PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

PERMEN Nomor 21-pmk-04-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG. 2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. 3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 4. Kawasan Industri Hasil Tembakau adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola, oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau. 5. Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya di sebut Pengusaha Kawasan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum INDONESIA yang mengusahakan Kawasan Industri Hasil Tembakau. 6. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran. 7. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik. 8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan UNDANG-UNDANG Cukai. 9. Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan UNDANG-UNDANG Cukai. 10. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Kantor Pelayanan adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan UNDANG-UNDANG Cukai. 11. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan UNDANG-UNDANG Cukai.

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai. (2) Dalam hal permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan, surat pernyataan, dan kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada: a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pelayanan; atau b. kepala Kantor Pelayanan Utama. (3) Dalam hal permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) telah diterima secara lengkap, kepala Kantor Pelayanan atau kepala Kantor Pelayanan Utama: a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. (4) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sebagaimana disampaikan dalam permohonan. (5) Pengusaha yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Kawasan harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada: a. kepala Kantor Wilayah bersama kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi; atau b. kepala Kantor Pelayanan Utama. (6) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh direksi perusahaan atau yang dikuasakan. (7) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi. (8) Kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan: a. persetujuan dengan menerbitkan keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau; atau b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan. (9) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan paling lambat 1 (satu) jam setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan. (10) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengusaha Kawasan wajib: a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Pengusaha Kawasan pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum; b. menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan/atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan; c. menyediakan dan mendayagunakan closed circuit television (cctv) untuk pengawasan, pemasukan, dan pengeluaran, barang yang dapat diakses secara langsung (real time) dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya; d. melaporkan kepada kepala Kantor Pengawasan Utama atau kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi Kawasan Industri Hasil Tembakau terkait data Pengusaha Pabrik dan/atau pengusaha penunjang industri hasil tembakau yang berada di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau, sebelum Pengusaha Pabrik dan/atau pengusaha penunjang Industri Hasil Tembakau mulai beroperasi; e. melaporkan kepada kepala Kantor Pelayanan Utama atau kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi Kawasan Industri Hasil Tembakau dalam hal terdapat: 1. perubahan data Pengusaha Pabrik dan pengusaha penunjang Industri Hasil Tembakau; 2. Pengusaha Pabrik dan pengusaha penunjang Industri Hasil Tembakau yang tidak beroperasi; dan/atau 3. perubahan tata letak Kawasan Industri Hasil Tembakau, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahan; dan f. mengajukan permohonan perubahan keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau. (2) Data Pengusaha Pabrik dan/atau pengusaha penunjang Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat: a. nama Pabrik atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau; b. nama dan nomor identitas penanggung jawab Pabrik atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau; c. lokasi Pabrik atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau di dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau; dan d. bidang usaha Pabrik dan/atau perusahaan penunjang industri hasil tembakau.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama mencabut keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau dalam hal: a. terdapat permohonan dari Pengusaha Kawasan; b. Pengusaha Kawasan dinyatakan pailit; c. tidak ada lagi Pengusaha Pabrik yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Industri dalam waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; d. Pengusaha Kawasan dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan UNDANG-UNDANG Kepabeanan dan/atau UNDANG-UNDANG Cukai; atau e. setelah 3 (tiga) bulan sejak keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau dibekukan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengusaha Kawasan tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Dalam hal keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau dicabut, Pengusaha Pabrik dan pengusaha penunjang Industri Hasil Tembakau yang berada di Kawasan Industri Hasil Tembakau dapat: a. mengajukan permohonan pindah lokasi ke Kawasan Industri Hasil Tembakau lain; atau b. menjadi Pengusaha Kawasan di lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau yang dicabut izinnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 14 (1) Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik di Kawasan Industri Hasil Tembakau, wajib memiliki NPPBKC. (2) Untuk mendapatkan NPPBKC Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan NPPBKC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPPBKC dan memaparkan proses bisnis kepada: a. kepala Kantor Pelayanan Utama; atau b. kepala Kantor Pelayanan bersama dengan kepala Kantor Wilayah. (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab Pabrik. (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi. (5) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi memberikan: a. persetujuan dengan menerbitkan NPPBKC; atau b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan. (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lambat 1 (satu) jam setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan. (7) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

Peraturan Menteri Nomor 21-pmk-04-2020 Tahun 2020 tentang KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17