PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

PERMEN Nomor 21-pmk-06-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendanaan adalah kegiatan perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan pembayaran atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional. 2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 3. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional atau Peraturan PRESIDEN tersendiri yang MENETAPKAN suatu proyek sebagai Proyek Strategis Nasional. 4. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah. 5. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah. 6. Menteri/Kepala adalah pimpinan kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada sektor yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. 7. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang selanjutnya disingkat KPPIP, adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 8. Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 9. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara. 10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN. 11. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 13. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. 14. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. 15. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Lembaga Manajemen Aset Negara, yang selanjutnya disingkat LMAN, adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pendanaan untuk Pengadaan Tanah ditujukan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh: a. kementerian/lembaga; dan/atau b. BUMN.

BAB 1

Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri/Kepala

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri/Kepala memiliki kewenangan: a. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga untuk melakukan reviu atas perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c. menyampaikan dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA; d. menyampaikan rekomendasi PPK pada kementerian/lembaga untuk diangkat sebagai PPK Pengadaan Tanah pada LMAN; e. mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN; f. mengajukan permohonan pengembalian dana badan usaha yang terlebih dahulu digunakan untuk pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan LMAN; g. menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan pimpinan LMAN untuk Pengadaan Tanah yang menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu; h. menyerahkan hasil Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah kepada LMAN; i. menyampaikan laporan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN; j. melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur; k. menyampaikan laporan perkembangan proses Pengadaan Tanah kepada LMAN; dan l. melakukan koordinasi dengan LMAN dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat di lingkungan kementerian/lembaga. (3) Menteri/Kepala bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil perencanaan dan pengajuan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, pimpinan BUMN memiliki kewenangan: a. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. meminta Satuan Pengawas Internal di lingkungan BUMN untuk melakukan reviu atas perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c. meminta persetujuan Menteri/Kepala yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atas dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah; d. menyampaikan dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA; e. mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN; f. menyerahkan hasil Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah kepada LMAN; g. menyampaikan laporan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN; h. melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur; i. menyampaikan laporan perkembangan proses Pengadaan Tanah kepada LMAN; dan j. melakukan koordinasi dengan LMAN dalam rangka pelaksanaan Pendanaan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat di lingkungan BUMN. (3) Pimpinan BUMN bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil perencanaan dan pengajuan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

BAB 2

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pimpinan BUMN

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan memiliki kewenangan: a. melakukan pembayaran uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak/Pengadilan Negeri setempat dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. melakukan pelaporan atas penggunaan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c. menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Menteri/Kepala dan badan usaha; d. meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; e. memberikan persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; f. menandatangani berita acara untuk Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; h. melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN untuk pengurusan pensertipikatan atas nama Pemerintah Republik INDONESIA c.q. Kementerian Keuangan; i. mengajukan permohonan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat; j. melakukan penatausahaan aset hasil Pengadaan Tanah; k. memberikan persetujuan Kerja sama operasional (KSO) atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan l. melaksanakan KSO atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pimpinan LMAN. (3) Pimpinan LMAN dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l kepada pejabat di lingkungan LMAN.

Pasal 9

(1) KPA untuk pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formil dan materiil atas: a. pencairan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening BLU LMAN; dan b. penyaluran uang Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak.

BAB 3

Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Keuangan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri/Kepala menyampaikan secara tertulis dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA. (2) Dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. nomor dan nama Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan Proyek Strategis Nasional; b. kelompok Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan Proyek Strategis Nasional; c. tanggal izin penetapan lokasi, batas akhir penetapan lokasi, termasuk perpanjangan izin, jika ada; d. indikasi kebutuhan luas tanah; e. indikasi kebutuhan anggaran Ganti Kerugian; f. rencana tahun Pengadaan Tanah; g. rencana penarikan dana untuk pembayaran Ganti Kerugian; dan h. manfaat pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional. (3) Untuk perencanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau badan usaha, dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data dukung: a. data mengenai luas tanah yang sudah dibebaskan yang akan digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan b. anggaran Ganti Kerugian yang telah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada. (4) Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. hasil penentuan peringkat Proyek Strategis Nasional dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP; dan b. laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga atau satuan pengawas internal pada BUMN. (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun untuk mengetahui: a. kesesuaian perencanaan kebutuhan yang disusun kementerian/lembaga dengan rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan b. kelengkapan materi perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3). (6) Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah dilakukan paling lambat pada akhir bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan untuk penyusunan indikasi kebutuhan dana BUN.

Pasal 12

(1) Pimpinan BUMN menyampaikan secara tertulis dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA. (2) Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan BUMN setelah mendapat persetujuan Menteri/Kepala yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (3) Ketentuan mengenai dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah dan tata cara penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah oleh Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku mutatis mutandis untuk penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah oleh pimpinan BUMN.

Pasal 13

(1) Indikasi kebutuhan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dan indikasi kebutuhan anggaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dapat dilakukan penyesuaian oleh Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN kepada pimpinan LMAN setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga atau Satuan Pengawas Internal pada BUMN. (3) Penyampaian penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil koordinasi yang menyetujui penyesuaian dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah antara Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

Pasal 14

(1) Berdasarkan perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah yang disampaikan oleh Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN yang merupakan hasil koordinasi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, pimpinan LMAN menyusun Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (Project List). (2) Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (Project List) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar Pendanaan yang paling kurang memuat rincian data mengenai: a. prioritas infrastruktur yang akan disediakan dana Pengadaan Tanah; dan b. rincian kebutuhan dana dan rincian pencairan dana Pengadaan Tanah bagi masing-masing infrastruktur Proyek Strategis Nasional.

Pasal 15

(1) Berdasarkan Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (Project List), pimpinan LMAN menyusun Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan). (2) Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. prioritas infrastruktur yang akan disediakan dana Pengadaan Tanah tahun yang direncanakan; dan b. rincian kebutuhan dana dan rincian pencairan dana Pengadaan Tanah bagi masing-masing infrastruktur Proyek Strategis Nasional. (3) Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan LMAN paling lambat tanggal 15 Januari setiap tahunnya.

Pasal 16

(1) Pimpinan LMAN melakukan penganggaran dana untuk Pengadaan Tanah pada Bagian Anggaran BUN berdasarkan usulan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN yang sudah ditetapkan dalam Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan). (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak dan/atau biaya dana (cost of fund) jika Pengadaan Tanah menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu. (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Pasal 17

(1) LMAN melakukan penganggaran untuk biaya pensertipikatan hasil Pengadaan Tanah. (2) Dalam hal biaya pengawasan belum dianggarkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, LMAN dapat menganggarkan biaya pengawasan pelaksanaan Pengadaan Tanah. (3) Penganggaran untuk biaya pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan, penelaahan penetapan, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 18

Pimpinan LMAN menyampaikan alokasi anggaran BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN yang mengusulkan Pendanaan Pengadaan Tanah dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

Pasal 19

(1) Dalam hal alokasi anggaran BUN berbeda dengan usulan indikatif kebutuhan dana BUN, pimpinan LMAN menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP dengan tembusan kepada Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN untuk dilakukan penyesuaian daftar peringkat Proyek Strategis Nasional dan output program kegiatan. (2) Berdasarkan penyesuaian daftar peringkat Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan LMAN melakukan penyesuaian prioritas pendanaan. (3) Berdasarkan hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan LMAN melakukan penyesuaian pada Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan).

BAB Kesatu

Penyampaian Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Penganggaran Pengadaan Tanah

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

PENETAPAN PPK, PPSPM, DAN BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan pencairan dana Pengadaan Tanah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening BLU LMAN, KPA MENETAPKAN: a. PPK; dan b. PPSPM, dengan Keputusan KPA. (2) PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LMAN. (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang PPK dan PPSPM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, KPA MENETAPKAN: a. PPK Pengadaan Tanah; dan b. Pejabat Penguji Tagihan, dengan Keputusan KPA. (2) PPK Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PPK pada kementerian/lembaga yang direkomendasikan secara tertulis oleh Menteri/Kepala. (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang PPK Pengadaan Tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK Pengadaan Tanah memiliki tugas dan wewenang untuk: a. melakukan pengujian dan penelitian data surat validasi pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah; b. mengajukan usulan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada KPA melalui Menteri/Kepala; c. melaksanakan pengadaan aset pengganti, dalam hal Ganti Kerugian berupa selain uang. (5) Pejabat Penguji Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan wewenang untuk: a. melakukan pengujian atas tagihan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang diusulkan oleh PPK Pengadaan Tanah; b. melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan dokumen usulan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; c. meminta kelengkapan dokumen dan/atau klarifikasi kepada PPK Pengadaan Tanah atau pihak lain; d. melaporkan hasil pengujian dan penelitian administrasi kepada KPA, untuk tagihan yang memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. berdasarkan persetujuan KPA, memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Pasal 22

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah, pimpinan LMAN MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran dengan keputusan pimpinan LMAN. (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LMAN. (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah berdasarkan perintah Pejabat Penguji Tagihan.

BAB IV

PENCAIRAN ALOKASI DANA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

Pasal 23

Koreksi

(1) Daftar isian pelaksanaan anggaran yang telah disahkan menjadi dasar pencairan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. (2) Pencairan dana Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening BLU LMAN. (3) Pencairan dana Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

Pasal 24

(1) Dalam rangka pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mengajukan SPP kepada PPSPM, dengan dilampiri: a. surat pernyataan tanggung jawab; dan b. rencana penggunaan dana. (2) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM- LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan dilampiri: a. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPK; dan b. rencana penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengujian SPP dan penerbitan SPM-LS, dan pengajuan kepada KPPN mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (5) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung rekening BLU LMAN. (6) Ketentuan mengenai penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (7) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal sampai dengan bulan Desember masih terdapat sisa alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang belum dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara, pencairan dapat dilakukan sesuai ketentuan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran. (2) Pencairan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, sesuai Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) dan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB V

PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

Pasal 26

Koreksi

Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN melakukan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 27

Koreksi

(1) Dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sampai dengan penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh pimpinan LMAN dengan tembusan kepada Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi yang memuat hal-hal sebagai berikut: a. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Tanah guna pembangunan infrastruktur dengan rencana teknis pembangunan infrastruktur; dan c. kesesuaian tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah guna pembangunan infrastruktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada pimpinan LMAN paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Ganti Kerugian oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 28

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah, Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dan KPPIP melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data pembayaran Ganti Kerugian paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. (2) Rekonsiliasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan untuk menyandingkan data: a. perkembangan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN; b. jadwal pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan c. jumlah kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembayaran Ganti Kerugian. (3) Dalam hal terdapat perbedaan data dari hasil rekonsiliasi, Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dengan KPPIP melakukan pemutakhiran data. (4) Hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. (5) Berita Acara Rekonsiliasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh pimpinan LMAN sebagai salah satu dokumen untuk melakukan pembayaran dengan memperhatikan ketersediaan dana.

BAB 1

Permohonan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Kepada Pihak yang Berhak

Pasal 29

Koreksi

(1) PPK Pengadaan Tanah mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada KPA melalui Menteri/Kepala. (2) Surat permohonan pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. nama dan jenis Proyek Strategis Nasional; dan b. jumlah keseluruhan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. (3) Permohonan pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling kurang: a. SPP yang ditandatangani oleh PPK Pengadaan Tanah mengenai rencana pembayaran Ganti Kerugian; b. surat yang berisi validasi pemberian Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, berikut Daftar Nominatif; c. surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah pada kementerian/lembaga yang memuat: 1. kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan 2. pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran. (4) Surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atas: a. BMN yang aktif digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat; b. Barang Milik Daerah yang aktif digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan c. tanah kas desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah serta tanah kas desa.

Pasal 31

(1) KPA menugaskan Pejabat Penguji Tagihan untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian yang diajukan oleh PPK Pengadaan Tanah. (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas: a. nama dan jenis Proyek Strategis Nasional dan jumlah keseluruhan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); b. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); c. kesesuaian data dalam SPP yang ditandatangani PPK Pengadaan Tanah mengenai rencana pembayaran Ganti Kerugian dengan surat validasi Pelaksana Pengadaan Tanah; dan d. laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). (3) Dalam rangka pelaksanaan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMAN dapat meminta tambahan dokumen atau informasi lainnya yang diperlukan kepada kementerian/lembaga atau BUMN, Pelaksana Pengadaan Tanah, dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu, secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 32

Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 telah sesuai, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian.

BAB 2

Penelitian Administrasi

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

(1) Pembayaran uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dilakukan oleh KPA berdasarkan permohonan dari PPK Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). (2) KPA melalui Pejabat Penguji Tagihan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah melalui jasa perbankan kepada Pihak yang Berhak. (3) Pembayaran melalui jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat rekening baru atas nama Pihak yang Berhak selaku penerima uang Ganti Kerugian. (4) Pembayaran melalui jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan otorisasi KPA. (5) Pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara penuh berdasarkan surat validasi Pelaksana Pengadaan Tanah dan SPP yang ditandatangani PPK Pengadaan Tanah mengenai rencana pembayaran Ganti Kerugian. (6) Dalam hal terdapat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terutang atas tanah yang terkena pembebasan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban Pihak yang Berhak untuk melunasi kewajiban pajak bumi dan bangunan atas tanah dimaksud. (7) Otorisasi pembayaran Ganti Kerugian disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

(1) Pembayaran uang Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuktikan dengan kuitansi penerimaan Ganti Kerugian atas nama LMAN yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak. (2) Kuitansi penerimaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang ditujukan untuk KPA atas asli kuitansi bermeterai, dan salinan kepada Pihak yang Berhak, PPK Pengadaan Tanah, dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (3) Kuitansi penerimaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

(1) Pembayaran uang Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penyerahan asli bukti kepemilikan hak atas tanah kepada LMAN melalui Pelaksana Pengadaan Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Hak. (3) Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pihak yang Berhak. (4) Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

(1) Pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian. (2) Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dan KPA atau PPK Pengadaan Tanah. (3) Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, KPA atau PPK Pengadaan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan Proyek Strategis Nasional. (2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kuitansi pembayaran atas nama KPA atau PPK Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri setempat.

BAB 3

Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

(1) Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dapat mengusulkan penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN. (2) Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antara Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP. (3) Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat perubahan prioritas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan b. terdapat perubahan jumlah kebutuhan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, dan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN. (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pimpinan LMAN untuk melakukan penyesuaian dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah pada tahun yang bersangkutan.

BAB VI

PENDANAAN PENGADAAN TANAH YANG TERLEBIH DAHULU DIDANAI OLEH BADAN USAHA

Pasal 40

Koreksi

(1) Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat menggunakan dana badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian untuk bertindak atas nama kementerian/lembaga atau BUMN yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk BUMN atau perseroan terbatas. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri/Kepala dengan Direktur Utama badan usaha. (4) Penggunaan dana badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. kementerian/lembaga yang memerlukan tanah tidak memiliki anggaran, namun pembangunan Proyek Strategis Nasional harus dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan; dan b. terdapat kekurangan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah guna pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 41

(1) Dalam hal Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional akan terlebih dahulu didanai oleh badan usaha, Menteri/Kepala mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan LMAN sebelum melakukan perjanjian dengan badan usaha. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jenis program pembangunan infrastruktur; b. kebutuhan luas tanah; c. lokasi dan ruas tanah; d. perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka Pengadaan Tanah; dan e. identitas badan usaha.

Pasal 42

Pasal 43

(1) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Menteri/Kepala dan badan usaha membuat nota kesepahaman dengan pimpinan LMAN. (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. dasar perjanjian antara Menteri/Kepala dengan badan usaha; b. jumlah nominal yang diperjanjikan; c. besar biaya dana (cost of fund) yang diperjanjikan, jika ada; d. Menteri/Kepala bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran formil dan materiil perjanjian dimaksud; e. Pimpinan LMAN melakukan pembayaran dengan nilai sebesar sebagaimana tercantum dalam perjanjian; dan f. Pimpinan LMAN tidak bertanggung jawab atas kebenaran substansi dalam perjanjian.

Pasal 44

Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Menteri/Kepala dengan menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 45

Pasal 46

(1) Pimpinan LMAN melakukan penelitian administrasi atas permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian data atau kekurangan dokumen, pimpinan LMAN menyampaikan surat klarifikasi kepada Menteri/Kepala paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pimpinan LMAN melakukan pembayaran atas permohonan pembayaran dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada badan usaha setelah pimpinan LMAN, Menteri/Kepala dan badan usaha menandatangani nota kesepahaman. (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan LMAN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan pembayaran diterima secara lengkap.

Pasal 47

(1) Pembayaran dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dibayarkan oleh KPA kepada badan usaha melalui jasa perbankan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jasa perbankan dengan membuat rekening baru atas nama badan usaha. (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan otorisasi KPA. (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kuitansi pembayaran atas nama KPA yang ditandatangani oleh badan usaha.

BAB Kesatu

Persetujuan Penggunaan Dana Badan Usaha

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB Ketiga

Pembayaran Dana Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha

Pasal 45

Koreksi

(1) Badan usaha mengajukan permohonan secara tertulis pembayaran dana Ganti Kerugian yang digunakan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala. (2) Berdasarkan permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala mengajukan permohonan pembayaran dana Ganti Kerugian kepada pimpinan LMAN. (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. identitas badan usaha; b. rincian dan jumlah uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan c. objek Pengadaan Tanah. (4) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; b. bukti pembayaran yang diajukan oleh badan usaha dan telah disetujui oleh kementerian/lembaga yang memerlukan tanah berupa Berita Acara Penyerapan Dana Pengadaan Tanah yang Menggunakan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu dan telah ditandatangani oleh PPK Pengadaan Tanah atas jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Pihak yang Berhak, berdasarkan: 1. surat validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; 2. surat keterangan dari PPK Pengadaan Tanah tentang Rencana Pembayaran Ganti Kerugian; 3. Berita Acara Pelepasan Hak dari Pihak yang Berhak dan kuitansi dari PPK Pengadaan Tanah; c. surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah yang memuat: 1. kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan 2. bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran; d. surat keterangan dari Menteri/Kepala bahwa hasil Pengadaan Tanah telah diterima; dan e. fotokopi bukti hak atas tanah atau dokumen pendukung. (5) Menteri/Kepala mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus mengajukan permohonan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. (6) Berita Acara Penyerapan Dana Pengadaan Tanah yang Menggunakan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Pasal 47

BAB VIII

SERAH TERIMA DAN PENSERTIPIKATAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH

Pasal 49

Koreksi

(1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Pengadaan Tanah selesai. (2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyerahan pengadaan tanah.

Pasal 50

Koreksi

(1) Berdasarkan penyerahan dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN, berupa: a. aset bidang tanah; dan b. dokumen hasil Pengadaan Tanah. (2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah . (3) Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

(1) Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan dengan menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu, Menteri/Kepala menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakannya pembayaran Ganti Kerugian oleh LMAN kepada badan usaha. (3) Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

(1) Pimpinan LMAN menitipkan dokumen hasil Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat setelah menerima penyerahan dari Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dalam rangka pensertipikatan hasil Pengadaan Tanah. (2) Penitipan dokumen hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan pimpinan LMAN menyampaikan permohonan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah. (3) Penitipan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Dokumen Hasil Pengadaan Tanah. (4) Berita Acara Penitipan Dokumen Hasil Pengadaan Tanah ditandatangani oleh perwakilan Kantor Pertanahan setempat dan LMAN berdasarkan kuasa dari pimpinan LMAN. (5) Berita Acara Penitipan Dokumen Hasil Pengadaan Tanah disusun sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik INDONESIA c.q. Kementerian Keuangan.

Pasal 54

(1) Pimpinan LMAN atas nama Menteri Keuangan mengajukan permohonan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. (2) Surat permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat melalui PPK Pengadaan Tanah yang telah mendapat kuasa dari pimpinan LMAN untuk melakukan pengurusan pensertipikatan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengembalian dokumen hasil Pengadaan Tanah yang dititipkan kepada Kantor Pertanahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, untuk selanjutnya digunakan sebagai lampiran permohonan pensertipikatan oleh pimpinan LMAN. (4) Dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN. (5) Pelaksanaan pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB Kesatu

Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah

Pasal 49

Koreksi

Pasal 50

Koreksi

Pasal 51

Pasal 52

BAB IX

PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH

Pasal 55

Koreksi

(1) Aset hasil Pengadaan Tanah digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh kementerian/lembaga atau BUMN, melalui mekanisme: a. penggunaan sementara dari Pengelola Barang kepada kementerian/lembaga untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan/atau b. KSO aset. (2) Penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada kementerian/lembaga atas seluruh tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (3) KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan BUMN atas seluruh tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek strategis Nasional. (4) Aset yang telah diberikan persetujuan penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan KSO aset untuk pemanfaatan lain yang akan dilakukan oleh pihak ketiga selain untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 56

(1) Menteri/Kepala mengajukan permohonan penggunaan sementara tanah hasil Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN pada saat pengajuan permohonan pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 45 ayat (2). (2) Atas permohonan penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan LMAN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan penggunaan sementara. (3) Persetujuan penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pimpinan LMAN setelah Menteri/Kepala menyerahkan hasil Pengadaan Tanah berupa bidang tanah kepada LMAN yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2). (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2). (5) Surat persetujuan penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. kementerian/lembaga yang disetujui untuk mendapat penggunaan sementara; b. data aset berupa tanah, antara lain lokasi, luas, nilai tanah hasil Pengadaan Tanah, dan peruntukan penggunaan; c. jangka waktu berakhirnya penggunaan sementara; d. keharusan untuk memberitahukan dalam hal terdapat pihak ketiga yang akan melakukan KSO atas aset hasil Pengadaan Tanah; e. kewajiban kementerian/lembaga untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan aset hasil Pengadaan Tanah; dan f. kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada pimpinan LMAN atas penggunaan aset hasil Pengadaan Tanah. (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan paling lambat: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang infrastruktur terkait; atau b. 30 (tiga puluh) tahun sejak diterbitkannya surat persetujuan penggunaan sementara dan dapat diperpanjang.

Pasal 57

(1) Berdasarkan surat persetujuan penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pimpinan LMAN melakukan serah terima aset hasil Pengadaan Tanah kepada Menteri/Kepala. (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara. (3) Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan LMAN atau pejabat yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dengan Menteri/Kepala atau pejabat yang telah mendapat pendelegasian kewenangan. (4) Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

(1) Dalam hal jangka waktu penggunaan sementara berakhir, Menteri/Kepala dapat mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan sementara aset hasil Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilengkapi proposal yang paling kurang memuat: a. pertimbangan dilakukannya perpanjangan penggunaan sementara; dan b. rencana pengelolaan infrastruktur. (3) Setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan sementara aset hasil Pengadaan Tanah, Menteri/Kepala melakukan serah terima aset hasil Pengadaan Tanah berikut infrastruktur kepada pimpinan LMAN. (4) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

(1) Terhadap aset hasil Pengadaan Tanah yang telah diberikan persetujuan penggunaan sementara dari Pimpinan LMAN kepada Menteri/Kepala, pihak ketiga dapat mengajukan KSO aset atas tanah hasil Pengadaan Tanah tersebut kepada Pimpinan LMAN. (2) Pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak ketiga dengan ketentuan: a. tidak mengganggu pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. tanah akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang berbeda; dan/atau c. optimalisasi aset hasil Pengadaan Tanah.

Pasal 60

(1) Pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenakan kompensasi tetap dan/atau imbal hasil kepada mitra KSO aset. (2) Kompensasi tetap dan/atau imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan LMAN yang dapat digunakan langsung untuk biaya operasional.

Pasal 61

Pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum.

Pasal 62

(1) Pimpinan BUMN mengajukan permohonan KSO aset atas tanah hasil Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN pada saat pengajuan permohonan pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 45 ayat (2). (2) Atas permohonan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan LMAN menerbitkan surat persetujuan KSO aset. (3) Persetujuan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pimpinan LMAN setelah pimpinan BUMN menyerahkan hasil Pengadaan Tanah berupa bidang tanah kepada LMAN yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2). (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. BUMN yang disetujui untuk melakukan KSO aset; b. data aset berupa tanah, antara lain mengenai lokasi, luas, nilai tanah sebesar nilai Ganti Kerugian dan persetujuan KSO aset; c. jangka waktu berakhirnya KSO aset; d. keharusan untuk memberitahukan dalam hal terdapat pihak ketiga yang akan melakukan KSO aset atas tanah hasil Pengadaan Tanah; e. kewajiban BUMN untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan aset hasil Pengadaan Tanah; dan f. kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada pimpinan LMAN atas penggunaan aset hasil Pengadaan Tanah. (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2). (6) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan LMAN dan pimpinan BUMN membuat naskah perjanjian KSO aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum.

Pasal 63

(1) Pimpinan LMAN dapat memberikan persetujuan KSO aset kepada pihak ketiga atas aset hasil Pengadaan Tanah yang telah dilakukan KSO aset kepada BUMN untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2). (2) KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak ketiga. (3) KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap aset hasil pengadaan dengan persyaratan: a. tidak mengganggu pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. tanah akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang berbeda; dan/atau c. optimalisasi aset hasil Pengadaan Tanah.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan kompensasi tetap dan/atau imbal hasil kepada mitra KSO aset. (2) Kompensasi tetap dan/atau imbal hasil atas KSO aset atas tanah hasil Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN yang mendapat penugasan, pimpinan LMAN dapat memperhitungkan faktor penyesuai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan aset pada Badan Layanan Umum. (3) Hasil KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan LMAN yang dapat digunakan langsung untuk biaya operasional.

Pasal 65

(1) Pimpinan LMAN dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. (2) Evaluasi atas pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan atas: a. kesesuaian penggunaan dengan peruntukan dalam persetujuan KSO aset; b. pemenuhan kewajiban pihak ketiga selaku mitra KSO aset berdasarkan perjanjian KSO aset; dan c. kompensasi tetap dan/atau imbal hasil KSO aset. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan penyesuaian kompensasi tetap dan/atau imbal hasil KSO aset.

Pasal 66

Pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum.

Pasal 67

(1) Selama jangka waktu penggunaan sementara atau KSO aset atas tanah hasil Pengadaan Tanah, Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN melakukan pengawasan dan pengendalian atas aset hasil Pengadaan Tanah. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas: a. penggunaan aset hasil Pengadaan Tanah oleh Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kewajiban Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan aset hasil Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. peruntukan dan kewajiban mitra KSO aset sesuai dengan persetujuan KSO aset; dan d. pemeliharaan dan pengamanan atas aset hasil Pengadaan Tanah, dalam hal aset hasil Pengadaan Tanah dilakukan KSO aset dengan pihak lain. (3) Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian kepada pimpinan LMAN dengan tembusan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga atau Satuan Pengawas Internal pada BUMN paling lambat pada tanggal 30 Maret setiap tahunnya.

Pasal 68

(1) Selama jangka waktu penggunaan sementara atau KSO aset atas tanah hasil Pengadaan Tanah, pimpinan LMAN melakukan pengawasan dan pengendalian. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelaksanaan penggunaan sementara oleh Menteri/Kepala dan KSO aset oleh pimpinan BUMN, yang meliputi: a. peruntukkan penggunaan aset hasil Pengadaan Tanah oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara Menteri/Kepala dengan badan usaha; dan b. kewajiban Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan aset hasil Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan atas laporan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3). (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk melakukan addendum perjanjian atau pembatalan perjanjian, dalam hal aset hasil Pengadaan Tanah dilakukan KSO aset dengan pihak lain.

BAB Kedua

Aset Hasil Pengadaan Tanah yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 56

Koreksi

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum.

BAB Ketiga

Aset Hasil Pengadaan Tanah yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh BUMN

Pasal 62

Koreksi

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pelaksanaan KSO aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum.

BAB Keempat

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 67

Koreksi

Pasal 68

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Koreksi

(1) Pengadaan Tanah guna pembangunan infrastruktur jalan tol Tahun Anggaran 2016 yang terlebih dahulu didanai oleh badan usaha berdasarkan perjanjian/addendum/ amandemen perjanjian dengan Menteri/Kepala diberikan penggantian oleh KPA. (2) Tata cara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

(1) Penggantian dana badan usaha oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi besaran dana badan usaha yang terlebih dahulu digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol dan biaya dana (cost of fund). (2) Penghitungan biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Menteri ini.

Pasal 77

(1) Dalam rangka penggantian dana badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Menteri/Kepala menyampaikan permohonan verifikasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2) Laporan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat rekomendasi mengenai: a. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Tanah guna pembangunan infrastruktur dengan rencana teknis pembangunan infrastruktur; c. kesesuaian jumlah permohonan pembayaran dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu, beserta biaya dana (cost of fund) yang harus dibayarkan; dan d. kesesuaian tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah guna pembangunan infrastruktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan kelengkapan dokumen permohonan penggantian dana badan usaha dari Menteri/Kepala kepada KPA.

Pasal 78

Ketentuan mengenai serah terima aset hasil Pengadaan Tanah yang menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku mutatis mutandis untuk serah terima aset hasil Pengadaan Tanah yang menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu yang telah diberikan penggantian oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(1) Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka Pengadaan Tanah; b. ketersediaan dana Ganti Kerugian pada LMAN; dan c. perkiraan kemampuan keuangan Negara. (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP. (4) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pimpinan LMAN menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri/Kepala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (5) Dalam hal permohonan disetujui, pimpinan LMAN: a. menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Menteri/Kepala dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP; b. menganggarkan kebutuhan dana untuk pengembalian dana badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling kurang memuat: a. jumlah kebutuhan dana yang disetujui untuk terlebih dahulu dibayarkan oleh badan usaha kepada Pihak yang Berhak; b. besaran biaya dana (cost of fund) sebesar BI 7 day repo rate untuk pengembalian dana badan usaha; (7) kewajiban Menteri/Kepala untuk melakukan addendum/amandemen perjanjian dengan badan usaha, yang antara lain memberikan kuasa kepada badan usaha untuk bertindak atas nama Menteri/Kepala yang melakukan pengadaan tanah. (8) Kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. besaran kebutuhan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah badan usaha; dan b. perkiraan besaran biaya dana (cost of fund). (9) Besaran biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihitung sejak: a. tanggal pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak, yang tercantum dalam Kuitansi Pembayaran Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak; atau b. tanggal pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat, yang tercantum dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian, sampai dengan tanggal LMAN melakukan pembayaran dana badan usaha yang terlebih dahulu digunakan untuk pengadaan tanah. (10) BI 7 day repo rate sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menggunakan besaran suku bunga yang berlaku pada saat badan usaha melakukan pembayaran kepada Pihak yang Berhak. (11) Biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihitung dengan formula sebagai berikut: Biaya Dana = (BI Rate) x (jangka waktu) x (jumlah dana) 365 Keterangan: Biaya Dana = Biaya Dana (Cost of fund) Badan Usaha (Rp) BI Rate = BI-7 day repo rate pada tanggal badan usaha melakukan pembayaran kepada Pihak yang Berhak atau penitipan ke pengadilan negeri setempat Jangka waktu = Jangka waktu terhitung sejak tanggal badan usaha melakukan pembayaran kepada Pihak yang Berhak atau penitipan ke pengadilan negeri setempat sampai dengan tanggal LMAN mengembalikan pokok dana badan usaha (hari) Jumlah dana = Jumlah dana badan usaha yang terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak

Peraturan Menteri Nomor 21-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB II

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31