PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 205-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

PERMEN Nomor 205-pmk-08-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. 3. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. 4. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau BMN yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang untuk penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. 5. Daftar Nominasi Aset SBSN adalah daftar yang memuat data BMN yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai Aset SBSN untuk penerbitan SBSN. 6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 9. Nilai Wajar Aset SBSN adalah estimasi nilai Aset SBSN yang akan diterima dari transaksi wajar pada tanggal Penilaian. 10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan pembiayaan dan risiko. 11. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan kekayaan Negara. 12. Uji Tuntas Aspek Hukum, yang selanjutnya disebut Legal Due Diligence, adalah pemeriksaan dokumen hukum atas BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN. 13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

BAB III

PENYIAPAN BMN SEBAGAI ASET SBSN

Pasal 3

Koreksi

(1) DJPPR menyusun rencana jumlah kebutuhan BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN. (2) Penentuan jumlah BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan DJKN. (3) Kebutuhan BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. BMN yang belum pernah diajukan sebagai Aset SBSN; dan/atau b. BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai Aset SBSN pada periode sebelumnya.

Pasal 4

(1) Untuk memenuhi Kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN yang bersumber dari BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) Untuk memenuhi kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN yang bersumber dari BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN (roll over).

Pasal 5

(1) Untuk penyusunan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), DJKN melakukan identifikasi BMN. (2) Identifikasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (3) Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Pengguna Barang (K/L); b. kode satuan kerja; c. alamat/lokasi BMN; d. jenis BMN; e. satuan/luas/volume BMN; f. nilai BMN; g. kondisi BMN; h. kode barang; dan i. nomor urut pendaftaran.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permintaan kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen elektronik yang berisi antara lain dokumen penatausahaan BMN dan/atau dokumen pendukung BMN lain. (3) Dalam hal BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN belum memiliki bukti kepemilikan BMN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri dapat menerbitkan pernyataan mengenai status kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan BMN yang bersangkutan setelah dilakukan Legal Due Diligence.

Pasal 7

(1) Untuk menyusun Daftar Nominasi Aset SBSN, DJPPR memilih BMN yang memenuhi syarat sebagai Aset SBSN berdasarkan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dalam hal jumlah nilai BMN yang memenuhi syarat sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari jumlah nilai BMN yang dibutuhkan sebagai Aset SBSN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan tambahan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (3) Untuk permintaan tambahan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJPPR dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan DJKN.

Pasal 8

(1) Untuk penggunaan BMN sebagai Aset SBSN, dapat dilakukan Legal Due Diligence atas BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN. (2) DJPPR dapat menyampaikan permintaan tanggapan dan kelengkapan dokumen pendukung kepada DJKN berdasarkan Legal Due Diligence sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PENILAIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET SBSN

Pasal 20

Koreksi

(1) Untuk penerbitan SBSN, DJKN dapat melakukan Penilaian atas: a. BMN yang belum pernah diajukan sebagai Aset SBSN; b. BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN; dan/atau c. BMN yang telah digunakan sebagai Aset SBSN. (2) Penilaian atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa menunggu berakhirnya penggunaan BMN sebagai Aset SBSN.

Pasal 21

Koreksi

Penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan tanpa menunggu hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, berdasarkan permintaan dari Direktur pada DJKN yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang BMN. (2) Permintaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Direktur pada DJKN yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Penilaian. (3) Permintaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan Penilaian untuk keperluan SBSN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

Pasal 24

Penilaian untuk keperluan SBSN tidak mengubah nilai yang tercatat dalam neraca Pemerintah Pusat.

Pasal 25

(1) DJKN mencatat secara tersendiri Nilai Wajar Aset SBSN dalam aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN. (2) Nilai Wajar Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN dari hasil Penilaian yang dilakukan untuk keperluan: a. pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN; dan/atau b. revaluasi BMN yang berlaku secara nasional. (3) Pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DJKN.

Pasal 26

Pelaksanaan pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN oleh DJKN dilaporkan kepada DJPPR.

Pasal 27

(1) DJPPR dan DJKN melakukan pemutakhiran data BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN. (2) Pemutahiran data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas: a. kondisi BMN; b. Nilai dan kuantitas BMN; dan/atau c. kepemilikan BMN.

Pasal 28

Segala biaya yang timbul untuk pengelolaan Aset SBSN yang berasal dari BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Nomor 205-pmk-08-2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30