PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 206-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PERMEN Nomor 206-pmk-05-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Pendapatan Negara dan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 3. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. 4. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan. 5. Pembiayaan Bersih adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. 6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA, adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. 7. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. 8. Koreksi Pembukuan adalah seluruh transaksi koreksi terhadap SAL. 9. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 10. Subrekening Kas Umum Negara, yang merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada Bank Sentral. 11. Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung SiLPA/SiKPA dari tahun anggaran sebelumnya pada Bank Sentral. 12. Rekening Kas Penempatan adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan dalam rangka penempatan uang negara pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum. 13. Rekening Khusus adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa initial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (replenishment) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PPHLN) pada Bank Sentral dan/atau bank yang ditunjuk. 14. Rekening Penerimaan adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung penerimaan negara pada Bank Sentral dan Bank Umum/Badan Lainnya. 15. Rekening Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Sentral dan Bank Umum/Badan Lainnya. 16. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. 17. Rekening Kas Badan Layanan Umum adalah rekening yang digunakan untuk mengelola uang negara pada Badan Layanan Umum di Bank Umum. 18. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 19. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. 20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB IV

PENYIMPANAN DANA SAL

Pasal 4

Koreksi

Pada akhir tahun anggaran dana SAL yang diperoleh berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disimpan oleh: a. Bendahara Umum Negara dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Negara. b. Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan. c. Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum dalam bentuk Rekening Kas Badan Layanan Umum dan kas tunai (cash on hand).

Pasal 5

Koreksi

Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Rekening Kas Umum Negara; b. Subrekening Kas Umum Negara; c. Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih; d. Rekening Kas Penempatan; e. Rekening Khusus; f. Rekening Penerimaan; dan g. Rekening Pengeluaran.

Pasal 6

(1) Setiap transaksi kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang antar Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicatat dengan menggunakan akun non anggaran. (2) Transaksi kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang masuk dan kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang keluar. (3) Jumlah kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang masuk sama dengan jumlah kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang keluar selama 1 (satu) tahun anggaran tertentu. (4) Dalam hal jumlah kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang masuk dan jumlah kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang keluar selama 1 (satu) tahun anggaran tertentu tidak sama, maka laporan keuangan harus dikoreksi sebesar perbedaan tersebut dan dijelaskan secara memadai dalam laporan keuangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan transaksi kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang dan tata cara koreksi atas perbedaan jumlah kiriman uang dan/atau pemindahbukuan uang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

(1) Uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Uang persediaan pada Rekening Bendahara Pengeluaran; b. Uang persediaan pada kas tunai (cash on hand) Bendahara Pengeluaran; dan c. Uang persediaan dalam bentuk kuitansi/bukti pembayaran yang belum disahkan oleh KPPN. (2) Setiap transaksi pengeluaran negara dan penerimaan negara untuk keperluan uang persediaan dicatat dengan menggunakan akun non anggaran. (3) Penatausahaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Rekening Kas Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi Rekening Operasional Badan Layanan Umum dan/atau Rekening Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum. (2) Rekening Kas Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian dari SAL merupakan kas yang berasal dari akumulasi selisih antara pendapatan Badan Layanan Umum dan belanja Badan Layanan Umum yang sudah disahkan oleh KPPN.

Peraturan Menteri Nomor 206-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12