PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 209-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017

PERMEN Nomor 209-pmk-02-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan.

Pasal 2

(1) Persentase dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun 2017 adalah sebesar 5,12% (lima koma satu dua persen). (2) Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp4.249.686.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah). (3) Penetapan besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Pasal 3

(1) Dalam rangka memantau efektivitas penggunaan dana operasional agar dilaksanakan sesuai asas kelayakan dan kepatutan, Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja setiap tiga bulan sekali. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan operasional baru, inisiatif kegiatan baru, atau kebutuhan yang lebih besar dari yang direncanakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat mengajukan usulan perubahan dana operasional kepada Menteri Keuangan. (2) Pengajuan usulan perubahan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. paling cepat minggu pertama bulan Juli 2017; dan b. paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2017.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA