PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 204-pmk-09-2015 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PERMEN Nomor 204-pmk-09-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pada awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun rencana pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal. (3) Rencana pengawasan yang telah ditandatangani oleh pemimpin Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun anggaran berkenaan. (4) Dalam hal Inspektorat Jenderal belum menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemimpin Inspektorat Jenderal yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berkenaan. (5) Dalam hal pemimpin Inspektorat Jenderal tidak menyampaikan rencana pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengirimkan surat pemberitahuan kepada menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk menginstruksikan pemimpin Inspektorat Jenderal untuk menyusun dan menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemimpin Inspektorat Jenderal sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima. (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. rencana pengawasan telah memadai, Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan; atau b. rencana pengawasan perlu diubah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan perubahan terhadap rencana pengawasan. (4) Perubahan terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yang telah dibahas dan disepakati oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat Jenderal mengubah rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi dilaksanakan.

Pasal 8

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun kompilasi rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan paling lambat pada akhir bulan April tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

(1) Dalam hal kementerian negara/lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN setelah kompilasi rencana pengawasan selesai disusun, Inspektorat Jenderal segera menyusun rencana pengawasan. (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. (3) Ketentuan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai rencana pengawasan. (2) Pengawasan dilaksanakan oleh tim pengawas yang mendapat surat tugas dari pemimpin Inspektorat Jenderal. (3) Sebelum pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas menyusun program kerja pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan pengawasan, tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat: a. meminta dokumen/data yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran BA BUN kepada Auditi atau pihak lainnya; b. meminta keterangan kepada pihak terkait mengenai pelaksanaan anggaran BA BUN; dan c. melakukan observasi, memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan. (2) Auditi, pihak lain, dan pihak terkait harus menyerahkan dokumen/data dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.

Pasal 12

(1) Pada awal pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pertemuan pendahuluan (entry meeting) dengan Auditi dalam rangka menjelaskan maksud, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan. (2) Tim pengawas mendokumentasikan seluruh prosedur pengawasan yang dilaksanakan dan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan pengawasan dalam kertas kerja pengawasan. (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada program kerja pengawasan. (4) Kertas kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur: a. relevan; b. lengkap; c. cermat; d. mudah dipahami; dan e. rapi. (5) Berdasarkan kertas kerja pengawasan, tim pengawas menyusun hasil pengawasan ke dalam daftar hasil pengawasan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Tim pengawas menyampaikan daftar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Auditi, pihak lain, dan/atau pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan. (7) Pada akhir pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pembicaraan akhir (exit meeting) dengan Auditi untuk mengkonfirmasikan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan mendiskusikan rencana tindak (action plan) yang perlu dilakukan.

Pasal 13

(1) Tim pengawas menyusun laporan hasil pengawasan setelah pengawasan selesai dilakukan. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur: a. lengkap; b. akurat; c. obyektif; d. meyakinkan; e. jelas; dan f. ringkas (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan, harus dilakukan supervisi secara berjenjang. (5) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pengawasan selesai, dengan tembusan kepada Auditi.

Pasal 14

(1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang bersifat strategis dan material yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil pengawasan diterima.