PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 211-pmk-08-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA SELEKSI CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 211-pmk-08-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN, adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri PDN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. 2. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pengadaan PDN, adalah pengadaan pinjaman dalam mata uang rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. 3. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat disebut Pemberi PDN, adalah Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, atau Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah. 4. Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah dengan Pemberi PDN. 5. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 6. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 8. Dokumen Seleksi, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses seleksi calon Pemberi Pinjaman Dalam NegeriPDN. 9. Seleksi Terbatas adalah metode seleksi calon Pemberi PDN dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini dengan jumlahdiyakini terbatas. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Penunjukan Langsung, adalah metode seleksi calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri PDN dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) calon Pemberi PDN.

BAB VI

PROSES SELEKSI CALON PEMBERI PDN

Pasal 11

Koreksi

Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a. penyampaian undangan kepada calon Pemberi PDN; b. pemberian penjelasan (aanwijzing); c. penerimaan dokumen penawaran dari calon Pemberi PDN; d. evaluasi dokumen penawaran calon Pemberi PDN; e. penyusunan peringkat (shortlisted candidates) calon Pemberi PDN; f. beauty contest terhadap calon Pemberi PDN; dan g. pengusulan penetapan pemenang calon Pemberi PDN.

Pasal 12

Panitia Sseleksi mengundang BUMN, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk menyampaikan dokumen penawaran PDN (Request for Proposal/RFP).

Pasal 13

(1) Panitia Sseleksi memberi penjelasan (aanwijzing) kepada BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah yang mengajukan dokumen penawaran PDN. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain cara: a.cara penyampaian penawaran; b.dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam penawaran; c. metode evaluasi; dan/atau d.hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Calon Pemberi PDN menyampaikan dokumen penawaran kepada Panitia Seleksi. (2) Dokumen penawaran PDN yang diterima oleh Panitia Seleksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. ditandatangani oleh Direksi atau pejabat yang berwenang pada BUMN/Pemerintah Daerah/Perusahaan Daerah yang bersangkutan; b. bertanggal jelas dan bermeterai cukup; dan c. jangka waktu berlakunya penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 15

(1) Panitia Seleksi melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi pendanaan atas dokumen penawaran PDN. (2) Evaluasi administrasi meliputi evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penawaran PDN. (3) Evaluasi pendanaan meliputi evaluasi persyaratan syarat-syarat dan ketentuan (terms and conditions) dokumen penawaran PDN.

Pasal 16

(1) Pemenang penawaran ditentukan berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi pendanaan. (2) Panitia Seleksi menyusun peringkat (shortlisted candidates) hasil evaluasi administrasi dan evaluasi pendanaan. (3) Panitia Seleksi melaporkan hasil evaluasi administrasi dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 17

(1) Panitia Seleksi melakukan beauty contest terhadap calon Pemberi PDN yang memenuhi syarat. (2) Beauty contest sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan ngkonfirmasi persyaratan syarat-syarat dan ketentuan (terms and conditions) dan kesiapan operasional calon Pemberi PDN, atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Pemberi PDN yang memenuhi syarat, maka beauty contest tetap dilaksanakan.

BAB VII

PENETAPAN PEMENANG, PENGUMUMAN PEMENANG, DAN MASA SANGGAH SELEKSI CALON PEMBERI PDN

Pasal 18

Koreksi

Atas usulan Panitia Seleksi, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang MENETAPKAN pemenang seleksi calon Pemberi PDN, atas usulan Panitia Seleksi.

Pasal 19

Koreksi

Panitia Seleksi menyampaikan surat penetapan pemenang kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat penetapan pemenang seleksi calon Pemberi PDN.

Pasal 20

(1) Calon Pemberi PDN yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat sanggahan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pengumuman pemenang. (2) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang wajib memberikan jawaban paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, setelah mendapat masukan dari Panitia Seleksi. (3) Apabila terdapat ketidakpuasan atas jawaban sanggahan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Pemberi PDN dapat mengajukan surat sanggahan banding kepada Menteri Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut. (4) Menteri Keuangan memberikan jawaban paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima. (5) Apabila sanggahan atau sanggahan banding dinilai benarbenar, maka proses seleksi calon Pemberi PDN dievaluasi kembali atau dilakukan proses seleksi ulang. (6) Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/ pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 21

(1) Dalam hal pemenang seleksi calon Pemberi PDN mengundurkan diri, maka peringkat kedua seleksi calon Pemberi PDN ditetapkan sebagai menjadi pemenang seleksi. (2) Calon Pemberi PDN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seleksi calon Pemberi PDN berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 211-pmk-08-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA SELEKSI CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25