PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 208-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

PERMEN Nomor 208-pmk-02-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 4. Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat BA K/L adalah bagian anggaran yang menampung belanja pemerintah pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada kementerian negara/lembaga. 5. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam BA K/L. 6. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN. 8. Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antarsubbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat SPP BA BUN adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam BA BUN untuk suatu kegiatan. 9. Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 yang selanjutnya disebut SP SABA 999.08 adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan, yang dilakukan pergeseran anggaran belanjanya dari BA 999.08 ke BA K/L. 10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

Pasal 3

Koreksi

(1) Alokasi anggaran BA 999.08 ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. (2) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN berwenang MENETAPKAN penggunaan anggaran pada BA 999.08 dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 4

Koreksi

Alokasi Anggaran BA 999.08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menurut jenis belanja terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja bantuan sosial; dan c. belanja lain-lain.

Pasal 5

(1) Alokasi Anggaran BA 999.08 jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk menampung cadangan untuk anggaran gaji dalam rangka tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. (2) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran BA 999.08 jenis belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk menampung cadangan tambahan dana tanggap darurat/siap pakai dan bantuan penanggulangan pasca bencana di beberapa daerah. (2) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Alokasi anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk menampung: a. pos cadangan keperluan mendesak; dan b. pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak. (2) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. (3) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain pos cadangan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki dasar hukum paling rendah ditetapkan oleh PRESIDEN atau berupa direktif PRESIDEN yang ada di dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas kabinet yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet; b. kegiatan yang diusulkan tidak direncanakan dalam proses penyusunan anggaran kementerian negara/lembaga berkenaan; c. dana untuk kegiatan yang diusulkan tidak cukup tersedia dalam DIPA kementerian negara/lembaga berkenaan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar program maupun kegiatan; d. kegiatan yang diusulkan tidak bersifat rutin; dan e. dari sisi waktu atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan, tidak memungkinkan untuk diajukan dalam APBN Perubahan. (4) Kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk keadaan sebagai berikut: a. kegiatan yang diusulkan adalah sebagai akibat dari keadaan kahar; b. kegiatan yang diusulkan bersifat tidak terduga, namun sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat; c. kegiatan yang diusulkan mempunyai risiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; dan/atau d. kegiatan yang diusulkan terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan harus segera dilaksanakan.

Pasal 8

(1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. (2) Tata cara reviu oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Pasal 9

(1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus dilampiri dengan: a. kerangka acuan kerja; b. rincian anggaran belanja; c. surat pernyataan kemampuan optimalisasi/ cost sharing untuk cadangan belanja pegawai dan cadangan keperluan mendesak; d. reviu APIP K/L; dan e. dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan. (3) Dalam hal usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, usulan penggunaan anggaran harus dilampiri dengan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

(1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas substansi usulan kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang digunakan dalam usulan penggunaan anggaran. (2) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan dalam penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 11

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Direktur Jenderal Anggaran mengajukan usulan penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. (2) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SP SABA 999.08, SPP BA BUN, atau DIPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal penetapan penggunaan anggaran dilakukan melalui penerbitan DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), menteri/pimpinan lembaga menyampaikan: a. usulan penunjukan pejabat sebagai kuasa pengguna anggaran penanggungjawab kegiatan yang diusulkan; dan b. surat pernyataan kesediaan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran terkait dengan kegiatan yang diusulkan.

Pasal 14

Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab secara formal dan/atau materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA 999.08 yang anggarannya dialokasikan melalui penerbitan DIPA BUN.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

Pasal 15

Koreksi

(1) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pergeseran anggaran belanja BA 999.08. (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan b. pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas pergeseran anggaran: a. dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); b. dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); c. dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99); dan d. dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA 999.08. (2) Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk: a. pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing untuk tujuan kemanusiaan dan tujuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. (3) Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan tertentu dilakukan sepanjang anggaran untuk keperluan tersebut telah dialokasikan dalam BA 999.08. (4) Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk: a. mendanai kontribusi non reguler untuk kepentingan hubungan internasional, trust fund, dan pengeluaran yang terkait dengan perjanjian hukum internasional; b. Viability Gap Fund (VGF) dan Project Development Fund (PDF) yang telah dialokasikan anggarannya dalam BA 999.08; dan c. kekurangan pembayaran manfaat pensiun, jasa perbendaharaan dan pembiayaan pengelolaan BUN, iuran wajib pegawai program jaminan kecelakaan kerja, iuran wajib pegawai program jaminan kematian, jaminan kesehatan menteri dan pejabat tertentu dan jaminan kesehatan utama yang telah dialokasikan anggarannya dalam BA 999.08, dan kebijakan lainnya sepanjang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN dan/atau APBN Perubahan. (5) Pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan di bidang yang sama.

Pasal 17

Pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melakukan pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dengan menerbitkan SPP BA BUN. (2) SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dan disampaikan kepada PPA BUN terkait, dengan tembusan kepada Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (3) Berdasarkan SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN yang menerima pergeseran anggaran belanja, menyusun dan menandatangani DIPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan tambahan anggaran belanja kementerian negara/lembaga untuk mendanai kegiatan sebagaimana yang diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. (2) Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang telah mempunyai bagian anggaran.

Pasal 20

Pelaksanaan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 21

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA K/L dengan menerbitkan SP SABA 999.08. (2) SP SABA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA K/L dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I kementerian negara/lembaga terkait dengan tembusan kepada direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang menangani BA K/L terkait dan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku unit pendukung PPA BUN BA 999.08. (3) Format SP SABA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan SP SABA 999.08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L terkait, melalui penerbitan SP SABA 999.08.

(1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran BA 999.08 dari menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian terhadap usulan dimaksud. (2) Penelitian atas usulan penggunaan anggaran BA 999.08 dari menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (3) Untuk penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja pegawai dan belanja lain-lain pos cadangan keperluan mendesak, penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan masukan berupa penelitian awal yang dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/ Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku mitra kementerian negara/lembaga. (4) Penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. usulan penggunaan anggaran telah sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga; b. kesesuaian antara program dan kegiatan dengan rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah, rencana kerja kementerian negara/lembaga, atau rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga; c. hasil evaluasi kinerja anggaran; dan/atau d. kegiatan yang diusulkan bukan termasuk dalam program penghematan belanja kementerian negara/lembaga. (5) Hasil penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penelitian usulan penggunaan anggaran BA 999.08. (6) Hasil penelitian usulan penggunaan anggaran BA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) FORMAT SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA (SPP BA BUN) SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN: 20XX (1) Nomor : SPP-XXX/AG/20XX (2) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran : 20XX, dengan ini ditetapkan pergeseran anggaran belanja: DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN ANGGARAN : [XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3) PROGRAM : [XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4) KEGIATAN : [XXXX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5) KE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA UNIT ORGANISASI/SUBBAGIAN ANGGARAN : [XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6) PROGRAM : [XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (7) KEGIATAN : [XXXX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8) PAGU PERGESERAN ANGGARAN : RpXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9) Pagu pergeseran tersebut, dirinci sebagai berikut : NOMOR UNTUK KEPERLUAN JUMLAH PAGU XX (10) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11) XXXXXXXX (12) JUMLAH XXXXXXXX (13) Surat Penetapan ini menjadi dasar pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999(BA BUN). Demikian harap maklum. ................, ................................ (14) a.n. .......................................... (15) ................................................. (16) .................................................. (17) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA NO URAIAN (1) Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan. (2) Diisi dengan nomor SPP BA BUN (3) Diisi dengan kode subbagian anggaran dalam BA BUN diikuti dengan uraian nama subbagian anggaran dalam BA BUN (4) Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian nama program. (5) Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian nama kegiatan. (6) Diisi dengan kode subbagian anggaran dalam BA BUN diikuti dengan uraian nama subbagian anggaran dalam BA BUN (7) Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian nama program. (8) Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian nama kegiatan. (9) Diisi dengan jumlah pagu pergeseran anggaran. (10) Diisi dengan nomor urut. (11) Diisi dengan uraian keperluan. (12) Diisi dengan jumlah pagu. (13) Diisi dengan jumlah total pagu. (14) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SPP BA BUN. (15) Diisi dengan nama jabatan penanda tangan lembar SPP BA BUN. (16) Diisi dengan nama penanda tangan lembar SPP BA BUN. (17) Diisi dengan NIP penanda tangan lembar SPP BA BUN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) FORMAT SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 999.08 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 999.08 TAHUN ANGGARAN: 20XX (1) Nomor : STAP-XXX/AG/20XX (2) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun Anggaran 20XX, dengan ini ditetapkan pergeseran anggaran: DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA UNIT ORGANISASI : [08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA PROGRAM : [999.08.12] Program Pengelolaan Belanja Lainnya KE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [XXX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3) UNIT ORGANISASI : [XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4) PROGRAM : [XXX.XX.XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5) PAGU PROGRAM : RpXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6) Pagu angggaran belanja tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : (Ribu Rupiah) KODE PROVINSI JUMLAH SATKER JUMLAH PAGU DANA BLOKIR (1) (2) (3) (4) (5) XX (7) XXXXXXXXX (8) X (9) XXXXXXXX (10) XXXXXXXX (11) JUMLAH X (12) XXXXXXXX (13) XXXXXXXX (14) Rincian Anggaran menurut jenis belanja masing-masing Satuan Kerja sebagaimana ditetapkan dalam daftar Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 per Satuan Kerja Tahun 20XX terlampir. Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 tersebut menjadi dasar pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 20XX. (15) Demikian agar maklum. ................, ............................... (16) a.n. ........................................ (17) ................................................. ................................................. (18) ................................................. (19) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROVINSI TAHUN ANGGARAN : 20XX DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA UNIT ORGANISASI : [08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA PROGRAM : [999.08.12] Program Pengelolaan Belanja Lainnya KE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [XXX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21) UNIT ORGANISASI : [XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (22) PROGRAM : [XXX.XX.XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (23) PROVINSI : [XX] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24) (Ribu Rupiah) KODE SATKER KP/KD/ TP/DK/ UB JUMLAH PAGU DANA BLOKIR (1) (2) (3) (4) (5) XX (25) XXXXXXXXX (26) X (27) XXXXXXXX (28) XXXXXXXX (29) JUMLAH XXXXXXXX (30) XXXXXXXX (31) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN (SP SABA) 999.08 NO URAIAN (1) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan. (2) Diisi dengan nomor SP SABA 999.08. (3) Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga. (4) Diisi dengan kode unit eselon I diikuti dengan uraian nama unit eselon I. (5) Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian nama program. (6) Diisi dengan jumlah uang untuk program berkenaan (dalam angka). (7) Diisi dengan kode provinsi. (8) Diisi dengan uraian nama provinsi. (9) Diisi dengan jumlah satuan kerja penerima pagu program per provinsi. (10) Diisi dengan jumlah pagu program per provinsi (dalam angka). (11) Diisi dengan jumlah pagu dana per provinsi yang diblokir. (12) Diisi dengan jumlah total satuan kerja penerima pagu program. (13) Diisi dengan jumlah total pagu program. (14) Diisi dengan jumlah total pagu dana seluruh provinsi yang diblokir. (15) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan. (16) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SP SABA 999.08. (17) Diisi dengan nama jabatan penanda tangan lembar SP SABA 999.08. (18) Diisi dengan nama penanda tangan lembar SP SABA 999.08. (19) Diisi dengan NIP penanda tangan lembar SP SABA 999.08. (20) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan. (21) Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga. (22) Diisi dengan kode unit eselon I diikuti dengan uraian nama unit eselon I. (23) Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian nama program. (24) Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian nama provinsi. (25) Diisi dengan kode satuan kerja (26) Diisi dengan uraian nama satuan kerja (27) Diisi dengan kewenangan satuan kerja (28) Diisi dengan jumlah pagu per satuan kerja (dalam angka). (29) Diisi dengan jumlah pagu dana per satuan kerja yang diblokir. (30) Diisi dengan jumlah total pagu per provinsi. (31) Diisi dengan jumlah pagu dana per provinsi yang diblokir. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 208-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29