelaksanaan analisis, penyusunan dan penyiapan bahan manajemen kinerja, manajemen risiko, penjaminan kualitas, serta penyelesaian tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa. 30. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I; b. Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II; dan c. Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III. 31. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2) Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. (3) Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, manajemen risiko dan kinerja, penjaminan kualitas, serta menyelesaikan tindak lanjut audit di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 32. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. 33. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa; b. pelaksanaan analisis dan penyiapan dokumen pemilihan barang/jasa; c. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; d. pelaporan pelaksanaan pemilihan; e. pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak; f. pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral; dan g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 34. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan I; b. Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan II; dan c. Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan III. 35. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

(1) Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan I melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa. (2) Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan II melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. (3) Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan III melaksanakan analisis dan penyusunan strategi rencana pemilihan, analisis dan penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan melaksanakan pendampingan dan asistensi pelaksanaan kontrak, pelaksanaan agen pengadaan barang/jasa dan penyusunan katalog sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta penyusunan katalog sektoral. 36. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan. 37. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penggunaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan; b. pelaksanaan teknis di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dalam rangka pemanfaatan; c. pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan; dan d. pemantauan dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dalam rangka pemanfaatan. 38. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara I; b. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II; c. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara III; dan d. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara IV. 39. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Pasal 164A

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 164B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164A, Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian; b. pelaksanaan teknis di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian; c. pelaksanaan analisis, pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan koordinasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian; d. pemantauan dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 164C

Bagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I; b. Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II; dan c. Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara III.

Pasal 164D

(1) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal. (3) Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penilaian dalam rangka pemindahtanganan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 164E

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 164F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164E, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan koordinasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara; b. pelaksanaan teknis inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara; c. pelaksanaan analisis data inventarisasi, pembukuan dan pelaporan, pelaksanaan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan barang milik negara; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara.

Pasal 164G

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I; b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II; dan c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III.

Pasal 164H

(1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal. (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta bimbingan teknis, pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 164I

Bagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan registrasi, verifikasi pengguna sistem, penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, konsultasi dan layanan penanganan keluhan, perlindungan, pembinaan jabatan fungsional, penguatan kapasitas barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Pasal 164J

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164I, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan kebijakan prosedur, serta pelaksanaan layanan registrasi dan verifikasi kepada pengguna sistem; b. pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, pembinaan dan pelatihan terhadap penyedia barang/jasa, serta perlindungan bagi pengelola pengadaan barang/jasa dan barang milik negara; c. pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyiapan bahan penguatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas SDM, serta pembinaan jabatan fungsional barang milik negara dan pengadaan barang/jasa serta pembinaan terhadap pelaku usaha; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukungan teknis barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 164K

Bagian Dukungan Teknis terdiri atas: a. Subbagian Registrasi dan Verifikasi; b. Subbagian Manajemen Pengguna; dan c. Subbagian Penguatan Kapasitas.

Pasal 164L

(1) Subbagian Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, dan penyiapan kebijakan prosedur, serta pelaksanaan layanan registrasi dan verifikasi kepada pengguna sistem. (2) Subbagian Manajemen Pengguna mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, dan penyiapan sistem pengelolaan pelaku usaha (Vendor Management System), evaluasi dan kinerja penyedia, pembinaan dan pelatihan terhadap penyedia barang/jasa, serta perlindungan bagi pengelola pengadaan barang/jasa dan barang milik negara. (3) Subbagian Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan bahan penguatan kapasitas, profesionalisme, integritas sumber daya manusia, dan pembinaan jabatan fungsional barang milik negara dan pengadaan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha.

Pasal 164M

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, uji kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi dan interkoneksi proses bisnis, pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, sosialisasi, diseminasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dan melaksanakan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, dan melaksanakan pengelolaan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 164N

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164M, Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, uji kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi proses bisnis, dan melakukan pengelolaan keamanan informasi, serta interkoneksi proses bisnis barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan analisis strategi komunikasi, publikasi, penyiapan bahan sosialisasi, dan diseminasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan serta kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; c. pelaksanaan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement); dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otomasi proses bisnis dan manajemen informasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 1640

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi terdiri atas: a. Subbagian Otomasi Proses Bisnis; b. Subbagian Publikasi dan Kerja Sama; dan c. Subbagian Manajemen Data dan Informasi.

Pasal 164P

(1) Subbagian Otomasi Proses Bisnis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kajian, analisis, perancangan, pengembangan, uji kelayakan, pemantauan, pemeliharaan otomasi proses bisnis, dan melakukan pengelolaan keamanan informasi, serta interkoneksi proses bisnis barang milik negara dan pengadaan barang/jasa. (2) Subbagian Publikasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan analisis strategi komunikasi, publikasi, penyiapan bahan sosialisasi, dan diseminasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan serta kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah. (3) Subbagian Manajemen Data dan Informasi melaksanakan penyiapan, analisis, penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan data dan informasi, dan manajemen pertukaran data barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement). 41. Ketentuan Pasal 382 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 382

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Peraturan Perpajakan I; c. Direktorat Peraturan Perpajakan II; d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; e. Direktorat Penegakan Hukum; f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian; g. Direktorat Keberatan dan Banding; h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur; l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis; n. Direktorat Perpajakan Internasional; dan o. Direktorat Intelijen Perpajakan. 42. Ketentuan Pasal 391 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak; b. penyelesaian kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; c. pelaksanaan tata usaha, dokumentasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai; d. pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan; e. pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai; f. pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai; dan g. penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin. 43. Ketentuan Pasal 397 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 397

(1) Subbagian Mutasi Kepegawaian I, Subbagian Mutasi Kepegawaian II, dan Subbagian Mutasi Kepegawaian III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan serta pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan tugas belajar. 44. Ketentuan Bab V Bagian Kesepuluh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Kesepuluh

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Pasal 532

Koreksi

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan terdiri atas: a. Subdirektorat Potensi Perpajakan; b. Subdirektorat Dampak Kebijakan; c. Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan; d. Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. 46. Ketentuan Pasal 604 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 604

(1) Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun klasifikasi jabatan dan standar penyelesaian pekerjaan serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang klasifikasi jabatan. (2) Seksi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawai serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang pengukuran kinerja pegawai. (3) Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi, serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang mutasi, promosi, dan kompensasi. 47. Diantara Pasal 664 dan Pasal 665 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 664A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 664A

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Perpajakan Internasional. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional. 48. Ketentuan Pasal 1994 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1993, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan; d. penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban barang milik negara; e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja, serta pengelolaan keamanan ruangan; f. pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, dan kearsipan; g. koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi; h. koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja; i. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan j. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan di daerah dan pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal. 49. Ketentuan ayat (1) Pasal 1996 diubah sehingga Pasal 1996 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1996

(1) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana lingkup Pusintek, koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi, urusan kepegawaian, pengembangan dan evaluasi kompetensi pegawai, memberikan layanan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, koordinasi penyusunan analisis dan evaluasi jabatan, koordinasi pengukuran beban kerja, koordinasi penilaian jabatan pelaksana, koordinasi penilaian perilaku pegawai, dan koordinasi pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan dokumentasi pengadaan, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara, urusan penyimpanan dan pendistribusian, urusan inventarisasi dan penghapusan, urusan rumah tangga, dukungan administratif perjalanan dinas, pengajuan permintaan pembayaran, pengelolaan keamanan ruangan dan barang inventaris, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan manajemen kelangsungan kegiatan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. 50. Ketentuan Pasal 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2017

Bidang Manajemen Layanan Data mempunyai tugas melaksanakan manajemen basis data, manajemen penyajian informasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. 51. Ketentuan Pasal 2018 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2018

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2017, Bidang Manajemen Layanan Data menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan kinerja sistem basis data; b. pengelolaan sistem pertukaran data dan sistem layanan data; c. pemantauan kapasitas sistem basis data, pertukaran data, dan layanan data; d. analisis data; e. pengelolaan penyajian informasi; dan f. pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. 52. Ketentuan Pasal 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2019

Bidang Manajemen Layanan Data terdiri atas: a. Subbidang Manajemen Basis Data I; b. Subbidang Manajemen Basis Data II; c. Subbidang Manajemen Penyajian Informasi; d. Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. 53. Ketentuan Pasal 2020 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 2020 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2020

Pasal 2108A

Dalam melaksanakan fungsi layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Kementerian Keuangan dapat melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kementerian/Lembaga lain. 76. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1926) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

(1) Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2) Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Inspektorat Jenderal. (3) Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, dan penelaahan, analisis, koordinasi, dan evaluasi di bidang penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal. 40. Diantara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 16 (enam belas) pasal yaitu Pasal 164A, Pasal 164B, Pasal 164C, Pasal 164D, Pasal 164E, Pasal 164F, Pasal 164G, Pasal 164H, Pasal 164I, Pasal 164J, Pasal 164K, Pasal 164L, Pasal 164M, Pasal 164N, Pasal 1640, Pasal 164P sebagai berikut:

(1) Subbidang Manajemen Basis Data I mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja sistem basis data, analisis kinerja sistem basis data, penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kinerja sistem basis data, dan pemantauan kapasitas (capacity monitoring) sistem basis data untuk sistem basis data lingkup Pusat Data Kementerian Keuangan. (2) Subbidang Manajemen Basis Data II mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem pertukaran data dan sistem layanan data, pengelolaan perjanjian dengan pihak eksternal, pemantauan dan evaluasi kinerja sistem pertukaran data dan sistem layanan data, analisis kinerja sistem pertukaran data dan sistem layanan data, penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kinerja sistem pertukaran data dan sistem layanan data, dan pemantauan kapasitas sistem pertukaran data dan sistem layanan data. (3) Subbidang Manajemen Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan penyajian sistem layanan data, koordinasi perumusan usulan standar data, analisis data, pemberian dukungan pengelolaan portal, pemantauan ketersediaan data untuk kebutuhan informasi, pemberian dukungan penyajian informasi rutin dan ad-hoc kepada unit pengguna, dan koordinasi pengelolaan Decision Support System dan Executive Information System untuk pimpinan. (4) Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Keuangan. 54. Pasal 2077 dihapus. 55. Pasal 2078 dihapus. 56. Pasal 2079 dihapus. 57. Pasal 2080 dihapus. 58. Pasal 2081 dihapus. 59. Pasal 2082 dihapus. 60. Pasal 2083 dihapus. 61. Pasal 2084 dihapus. 62. Pasal 2085 dihapus. 63. Pasal 2086 dihapus. 64. Pasal 2087 dihapus. 65. Pasal 2088 dihapus. 66. Pasal 2089 dihapus. 67. Pasal 2090 dihapus. 68. Pasal 2091 dihapus. 69. Pasal 2092 dihapus. 70. Pasal 2093 dihapus. 71. Pasal 2094 dihapus. 72. Pasal 2095 dihapus. 73. Pasal 2096 dihapus. 74. Pasal 2097 dihapus. 75. Diantara Pasal 2108 dan Pasal 2109 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2108A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/PMK.01/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO BADAN KEBIJAKAN FISKAL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL WAKIL MENTERI KEUANGAN INSPEKTORAT JENDERAL 8 STAF AHLI MENTERI KEUANGAN PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN BIRO HUKUM BIRO ADVOKASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO KOMUNIIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN SEKRETARIAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO BAGIAN PENGANGGARAN BAGIAN PERBENDAHARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ORGANISASI I BAGIAN ORGANISASI II BAGIAN KETATALAKSANAAN I BAGIAN KETATALAKSANAAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN BAGIAN HUKUM ANGGARAN, PERIMBANGAN KEUANGAN, PERBENDAHARAAN, DAN PNBP BAGIAN HUKUM KEKAYAAN NEGARA, PERUSAHAAN, DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN HUKUM UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ADVOKASI I BAGIAN ADVOKASI II BAGIAN ADVOKASI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGADAAAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN MANAJEMEN INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI BAGIAN MANAJEMEN PUBLIKASI BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA BAGIAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PENGADAAN BAGIAN UTILISASI DAN OPTIMILISASI BARANG MILIK NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN MEDIA, KELEMBAGAAN MASYARAKAT, DAN PROTOKOL BAGIAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN DAN PERJANJIAN BAGIAN PENGHARGAAN, PENEGAKAN DISIPLIN, DAN PENSIUN BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN BAGIAN RUMAH TANGGA BAGIAN KEUANGAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK BAGIAN DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN ADVOKASI IV BAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN DUKUNGAN TEKNIS BAGIAN OTOMASI PROSES BISNIS DAN MANAJEMEN INFORMASI BAGAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO BAGIAN PENGANGGARAN SUBBAGIAN PERENCANAAN I SUBBAGIAN PERENCANAAN II SUBBAGIAN PERENCANAAN III SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO I SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO II SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO III SUBBAGIAN PENGANGGARAN I SUBBAGIAN PENGANGGARAN II SUBBAGIAN PENGANGGARAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN I SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN II SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN III BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN I SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN II SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN III SUBBAGIAN PENGELOLAAN TUNJANGAN KINERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN IV SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO IV SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN IV BAGAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN BAGIAN ORGANISASI I BAGIAN ORGANISASI II BAGIAN KETATALAKSANAAN I BAGIAN KETATALAKSANAAN II SUBBAGIAN ORGANISASI IA SUBBAGIAN ORGANISASI IB SUBBAGIAN ORGANISASI IC SUBBAGIAN ORGANISASI IIA SUBBAGIAN ORGANISASI IIB SUBBAGIAN ORGANISASI IIC SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN IA SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN IB SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN IC SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN IIA SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN IIB SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN IIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL I SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL II SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL III BAGAN ORGANISASI BIRO HUKUM BAGIAN HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN BAGIAN HUKUM ANGGARAN, PERIMBANGAN KEUANGAN, PERBENDAHARAAN, DAN PNBP BAGIAN HUKUM KEKAYAAN NEGARA, PERUSAHAAN, DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN HUKUM UMUM SUBBAGIAN HUKUM PAJAK I SUBBAGIAN HUKUM PAJAK II SUBBAGIAN HUKUM KEPABEANAN I SUBBAGIAN HUKUM ANGGARAN SUBBAGIAN HUKUM PERIMBANGAN KEUANGAN SUBBAGIAN HUKUM PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN HUKUM BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN HUKUM KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DAN PERUSAHAAN SUBBAGIAN HUKUM PIUTANG NEGARA DAN LELANG SUBBAGIAN HUKUM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN I SUBBAGIAN HUKUM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN II SUBBAGIAN HUKUM UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO HUKUM SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO BAGIAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN DAN PERJANJIAN SUBBAGIAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN I SUBBAGIAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN II SUBBAGIAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN III SUBBAGIAN HUKUM KEPABEANAN II SUBBAGIAN HUKUM PNBP SUBBAGIAN INFORMASI DAN DISEMINASI HUKUM SUBBAGIAN HUKUM PERJANJIAN BAGAN ORGANISASI BIRO ADVOKASI BAGIAN ADVOKASI I BAGIAN BANTUAN HUKUM II BAGIAN ADVOKASI III SUBBAGIAN ADVOKASI IA SUBBAGIAN ADVOKASI IB SUBBAGIAN ADVOKASI IC SUBBAGIAN ADVOKASI IIA SUBBAGIAN ADVOKASI IIB SUBBAGIAN ADVOKASI IIC SUBBAGIAN ADVOKASI IIIA SUBBAGIAN ADVOKASI IIIB SUBBAGIAN ADVOKASI IIIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO ADVOKASI BAGIAN ADVOKASI IV SUBBAGIAN ADVOKASI IVA SUBBAGIAN ADVOKASI IVB SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PENGEMBANGAN SDM BAGIAN MANAJEMEN INFORMASI SDM SUBBAGIAN ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI SUBBAGIAN ASSESMENT CENTER SUBBAGIAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN MANAJEMEN BASIS DATA SUBBAGIAN ANALISIS DATA DAN DUKUNGAN INFORMASI SUBBAGIAN PENGINTEGRASIAN DATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN SUBBAGIAN MUTASI SUBBAGIAN MANAJEMEN TALENTA SUBBAGIAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN PEJABAT FUNGSIONAL BAGIAN PENGHARGAAN, PENEGAKAN DISIPLIN, DAN PENSIUN SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN SUBBAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN MANAJEMEN NASKAH DAN DOKUMENTASI SUBBAGIAN KEPANGKATAN SUBBAGIAN REGULASI SDM BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN FORMASI SDM SUBBAGIAN REKRUTMEN SDM SUBBAGIAN PENEMPATAN SDM SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO BAGAN ORGANISASI BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN MANAJEMEN PUBLIKASI BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN MEDIA, KELEMBAGAAN MASYARAKAT, DAN PROTOKOL BAGIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN INFORMASI SUBBAGIAN PUBLIKASI CETAK SUBBAGIAN PUBLIKASI ELEKTRONIK SUBBAGIAN PEMBERITAAN DAN DOKUMENTASI SUBBAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA I SUBBAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA II SUBBAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA III SUBBAGIAN HUBUNGAN MEDIA SUBBAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT SUBBAGIAN PROTOKOL SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI SUBBAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI SUBBAGIAN STRATEGI KOMUNIKASI SUBBAGIAN MONITORING DAN ANALISIS BERITA SUBBAGIAN RISET DAN AUDIT BAGIAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK SUBBAGIAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KEHUMASAN DAN REFERENSI SUBBAGIAN EDUKASI PUBLIK SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO BAGAN ORGANISASI BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PENGADAAN BAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN DUKUNGAN TEKNIS SUBBAGIAN PERENCANAAN I SUBBAGIAN PERENCANAAN II SUBBAGIAN PERENCANAAN III SUBBAGIAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PENGADAAN I SUBBAGIAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PENGADAAN II SUBBAGIAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PENGADAAN III SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA II SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA III SUBBAGIAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI SUBBAGIAN MANAJEMEN PENGGUNA SUBBAGIAN PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO BAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA I SUBBAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA II SUBBAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA III BAGIAN UTILISASI DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN UTILISASI DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA I SUBBAGIAN UTILISASI DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA II SUBBAGIAN UTILISASI DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA III SUBBAGIAN UTILISASI DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA IV BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA I SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA II SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA III BAGIAN OTOMASI PROSES BISNIS DAN MANAJEMEN INFORMASI SUBBAGIAN OTOMASI PROSES BISNIS SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN KERJASAMA SUBBAGIAN MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI BAGAN ORGANISASI BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA BAGIAN KEUANGAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA I SUBBAGIAN RUMAH TANGGA II SUBBAGIAN RUMAH TANGGA III SUBBAGIAN PENGANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN MUTASI SDM SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SDM SUBBAGIAN ADMINISTRASI SDM SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI SUBBAGIAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN INTERNAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN SUBBAGIAN ARSIP DAN DOKUMENTASI SUBBAGIAN TATA USAHA PERSURATAN SUBBAGIAN TATA USAHA PERJALANAN DINAS BAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN PENGADAAN SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI SUBBAGIAN PENGELOLAAN BMN SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG MENTERI KEUANGAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA IV SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL SUBBAGIAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN UMUM BAGIAN KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENDAPATAN NEGARA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA I SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA II SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, AGRARIA, DAN TATA RUANG SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN, KEPARIWISATAAN, DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KEUANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG AGAMA, KEPRESIDENAN DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG HUKUM SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI SUBDIREKTORAT PENERIMAAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA I SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT STANDAR BIAYA SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN KEMENTERIANDAN LEMBAGA SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN JAMINAN SOSIAL SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PNBP SUBDIREKTORAT HARMONISASI PENGANGGARAN REMUNERASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENGANGGARAN RISIKO FISKAL SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG ENERGI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN SUBDIREKTORAT MITRA PPA BUN SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAINNYA SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KESEHATAN SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BA BUN SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA III SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PNBP BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN PELAPORAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN MANAJEMEN INFORMASI DAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN PERENCANAAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI, PELAPORAN KEUANGAN DAN GAJI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN UMUM SUBBAGIAN LAYANAN ANGGARAN DAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM SUBBAGIAN KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM I SUBBAGIAN KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM II SUBBAGIAN KEPATUHAN DAN BANTUAN HUKUM III SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENDAPATAN NEGARA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA I SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA II SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA III SEKSI ANALISIS EKONOMI MAKRO SEKSI EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SEKSI ANALISIS DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN MODAL SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL DAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LEMBAGA SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN BELANJA HIBAH SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PRIORITAS DAN KONSOLIDASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA SUBSIDI SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENGANGGARAN RISIKO FISKAL SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEKSI PENYUSUNAN PEMBIAYAAN UTANG I SEKSI PENYUSUNAN PEMBIAYAAN UTANG II SEKSI PENYUSUNAN PEMBIAYAAN NON UTANG SEKSI ANALISIS DATA DAN INFORMASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEKSI EVALUASI AKUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEKSI DUKUNGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEKSI EVALUASI DAMPAK EKONOMI MAKROANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH II SEKSI PENGANGGARAN RISIKO FISKAL SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA LAINNYA SEKSI DISEMINASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, AGRARIA, DAN TATA RUANG SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN, KEPARIWISATAAN, DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KEUANGAN DAN KETENAGAKERJAAN SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN I SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN II SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN III SEKSI ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, AGRARIA, DAN TATA RUANG I SEKSI ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, AGRARIA, DAN TATA RUANG II SEKSI ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, AGRARIA, DAN TATA RUANG III SEKSI ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN, KEPARIWISATAAN, DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH I SEKSI ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN, KEPARIWISATAAN, DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH II SEKSI ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN, KEPARIWISATAAN, DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH III SEKSI ANGGARAN BIDANG KEUANGAN DAN KETENAGAKERJAAN I SEKSI ANGGARAN BIDANG KEUANGAN DAN KETENAGAKERJAAN II SEKSI ANGGARAN BIDANG KEUANGAN DAN KETENAGAKERJAAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SEKSI ANGGARAN BIDANG KEUANGAN DAN KETENAGAKERJAAN IV SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG ENERGI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN SEKSI ANGGARAN BIDANG ENERGI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN I SEKSI ANGGARAN BIDANG ENERGI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN II SEKSI ANGGARAN BIDANG ENERGI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN III SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN IV SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SEKSI DUKUNGAN TEKNIS SEKSI PENGOLAHAN DATA ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA SEKSI ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, AGRARIA, DAN TATA RUANG IV SEKSI ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN, KEPARIWISATAAN, DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH IV SEKSI ANGGARAN BIDANG ENERGI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG AGAMA, KEPRESIDENAN DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKSI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN I SEKSI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN II SEKSI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN III SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL I SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL II SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL III SEKSI ANGGARAN BIDANG AGAMA, KEPRESIDENAN DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA I SEKSI ANGGARAN BIDANG AGAMA, KEPRESIDENAN DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA II SEKSI ANGGARAN BIDANG AGAMA, KEPRESIDENAN DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA III SEKSI ANGGARAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI I SEKSI ANGGARAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI II SEKSI ANGGARAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KESEHATAN SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEHATAN I SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEHATAN II SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEHATAN III SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKSI DUKUNGAN TEKNIS SEKSI PENGOLAHAN DATA ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA SEKSI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN IV SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL IV SEKSI ANGGARAN BIDANG AGAMA, KEPRESIDENAN DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA IV SEKSI ANGGARAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI IV SEKSI ANGGARAN BIDANG KESEHATAN IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG HUKUM SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN SEKSI ANGGARAN BIDANG HUKUM I SEKSI ANGGARAN BIDANG HUKUM II SEKSI ANGGARAN BIDANG HUKUM III SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN I SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN II SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT MITRA PPA BUN SEKSI MITRA PPA BUN I SEKSI MITRA PPA BUN II SEKSI MITRA PPA BUN III SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAINNYA SEKSI PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BELANJA SUBSIDI SEKSI PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BELANJA LAINNYA I SEKSI PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BELANJA LAINNYA II SEKSI ANGGARAN BIDANG HUKUM IV SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN IV SEKSI MITRA PPA BUN IV SEKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAINNYA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK SEKSI ANGGARAN BIDANG POLITIK I SEKSI ANGGARAN BIDANG POLITIK II SEKSI ANGGARAN BIDANG POLITIK III SEKSI ANGGARAN BIDANG POLITIK IV SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BA BUN SEKSI DUKUNGAN TEKNIS SEKSI PENGOLAHAN DATA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUBDIREKTORAT PENERIMAAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA I SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA II SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA III SEKSI PENERIMAAN LABA BUMN I SEKSI PENERIMAAN LABA BUMN II SEKSI PENERIMAAN LABA BUMN III SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IA SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IB SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IC SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IIA SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IIB SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IIC SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIA SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIB SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEKSI PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI I SEKSI PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI II SEKSI PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI III SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PNBP SEKSI DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PNBP I SEKSI DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PNBP II SEKSI DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PNBP III SEKSI PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI IV SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ID SEKSI PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA IID BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT STANDAR BIAYA SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN SEKSI PERENCANAAN SISTEM PENGANGGARAN SEKSI PROSES BISNIS PENGANGGARAN SEKSI PENERAPAN SISTEM PENGANGGARAN SEKSI STANDAR BIAYA I SEKSI STANDAR BIAYA II SEKSI STANDAR BIAYA III SEKSI EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN I SEKSI EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN II SEKSI EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN III SEKSI BASIS DATA PENGANGGARAN SEKSI PENYAJIAN INFORMASI PENGANGGARAN SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGANGGARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN SEKSI RISET DAN PENGEMBANGAN STANDAR BIAYA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI KLASIFIKASI ANGGARAN SEKSI EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN IV SEKSI DUKUNGAN TEKNIS INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN KEMENTERIANDAN LEMBAGA SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN JAMINAN SOSIAL SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PNBP SUBDIREKTORAT HARMONISASI PENGANGGARAN REMUNERASI SEKSI HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA I SEKSI HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA II SEKSI HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA III SEKSI HARMONISASI PERATURAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEKSI HARMONISASI PERATURAN JAMINAN SOSIAL PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA SEKSI HARMONISASI PERATURAN JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN SEKSI HARMONISASI PERATURAN PNBP I SEKSI HARMONISASI PERATURAN PNBP II SEKSI HARMONISASI PERATURAN PNBP III SEKSI HARMONISASI PENGANGGARAN REMUNERASI I SEKSI HARMONISASI PENGANGGARAN REMUNERASI II SEKSI HARMONISASI PENGANGGARAN REMUNERASI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM SUBDIREKTORAT PERATURAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN, JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SUBDIREKTROAT PERATURAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PENAGIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SUBDIREKTROAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT FORENSIK DAN BARANG BUKTI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT EKSTENSIFIKASI SUBDIREKTORAT PENDATAAN SUBDIREKTORAT PENILAIAN I SUBDIREKTORAT PENILAIAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGURANGAN DAN KEBERATAN SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN I SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN II SUBDIREKTORAT PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT POTENSI PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT DAMPAK KEBIJAKAN SUBDIREKTORAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMANTAUAN SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI DAN EVALUASI PENERIMAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN SUBDIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT PELAYANAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN KEMITRAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PELAYANAN OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PENDUKUNG OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBDIREKTORAT INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI ORGANISASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT MANAJEMEN TRANSFORMASI SUBDIREKTORAT PERJANJIAN DAN KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT INTELIJEN STRATEJIK SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT OPERASI INTELIJEN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN PENGUKURAN KINERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI SUBBAGIAN LAYANAN DAN MANAJEMEN BASIS DATA KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENINGKATAN KAPASITAS SUBBAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN I SUBBAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN II SUBBAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI GAJI DAN TUNJANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN PENGADAAN I SUBBAGIAN PENGADAAN II SUBBAGIAN PENGADAAN III BAGIAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SUBBAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN DINAS SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN PEGAWAI SUBBAGIAN KEPANGKATAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI SUBBAGIAN INVENTARISASI, PEMELIHARAAN, DAN PENGHAPUSAN SUBBAGIAN SARANA DAN PRASARANA SUBBAGIAN URUSAN DALAM BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I SUBDIREKTORAT PERATURAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN, JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEKSI PERATURAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEKSI PERATURAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEKSI PERATURAN PERPAJAKAN LAINNYA SEKSI PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI I SEKSI PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI II SEKSI PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI III SEKSI PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN I SEKSI PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN II SEKSI PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA SEKSI PERATURAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA SEKSI PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN I SEKSI PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN II SEKSI PERATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SUBDIREKTROAT PERATURAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN SEKSI PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BADAN I SEKSI PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BADAN II SEKSI PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BADAN III SEKSI PERATURAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN I SEKSI PERATURAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN II SEKSI PERATURAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI SEKSI BANTUAN HUKUM I SEKSI BANTUAN HUKUM II SEKSI BANTUAN HUKUM III SEKSI BANTUAN HUKUM IV SEKSI ANALISIS PERATURAN PERPAJAKAN SEKSI SINKRONISASI PERATURAN PERPAJAKAN SEKSI SINERGI PERATURAN PERPAJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II SEKSI ANALISIS PERATURAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN SEKSI PERENCANAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEKSI PERENCANAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK BADAN SEKSI STRATEGI PEMERIKSAAN SEKSI TEKNIK PEMERIKSAAN SEKSI PENGENDALIAN MUTU PEMERIKSAAN SEKSI EVALUASI DAN KINERJA PEMERIKSAAN SEKSI PEMERIKSAAN TRANSAKSI PERUSAHAAN GRUP SEKSI PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK SEKTOR SUMBER DAYA ALAM SEKSI TRANSFER PRICING DAN TRANSAKSI KHUSUS LAINNYA SEKSI KERJASAMA PEMERIKSAAN SEKSI DUKUNGAN TEKNIS PEMERIKSAAN SEKSI DATA DAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN SUBDIREKTORAT PENAGIHAN SEKSI STRATEGI DAN DUKUNGAN PENAGIHAN SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI PENAGIHAN SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN ADMINISTRASI PENAGIHAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SUBDIREKTROAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT FORENSIK DAN BARANG BUKTI SEKSI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN I SEKSI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN II SEKSI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN III SEKSI PENYIDIKAN I SEKSI PENYIDIKAN II SEKSI PENYIDIKAN III SEKSI FORENSIK PERPAJAKAN I SEKSI FORENSIK PERPAJAKAN II SEKSI BARANG BUKTI DAN TAHANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN SUBDIREKTORAT EKSTENSIFIKASI SUBDIREKTORAT PENDATAAN SUBDIREKTORAT PENILAIAN I SUBDIREKTORAT PENILAIAN II SEKSI PERENCANAAN EKSTENSIFIKASI SEKSI TEKNIS EKSTENSIFIKASI SEKSI EVALUASI EKSTENSIFIKASI SEKSI PERENCANAAN PENDATAAN DAN PEMETAAN SEKSI TEKNIS PENDATAAN DAN PEMETAAN SEKSI DUKUNGAN DAN EVALUASI DATA SEKSI PENILAIAN MASSAL BUMI SEKSI PENILAIAN INDIVIDU PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN SEKSI PENILAIAN INDIVIDU KOMERSIAL DAN OBJEK KHUSUS SEKSI PENILAIAN MASSAL BANGUNAN SEKSI PENILAIAN INDIVIDU PERUMAHAN DAN INDUSTRI SEKSI PENILAIAN INDIVIDU PERTAMBANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING SUBDIREKTORAT PENGURANGAN DAN KEBERATAN SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN I SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN II SUBDIREKTORAT PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI SEKSI PENGURANGAN DAN KEBERATAN I SEKSI PENGURANGAN DAN KEBERATAN II SEKSI PENGURANGAN DAN KEBERATAN III SEKSI BANDING DAN GUGATAN IA SEKSI BANDING DAN GUGATAN IB SEKSI BANDING DAN GUGATAN IC SEKSI BANDING DAN GUGATAN IIA SEKSI BANDING DAN GUGATAN IIB SEKSI BANDING DAN GUGATAN IIC SEKSI PENINJAUAN KEMBALI SEKSI EVALUASI PENGURANGAN DAN KEBERATAN SEKSI EVALUASI BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING SEKSI PENGURANGAN DAN KEBERATAN IV SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT POTENSI PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT DAMPAK KEBIJAKAN SUBDIREKTORAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMANTAUAN SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI DAN EVALUASI PENERIMAAN SEKSI POTENSI SEKTOR INDUSTRI SEKSI POTENSI SEKTOR PERDAGANGAN SEKSI POTENSI SEKTOR JASA SEKSI DAMPAK KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEKSI DAMPAK KONDISI MAKRO EKONOMI SEKSI DAMPAK KEBIJAKAN UMUM SEKSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR INDUSTRI SEKSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR PERDAGANGAN SEKSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEKTOR JASA SEKSI PEMBUKUAN DAN REKONSILIASI I SEKSI PEMBUKUAN DAN REKONSILIASI II SEKSI STATISTIK DAN PRAKIRAAN PENERIMAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN SEKSI PEMANTAUAN PEMANFAATAN DATA SEKSI EVALUASI PENERIMAAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUBDIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT PELAYANAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN KEMITRAAN SEKSI MATERI PENYULUHAN SEKSI BIMBINGAN TENAGA PENYULUH SEKSI DUKUNGAN PENYULUHAN SEKSI PELAYANAN PENGADUAN SEKSI DUKUNGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI SEKSI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN SEKSI HUBUNGAN INTERNAL SEKSI HUBUNGAN EKSTERNAL SEKSI PENGELOLAAN BERITA SEKSI KERJASAMA DALAM NEGERI SEKSI KERJASAMA LUAR NEGERI SEKSI KEMITRAAN WAJIB PAJAK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKSI PENGELOLAAN SITUS SEKSI DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN SEKSI PEMUKTAHIRAN TAX KNOWLEDGE BASED SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT PELAYANAN OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PENDUKUNG OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR SEKSI PELAYANAN SISTEM INFORMASI SEKSI PELAYANAN APLIKASI DAN REGISTRASI SEKSI PELAYANAN DUKUNGAN TEKNIS SEKSI BIMBINGAN SISTEM SEKSI PEMUTAKHIRAN DATA TAMPILAN SEKSI PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK SEKSI PEMANTAUAN KONFIGURASI DAN KAPASITAS SEKSI PEMANTAUAN KEAMANAN SISTEM DAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA SEKSI PEMANTAUAN BASIS DATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN SEKSI PELAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA SEKSI PENGELOLAAN INTRANET DAN INTERNET SEKSI PEMANTAUAN PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBDIREKTORAT INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI ORGANISASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SEKSI INTERNALISASI KEPATUHAN SEKSI PENGUJIAN KEPATUHAN SEKSI PENJAMINAN KUALITAS SEKSI INVESTIGASI INTERNAL I SEKSI INVESTIGASI INTERNAL II SEKSI EVALUASI TEMUAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL SEKSI PERENCANAAN STRATEGIS SEKSI PENGEMBANGAN DESAIN KELEMBAGAAN SEKSI EVALUASI IMPLEMENTASI DESAIN KELEMBAGAAN SEKSI PENGEMBANGAN KLASIFIKASI JABATAN SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM MUTASI, PROMOSI, DAN KOMPENSASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR SUBDIREKTORAT KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI SEKSI ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI SEKSI PERANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PERPAJAKAN SEKSI ANALISIS KONFIGURASI DAN KAPASITAS SEKSI ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI DATA SEKSI PENGEMBANGAN KONFIGURASI BASIS DATA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA SEKSI PENGELOLAAN BASIS DATA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI PERPAJAKAN SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMASI GEOGRAFIS SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMASI DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEKSI EVALUASI SISTEM INFORMASI SEKSI PENGELOLAAN DATA SPASIAL SEKSI PENYUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN SEKSI PENGEMBANGAN PENYULUHAN I SEKSI PENGEMBANGAN PENYULUHAN II SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN I SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN II SEKSI PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM I SEKSI PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM II SEKSI PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI SEKSI PENGEMBANGAN PEMETAAN DAN PENILAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS SUBDIREKTORAT MANAJEMEN TRANSFORMASI SEKSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN SEKSI MANAJEMEN PROSES DAN PENJAMINAN KUALITAS PENGEMBANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PERJANJIAN DAN KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL SEKSI PERJANJIAN DAN KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL I SEKSI PERJANJIAN DAN KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL II SEKSI PERJANJIAN DAN KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL III SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL I SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL II SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL III SEKSI PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL I SEKSI PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL II SEKSI PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL IV SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT INTELIJEN STRATEJIK SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT OPERASI INTELIJEN SEKSI KAJIAN INTELIJEN STRATEJIK SEKSI PENERIMAAN, IDENTIFIKASI, DAN DISTRIBUSI IDLP SEKSI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, DAN DISEMINASI INTELIJEN SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI SEKSI INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI I SEKSI INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI II SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM SEKSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM I SEKSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM II SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI OPERASI INTELIJEN SEKSI OPERASI INTELIJEN I SEKSI OPERASI INTELIJEN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN SEKSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM III SEKSI PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN SEKSI INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI III SEKSI OPERASI INTELIJEN III SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM SUBDIREKTORAT IMPOR SUBDIREKTORAT EKSPOR SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI BARANG SUBDIREKTORAT NILAI PABEAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PEMBEBASAN SUBDIREKTORAT FASILITAS PERTAMBANGAN SUBDIREKTORAT FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR SUBDIREKTORAT TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR SUBDIREKTORAT PERIZINAN DAN FASILITAS CUKAI SUBDIREKTORAT PELUNASAN DANPENGEMBALIAN CUKAI SUBDIREKTORAT POTENSI CUKAI DAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT MULTILATERAL SUBDIREKTORAT BILATERAL SUBDIREKTORAT REGIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEBERATAN SUBDIREKTORAT BANDING SUBDIREKTORAT UPAYA HUKUM SUBDIREKTORAT PERATURAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUBDIREKTORAT STRATEGI DAN PERENCANAAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN KEAMANAN INFORMASI, MANAJEMEN LAYANAN, DAN EVALUASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN LAYANAN DATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT PENJAMINAN KUALITAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN AUDIT SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT I SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT II SUBDIREKTORAT MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN KUALITAS AUDIT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT INTELIJEN SUBDIREKTORAT PENINDAKAN SUBDIREKTORAT PATROLI LAUT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN TRANSFORMASI SUBDIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN SUBDIREKTORAT PROGRAM PRIORITAS DAN AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR SUBDIREKTORAT FASILITAS KAWASAN KHUSUS SUBDIREKTORAT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI SUBDIREKTORAT PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KINERJA SUBDIREKTORAT NARKOTIKA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT SARANA OPERASI BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGIAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA LAKSANA I SUBBAGIAN TATA LAKSANA II SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN PEGAWAI SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI I SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI II SUBBAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN PENGADAAN SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN DISTRIBUSI BAGIAN UMUM SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN SUBBAGIAN GAJI SUBBAGIAN PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTUR JENDERAL SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PROFESI KEPABEANAN DAN CUKAI BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN SUBDIREKTORAT IMPOR SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI BARANG SUBDIREKTORAT EKSPOR SUBDIREKTORAT NILAI PABEAN SEKSI IMPOR I SEKSI IMPOR II SEKSI IMPOR III SEKSI KLASIFIKASI I SEKSI KLASIFIKASI II SEKSI KLASIFIKASI III SEKSI EKSPOR I SEKSI EKSPOR II SEKSI EKSPOR III SEKSI KLASIFIKASI IV SEKSI NILAI PABEAN I SEKSI NILAI PABEAN II SEKSI NILAI PABEAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN SUBDIREKTORAT PROGRAM PRIORITAS DAN AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR SEKSI REGISTRASI KEPABEANAN I SEKSI REGISTRASI KEPABEANAN II SEKSI REGISTRASI KEPABEANAN III SEKSI SERTIFIKASI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SEKSI PENGEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS SEKSI IMPOR IV SEKSI NILAI PABEAN IV SEKSI REGISTRASI KEPABEANAN IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN SUBDIREKTORAT PEMBEBASAN SUBDIREKTORAT FASILITAS PERTAMBANGAN SUBDIREKTORAT FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR SUBDIREKTORAT TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SEKSI PEMBEBASAN KEPENTINGAN INDUSTRI SEKSI PEMBEBASAN KEPENTINGAN PEMERINTAH SEKSI PEMBEBASAN KEPENTINGAN LAINNYA SEKSI FASILITAS MIGAS SEKSI FASILITAS ANEKA TAMBANG SEKSI EVALUASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN FASILITAS PERTAMBANGAN SEKSI FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN SEKSI FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR PENGEMBALIAN SEKSI EVALUASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR SEKSI KAWASAN BERIKAT SEKSI GUDANG BERIKAT SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT LAINNYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN SEKSI EVALUASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT FASILITAS KAWASAN KHUSUS SEKSI FASILITAS KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS SEKSI FASILITAS KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN KHUSUS LAINNYA SEKSI EVALUASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN FASILITAS KAWASAN KHUSUS SEKSI EVALUASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI SUBDIREKTORAT TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR SUBDIREKTORAT PERIZINAN DAN FASILITAS CUKAI SUBDIREKTORAT PELUNASAN DAN PENGEMBALIAN CUKAI SUBDIREKTORAT POTENSI CUKAI DAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEKSI TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR I SEKSI TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR II SEKSI TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR III SEKSI PERIZINAN DAN FASILITAS I SEKSI PERIZINAN DAN FASILITAS II SEKSI PERIZINAN DAN FASILITAS III SEKSI PELUNASAN CUKAI I SEKSI PELUNASAN CUKAI II SEKSI PENGEMBALIAN CUKAI SEKSI POTENSI CUKAI I SEKSI POTENSI CUKAI II SEKSI KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA SUBDIREKTORAT BILATERAL SUBDIREKTORAT REGIONAL SEKSI BILATERAL I SEKSI BILATERAL II SEKSI BILATERAL III SEKSI REGIONAL I SEKSI REGIONAL II SEKSI REGIONAL III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI SEKSI STRATEGI KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT SEKSI PUBLIKASI I SUBDIREKTORAT PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI SEKSI PENYULUHAN SEKSI LAYANAN INFORMASI SEKSI MANAJEMEN LAYANAN DAN PENJAMINAN KUALITAS LAYANAN SEKSI BILATERAL IV SEKSI REGIONAL IV SEKSI PUBLIKASI II SEKSI EDUKASI MASYARAKAT SUBDIREKTORAT MULTILATERAL SEKSI MULTILATERAL I SEKSI MULTILATERAL II SEKSI MULTILATERAL III SEKSI MULTILATERAL IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN SUBDIREKTORAT KEBERATAN SUBDIREKTORAT BANDING SUBDIREKTORAT UPAYA HUKUM SUBDIREKTORAT PERATURAN SEKSI KEBERATAN I SEKSI KEBERATAN II SEKSI EVALUASI KEBERATAN SEKSI BANDING I SEKSI BANDING II SEKSI EVALUASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SEKSI UPAYA HUKUM I SEKSI UPAYA HUKUM II SEKSI UPAYA HUKUM III SEKSI PERATURAN I SEKSI PERATURAN II SEKSI PERATURAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI SUBDIREKTORAT STRATEGI DAN PERENCANAAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN KEAMANAN INFORMASI, MANAJEMEN LAYANAN, DAN EVALUASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN LAYANAN DATA SEKSI PERENCANAAN DAN TATA KELOLA KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI ARSITEKTUR DAN ANALISIS KAPASITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI MANAJEMEN PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI I SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI II SEKSI PENGENDALIAN KEAMANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SEKSI MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI EVALUASI LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI PENGELOLAAN BASIS DATA SEKSI MANAJEMEN KUALITAS DATA SEKSI ANALISA DAN LAYANAN DATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI SEKSI PENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT PENJAMINAN KUALITAS SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KINERJA SEKSI EDUKASI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKSI ANALISIS DATA DAN INFORMASI SEKSI VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL I SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL II SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL III SEKSI PENJAMINAN KUALITAS I SEKSI PENJAMINAN KUALITAS II SEKSI PENJAMINAN KUALITAS III SEKSI PENGELOLAAN KINERJA I SEKSI PENGELOLAAN KINERJA II SEKSI PENGELOLAAN KINERJA III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI SUBDIREKTORAT PERENCANAAN AUDIT SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT I SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT II SUBDIREKTORAT MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN KUALITAS AUDIT SEKSI PERENCANAAN AUDIT I SEKSI PERENCANAAN AUDIT II SEKSI PERENCANAAN AUDIT III SEKSI PELAKSANAAN AUDIT IA SEKSI PELAKSANAAN AUDIT IB SEKSI PELAKSANAAN AUDIT IC SEKSI PELAKSANAAN AUDIT IIA SEKSI PELAKSANAAN AUDIT IIB SEKSI PELAKSANAAN AUDIT IIC SEKSI MONITORING DAN EVALUASI AUDIT I SEKSI MONITORING DAN EVALUASI AUDIT II SEKSI PENJAMINAN KUALITAS I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENJAMINAN KUALITAS II BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT INTELIJEN SUBDIREKTORAT PENINDAKAN SUBDIREKTORAT PATROLI LAUT SEKSI INTELIJEN KEPABEANAN SEKSI INTELIJEN CUKAI SEKSI INTELIJEN LARANGAN PEMBATASAN DAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA SEKSI PENINDAKAN IMPOR SEKSI PENINDAKAN EKSPOR SEKSI PENINDAKAN CUKAI I SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI PATROLI LAUT SEKSI PATROLI LAUT I SEKSI PATROLI LAUT II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI DUKUNGAN OPERASI INTELIJEN SEKSI PENINDAKAN CUKAI II SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT NARKOTIKA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT SARANA OPERASI SEKSI INTELIJEN NARKOTIKA SEKSI PENINDAKAN NARKOTIKA SEKSI OPERASI NARKOTIKA SEKSI PENYIDIKAN I SEKSI PENYIDIKAN II SEKSI BARANG HASIL PENINDAKAN SEKSI SARANA OPERASI I SEKSI SARANA OPERASI II SEKSI SARANA OPERASI III SEKSI TEMPAT TAHANAN SEKSI SARANA OPERASI IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN TRANSFORMASI SUBDIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI PENERIMAAN SEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN SEKSI PEMANTAUAN PENERIMAAN SEKSI KEBIJAKAN ORGANISASI SEKSI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SEKSI PENGEMBANGAN PROSES BISNIS DAN MANAJEMEN TRANSFORMASI SEKSI PEMANTAUAN RISIKO SEKSI PENGENDALIAN RISIKO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN UMUM BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN I SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN II SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT OPTIMALISASI KAS SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN TREASURY DEALING ROOM DAN MANAJEMEN RISIKO SUBDIREKTORAT MANAJEMEN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SUBDIREKTORAT MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN HIBAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN INVESTASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN, PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO INVESTASI SUBDIREKTORAT HUKUM SUBDIREKTORAT INVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN STANDARDISASI TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM SUBDIREKTORAT TARIF, REMUNERASI, DAN INFORMASI BADAN LAYANAN UMUM SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SUBDIREKTORAT BIMBINGAN AKUNTANSI INSTANSI DAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI PUSAT DAN PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI EKSTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN IV SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT MANAJEMEN REKENING LAINNYA DAN PEMBINAAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM II SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM III SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM SUBDIREKTORAT SETELMEN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN KAS SUBDIREKTORAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH SUBDIREKTORAT KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SUBDIREKTORAT STATISTIK DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT SISTEM AKUNTANSI SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PERBENDAHARAAN SUBDIREKTORAT PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, PERHITUNGAN PIHAK KETIGA, DAN KEBIJAKAN TUNTUTAN GANTI RUGI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI SUBBAGIAN PENGEMBANGAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN TALENTA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI SUBBAGIAN MUTASI DAN PENILAIAN KINERJA SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEHUMASAN, LAYANAN INFORMASI DAN PROTOKOLER SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL SUBBAGIAN MANAJEMEN RISIKO SUBBAGIAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL SUBBAGIAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI DAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI DAN KESEJAHTERAAN BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN I SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN II SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN III SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN SEKSI KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN I SEKSI KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN II SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN I-A SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN I-B SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN I-C SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN II-A SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN II-B SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN II-C SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN II-D SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN III-A SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN III-B SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN III-C KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN IV SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN IV-A SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN IV-B SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN IV-C SEKSI ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN I SEKSI ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN II SEKSI ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN III SEKSI KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN III SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN III-D SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN IV-D SEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN I-D SEKSI ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA SUBDIREKTORAT OPTIMALISASI KAS SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN TREASURY DEALING ROOM DAN MANAJEMEN RISIKO SUBDIREKTORAT MANAJEMEN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SUBDIREKTORAT MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN HIBAH SEKSI PENGELOLAAN LIKUIDITAS SEKSI PENGELOLAAN PENEMPATAN UANG SEKSI PENGELOLAAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA SEKSI PERATURAN DAN KEPATUHAN SEKSI MANAJEMEN RISIKO, PORTFOLIO DAN DUKUNGAN ASSET-LIABILITY COMMITTEE SEKSI RISET EKONOMI DAN PENGEMBANGAN STRATEGI SEKSI PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN SEKSI PENGELOLAAN REKENING PENERIMAAN SEKSI KEBIJAKAN REKENING KAS UMUM NEGARA DAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA SEKSI MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN HIBAH I SEKSI MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN HIBAH II SEKSI MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN HIBAH III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA SEKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN HIBAH SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT MANAJEMEN REKENING LAINNYA DAN PEMBINAAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SEKSI PENGELOLAAN REKENING LAINNYA SUMBER DAYA ALAM DAN NON SUMBER DAYA ALAM SEKSI PENGELOLAAN REKENING LAINNYA MILIK KEMENTERIAN/LEMBAGA SEKSI PEMBINAAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SEKSI PENGELOLAAN VALUTA ASING SUBDIREKTORAT SETELMEN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN KAS SEKSI SETELMEN TRANSAKSI REKENING KAS UMUM NEGARA SEKSI SETELMEN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN TRANSAKSI TREASURY DEALING ROOM SEKSI KONSOLIDASI REKENING DAN DUKUNGAN TEKNIS SEKSI PELAPORAN PENGELOLAAN REKENING LAINNYA DAN BENDAHARA SEKSI AKUNTANSI REKENING KAS UMUM NEGARA SEKSI KONSOLIDASI PELAPORAN KEUANGAN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN INVESTASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN, PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO INVESTASI SUBDIREKTORAT HUKUM SUBDIREKTORAT INVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKSI KEBIJAKAN, PENGEMBANGAN, DAN PERENCANAAN STRATEGIS INVESTASI SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN EKSTERNAL SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN INTERNAL SEKSI PENGANGGARAN INVESTASI SEKSI PENGELOLAAN KINERJA SEKSI PENGELOLAAN RISIKO SEKSI PERATURAN I SEKSI PERATURAN II SEKSI PERJANJIAN DAN KEPATUHAN I SEKSI INVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA I SEKSI INVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA II SEKSI INVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH SEKSI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH I SEKSI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH II SEKSI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH III SUBDIREKTORAT KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA SEKSI KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA I SEKSI KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA II SEKSI ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI SEKSI DATA, INFORMASI, DAN PELAPORAN SEKSI PERJANJIAN DAN KEPATUHAN II SEKSI ANALISIS DAN PENGEMBANGAN INVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKSI ANALISIS DAN PENGEMBANGAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH SEKSI KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA III SEKSI ANALISIS DAN PENGEMBANGAN KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM SUBDIREKTORAT TARIF, REMUNERASI, DAN INFORMASI BADAN LAYANAN UMUM SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM I SEKSI TARIF BADAN LAYANAN UMUM SEKSI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM SEKSI INFORMASI BADAN LAYANAN UMUM SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM I-A SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM I-B SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM I-C KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM II SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM II-A SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM II-B SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM II-C SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM III SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM III-A SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM III-B SEKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM III-C SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN STANDARDISASI TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM SEKSI PERATURAN DAN STANDARDISASI TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM I SEKSI PERATURAN DAN STANDARDISASI TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM II SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT SISTEM AKUNTANSI SUBDIREKTORAT BIMBINGAN AKUNTANSI INSTANSI DAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI PUSAT DAN PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SEKSI SISTEM AKUNTANSI PUSAT SEKSI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI SEKSI SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA DAN UNIT KHUSUS SEKSI BIMBINGAN AKUNTANSI INSTANSI I SEKSI BIMBINGAN AKUNTANSI INSTANSI II SEKSI BIMBINGAN AKUNTANSI INSTANSI III SEKSI PELAPORAN KAS DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA SEKSI AKUNTANSI PUSAT DAN PELAPORAN REALISASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA SEKSI PELAPORAN BADAN LAINNYA, TRANSAKSI KHUSUS, DAN NERACA BENDAHARA UMUM NEGARA SEKSI KONSOLIDASI DAN PELAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN OPERASIONAL SEKSI KONSOLIDASI DAN PELAPORAN NERACA DAN PERUBAHAN EKUITAS SEKSI KONSOLIDASI DAN PELAPORAN KAS DAN SALDO ANGGARAN LEBIH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEKSI DUKUNGAN PENGEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEKSI DUKUNGAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT SEKSI DUKUNGAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SUBDIREKTORAT STATISTIK DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKSI PENGEMBANGAN MANUAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH SEKSI KONSOLIDASI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH UMUM SEKSI KONSOLIDASI DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK SEKSI FASILITASI KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEKSI BIMBINGAN AKUNTANSI REGIONAL DAN BENDAHARA UMUM NEGARA SEKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA SEKSI PENGELOLAAN BAGAN AKUN STANDAR SEKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKSI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN MANAJERIAL KEUANGAN PEMERINTAH BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM SEKSI TRANSFORMASI SISTEM PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN SEKSI TRANSFORMASI PENGELOLAAN LIKUIDITAS SEKSI TRANSFORMASI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN MISI KHUSUS SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN I SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN II SEKSI KERJASAMA KELEMBAGAAN SEKSI HARMONISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN I SEKSI HARMONISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN II SEKSI HARMONISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN III SEKSI PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM I SEKSI PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM II SEKSI PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN KOMUNIKASI SEKSI HARMONISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN IV SEKSI PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM IV SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PERBENDAHARAAN SEKSI STANDARISASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PERBENDAHARAAN I SEKSI STANDARISASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PERBENDAHARAAN II SEKSI STANDARISASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PERBENDAHARAAN III SUBDIREKTORAT PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, PERHITUNGAN PIHAK KETIGA, DAN KEBIJAKAN TUNTUTAN GANTI RUGI SEKSI PEMBAYARAN PROGRAM PENSIUN SEKSI PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN SEKSI PEMBAYARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI EKSTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SEKSI PERENCANAAN DAN ANALISIS SISTEM APLIKASI SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI I SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI II SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTERNAL I SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTERNAL II SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTERNAL III SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI EKSTERNAL I SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI EKSTERNAL II SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI EKSTERNAL III SEKSI PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS SEKSI PENGELOLAAN PERANGKAT LUNAK SEKSI PENGELOLAAN JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI SISTEM INFORMASI SEKSI PERENCANAAN DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI PENGELOLAAN KINERJA TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI DUKUNGAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN MUTU APLIKASI SEKSI PENGELOLA DATA REFERENSI DAN PENGGUNA SISTEM SEKSI LAYANAN PENGGUNA SEKSI PENGELOLAAN DAN ANALISIS BASIS DATA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENILAIAN DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA II SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA III SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN I SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN II SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA I SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA II SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN I SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA I SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA II SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEPEGAWAIAN SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI SUBDIREKTORAT KUALITAS PENILAI PEMERINTAH SUBDIREKTORAT ANALISIS DATA DAN INFORMASI PENILAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT BINA LELANG I SUBDIREKTORAT BINA LELANG II SUBDIREKTORAT BINA LELANG III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERATURAN PERUNDANGAN SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SUBDIREKTORAT PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN OPERASIONAL SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN III SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI DAN PERENCANAAN KINERJA SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL DAN EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN KEPEMIMPINAN SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA DAN MUTASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI UMUM KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN PERLENGEKAPAN SUBBAGIAN PENGADAAN SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI SUBBAGIAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN DINAS SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN GAJI BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA II SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA III SEKSI BARANG MILIK NEGARA IA SEKSI BARANG MILIK NEGARA IB SEKSI BARANG MILIK NEGARA IC SEKSI BARANG MILIK NEGARA IIA SEKSI BARANG MILIK NEGARA IIB SEKSI BARANG MILIK NEGARA IIC SEKSI BARANG MILIK NEGARA IID SEKSI BARANG MILIK NEGARA IIIA SEKSI BARANG MILIK NEGARA IIIB SEKSI BARANG MILIK NEGARA IIIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA IV SEKSI BARANG MILIK NEGARA IVA SEKSI BARANG MILIK NEGARA IVB SEKSI BARANG MILIK NEGARA IVC SEKSI BARANG MILIK NEGARA IIID SEKSI BARANG MILIK NEGARA IVD SEKSI BARANG MILIK NEGARA ID BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN I SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN II SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN III SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IA SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IB SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IC SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIA SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIB SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIC SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIIA SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIIB SEKSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA I SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA II SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN I SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN II SEKSI PIUTANG NEGARA IA SEKSI PIUTANG NEGARA IB SEKSI PIUTANG NEGARA IC SEKSI PIUTANG NEGARA IIA SEKSI PIUTANG NEGARA IIB SEKSI PIUTANG NEGARA IIC SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IA SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IB SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IC SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IIA SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IIB SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PIUTANG NEGARA KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN III SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IIIA SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IIIB SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IIIC SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN ID SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IID SEKSI KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IIID BAGAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA II SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA III SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IIA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IIB SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IIC SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IIIA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IIIB SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IIIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI I SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI II SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI III SUBDIREKTORAT PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN OPERASIONAL SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN INFORMASI SEKSI PENGKAJIAN DAN STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI LAYANAN OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA I SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IB SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IC SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IID SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA IIID SEKSI INTEGRASI SISTEM APLIKASI SEKSI PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS, LUNAK, DAN JARINGAN SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA ID BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENILAIAN SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM SUBDIREKTORAT KUALITAS PENILAI PEMERINTAH SUBDIREKTORAT ANALISIS DATA DAN INFORMASI PENILAIAN SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN REAL PROPERTI I SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN REAL PROPERTI II SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI KHUSUS I SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS I SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS II SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN SUMBER DAYA ALAM I SEKSI PEMBINAAN PENILAI PEMERINTAH I SEKSI PEMBINAAN PENILAI PEMERINTAH II SEKSI PENINGKATAN KUALITAS PENILAI PEMERINTAH SEKSI KAJI ULANG LAPORAN PENILAIAN SEKSI VERIFIKASI PERMOHONAN PENILAIAN SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENILAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENILAIAN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN SUMBER DAYA ALAM II SEKSI PENGAWASAN DAN KODE ETIK PENILAI PEMERINTAH SEKSI STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI KHUSUS II BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT LELANG SUBDIREKTORAT BINA LELANG I SUBDIREKTORAT BINA LELANG II SUBDIREKTORAT BINA LELANG III SEKSI BINA LELANG IA SEKSI BINA LELANG IB SEKSI BINA LELANG IC SEKSI BINA LELANG IIA SEKSI BINA LELANG IIB SEKSI BINA LELANG IIC SEKSI BINA LELANG IIIA SEKSI BINA LELANG IIIB SEKSI BINA LELANG IIIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT LELANG SUBBAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUBDIREKTORAT PERATURAN PERUNDANGAN SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT SEKSI PERATURAN PERUNDANGAN I SEKSI PERATURAN PERUNDANGAN II SEKSI PERATURAN PERUNDANGAN III SEKSI BANTUAN HUKUM I SEKSI BANTUAN HUKUM II SEKSI BANTUAN HUKUM III SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PERATURAN PERUNDANGAN IV SEKSI BANTUAN HUKUM IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN UMUM, KEHUMASAN, DAN BANTUAN HUKUM SUBDIREKTORAT DANA BAGI HASIL SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI UMUM SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK I SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT SINKRONISASI RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SUBDIREKTORAT BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT HIBAH, DANA DARURAT, DAN DANA INSENTIF DAERAH SUBDIREKTORAT DANA DESA, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN TRANSFER SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT EVALUASI KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDANAAN PERKOTAAN DAN KAWASAN SUBDIREKTORAT DATA KEUANGAN DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN SUBDIREKTORAT DATA NON KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN NON DANA PERIMBANGAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN UMUM, KEHUMASAN, DAN BANTUAN HUKUM SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN MUTASI DAN INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOLER SUBBAGIAN PERLENGKAPAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL I SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL II SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA SUBBAGIAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN SUBBAGIAN KEHUMASAN, BANTUAN HUKUM, DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA SUBBAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN SUBDIREKTORAT DANA BAGI HASIL SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI UMUM SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK I SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK II SEKSI DATA DANA BAGI HASIL SEKSI PERENCANAAN DANA BAGI HASIL SEKSI ALOKASI DANA BAGI HASIL SEKSI DATA DANA ALOKASI UMUM SEKSI PERENCANAAN DANA ALOKASI UMUM SEKSI ALOKASI DANA ALOKASI UMUM SEKSI DATA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK I SEKSI PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK I SEKSI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK I SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK I SEKSI DATA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK II SEKSI PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK II SEKSI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN SEKSI DATA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SEKSI PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SEKSI ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK II SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI UMUM BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT SINKRONISASI RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH SUBDIREKTORAT BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH SEKSI SINKRONISASI RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAN KOTA SEKSI SINKRONISASI RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN I SEKSI SINKRONISASI RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN II SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DAN KOTA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN I SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN II SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DAN KOTA SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN I SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN II SEKSI PERENCANAAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH SEKSI PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH I SEKSI PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKSI PAJAK DAERAH I SEKSI PAJAK DAERAH II SEKSI RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKSI PENYUSUNAN HASIL SINKRONISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEKSI PENYUSUNAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKSI SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN SUBDIREKTORAT HIBAH, DANA DARURAT, DAN DANA INSENTIF DAERAH SUBDIREKTORAT DANA DESA, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN TRANSFER SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH SEKSI DATA DAN PERENCANAAN HIBAH, DANA DARURAT, DAN DANA INSENTIF DAERAH SEKSI ALOKASI HIBAH, DANA DARURAT, DAN DANA INSENTIF DAERAH SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI HIBAH, DANA DARURAT, DAN DANA INSENTIF DAERAH SEKSI DATA DANA DESA, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKSI PERENCANAAN DANA DESA, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKSI ALOKASI DANA DESA, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKSI PELAKSANAAN TRANSFER I SEKSI PELAKSANAAN TRANSFER II SEKSI PELAKSANAAN TRANSFER III SEKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM SEKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS SEKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMBIAYAAN, HIBAH, DANA DESA, OTONOMI KHUSUS DAN INSENTIF KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN SEKSI KONSOLIDASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN NON DANA PERIMBANGAN SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, HIBAH, DAN DANA DARURAT SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN DANA DESA, OTONOMI KHUSUS DAN INSENTIF SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRANSFER SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKSI PELAKSANAAN TRANSFER IV BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT EVALUASI KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDANAAN PERKOTAAN DAN KAWASAN SUBDIREKTORAT DATA KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT DATA NON KEUANGAN DAERAH SEKSI EVALUASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEKSI EVALUASI PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH SEKSI EVALUASI DANA DEKONSENTRASI SEKSI PENGEMBANGAN PENDANAAN PERKOTAAN DAN DAERAH OTONOM BARU SEKSI PENGEMBANGAN PENDANAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SEKSI PENGEMBANGAN PENDANAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN PERBATASAN SEKSI PENGUMPULAN DATA SEKSI VERIFIKASI DATA I SEKSI VERIFIKASI DATA II SEKSI PENGUMPULAN DATA SEKSI VERIFIKASI DATA SEKSI PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROGRAM I SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROGRAM II SEKSI PENGELOLAAN BASIS DATA SEKSI PENGEMBANGAN PENDANAAN KAWASAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERDESAAN SEKSI PELAPORAN SEKSI EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN SEKSI DUKUNGAN TEKNIS BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DATA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL I SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT PERATURAN, DOKUMEN HUKUM DAN EVALUASI TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT PERATURAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO BADAN USAHA MILIK NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO LEMBAGA KEUANGAN DAN INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SUBDIREKTORAT EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH SUBDIREKTORAT PERSETUJUAN DUKUNGAN PEMERINTAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN ANALISIS KEWAJIBAN KONTINJENSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGUJIAN TRANSAKSI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT SETELMEN TRANSAKSI SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBDIREKTORAT HUBUNGAN INVESTOR BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN LAYANAN INFORMASI SUBBAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN MUTASI SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL I SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL II SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA BAGIAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN GAJI SUBBAGIAN HARMONISASI PERATURAN BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBBAGIAN PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM I SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM II SUBBAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN OPERASIONAL LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DATA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL I SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL II SEKSI ANALISIS PINJAMAN DAN HIBAH SEKSI PERENCANAAN DAN ALOKASI PINJAMAN DAN HIBAH SEKSI DATA DAN PELAPORAN SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL A SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL B SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL C SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL IA SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL IB SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL IC SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL ID SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL IIA SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL IIB SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL IIC KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN PINJAMAN DAN HIBAH SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL IID SEKSI PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL D BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT UTANG NEGARA SEKSI PERENCANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF I SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF II SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL SEKSI PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN BASIS INVESTOR SURAT UTANG NEGARA SEKSI HUBUNGAN INVESTOR DAN LEMBAGA PEMERINGKAT SEKSI ANALISIS KEUANGAN DAN FISKAL SEKSI ANALISIS PASAR SURAT UTANG NEGARA SEKSI ANALISIS PASAR KEUANGAN INTERNASIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA SEKSI DUKUNGAN ANALISIS PASAR KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERATURAN, DOKUMEN HUKUM DAN EVALUASI TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SEKSI PERATURAN SURAT UTANG NEGARA SEKSI DOKUMEN HUKUM TRANSAKSI DAN PERJANJIAN KERJA SAMA INTERNASIONAL SEKSI EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI SEKSI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SEKSI LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEKSI PERENCANAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA I SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA II SEKSI PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN KESESUAIAN SYARIAH SEKSI PELAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN SEKSI ANALISIS PASAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEKSI ANALISIS HARGA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEKSI ANALISIS KEUANGAN DAN FISKAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERATURAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEKSI PERATURAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEKSI DOKUMEN HUKUM SEKSI PEMBIAYAAN PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEKSI PERENCANAAN DAN ANALISIS ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKSI RISIKO DUKUNGAN DAN JAMINAN ATAS PENUGASAN PEMERINTAH SEKSI RISIKO JAMINAN SOSIAL SEKSI RISIKO POLITIK DAN TUNTUTAN HUKUM SEKSI RISIKO PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA I SEKSI RISIKOPELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA II SEKSI RISIKO PENUGASAN NON-PUBLIC SERVICE OBLIGATION DAN INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO LEMBAGA KEUANGAN DAN INSTRUMEN MITIGASI RISIKO SEKSI RISIKO LEMBAGA KEUANGAN I SEKSI RISIKO LEMBAGA KEUANGAN II SEKSI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SEKSI ANALISIS STRUKTUR ASET DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKSI ANALISIS RISIKO ASET DAN KEWAJIBAN LINTAS GENERASI SEKSI KERJA SAMA KELEMBAGAAN SEKSI PENGUNGKAPAN RISIKO KEUANGAN NEGARA SEKSI RISIKO PINJAMAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEKSI PERATURAN MITIGASI RISIKO SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS RISIKO KEUANGAN NEGARA BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT PENYIAPAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SUBDIREKTORAT EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH SUBDIREKTORAT PERSETUJUAN DUKUNGAN PEMERINTAH SEKSI PERENCANAAN SEKSI PENGELOLAAN DANA PENYIAPAN PROYEK SEKSI PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA SEKTOR I SEKSI DUKUNGAN PEMERINTAH PROYEK SEKTOR I SEKSI DUKUNGAN PEMERINTAH PROYEK SEKTOR II SEKSI KOORDINASI FASILITAS DUKUNGAN PEMERINTAH SEKSI PERSETUJUAN PROYEK SEKTOR I SEKSI PERSETUJUAN PROYEK SEKTOR II SEKSI PENYUSUNAN PERATURAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH SEKSI KERJA SAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SEKSI PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA SEKTOR II BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN ANALISIS KEWAJIBAN KONTINJENSI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT HUBUNGAN INVESTOR SEKSI PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS SEKSI PENGELOLAAN RISIKO PASAR SEKSI PERENCANAAN LINDUNG NILAI SEKSI RISIKO KREDIT SEKSI PENGELOLAAN PORTOFOLIO KEWAJIBAN KONTINJENSI SEKSI PERATURAN DAN PERJANJIAN SEKSI PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS SEKSI PENGEMBANGAN PASAR UTANG SEKSI PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF SEKSI PERENCANAAN, STRATEGI DAN PROGRAM HUBUNGAN INVESTOR SEKSI PELAYANAN PUBLIK, INVESTOR, DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SEKSI PERENCANAAN KEWAJIBAN KONTINJENSI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI LAYANAN LEMBAGA PEMERINGKAT KREDIT DAN PEMBERI PINJAMAN SEKSI PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN SEKSI STRATEGI PENGELOLAAN UTANG JANGKA MENENGAH SEKSI PERENCANAAN KAPASITAS UTANG SEKSI PERENCANAAN PEMBIAYAAN UTANG SEKSI STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGUJIAN TRANSAKSI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT SETELMEN TRANSAKSI SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI SEKSI ANALISIS DAN PENGUJIAN TRANSAKSI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN I SEKSI ANALISIS DAN PENGUJIAN TRANSAKSI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN II SEKSI ANALISIS DAN PENGUJIAN TRANSAKSI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN III SEKSI SETELMEN TRANSAKSI I SEKSI SETELMEN TRANSAKSI II SEKSI SETELMEN TRANSAKSI III SEKSI AKUNTANSI PINJAMAN SEKSI AKUNTANSI HIBAH SEKSI AKUNTANSI SURAT BERHARGA NEGARA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI I SEKSI MONITORING DAN EVALUASI II SEKSI MONITORING DAN EVALUASI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI ANALISIS DAN PENGUJIAN TRANSAKSI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN IV SEKSI SETELMEN TRANSAKSI IV SEKSI KONSOLIDASI DAN PELAPORAN SEKSI PERENCANAAN DAN PROSES BISNIS SETELMEN BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN KEPATUHAN DAN VERIFIKASI KEKAYAAN PEGAWAI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI BAGIAN UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT V SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT VI SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT VI SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN KEPATUHAN DAN VERIFIKASI KEKAYAAN PEGAWAI BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO SUBBAGIAN VERIFIKASI PELAPORAN PERPAJAKAN DAN HARTA KEKAYAAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN ORGANISASI SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PROSES BISNIS SUBBAGIAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN I SUBBAGIAN MANAJEMEN KARIER SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN MANAJEMEN TALENTA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN I SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN II BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BAGIAN UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUBBAGIAN TATA USAHA DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI PUBLIK SUBBAGIAN KERUMAHTANGGAAN DAN PROTOKOLER SUBBAGIAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN II SUBBAGIAN MANAJEMEN INFORMASI DAN LAYANAN SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA EKSTERNAL DAN HUKUMAN DISIPLIN SUBBAGIAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN PENUGASAN PENGAWASAN BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BAGIAN UMUM BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN INTERNASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN BIDANG KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH BIDANG KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN PEMBIAYAAN BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG ANALISIS FISKAL BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG ANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF BIDANG PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN IKLIM BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM BIDANG FORUM G20 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN ASEAN BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERREGIONAL BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL BIDANG KERJA SAMA PERDAGANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL BAGIAN TATA USAHA BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BIDANG FORUM MULTILATERAL BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO BIDANG DUKUNGAN KESEKRETARIATAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN BIDANG OECD BIDANG EVALUASI DAN HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DAN KINERJA PEGAWAI SUBBAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT BADAN BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUBBAGIAN DATA DAN STATISTIK SUBBAGIAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN KOMUNIKASI PUBLIK BAGIAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA DAN GAJI SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN MANAJEMEN ASET DAN LAYANAN PENGADAAN SUBBAGIAN INFORMASI PUSTAKA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN INTERNASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I SUBBIDANG FASILITAS KEPABEANAN SUBBIDANG CUKAI SUBBIDANG BEA KELUAR SUBBIDANG TARIF BEA MASUK PREFERENSI SUBBIDANG BEA MASUK TINDAKAN SUBBIDANG KERJA SAMA ORGANISASI KEPABEANAN INTERNASIONAL SUBBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI SUBBIDANG FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SUBBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II BIDANG KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL SUBBIDANG PAJAK PENGHASILAN UMUM SUBBIDANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN SUBBIDANG PAJAK PENGHASILAN INDUSTRI EKSTRAKTIF SUBBIDANG PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA WILAYAH AMERIKA DAN EROPA SUBBIDANG PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA WILAYAH AUSTRALIA, ASIA PASIFIK DAN AFRIKA SUBBIDANG KERJA SAMA HUBUNGAN PAJAK INTERNASIONAL SUBBIDANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NON SUMBER DAYA ALAM SUBBIDANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM SUBBIDANG TARIF BEA MASUK SUBBIDANG KERJA SAMA ORGANISASI PAJAK INTERNASIONAL BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PERATURAN DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA SUBBAGIAN TATA KELOLA BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN BIDANG KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH BIDANG KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN PEMBIAYAAN BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI SUBBIDANG PENERIMAAN PAJAK LANGSUNG SUBBIDANG PENERIMAAN PAJAK TIDAK LANGSUNG SUBBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SUBBIDANG PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM SUBBIDANG PENERIMAAN BUMN SUBBIDANG PNBP LAINNYA DAN HIBAH SUBBIDANG BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN LAINNYA SUBBIDANG BELANJA MODAL SUBBIDANG BELANJA BANTUAN SOSIAL SUBBIDANG SUBSIDI TRANSPORTASI SUBBIDANG SUBSIDI INDUSTRI DAN RUMAH TANGGA SUBBIDANG SUBSIDI PERTANIAN DAN LAINNYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH SUBBIDANG TRANSFER KE DAERAH SUBBIDANG DANA DESA DAN PEREKONOMIAN DAERAH SUBBIDANG PENGELOLAAN APBD SUBBIDANG TATA KELOLA SUBBIDANG HARMONISASI KEBIJAKAN APBN SUBBIDANG PEMBIAYAAN ANGGARAN BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO BIDANG ANALISIS FISKAL BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG ANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR SUBBIDANG PROYEKSI ASUMSI DASAR SUBBIDANG KERANGKA EKONOMI MAKRO SUBBIDANG ANALISIS SEKTOR PEMERINTAH SUBBIDANG ANALISIS PERMINTAAN AGREGAT SUBBIDANG INVESTASI SUBBIDANG SEKTOR PRIMER SUBBIDANG NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA SUBBIDANG HARGA SUBBIDANG TRANSAKSI BERJALAN SUBBIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN INTERNASIONAL SUBBIDANG LEMBAGA RATING SUBBIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI INVESTOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO SUBBIDANG PENGEMBANGAN MODEL SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA MAKRO SUBBIDANG TATA KELOLA SUBBIDANG ANALISIS KESEJAHTERAAN DAN KETENAGAKERJAAN SUBBIDANG SEKTOR NON PRIMER SUBBIDANG TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF SUBBIDANG KEBIJAKAN PERBANKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SUBBIDANG KEBIJAKAN ASURANSI, DANA PENSIUN, DAN PENJAMINAN SYARIAH SUBBIDANG KEBIJAKAN PASAR MODAL DAN PASAR KOMODITAS SYARIAH SUBBIDANG STRATEGI KEUANGAN INKLUSIF SUBBIDANG PROGRAM KEUANGAN INKLUSIF SUBBIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN BIDANG PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN SUBBIDANG PEMANTAUAN LEMBAGA KEUANGAN SUBBIDANG PEMANTAUAN PASAR MODAL DAN PASAR KOMODITAS SUBBIDANG APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN BIDANG DUKUNGAN KESEKRETARIATAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS DAN SIMULASI PENANGANAN KRISIS SUBBIDANG KOORDINASI STABILITAS SISTEM KEUANGAN SUBBIDANG INFORMASI DAN HUKUM SUBBIDANG TATA KELOLA BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SUBBIDANG KEBIJAKAN PERBANKAN DAN PEMBIAYAAN SUBBIDANG KEBIJAKAN ASURANSI, DANA PENSIUN, DAN PENJAMINAN SUBBIDANG KEBIJAKAN PASAR MODAL DAN PASAR KOMODITAS BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM BIDANG FORUM G20 BIDANG FORUM MULTILATERAL BIDANG OECD SUBBIDANG FORUM INTERNASIONAL PERUBAHAN IKLIM SUBBIDANG KERJASAMA PENDANAAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN NEGARA MITRA SUBBIDANG PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM LAINNYA SUBBIDANG KERJA SAMA MAKRO EKONOMI GLOBAL SUBBIDANG STABILITAS SISTEM KEUANGAN GLOBAL SUBBIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL SUBBIDANG WORLD BANK DAN INTERNATIONAL MONETARY FUND SUBBIDANG ASIAN DEVELOPMENT BANK DAN ISLAMIC DEVELOPMENT BANK SUBBIDANG FORUM MULTILATERAL LAINNYA SUBBIDANG PROGRAM KEUANGAN SUBBIDANG PROGRAM NON KEUANGAN SUBBIDANG HUBUNGAN KESEKRETARIATAN OECD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL BIDANG KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN IKLIM SUBBIDANG SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN SUBBIDANG SEKTOR KEHUTANAN DAN PERUBAHAN LAHAN SUBBIDANG SEKTOR ENERGI DAN INDUSTRI SUBBIDANG SEKTOR TRANSPORTASI DAN LAINNYA SUBBIDANG HARMONISASI DAN DUKUNGAN TEKNIS SUBBIDANG INVESTASI DAN KONTRIBUSI DANA LEMBAGA INTERNASIONAL SUBBIDANG TATA KELOLA BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERREGIONAL BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL BIDANG KERJA SAMA PERDAGANGAN BIDANG EVALUASI DAN HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI SUBBIDANG FORUM KEUANGAN APEC SUBBIDANG KELEMBAGAAN APEC SUBBIDANG KERJASAMA SELATAN SELATAN DAN TRIANGULAR SUBBIDANG BILATERAL ASIA, PASIFIK, DAN AFRIKA SUBBIDANG BILATERAL AMERIKA DAN EROPA SUBBIDANG BILATERAL NON PEMERINTAH SUBBIDANG PERDAGANGAN BARANG SUBBIDANG PERDAGANGAN JASA KEUANGAN SUBBIDANG PERDAGANGAN JASA UMUM SUBBIDANG EVALUASI KERJA SAMA KEUANGAN SUBBIDANG EVALUASI KERJA SAMA NON KEUANGAN SUBBIDANG HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL SUBBIDANG KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI SUBBDANG KERJA SAMA SUBREGIONAL DAN REGIONAL LAINNYA SUBBIDANG TATA KELOLA BIDANG KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN ASEAN SUBBIDANG FORUM KEUANGAN ASEAN SUBBIDANG KELEMBAGAAN ASEAN SUBBIDANG ASEAN DAN MITRA SUBBIDANG NON FORUM KEUANGAN ASEAN DAN ASEAN MITRA BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGIAN UMUM BIDANG PENJENJANGAN PANGKAT DAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN TES TERPADU BIDANG PENGELOLAAN BEASISWA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEUANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PERLAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT BADAN BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNIS SUBBAGIAN KOMUNIKASI PUBLIK BAGIAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ASET SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENJENJANGAN PANGKAT DAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN TES TERPADU SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PENYELENGGARAAN SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBIDANG PERENCANAAN TES SUBBIDANG PENYELENGGARAAN TES SUBBIDANG EVALUASI HASIL TES KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGELOLAAN BEASISWA SUBBIDANG PERENCANAAN BEASISWA SUBBIDANG SELEKSI DAN PENEMPATAN SUBBIDANG PEMANTAUAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN ASET SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN SUBBIDANG PROGRAM SUBBIDANG KURIKULUM SUBBIDANG TENAGA PENGAJAR SUBBIDANG PENYELENGGARAAN I SUBBIDANG PENYELENGGARAAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDARAAN BAGIAN TATA USAHA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBIDANG EVALUASI DIKLAT SUBBIDANG PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUBBIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN ASET SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN SUBBIDANG PROGRAM SUBBIDANG KURIKULUM SUBBIDANG TENAGA PENGAJAR SUBBIDANG PENYELENGGARAAN I SUBBIDANG PENYELENGGARAAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BAGIAN TATA USAHA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBIDANG EVALUASI DIKLAT SUBBIDANG PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUBBIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN ASET SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN SUBBIDANG PROGRAM SUBBIDANG KURIKULUM SUBBIDANG TENAGA PENGAJAR SUBBIDANG PENYELENGGARAAN I SUBBIDANG PENYELENGGARAAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI BAGIAN TATA USAHA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBIDANG EVALUASI DIKLAT SUBBIDANG PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUBBIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN ASET SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN SUBBIDANG PROGRAM SUBBIDANG KURIKULUM SUBBIDANG TENAGA PENGAJAR SUBBIDANG PENYELENGGARAAN I SUBBIDANG PENYELENGGARAAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBIDANG EVALUASI DIKLAT SUBBIDANG PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUBBIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN ASET SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN SUBBIDANG PROGRAM SUBBIDANG KURIKULUM SUBBIDANG TENAGA PENGAJAR SUBBIDANG PENYELENGGARAAN I SUBBIDANG PENYELENGGARAAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM BAGIAN TATA USAHA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBIDANG EVALUASI DIKLAT SUBBIDANG PENGOLAHAN HASIL DIKLAT SUBBIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN ASET SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BIDANG MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG ARSITEKTUR DAN ANALISIS KAPASITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN BASIS DATA I SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN BASIS DATA II SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR TIK SUBBIDANG MANAJEMEN TINGKAT LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN SISTEM APLIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN ASET DAN KONFIGURASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG LAYANAN PENGGUNA SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS TINGKAT I SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS TINGKAT II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN KELANGSUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG MANAJEMEN LAYANAN DATA SUBBIDANG TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI SUBBIDANG PENGENDALIAN KEAMANAN INFORMASI SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO DAN KELANGSUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN BASIS DATA I SUBBIDANG MANAJEMEN BASIS DATA II SUBBIDANG MANAJEMEN PENYAJIAN INFORMASI SUBBIDANG MANAJEMEN PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG OPERASIONAL PUSAT DATA SUBBIDANG BINA KEPATUHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBIDANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PROFESI AKUNTANSI BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PERIZINAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG ANALISIS DAN PELAPORAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG KEPATUHAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PERIZINAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG ANALISIS DAN PELAPORAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI I SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI II SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA I SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA II SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA III BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN PROGRAM MENTERI DAN WAKIL MENTERI BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN NEGARA BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI BELANJA DAN KEKAYAAN NEGARA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTERI SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM WAKIL MENTERI SUBBIDANG ADMINISTRASI MENTERI SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PERPAJAKAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI KEPABEANAN DAN CUKAI SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PEMBIAYAAN NEGARA SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENGANGGARAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI BELANJA DAN TRANSFER DAERAH SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI KEKAYAAN NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR DAN PENGAWASAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PENGOLAHAN DATA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 212-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAB Keenam

BAB Keenam

Pasal 80

BAB Keenam

BAB Keenam

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 94A

Pasal 94B

Pasal 94C

Pasal 94D

BAB Kesembilan

Pasal 146

Pasal 147

Pasal 148

Pasal 149

Pasal 150

Pasal 151

Pasal 152

Pasal 153

Pasal 154

Pasal 155

Pasal 156

Pasal 157

Pasal 158

Pasal 159

Pasal 160

Pasal 161

Pasal 162

Pasal 163

Pasal 164

Pasal 164A

Pasal 164B

Pasal 164C

Pasal 164D

Pasal 164E

Pasal 164F

Pasal 164G

Pasal 164H

Pasal 164I

Pasal 164J

Pasal 164K

Pasal 164L

Pasal 164M

Pasal 164N

Pasal 1640

Pasal 164P

Pasal 382

Pasal 391

Pasal 397

BAB Kesepuluh

Pasal 532

Pasal 604

Pasal 664A

Pasal 1994

Pasal 1996

Pasal 2017

Pasal 2018

Pasal 2019

Pasal 2020

Pasal 2108A

Pasal II